DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Januari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Karvasan Ekonomi Khusus; Pasal 5 ayat '2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang Kawasan Ekonorni Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O66); b c I 2 Memutuskan . . . MEMUTUSKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2.Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
3.Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
7.Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
8.Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
9.lzin...
9.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. 1 1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submisslonyang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kep4da Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
13.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
14.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat dengan KPBPB adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOO tentang Penetapan Pet'aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO7'tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2O0O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Norrior 1 Tahun 2OOO tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menj adi Undang-Undang.

Pasal 2

Penyelenggaraan KEK meliputi:

a.pengusulan pembentukan KEK;
b.penetapan KEK;
c.pembangunan dan pengoperasian KEK;
d.pengelolaan KEK; dan
e.evaluasi pengelolaan KEK.

BAB II

PENGUSULAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 3

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK yaitu

a.area baru;
b.perluasan KEK yang sudah ada; atau
c.seluruh atau sebagian lokasi KPBPB.

Pasal 4

Lokasi KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan lokasi KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai KPBPB sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Pasal 5

Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

a.sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
b.dukungan dari Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
c.terletak... d REPUELIK INDONESIA C terletak pada posrsi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan mempunyai batas yang jelas.

Pasal 6

Rencana tala ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kawasan budi daya yang peruntukannya berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pemerintah Daerah provinsi yang mengusulkan atau menyampaikan pembentukan KEK. (21 Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mengusulkan atau menyetujui pembentukan KEK.
(3)Dukungan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan; dan
2. b.pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, fasilitas, dan kemudahan.

Pasal 8

(1)Posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan lokasi yang memiliki akses ke pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang melayani kegiatan perdagangan internasional. No 017767 A (2lPosisi... (21 Posisi yang dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan lokasi yang memiliki akses ke:
1. a.alur laut kepulauan Indonesia;
2. b.jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub di Indonesia dan pelabuhan internasional di Indonesia; dan
3. c.jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional di Indonesia dengan pelabuhan internasional di negara lain.
(3)Posisi yang terletak pada wiiayah potensi sumber daya unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku industri pengolahan yang dikembangkan.

Pasal 9

(1)Batas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi batas alam atau batas buatan.
(2)Pada batas KEK harus ditetapkan pintu keluar atau masuk barang untuk keperluan pengawasan barang yang masih terkandung kewajiban kepabeanan.
(3)Penetapan pintu keluar atau masuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan kantor pabean setempat.

Pasal 10

(1)
(2)KEK dibentuk untuk satu atau beberapa zona. Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
1. a.pengolahan ekspor;
2. b.logistik;
3. c.industri;
4. d.pengembangan teknologi;
5. e.pariwisata;
6. f.energi...
7. f.energi;
8. g.industri kreatif;
9. h.pendidikan;
10. i.kesehatan;
11. j.olah raga;
12. k.jasa keuangan; dan/atau
  1. 1.ekonomi lain.
(3)Zona ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf I ditetapkan oleh Dewan Nasional.
(1)Pembentukan KEK dapat diusulkan oleh:
1. a.Badan Usaha;
2. b.Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau
3. c.Pemerintah Daerah provinsi. (21 Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
4. a.Badan Usaha Milik Negara;
5. b.Badan Usaha Milik Daerah;
6. c.koperasi;
7. d.badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; dan
8. e.badan usaha patungan atau konsorsium.

Pasal 12

(1)Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK. (21 Penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2.Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
3.Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
7.Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
8.Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
9.lzin...
9.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. 1 1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submisslonyang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kep4da Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
13.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
14.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat dengan KPBPB adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOO tentang Penetapan Pet'aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO7'tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2O0O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Norrior 1 Tahun 2OOO tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menj adi Undang-Undang.

Pasal 2

Penyelenggaraan KEK meliputi:

a.pengusulan pembentukan KEK;
b.penetapan KEK;
c.pembangunan dan pengoperasian KEK;
d.pengelolaan KEK; dan
e.evaluasi pengelolaan KEK.

BAB II

PENGUSULAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 3

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK yaitu

a.area baru;
b.perluasan KEK yang sudah ada; atau
c.seluruh atau sebagian lokasi KPBPB.

Pasal 4

Pasal 5

Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

a.sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
b.dukungan dari Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
c.terletak... d REPUELIK INDONESIA C terletak pada posrsi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan mempunyai batas yang jelas.

Pasal 6

Rencana tala ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kawasan budi daya yang peruntukannya berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pemerintah Daerah provinsi yang mengusulkan atau menyampaikan pembentukan KEK. (21 Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mengusulkan atau menyetujui pembentukan KEK.
(3)Dukungan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan; dan
2. b.pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, fasilitas, dan kemudahan.

Pasal 8

(1)Posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan lokasi yang memiliki akses ke pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang melayani kegiatan perdagangan internasional. No 017767 A (2lPosisi... (21 Posisi yang dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan lokasi yang memiliki akses ke:
1. a.alur laut kepulauan Indonesia;
2. b.jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub di Indonesia dan pelabuhan internasional di Indonesia; dan
3. c.jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional di Indonesia dengan pelabuhan internasional di negara lain.
(3)Posisi yang terletak pada wiiayah potensi sumber daya unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku industri pengolahan yang dikembangkan.

Pasal 9

(1)Batas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi batas alam atau batas buatan.
(2)Pada batas KEK harus ditetapkan pintu keluar atau masuk barang untuk keperluan pengawasan barang yang masih terkandung kewajiban kepabeanan.
(3)Penetapan pintu keluar atau masuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan kantor pabean setempat.

Pasal 10

(1)
(2)KEK dibentuk untuk satu atau beberapa zona. Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
1. a.pengolahan ekspor;
2. b.logistik;
3. c.industri;
4. d.pengembangan teknologi;
5. e.pariwisata;
6. f.energi...
7. f.energi;
8. g.industri kreatif;
9. h.pendidikan;
10. i.kesehatan;
11. j.olah raga;
12. k.jasa keuangan; dan/atau
  1. 1.ekonomi lain.
(3)Zona ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf I ditetapkan oleh Dewan Nasional.
(1)Pembentukan KEK dapat diusulkan oleh:
1. a.Badan Usaha;
2. b.Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau
3. c.Pemerintah Daerah provinsi. (21 Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
4. a.Badan Usaha Milik Negara;
5. b.Badan Usaha Milik Daerah;
6. c.koperasi;
7. d.badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; dan
8. e.badan usaha patungan atau konsorsium.

Pasal 12

(1)Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK. (21 Penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGUSULAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 33 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGUSULAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 33 Tahun 2025