DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018

Nomor: 83
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan gubernur ini mengatur tentang ruang lingkup, hibah, bantuan sosial, monitoring dan evaluasi, peran serta masyarakat, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018, maka Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengelolan Pembcrian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran • Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah !:
b.bahwa sehubungan dengan upaya merespon program pembangunan yang makin dinamis dan luas serta mendorong pelaksanaan pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat lebih tepat sasaran, spesifik, menunjukkan sinergitas dengan instrumen pembangunan lainnya, berdayaguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pecloman Pengelolaan Pcrnberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pcmbentukan Provinsi Jawa Ter..gah (Himpunan Peraturan-Peraruran Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); ·� •·. perlu disesuaikan;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4�67);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ten tang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Repubik Indonesia Nomor 5430; II. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5433); L 12.Undang-UndangNomor23 Tahun2014 ten tangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor9 Tahun2015tentangPerubahanKeduaAtasUndang- UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015 Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5679); 13.PeraturanPemerintahNomor56Tahun2005tentang SistemInformasiKeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor138,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4576) 14.PeraturanPemerintahNomor57Tahun2005tentang HibahKepadaDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor139,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4577); 15.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor140,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4578); 16.PeraturanPemerintahNomor65Tahun2005tentang PedomanPenyusunanDanPenerapanStandarPelayanan Minimal(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2005Nomor150,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4585); 17.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentang PedomanPembinaanDanPengawasanPenyelenggaraan PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor165,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4737); 18.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentang LaporanKeuanganDanKinerjaInstansiPemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2006Nomor 25,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4614); 19.PeraturanPemerintahNomor39Tahun2007 tentang PengelolaanUangNegara/Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2007Nomor83,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4738); 20.PeraturanPemerintahNomor 71Tahun2010tentang StandarAkuntansiPemerintahan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2010Nomor123,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
23.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hi bah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH.

BAB III

HIBAH

Pasal 3

{ 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hi bah sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
3. c.memenuhi persyaratan penerima hibah.
(5)Kriteria pemberian hibah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah penerima hibah yang dibentuk dan/ atau diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sehingga dapat diberikan hibah secara terus menerus.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

a.Pemerintah;
b.Pemerintah daerah lainnya;
c.Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d.Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 5

(1)Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya di Provinsi Jawa Tengah. /i
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat:
1. a.nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti: satuan pendidikan;
2. b.nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; atau
3. c.nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanJang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya daerah/ pemerin tah diakui pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah melalui pengesahan a tau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, seperti: sarana peribadatan, kelompok nelayan, kelompok tani, lembaga masyarakat desa hutan, kelompok sejenisnya yang memiliki minat mengembangkan usaha di bidang pertanian dan kelautan perikanan.
(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau orgarusasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
2. b.memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat; dan
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Jawa Tengah.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi rnanusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Jawa Tengah;
3. c.memiliki sekretariat tetap.

Pasal 7

(1)Hibah diberikan dalam bentuk uang meliputi:
1. a.Hibah kepada pemerintah (instansi vertikal);
2. b.Pemerintah daerah lain;
3. c.Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
4. d.Hibah kepada Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia terdiri atas :
  1. 1.Hibah bidang perekonomian me!iputi : a) Hibah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, industri dan perdagangan; b) Hibah kepada Usaha Binaan Koperasi, Usaha Pemula (start-up), dan Wirausahawan Baru.
  2. 2.Hibah bidang pendidikan meliputi : a) Hibah pendidikan umum. b) Hibah pendidikan keagamaan.
  3. 3.Hibah bidang keagarnaan.
  4. 4.Hibah bidang kesehatan.
  5. 5.Hibah bidang kebudayaan.
  6. 6.Hibah bidang kepemudaan, keolahragaan non profesional, kepariwisataan, dan kepramukaan serta kepalangmerahan. . '
  7. 7.Hi bah bidang sosial kemasyarakatan.
  8. 8.Hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
(2)Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilarang untuk pengembangan modal usaha dalam bentuk uang, pengembangan koperasi, dan pengembangan usaha perorangan.
(3)Larangan untuk modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga - PKK (UP2K- PKK), hibah Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP), hibah Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD), hibah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hibah pengembangan usaha pemula (star-up) dan wirausaha baru, serta hibah pengembangan kelompok usaha binaan koperasi.
(4)Hibah diberikan dalam bentuk barang/jasa.'
(1)Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur u.p. Sekretaris Daerah atau Kepala PD yang membidangi.
(2)Batas penyampaian usulan tertulis disampaikan kepada Gubernur u.p. Sekretaris Daerah dan/atau Kepala PD selambat-lambatnya sebelum penetapan Rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.
(3)Batas penyampaian usulan tertulis sebagaimana tercantum pada ayat (2) dapat diperpanjang apabila terdapat usulan yang memerlukan penyempurnaan.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PD dimasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Biro yang membidangi untuk memasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. /r q . I
(5)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat'(i), Kepala PD yang membidangi melakukan evaluasi.
(6)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Biro yang membidangi melakukan evaluasi.
(7)Evaluasi oleh Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif dan kelayakan pembiayaan.
(8)Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6)melakukan evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk uang dengan ketentuan:
1. a.Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Kesehatan, Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) sesuai bidang tugasnya;
2. b.Sadan Kesatuan Bangsa Dan Politik melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
3. c.Dinas Pertanian Dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, serta Dinas Ketahanan Pangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan sesuai bidang tugasnya;
4. e.Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pendidikan umum sesuai bidang tugasnya;
5. f.Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan sesuai L Jang tugasnya;
6. g.Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kebudayaan sesuai bidang tugasnya;
7. h.Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kepemudaan, keolahragaan non profesional, kepariwisataan dan kepalangmerahan sesuai bidang tugasnya; kepramukaan serta /I
  1. 1.Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi Dan Informatika melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang sosial kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya; J· Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kesehatan sesuai bidang tugasnya;
8. k.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai bidang tugasnya.
(9)Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk uang, belum terakomodir oleh PD atau Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Sekretaris Daerah menunjuk Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi untuk melakukan evaluasi. ( 10) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa adalah sebagai berikut:
1. a.Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian dalam arti luas termasuk tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, koperasi dan usaha kecil, perdagangan dan perindustrian sesuai bidang tugasnya;
2. b.Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan Dan Dinas Komunikasi Dan Inforrnatika, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, infrastruktur, �rjaan umum, perumahan rakyat, energi, sumberdaya alarn, sumberdaya mineral, perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai bidang tugasnya;
3. c.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Arsip Dan Perpustakaan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan masyarakat, teknologi tepat guna, kearsipan dan keperpustakaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kepariwisataan, kesejahteraan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kepemudaan dan keolahragaan ../ sesuai bidang tugasnya.
(11)Dalam ha! evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/ jasa, belum terakomodir oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(10), Sekretaris Daerah menunjuk Kepala PD yang membidangi untuk melakukan evaluasi.
(12)Pedoman teknis tentang mekanisme dan tata cara evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk barang/jasa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang membidangi.
(13)Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
(14)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

( 1) Rekomendasi Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (14) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/ Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Peru bah an APBD.

(2)Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 10

(1)Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2)Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-PD.
(3)RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
(2)Objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
4. d.Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(3)Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga pada Kepala PD.

Pasal 12

Gubernur mencantumkan daftar narna penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 13

Tatacara penganggaran hibah meliputi sasaran, persyaratan dan mekanisme pemberian hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

HIBAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

HIBAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2018