Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2018

Ringkasan

Peraturan gubernur ini mengatur tentang maksud dan tujuna, kualifikasi kompetensi teknis jabatan pimpinan tinggi administrator dan pengawas, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Kualifikasi Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem- bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); GUBERNUR JAWA TENGAH, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG KUALIFIKASIKOMPETENSI TEKNIS JABATAN PIMPINANTINGGI, ADMINISTRATORDAN PENGAWAS DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan kerja orgamsasi negara.
6.Unit Kerja adalah bagian terkecil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dibawah unit organisasi atau dibawah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7.Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. PERATURANGUBERNUR TENTANGKUALIFlKASIKOMPETENSI TEKNIS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (7)

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (7)

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2020