DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi, Koordinasi dan Kerja Sama, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi, Pemerintah Daerah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor389);
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
14.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
6.Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
7.Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang selanjutnya disebut Dokumen RSP adalah dokumen perencanaan Sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanan pembangunan Daerah.
8.Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di Daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
9.Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pokja PPKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

a.pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan Sanitasi;
b.acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Sanitasi; dan
c.pedoman percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Daerah; dan
b.mencapai target akses Sanitasi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB III

ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN SANITASI ISU STRATEGIS PENGELOLAAN SANITASI LAPORAN ANTARA PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL III - 2 3.1. ISU STRATEGIS PENGELOLAAN SANITASI Isu strategis pengelolaan sanitasi meliputi aspek kelembagaan, regulasi, infrastruktur, prilaku masyarakat dan pendanaan dari bidang persampahan dan air limbah domestik. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan pengelolaan sanitasi sebagaimana terdapat pada hasil identifikasi permasalahan yang dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Penentuan isu strategis ini menjadi bahan acuan untuk merumuskan tujuan dan sasaran pengelolaan sanitasi yang akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah dan pemerintah kota/kabupaten di dalamnya.

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Dokumen RSP Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
(2)Ruang lingkup Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.profil Pembangunan Sanitasi Daerah;
2. b.target, tujuan, dan sasaran Pembangunan Sanitasi Daerah;
3. c.strategi dan kebijakan Pembangunan Sanitasi Daerah;
4. d.program kegiatan dan indikasi pendanaan Pembangunan Sanitasi Daerah; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi capaian Dokumen RSP.
(3)Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Daerah, yaitu:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. b.Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. c.Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
4. d.Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(4)Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Dalam penyusunan Dokumen RSP, Pemerintah Daerah memperhatikan pemenuhan standar teknis pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur Sanitasi.
(2)Selain harus memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas hasil olahan infrastruktur Sanitasi harus memenuhi standar baku mutu lingkungan.
(3)Penetapan standar teknis dan standar baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Dokumen RSP dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
(2)Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan.
(3)Pelaksanaan Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai program sesuai pencapaian target meliputi:
1. a.peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga; dan
2. b.air limbah domestik.
(4)Optimalisasi pelaksanaan Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pokja PPKP.
(5)Pembentukan Pokja PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN STRATEGI LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL IV - 2 4.1. STRATEGI 4.1.1. Strategi Pengelolaan Sanitasi Strategi pengelolaan sanitasi persampahan dan air limbah domestik merupakan langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada pembahasan sebelumnya. Perumusan strategi pengelolaan sanitasi dapat merujuk pada dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan masing-masing kabupaten/kota dan diharapkan dapat memenuhi unsur multi aspek, yaitu peraturan, kelembagaan, infrastruktur, perilaku masyarakat, dan pendanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan sanitasi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RSP.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan :
1. a.Perangkat Daerah terkait;
2. b.Pokja PPKP;
3. c.Perangkat Daerah terkait Kabupaten/Kota di Daerah;
4. d.Kelompok Kerja Sanitasi di dalam Daerah;
5. e.Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
6. f.pihak lain yang terkait.

Pasal 8

(1)Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RSP.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
1. a.Daerah lain;
2. b.pihak ketiga; dan/atau
3. c.lembaga di luar negeri.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA AKSI PENGELOLAAN SANITASI RENCANA AKSI SKENARIO PENGELOLAAN ALOKASI RENCANA AKSI LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL V - 2 5.1 SKENARIO PENGELOLAAN Skenario pengelolaan sanitasi adalah menetapkan skenario jangka menengah yang berisi rencana peningkatan akses capaian setiap tahunnya selama periode 5 tahun dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang ada dan distribusi target capaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 9

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen RSP dilaksanakan secara berkala.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PPKP.
(3)Kegiatan Pokja PPKP dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.melakukan pemantauan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kampanye, edukasi dan advokasi;
2. b.mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan melakukan kunjungan lapangan dan menggunakan instrumen berbasis website https://portal.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi;
3. c.menyiapkan laporan 1 (satu) tahun sekali untuk disampaikan kepada Gubernur mengenai perkembangan pelaksanaan Program PPSP; dan
4. d.hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan pelaksanaan Program PPSP dilaporkan melalui website https://portal.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

(1)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Dokumen RSP secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri.
(2)Laporan hasil pelaksanaan Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja PPKP.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 185 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 185 Tahun 2014