DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016

Nomor: 54
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 184

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; GUBERNURJAWATENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ORGANISASIDANTATAKERJA SEKRETARIATDAERAH PROVINSIJAWA TENGAH TENTANG 54 T.AmJN 2.16NOMOR PERATURANGUBERNURJAWA TENGAH GUBERNUR JAWA TENGAH Mengingat Menimbang i Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.
5.Kabupateri/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); i f Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SETDA mempunyai fungsi:

a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIATDAERAH PROVINSI JAWATENGAH Menetapkan

Pasal 4

(1)SETDAmerupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur.
(2)SETDAdipimpin oleh SEKDAyang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 2

6.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkatt SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8.Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9.Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten /kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pad a instansi pemerintah.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. t I- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu SEKDAdalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Biro Pemerintahan, Otonomi Pasal 8

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui SEKDA.
(2)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat clipimpin oleh seorang Asisten.

BAB II

KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGSI

Pasal 7

SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi SETDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

a.SEKDA;
b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
1. 1.Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
2. 2.Biro Hukum;
3. 3.Biro Kesejahteraan Rakyat.
c.Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, terdiri atas :
1. 1.Biro Perekonomian;
2. 2.Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
3. 3.Biro Administrasi Pembangunan Daerah.
d.Asisten Administrasi, terdiri atas :
1. 1.Biro Organisasi;
2. 2.Biro Umum.

Pasal 5

d.pelayanan administratif dan pembinaan ASNpada instansi Daerah; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur, sesuai tugas dan fungsinya Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagairoana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi:
a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang pernerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama;
b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama;

BAB III

SUSUNANORGANISASI

Pasal 12

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.

Pasal 11

(2)Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, tediri atas:
1. a.Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
2. b.Biro Hukum; dan
3. c.Biro Kesejahteraan Rakyat. Pasall0 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
4. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial dan hukum serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejateraan rakyat;
5. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejateraan rakyat;
6. c.pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan hukum serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejateraan rakyat;
7. d.pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejateraan rakyat; dan
8. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh SEKDA.

Pasal 9

Daerah dan Kerjasarna, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Biro Hukum serta Perangkat Daerah lingkup pemerintahan dan kesejateraan rakyat. I- r

(1)Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
1. a.Subbagian Administrasi Pemerintahan;
2. b.Subbagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan;
3. c.Subbagian Fasilitasi Penataan Wilayah; dan

Pasal 16

a.penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASNdi bidang administrasi pemerintahan;
b.penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pertanahan ;
c.penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASNdi bidang fasilitasi penataan wilayah;
d.penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Biro; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks184PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIATDAERAH PROVINSI JAWATENGAH Menetapkan

Pasal 4

Pasal 2

KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGSI

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

SUSUNANORGANISASI

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIATDAERAH PROVINSI JAWATENGAH Menetapkan

Pasal 4

Pasal 2

KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGSI

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

SUSUNANORGANISASI

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016