Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 99
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Karvasan Ekonomi Khusus; Pasal 5 ayat '2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang Kawasan Ekonorni Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O66); b c I 2 Memutuskan . . . MEMUTUSKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1 1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submisslonyang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kep4da Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Penyelenggaraan KEK meliputi:
BAB II PENGUSULAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS Bagian Kesatu Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus
BAB II
Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK yaitu
Lokasi KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan lokasi KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai KPBPB sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir.
Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:
d REPUELIK INDONESIA C terletak pada posrsi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan mempunyai batas yang jelas.
Rencana tala ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kawasan budi daya yang peruntukannya berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
(21 Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mengusulkan atau menyetujui pembentukan KEK.
No 017767 A (2lPosisi... (21 Posisi yang dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan lokasi yang memiliki akses ke:
Bagian Kedua Zonasi Kawasan Ekonomi Khusus
(1)
Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
Bagian Ketiga Pengusul Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 1 1
(21 Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
dan
(21 Penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Bupati (Perbup)