(1)Hibah diberikan dalam bentuk uang meliputi:
a.Hibah kepada pemerintah (instansi vertikal);
b.Pemerintah daerah lain;
c.Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
d.Hibah kepada Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia terdiri atas :
1.Hibah bidang perekonomian me!iputi :
a) Hibah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, industri dan perdagangan; b) Hibah kepada Usaha Binaan Koperasi, Usaha Pemula (start-up), dan Wirausahawan Baru.
2.Hibah bidang pendidikan meliputi :
a) Hibah pendidikan umum. b) Hibah pendidikan keagamaan.
3.Hibah bidang keagarnaan.
4.Hibah bidang kesehatan.
5.Hibah bidang kebudayaan.
6.Hibah bidang kepemudaan, keolahragaan non profesional, kepariwisataan, dan kepramukaan serta kepalangmerahan.
. '
7.Hi bah bidang sosial kemasyarakatan.
8.Hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
(2)Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilarang untuk pengembangan modal usaha dalam bentuk uang, pengembangan koperasi, dan pengembangan usaha perorangan.
(3)Larangan untuk modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga - PKK (UP2K- PKK), hibah Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP), hibah Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD), hibah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hibah pengembangan usaha pemula (star-up) dan wirausaha baru, serta hibah pengembangan kelompok usaha binaan koperasi.
(4)Hibah diberikan dalam bentuk barang/jasa.' Bagian Ketiga Penganggaran Pasal 8
(1)Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur u.p. Sekretaris Daerah atau Kepala PD yang membidangi.
(2)Batas penyampaian usulan tertulis disampaikan kepada Gubernur u.p.
Sekretaris Daerah dan/atau Kepala PD selambat-lambatnya sebelum penetapan Rancangan Kebijakan Umum APBD/Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.
(3)Batas penyampaian usulan tertulis sebagaimana tercantum pada ayat (2) dapat diperpanjang apabila terdapat usulan yang memerlukan penyempurnaan.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PD dimasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Biro yang membidangi untuk memasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
/r q . I
(5)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat'(i), Kepala PD yang membidangi melakukan evaluasi.
(6)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Biro yang membidangi melakukan evaluasi.
(7)Evaluasi oleh Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan terhadap kelengkapan administratif dan kelayakan pembiayaan.
(8)Kepala PD atau Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6)melakukan evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk uang dengan ketentuan:
a.Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Kesehatan, Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) sesuai bidang tugasnya;
b.Sadan Kesatuan Bangsa Dan Politik melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
c.Dinas Pertanian Dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, serta Dinas Ketahanan Pangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan sesuai bidang tugasnya;
e.Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pendidikan umum sesuai bidang tugasnya;
f.Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan sesuai L Jang tugasnya;
g.Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kebudayaan sesuai bidang tugasnya;
h.Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kepemudaan, keolahragaan non profesional, kepariwisataan dan kepalangmerahan sesuai bidang tugasnya;
kepramukaan serta /I
1.Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi Dan Informatika melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang sosial kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
J· Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang kesehatan sesuai bidang tugasnya;
k.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai bidang tugasnya.
(9)Dalam hal evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk uang, belum terakomodir oleh PD atau Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Sekretaris Daerah menunjuk Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi untuk melakukan evaluasi.
( 10) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melakukan evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa adalah sebagai berikut:
a.Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pertanian dalam arti luas termasuk tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, koperasi dan usaha kecil, perdagangan dan perindustrian sesuai bidang tugasnya;
b.Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan Dan Dinas Komunikasi Dan Inforrnatika, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, infrastruktur, �rjaan umum, perumahan rakyat, energi, sumberdaya alarn, sumberdaya mineral, perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai bidang tugasnya;
c.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Arsip Dan Perpustakaan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, melakukan evaluasi terhadap usulan pemberian hibah bidang pemberdayaan masyarakat, teknologi tepat guna, kearsipan dan keperpustakaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kepariwisataan, kesejahteraan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kepemudaan dan keolahragaan ../ sesuai bidang tugasnya.
(11)Dalam ha! evaluasi atas usulan pemberian hibah dalam bentuk barang/ jasa, belum terakomodir oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(10), Sekretaris Daerah menunjuk Kepala PD yang membidangi untuk melakukan evaluasi.
(12)Pedoman teknis tentang mekanisme dan tata cara evaluasi atas usulan hibah dalam bentuk barang/jasa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang membidangi.
(13)Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
(14)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.