DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 185 Tahun 2014

Nomor: 185
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih men galami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2019; PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERCEPATANPENYEDIAANAIR MINUMDAN SANITASI TENTANG NOMOR 185 TAHUN 2014 PERATURANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA • BAB I ... PENYEDlAANAIR MINUMDANSANITASI. PERCEPATANTENTANGPRESIDEN

Menetapkan

Menetapkan : PERil.TURAN MEMUTUSKAN:

6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 ten tang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor I 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); •
5.Pembangunan ... menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
4.Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk keadaan yang lebih baik. sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelernbagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minurn kepada masyarakat rnenuju membangun, rnemperluas, danfatau meningkatkan
3.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan minurn.
2.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sis tern fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air
1.Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

12.Anggaran ...
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
10.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. percepatan penyediaan air minum dan sanitasi. penyelenggaraanlangkah -langkahdanarahan
5.Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelernbagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
6.Perencanaan air minum adalah dokumen yang meliputi Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional, Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Provinsi, dan Rencana Induk Penyediaan Air Minum.
7.Perencanaan sanitasi adalah dokumen yang meliputi Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional, Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi, dan Strategi Sanitasi Kabupatenj Kota.
8.Peta Jalan (Roadmap) adalah dokumen yang memberi _.,'

(2)Pengembangan ." ..: i+ . sanl ..aSl. Pasa13
(1)Pemerintah mengembangkan dan menerapkan teknologi di bidang air minum dan sanitasi yang efektif dan efisien untuk mempercepat penyediaan air minum dan BABIII PENGEMBANGANDANPENERAPANTEKNOLOGI PENYEDIAANAIR MINUMDANSANITASI Penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan prinsip:
1. a.non diskriminatif;
2. b.terjangkau;
3. c.perlindungan lingkungan;
4. d.berkelanjutan;
5. e.partisipasi masyarakat; dan
6. f.keterpaduan.

Pasal 2

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disusun dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Menteri adalah menteri teknis terkait. 'I! "I :

(1)Untuk menjamin ketersecliaan air minum yang sehat pemerintah menetapkan standar kualitas air minum.
(2)Pemerintah melakukan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan standar kualitas air minum.

BAB II

PRINSIP PENYEDIAANAIR MINUMDANSANITASI

Pasal 4

d.keterjangkauan.

(3)Pengembangan dan penerapan teknologi di bidang sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan:
1. a.pengelolaan sanitasi yang ramah lingkungan;
2. b.akses yang lebih luas bagi masyarakat;
3. c.kontinuitas layanan; dan
4. d.perlindungan dan pelestarian sumber air.
5. c.kontinuitas; dan
6. b.kualitas;
(2)Pengembangan dan penerapan teknologi di bidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan:
1. a.kuantitas; BABV ...
(2)Selain harus memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas hasil olahan infrastruktur sanitasi harus memenuhi standar baku rnutu lingkungan.
(3)Standar teknis dan standar baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.
(1)Pembangunan dan penyediaan infrastruktur sanitasi harus memenuhi standar teknis. Pasa16
(1)Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum di daerahnya masing-rnasing.
(2)Pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan eksternal.
(3)Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan terhadap penyedia air minum yang meliputi:
1. a.perusahaan daerah air minum;
2. b.depot air minum;
3. c.penyedia air minum berbasis masyarakat;
4. d.badan usaha swasta penyedia air minum; dan
5. e.SPAMbukan jaringan perpipaan milik masyarakat.
6. e.pendekatan ...

Pasal 7

(1')Untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi pemerintah menyusun kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem air minum dan sanitasi.

(2)Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.isu strategis;
2. b.tujuan; psasaran; dan
3. c.kebijakan dan strategi.
(3)Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam bentuk Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional.
(4)Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyediaan air minum dan/ atau sanitasi.
(5)Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional dan Peta .Jalan (Road map) Sanitasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat sekurang-kurangnya:
1. a.gambaran umum;
2. b.isu strategis;
3. c.tujuan dan sasaran pengembangan;
4. d.dasar kebijakan; BABV STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PERENCANAAN PENYEDlAAN AIR MINUM DAN SANITASI
(2)RISPAM...

Pasal 9

(1)Pemerintah kabupaterr/kota menyusun:
1. a.Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM.
2. b.Strategi Sanitasi Kabupaterr/Kota yang selanjutnya disingkat SSK.

Pasal 8

(1)Pemerintah provinsi menyusun Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya.
(2)Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Provinsi dan Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyediaan air rninum dan/ atau sanitasi.
1. e.pendekatan penanganan;
2. f.prioritas pengembangan;
3. g.skenario pendanaan;
4. h.konsepsi kebijakan operasional; dan
5. i.rencana strategis program pengembangan.
(6)Kebijakan dan strategi, peta jalan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)menjadi acuan bagi kernenterian, lembaga pemerintah non kernenterian, dan pemerintah daerah dalam percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.
1. b.pernerintah ...

Pasal 11

(1)Implementasi penyediaan air minum dan sanitasi dapat dilakukan oleh:
1. a.setiap orang ataupun kelompok masyarakat untuk pembangunan unit pelayanan individual danjatau unit pengolahan setempat atau skala komunal;

Pasal 10

(1)lmplementasi penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan sesuai dengan rencana pembangunan yang mengacu pada RISPAMdan SSK.
(2)Implementasi penyediaan air minum dan sanitasi meliputi:
1. a.pembangunan infrastruktur baru: danj atau
2. b.rehabilitasi. BAS VI IMPLEMENTASIPENYEDIAANAIRMINUMDANSANITASI
(2)RISPAMsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Provinsi dan SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi I kabupatenjkota terkait.
(3)Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan RISPAMdan SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyediaan air minum danj atau sanitasi. . ~', .,
(2)Gugus Tugas ...

Pasal 12

(1)Dalam rangka peiaksanaan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disingkat Gugus Tugas.
1. b.pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melalui kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait, SKPD Provinsi terkait, dan SKPD Kabupaten /Kota .terkait untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
2. c.bad an usaha untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi sesuai dengan perizinan dan naskah kerja sarna.
(2)Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupateri/kota, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan pembentukan unit pengelola untuk mengoperasikan dan memelihara infrastrukur air minum dan sanitasi yang dibangun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pengelola infrastruktur air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di daerah.
1. b.Wakil Ketua I ...

BAB VII

KOORDINASIPERCEPATANPENYEDIAAN AIR MINUMDANSANITASI

Pasal 14

(1)Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pengarah dan Tim Teknis.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua : Menteri Koordinator Bidang (merangkap anggota) Pernbangunan Manusia dan Kebudayaan
2. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih men galami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2019; PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERCEPATANPENYEDIAANAIR MINUMDAN SANITASI TENTANG NOMOR 185 TAHUN 2014 PERATURANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA • BAB I ... PENYEDlAANAIR MINUMDANSANITASI. PERCEPATANTENTANGPRESIDEN

Menetapkan

Menetapkan : PERil.TURAN MEMUTUSKAN:

6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 ten tang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor I 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); •
5.Pembangunan ... menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
4.Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk keadaan yang lebih baik. sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelernbagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minurn kepada masyarakat rnenuju membangun, rnemperluas, danfatau meningkatkan
3.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan minurn.
2.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sis tern fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air
1.Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

12.Anggaran ...
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
10.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. percepatan penyediaan air minum dan sanitasi. penyelenggaraanlangkah -langkahdanarahan
5.Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelernbagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
6.Perencanaan air minum adalah dokumen yang meliputi Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional, Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Provinsi, dan Rencana Induk Penyediaan Air Minum.
7.Perencanaan sanitasi adalah dokumen yang meliputi Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional, Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi, dan Strategi Sanitasi Kabupatenj Kota.
8.Peta Jalan (Roadmap) adalah dokumen yang memberi _.,'

(2)Pengembangan ." ..: i+ . sanl ..aSl. Pasa13
(1)Pemerintah mengembangkan dan menerapkan teknologi di bidang air minum dan sanitasi yang efektif dan efisien untuk mempercepat penyediaan air minum dan BABIII PENGEMBANGANDANPENERAPANTEKNOLOGI PENYEDIAANAIR MINUMDANSANITASI Penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan prinsip:
1. a.non diskriminatif;
2. b.terjangkau;
3. c.perlindungan lingkungan;
4. d.berkelanjutan;
5. e.partisipasi masyarakat; dan
6. f.keterpaduan.

Pasal 2

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disusun dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Menteri adalah menteri teknis terkait. 'I! "I :

(1)Untuk menjamin ketersecliaan air minum yang sehat pemerintah menetapkan standar kualitas air minum.
(2)Pemerintah melakukan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan standar kualitas air minum.

BAB II

PRINSIP PENYEDIAANAIR MINUMDANSANITASI

Pasal 4

d.keterjangkauan.

(3)Pengembangan dan penerapan teknologi di bidang sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan:
1. a.pengelolaan sanitasi yang ramah lingkungan;
2. b.akses yang lebih luas bagi masyarakat;
3. c.kontinuitas layanan; dan
4. d.perlindungan dan pelestarian sumber air.
5. c.kontinuitas; dan
6. b.kualitas;
(2)Pengembangan dan penerapan teknologi di bidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan:
1. a.kuantitas; BABV ...
(2)Selain harus memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas hasil olahan infrastruktur sanitasi harus memenuhi standar baku rnutu lingkungan.
(3)Standar teknis dan standar baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.
(1)Pembangunan dan penyediaan infrastruktur sanitasi harus memenuhi standar teknis. Pasa16
(1)Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum di daerahnya masing-rnasing.
(2)Pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan eksternal.
(3)Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan terhadap penyedia air minum yang meliputi:
1. a.perusahaan daerah air minum;
2. b.depot air minum;
3. c.penyedia air minum berbasis masyarakat;
4. d.badan usaha swasta penyedia air minum; dan
5. e.SPAMbukan jaringan perpipaan milik masyarakat.
6. e.pendekatan ...

Pasal 7

(1')Untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi pemerintah menyusun kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem air minum dan sanitasi.

(2)Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.isu strategis;
2. b.tujuan; psasaran; dan
3. c.kebijakan dan strategi.
(3)Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam bentuk Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional.
(4)Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyediaan air minum dan/ atau sanitasi.
(5)Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional dan Peta .Jalan (Road map) Sanitasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat sekurang-kurangnya:
1. a.gambaran umum;
2. b.isu strategis;
3. c.tujuan dan sasaran pengembangan;
4. d.dasar kebijakan; BABV STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PERENCANAAN PENYEDlAAN AIR MINUM DAN SANITASI
(2)RISPAM...

Pasal 9

(1)Pemerintah kabupaterr/kota menyusun:
1. a.Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM.
2. b.Strategi Sanitasi Kabupaterr/Kota yang selanjutnya disingkat SSK.

Pasal 8

(1)Pemerintah provinsi menyusun Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya.
(2)Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Provinsi dan Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyediaan air rninum dan/ atau sanitasi.
1. e.pendekatan penanganan;
2. f.prioritas pengembangan;
3. g.skenario pendanaan;
4. h.konsepsi kebijakan operasional; dan
5. i.rencana strategis program pengembangan.
(6)Kebijakan dan strategi, peta jalan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)menjadi acuan bagi kernenterian, lembaga pemerintah non kernenterian, dan pemerintah daerah dalam percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.
1. b.pernerintah ...

Pasal 11

(1)Implementasi penyediaan air minum dan sanitasi dapat dilakukan oleh:
1. a.setiap orang ataupun kelompok masyarakat untuk pembangunan unit pelayanan individual danjatau unit pengolahan setempat atau skala komunal;

Pasal 10

(1)lmplementasi penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan sesuai dengan rencana pembangunan yang mengacu pada RISPAMdan SSK.
(2)Implementasi penyediaan air minum dan sanitasi meliputi:
1. a.pembangunan infrastruktur baru: danj atau
2. b.rehabilitasi. BAS VI IMPLEMENTASIPENYEDIAANAIRMINUMDANSANITASI
(2)RISPAMsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Provinsi dan SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi I kabupatenjkota terkait.
(3)Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan RISPAMdan SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyediaan air minum danj atau sanitasi. . ~', .,
(2)Gugus Tugas ...

Pasal 12

(1)Dalam rangka peiaksanaan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disingkat Gugus Tugas.
1. b.pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melalui kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait, SKPD Provinsi terkait, dan SKPD Kabupaten /Kota .terkait untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
2. c.bad an usaha untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi sesuai dengan perizinan dan naskah kerja sarna.
(2)Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupateri/kota, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan pembentukan unit pengelola untuk mengoperasikan dan memelihara infrastrukur air minum dan sanitasi yang dibangun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pengelola infrastruktur air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di daerah.
1. b.Wakil Ketua I ...

BAB VII

KOORDINASIPERCEPATANPENYEDIAAN AIR MINUMDANSANITASI

Pasal 14

(1)Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pengarah dan Tim Teknis.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua : Menteri Koordinator Bidang (merangkap anggota) Pernbangunan Manusia dan Kebudayaan
2. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 3 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 3 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2025