DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, tata cara pedirian koperasi, pemberdayaan, penerbitan izin usaha KSP/KSPPS dan USP/USPPS, pengawasan izin, pemeringkatan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP, KSPPS/USPPS, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), serta dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan peraturan Negara halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Per- koperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pengesahan Akta Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tatacara Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);
12.Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1494);
13.Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1496);
14.Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1945);
15.Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
16.Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah atau Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Otonomi Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.
8.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9.Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
10.Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
11.Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang kegiatan usaha satu-satunya adalah simpan pinjam, apabila usaha simpan pinjam menggunakan pola syariah disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
12.Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan.
13.Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan.
14.Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari.
15.Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
16.Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah bagian dari perangkat koperasi untuk mengelola kegiatan usaha koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus.
17.Anggota koperasi selanjutnya disebut anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
18.Pejabat yang berwenang adalah pejabat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang perkoperasian.
19.Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
20.Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat yang membidangi Koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi, agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.
21.Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan yang memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha, ketentuan mengenai sanksi.
22.Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.
23.Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disingkat SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
24.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja koperasi.
25.Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
26.Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
27.Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
28.Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.
29.Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
30.Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperasi berupa modal, penjaminan kredit, sarana dan sumberdaya manusia.
31.Kuasa pendiri koperasi adalah pendiri koperasi yang ditunjuk oleh rapat pendiri koperasi sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang yang mendapat mandat pendiri koperasi untuk mengurus pendirian koperasi dan menjadi pengurus koperasi untuk yang pertama kali.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.tata cara pendirian koperasi;
b.pemberdayaan;
c.penerbitan izin usaha KSP dan KSPPS, USP/USPPS ;
d.penerbitan izin operasional/Komersial KSP/KSPPS, USP/USPPS;
e.pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS;dan
f.penerapan sanksi administrasi.

BAB III

TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 3

(1)Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri.
(2)Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
1. a.paling sedikit 20 (dua puluh) orang bagi pendirian koperasi Primer;
2. b.paling sedikit 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi yang diwakili oleh pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi primer yang bersangkutan, bagi pendirian koperasi sekunder.
(3)Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat dan/atau Berita Acara Rapat, untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar Koperasi.
(4)Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Notaris.
(5)Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pendirian koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan oleh Kuasa Pendiri seuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan Nama Koperasi.
(3)Permohonan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan melalui sistem Administrasi Badan Hukum.
(4)Pengajuan Nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama Koperasi yang dipesan dan jenis koperasi.
(5)Prosedur dan tata cara pengesahan Akta PendirianKoperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Perubahan Anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Angaran dasar Koperasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi tidak aktif dan/atau sedang dinyatakan pailit atau sedang menghadapi masalah hukum pidana dan/atau perdata.

Pasal 6

(1)Materi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
(2)Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan dan pembagian Koperasi Wajib mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
(3)Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan dan pembagian Koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
(4)Tata cara, persyaratan dan lampiran permohonan pengesahan perubahan dan pelaporan Anggaran Dasar Koperasi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
1. a.Keputusan Rapat Anggota;dan
2. b.Keputusan Pemerintah.
(2)Tata Cara pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Pasal 8

Pemberdayaan koperasi diberikan kepada :

a.koperasi yang didirikan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
b.koperasi yang menyelenggarakan usaha produksi untuk pengembangan pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumberdaya lokal;
c.koperasi produksi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja/padat karya;
d.koperasi yang hasil produksinya berorientasi eksport;
e.koperasi yang memberikan pelayanan umum/terkait hajat hidup orang banyak.

Pasal 9

Pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk bantuan, berupa:

a.pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia;
b.sarana usaha koperasi;dan
c.penguatan pemasaran.

Pasal 10

(1)bantuan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa pendidikan dasar perkoperasian, pendidikan manajemen perkoperasian, pendidikan akuntansi perkoperasian, pendidikan ketrampilan produksi, dan pendidikan pemasaran.
(2)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
1. a.Balai Latihan Perkoperasian;
2. b.lembaga gerakan koperasi;
3. c.lembaga pendidikan dan pelatihan Profesi Koperasi (LDPK) yang memenuhi syarat dan telah disyahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018