DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2016

Nomor: 49
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 4 huruf c dan huruf e, penghapusan huruf d pada Pasal 4, penghapusan Pasal 5 ayat (4), perubahan ayat (5) dan penambahan Pasal (6), perubahan Pasal 6 dan penyisipan ayat (3), perubahan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 8, Pasal 11 ayat (2), Pasal 33 huruf a, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 43 ayat 92), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Guberrn..ir Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; GUBERNURJAWA TENGAH, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Mcnimbang PERlJBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HJBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! JA.NA TENGAH TENTANG TAHUN 2116NOMOR 49 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH GUBERNURJAWATENGAH GUBERNURJAWA TENGAH 2

5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Repubik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Repubik Indonesia Nomor 5430);
12.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5433);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5589); 3
23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 20, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4 738);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); t 4
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan La poran Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Barang Milik Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 N omor 310);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
25.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 5
1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah {Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 70 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 55), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH. Menetapkan MEMUTUSKAN :
32.Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantua Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 70); 6
14.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKAPPKD adalah rencana kerja dan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
12.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintab daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPDadalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubemur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelak.sanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 7
2.Ketentuan Pasal 4 huruf c diubah, huruf d dihapus dan huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
19.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak d.iberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
21.Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Badan dan lembaga yang berhak menerima hibah adalah badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubemur atau Bupati/Walikota, dan atau kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
18.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terns menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah d.itetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 8

(5)Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat:
1. a.nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti: satuan pendidikan;
2. b.nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; atau
3. c.nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui pemerintah dan/ atau pemerintah daerah/ pemerintah kabupaten/kota melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, seperti: sarana peribadatan, kelompok nelayan, kelompok tani, lembaga masyarakat desa hutan, kelompok sejenisnya yang memiliki minat mengembangkan usaha di bidang pertanian dan kelautan perikanan serta kemandirian pangan.
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(1)Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dihapus, ayat (5) diubah dan ditambahkan ayat

(6)sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Hibah dapat diberikan kepada:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
4. d.Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 4

a.Hibah kepada pemerintah (instansi vertikal);
b.Pemerintah daerah lain;
c.Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
d.Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri atas:
1. 1.Hibah bidang perekonomian meliputi: a) Hibah bidang pertanian dan kelautan perikanan; b) Hibah bidang Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan.

(1)Hibah diberikan dalam bentuk uang yang meliputi:

Pasal 7

5.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(3)Kekurangan persyaratan surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat untuk pengajuan hibah dan/ atau bantuan sosial pada APBD tahun anggaran 2016, perubahan APBD tahun anggaran 2016 wajib dilengkapi pada saat penandatanganan NPHD.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Jawa Tengah;
3. c.memiliki sekretariat tetap.
4. a.memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
5. b.memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat; dan
6. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Jawa Tengah.
(1)Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

Pasal 6

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, dan disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10
(1)Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, clan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia clapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD Pengampu.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala SKPD dimasukkan ke dalam Sistem lnformasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
(2a)Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Biro yang membidangi untuk memasukkan ke dalam Sistem lnformasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
(3)Kepala SKPD yang membidangi melakukan evaluasi usulan yang sudah masuk dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(3a)Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Biro yang membidangi melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
(4)Evaluasi oleh Kepala Biro atau Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif.
(5)Kepala Biro/Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk uang dengan ketentuan:
1. a.Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Biro Hubungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) sesuai bidang tugasnya;

Pasal 8

6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(3)Hibah diberikan dalam bentuk barang/jasa.
(2)Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf cl, clilarang untuk pengembangan modal usaha dalam bentuk uang, pengembangan koperasi, pengembangan usaha perorangan.

2.Hibah bidang pendidikan meliputi: a) Hibah pendiclikan umum. b) Hibah pencliclikan keagamaan.
3.Hibah bidang keagamaan.
4.Hibah biclang kesehatan.
5.Hibah bidang kebudayaan.
6.Hibah biclang kepemuclaan, kepramukaan, clan keolahragaan non prof esional.
7.Hibah biclang sosial kemasyarakatan.
8.Hibah bidang pemberclayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. 11

(7)Biro/SK.PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa adalah sebagai berikut:
1. a.Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian dalam arti luas termasuk tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, serta koperasi dan usaha kecil, perdagangan, perindustrian sesuai bidang tugasnya;
2. b.Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
3. c.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Petemakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Kehutanan, dan Badan Ketahanan Pangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian dan kelautan perikanan sesuai bidang tugasnya;
4. d.Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang Gera.kan Pembangunan Mandiri Pangan sesuai bidang tugasnya;
5. e.Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pendidikan umum sesuai bidang tugasnya;
6. f.Biro Bina Mental mela.kukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang keagamaan dan pendidi.kan keagamaan sesuai bidang tugasnya;
7. g.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Biro Bina Mental mela.kukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kebudayaan sesuai bidang tugasnya;
8. h.Dinas Pemuda dan Olah Raga, Biro Bina Mental dan Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kepemudaan dan keolahragaan non profesional sesuai bidang tugasnya;
  1. 1.Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, Biro Bina Sosial, Biro Bina Mental, Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Biro Hubungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang sosial kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya; J. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kesehatan sesuai bidang tugasnya;
9. k.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana melak.ukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai bidang tugasnya.
(6)Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk uang, belum terakomodir oleh Biro/SKPD sebagaimana dima.ksud pada ayat
(4), Sekretaris Daerah menunjuk Biro/SKPD terkait untuk melakukan evaluasi. 12
(2)Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
4. d.Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(1)Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

Pasal 11

7.Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi se bagai beriku t :

b.Badan Lingkungan Hidup, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, infrastruktur, pekerjaan umum, perumahan rakyat, energi, sumberdaya alam, sumberdaya mineral, perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai bidang tugasnya;
c.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Arsip Dan Perpustakaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan, dan Dinas Pemuda Dan Olahraga melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan masyarakat, teknologi tepat guna, kearsipan dan keperpustakaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kepariwisataan, kesejahteraan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kepemudaan dan keolahragaan sesuai bidang tugasnya.

(8)Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa, belum terakomodir oleh Biro/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretaris Daerah menunjuk Biro/SKPD terkait untuk melakukan evaluasi.
(9)Pedoman teknis tentang mekanisme dan tata cara evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk barang/jasa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi. ( 10) Kepala Biro/ SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
(11)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 13

Pasal 35

(1)Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD yang membidangi.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala SKPD dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).
(3)Kepala SKPD yang membidangi melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Evaluasi oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif.
(5)Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan uraian tugas dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian bantuan sosial adalah sebagai berikut:
1. a.Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang pendidikan;
2. b.Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang kesehatan;
3. c.Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang pemugaran rumah tidak layak huni;
  1. 9.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Bentuk dan Jenis Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan terdiri atas:
4. a.bantuan sosial dalam bentuk uang yang meliputi bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang terdiri atas : 1) Bantuan sosial bidang pendidikan; 2) Bantuan sosial bidang kesehatan; 3) Bantuan sosial bidang pemugaran rumah tidak layak huni; 4) Bantuan sosial bidang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
5. b.bantuan sosial dalam bentuk barang.

Pasal 33

8.Ketentuan Pasal 33 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 huruf a berbunyi sebagai berikut:

(3)Hibah berupa barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga pada Kepala SKPD.
(1)Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
(2)Kepala Biro/SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial sesuai bidang tugasnya.
(3)Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(4)Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh Kepala Biro/ SKPD terkait.
(5)Penyaluran bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung {LS), apabila dalam kondisi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme LS, dapat dilaksanakan dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang.
(6)Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 43

10.Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam Rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS APBD.

Pasal 36

9.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

d.Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial bidang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

(6)Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat menunjuk Kepala Biro/ SKPD untuk melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(7)Bantuan sosial dalam bentuk barang dievaluasi oleh Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(8)Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
(9)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 14 15 Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:
1. a.Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dikecualikan terhadap:
  1. 1.Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  2. 2.Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan staatsblad 1870 nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan clan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 35

Pasal 33

Pasal 43

Pasal 36

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 35

Pasal 33

Pasal 43

Pasal 36

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017