DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019

Nomor: 61
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubenur ini mengatur tentang ketentuan umum, RAD-PG, pemantauan dan evaluasi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif;
c.bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat

(3)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86- 92);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224 );
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan yaitu tercapainya status gizi masyarakat yang optimal sebagai dasar meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dilakukan melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak kandungan sampai anak berusia dua tahun yang merupakan kesempatan emas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jawa tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pembangunan Daerah adalah serangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah.
8.Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Pembangunan Pangan dan Gizi Tahun 2019–2023.

BAB II

KONDISI UMUM A. Capaian Pembangunan Bidang Pangan

Pasal 2

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

(1)Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
1. a.BAB I : Pendahuluan.
2. b.BAB II : Kondisi Umum.
3. c.BAB III : Rencana Aksi Pangan Gizi Multisektor.
4. d.BAB IV : Kerangka Pelaksanaan Rencanan Aksi.
5. e.BAB V : Pemantauan dan Evaluasi.
6. f.BAB VI : Penutup.
(2)Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Jawa Tengah.

BAB III

RENCANA AKSI PANGAN GIZI MULTISEKTOR A. Tujuan dan Sasaran Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya perbaikan pangan dan gizi adalah terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Sasaran yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi sebagaimana target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 khususnya dalam bidang pangan dan gizi tercantum pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD- PG.
(2)Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Desember 2019 GUBERNUR JAWA TENGAH ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 30 Desember 2019 Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd HERRU SETIADHIE BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 61 1 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023 Pembangunan pangan dan gizi memiliki cakupan yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Status gizi dipengaruhi juga oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana dan perlindungan anak. Semua sektor yang terkait perlu berkoordinasi sehingga tercapai status gizi yang optimal. Pembangunan nasional dilakukan sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2019-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Selaras dengan hal tersebut, arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” yang implementasinya sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2 2018-2023. Berdasarkan arah pembangunan nasional dan regional provinsi Jawa Tengah, maka kebijakan pembangunan lima tahun kedepan akan lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penunjang pembangunan pangan dan gizi, harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selanjutnya, pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, menegaskan bahwa pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan dalam satu kesatuan langkah berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sumberdaya manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam penentuan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan melalui pemberdayaan, serta peningkatan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri. Kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, termasuk jumlah dan kualitas pangan yang dikonsumsi. Koordinasi antar lintas sektor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dilakukan guna memberikan daya ungkit dan dorongan kuat yang efektif dan efisien di bidang pangan dan gizi. Lima bidang yang tercantum dalam Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) antara lain; a) ketersediaan pangan; b) keterjangkauan pangan; c) pemanfaatan pangan; d) perbaikan gizi masyarakat; dan e) penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Akses pangan setiap individu ini sangat tergantung pada ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya secara berkelanjutan. Kemampuan mengakses ini dipengaruhi olehdaya beli, yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kemiskinan seseorang. Upaya-upaya untuk menjamin kecukupan pangan dan gizi serta kesempatan pendidikan tersebut akan mendukung komitmen pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Permasalahan pangan gizi di Provinsi Jawa Tengah perlu mendapatkan penanganan melalui pendekatan multisektoral baik sektor kesehatan maupun non kesehatan, sehingga di dalam penyusunan RAD- PG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 dilakukan dengan pengelompokan dalam bentuk pilar yaitu : perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, mutu dan keamanan 3 pangan, perilaku hidup bersih dan sehat, koordinasi pembangunan pangan dan gizi dengan melibatkan 20 SKPD Provinsi Jawa Tengah. B. Tujuan RAD-PG Tujuan penyusunan RAD-PG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 yaitu :

1.Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi, melalui peningkatan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan.
2.Memberikan panduan, arahan serta acuan bagi institusi pemerintah termasuk kabupaten/kota, lembaga/organisasi masyarakat dan swasta dalam menyusun rencana pembangunan pangan dan gizi dengan pendekatan multisektor. C. Dasar Penyusunan RAD-PG
1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
6.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2019;
7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi;
8.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang – Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang.
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. 4
1.Ketersediaan Pangan Peningkatan produksi bahan pangan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan strategis. Ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis ditunjukkan dari komoditas padi, jagung, kedelai dan gula. Pada kurun tahun 2014- 2018 ketersediaan dengan kebutuhan, pada komoditas padi, jagung mengalami surplus. Dari sisi ketersediaan beras Provinsi Jawa Tengah mengalami surplus jika dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan. Selama kurun waktu tahun 2014-2018 surplus beras di Jawa Tengah antara 2,5 juta ton sampai dengan 3,7 juta ton. Gambar 2.1 Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (ton) Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019 Pada komoditas jagung, ketersediaan telah mampu memenuhi kebutuhan pangan, namun demikian upaya peningkatan produksi tetap dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pakan ternak. Pada tahun 2018 ketersediaan jagung sebesar 3.059.283 ton dari total kebutuhan sebesar 41.389 ton. 5 Gambar 2.2. Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (ton) Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019 Pada kurun waktu Tahun 2014-2018, ketersediaan kedelai masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut, maka masih diperlukan upaya peningkatan produksi kedelai melalui peningkatan minat petani dan stimulan sarana prasarana serta jaminan stabilitas harga. Gambar 2.3. Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (ton) Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019 6 Pada kurun waktu Tahun 2014-2018, ketersediaan gula relatif fluktuatif, pada tahun 2014 dan 2017 telah mampu memenuhi kebutuhan, namun pada Tahun 2015, 2016 dan 2018 ketersediaan gula lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan. Kurangnya minat petani tebu dan kondisi mesin pabrik gula merupakan faktor utama berfluktuatifnya ketersediaan gula di Jawa Tengah. Pada aspek hulu, stimulan dan fasilitsi sarana produksi tebu tetap didorong untuk meningkatkan produksi tebu. Gambar 2.4. Ketersediaan dan Kebutuhan Gula di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (ton) Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019 Pada komoditas beras, meskipun dari ketersediaan mengalami surplus, namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun. Gambar 2.5 berikut menunjukkan bahwa pada akhir tahun atau caturwulan ketiga, ketersediaan relatif menurun. Diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas stok dan harga komoditas beras. Gambar 2.5. Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok (Beras) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019. 7 Ketahanan dan kerentanan pangan dapat ditunjukkan dengan peta Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA) yang diukur berdasarkan aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan yang dirilis setiap 3 tahun. Peta FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam peta FSVA dapat menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan. Melalui peta FSVA dapat dilihat tingkat kerawanan pangan yang diukur pada prioritas 1 (kategori sangat tidak tahan pangan) hingga prioritas 6 (kategori sangat tahan pangan). Kondisi ideal suatu wilayah bila termasuk pada kategori prioritas 6. Peta FSVA 2018 adalah pemutakhiran dari empat edisi sebelumnya. Pemutakhiran yang dilakukan meliputi : metode analisis, indikator, dan data yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan peta FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu : ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada : keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan, tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; serta ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota. 8 Gambar 2.6. Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019 Pada peta FSVA tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 573 Kecamatan yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah, terdapat 538 Kecamatan dengan kategori sangat tahan pangan (prioritas 6), 33 Kecamatan dengan kategori tahan pangan (prioritas 5), dan 2 Kecamatan dengan kategori cukup tahan pangan (prioritas 4). Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih diperlukan upaya untuk peningkatan ketahanan pangan terutama pada wilayah-wilayah dengan prioritas 4 dan 5. Berdasarkan analisa ketahanan pangan komposit, tidak ada kecamatan di Jawa Tengah yang masuk dalam prioritas 1,2 dan 3. Pada Prioritas 4, terdapat dua kecamatan serta selanjutnya pada prioritas lima terdapat 33 kecamatan. Selebihnya yaitu sebanyak 538 kecamatan berada pada prioritas enam. Secara rinci sebaran kecamatan pada prioritas empat dan lima sebagai berikut :

a.Prioritas 4: 1) Kabupaten Banjarnegara : Kecamatan Batur; dan 2) Kabupaten Wonosobo: Kecamatan Kejajar. 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 2 1 1 9 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2
b.Prioritas 5 : 1) Kabupaten Cilacap: Kecamatan Cilacap Tengah dan Cilacap Utara; 2) Kabupaten Banyumas : Kecamatan Karanglewas, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat dan Purwokerto Utara; 3) Kabupaten Banjarnegara: Kecamatan Pagedongan dan Kalibening; 4) Kabupaten Kebumen : Kecamatan Rowokele; 5) Kabupaten Purworejo: Kecamatan Kaligesing; 6) Kabupaten Wonosobo: Kecamatan Wadaslintang, Kepil, Kalibawang, Sukoharjo, Wonosobo, Watumalang, Kertek, Mojotengah, dan Garung; 7) Kabupaten Magelang: Kecamatan Ngablak; 8) Kabupaten Boyolali: Kecamatan Selo; 9) Kabupaten Klaten: Kecamatan Kemalang; 10) Kabupaten Rembang : Kecamatan Pancur; 11) Kabupaten Kudus: Kecamatan Kota Kudus; 12) Kabupaten Jepara: Kecamatan Jepara dan Karimunjawa; 13) Kabupaten Temanggung: Kecamatan Kledung; 14) Kebupaten Pekalongan: Kecamatan Wonokerto; 15) Kabupaten Pemalang: Kecamatan Moga, Pulosari, dan Ulujami; 16) Kabupaten Brebes: Kecamatan Ketanggungan dan Bulakamba. Gambar 2.7 Jumlah Kecamatan di Prioritas 5 Berdasarkan Analisis Komposit 10 Berdasarkan karakteristik pada peta FSVA, masih terdapat Kecamatan yang termasuk pada prioritas 4 (kategori cukup tahan pangan) dan prioritas 5 (kategori tahan pangan). Hal ini disebabkan karena rasio konsumsi pangan terhadap ketersediaan pangan yang tinggi, persentase balita stunting yang tinggi, serta angka kemiskinan yang juga tinggi. Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses pangan masyarakat. Fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga diukur dengan besarnya nilai koefisien variasi (coefficient of variation = CV). Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil. Perkembangan stabilitas harga pangan di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2014-2018 sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.1. Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 –2018 No Komoditas Koefisien Variasi Rata- Rata2014 2015 2016 2017 2018 1 Tepung Terigu 1,79 1,34 1,22 2,72 1,59 1,73 2 Minyak Goreng 5,25 3,15 6,88 2,42 3,22 4,18 3 Daging Sapi 2,18 4,03 3,17 1,21 1,63 2,87 4 Telur Ayam Ras 6,97 7,25 6,88 6,43 6,82 6,93 5 Daging Ayam Ras 5,79 9,41 5,55 3,13 6,48 6,48 6 Cabai Merah Keriting 69,22 34,31 34,55 40,47 22,60 37,62 7 Bawang Merah 11,72 24,7 9,76 17,39 20,18 18,70 8 Gula Pasir Lokal 3,53 7,99 9,89 4,20 3,25 5,09 9 Kedelai 1,06 2,43 3,65 3,17 1,27 3,30 10 Jagung 2,34 3,25 4,27 8,06 3,41 3,95 11 Beras Termurah 2,71 3,84 1,51 4,59 3,18 3,26 12 Beras Medium 3,01 4,53 1,34 2,60 4,38 3,05 13 Beras Premium 2,37 3,34 1,53 2,41 2,94 2,52 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019 Tabel di atas menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan strategis di Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Beberapa komoditas dengan tingkat fluktuasi harga cukup tinggi antara lain cabai merah, 11 bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras dan gula pasir lokal. Berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya stabilisasi stok dan harga komoditas utama. Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Kualitas konsumsi pangan masyarakat di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 87,30. Sedangkan pada tahun 2017, skor PPH sebesar 86,41, lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya, karena terdapat perbedaan sumber data dalam metode penghitungan skor PPH. Pada periode sebelum tahun 2016 digunakan metode survei langsung, sedangkan mulai tahun 2017 menggunakan data Susenas dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tabel 2.2. Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 No. Kelompok Pangan Stan- dar Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 1 Padi-padian 25,0 25,00 25,00 24,90 25,00 25,00 2 Umbi-umbian 2,5 2,21 2,09 1,90 0,88 1,42 3 Pangan Hewani 24,0 17,96 17,96 19,20 19,45 17,09 4 Minyak & lemak 5,0 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5 Buah/biji berminyak 1,0 1,00 1,00 0,90 1,00 0,70 6 Kacang-kacangan 10,0 10,00 10,00 10,00 6,87 10,00 7 Gula 2,5 1,79 1,80 2,00 2,50 2,37 8 Sayur & buah 30,0 28,82 28,87 28,00 25,71 25,71 9 Lain-lain 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skor PPH jateng 100,0 91,78 91,45 91,80 86,41 87,30 Skor PPH nasional 100,0 81,8 85,2 85,20 90,40 90,70 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2019 Pada tahun 2014 - 2016 standar konsumsi yang digunakan adalah sebesar 2.000 kkal/kapita/hari, sesuai dengan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII Tahun 2004. Sedangkan mulai tahun 2017 menggunakan standar konsumsi sebesar 2.150 kkal/kapita/hari yang dihitung berdasarkan WNPG X Tahun 2012. 12 Capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.3. Capaian Konsumsi Per Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019 Pada capaian konsumsi kelompok pangan dan konsumsi energi per kapita/hari menunjukkan bahwa konsumsi kelompok pangan berupa padi-padian, terutama beras, perlu diturunkan atau dikurangi. Adapun konsumsi pada kelompok pangan umbi- umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, sayur dan buah, serta lain-lain perlu ditingkatkan atau ditambah. Masih ditemukannya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat merupakan salah satu permasalahan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar yang masih dilaksanakan secara insidentil, belum secara rutin dan tersebar di semua wilayah provinsi Jawa Tengah. Tabel 2.4. Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 No Indikator Satuan Ideal WNPG VIII 2014 2015 2016 Ideal WNPG X 2017 2018 1 Beras (Kg/Kap/Th) 91,00 88,54 98,96 99,11 97,80 99,40 94,92 2 Umbi- umbian (Kg/Kap/Th) 35,60 24,80 21,85 15,13 39,20 21,85 18,99 3 Pangan hewani (Kg/Kap/Th) 54,80 38,53 40,04 44,37 58,80 40,04 30,17 4 Sayur dan buah (Kg/Kap/Th) 91,30 67,10 67,22 67,82 98,10 67,22 83,34 No Kelompok Pangan Ideal WNPG VIII Tahun 2014 2015 2016 Ideal WNPG X 2017 2018 1 Padi-padian 1.000 1.001,12 1.007,14 1.068,58 1.075,0 1.252,6 1.235,31 2 Umbi-umbian 120 88,28 88,28 81,84 129,0 37,8 61,26 3 Pangan Hewani 240 179,59 179,59 206,63 258,0 209,1 183,77 4 Minyak & lemak 200 256,65 256,65 283,84 215,0 253,5 215,33 13 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019 Pada aspek pengawasan pangan segar, secara umum persentase keamanan pangan atas uji sampel yang dilakukan, meskipun pada Tahun 2017 mengalami penurunan. Berdasarkan perkembangan pengawasan pangan segar tahun 2014-2018, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap pangan segar, baik dari jumlah komoditas maupun waktu pelaksanaannya, mengingat persentase keamanan pangan segar di provinsi Jawa Tengah belum mencapai 100%. Tabel 2.5. Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2014 – 2018 Provinsi Jawa Tengah Uraian Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Jumlah sampel diuji Jumlah sampel diuji Jumlah sampel diuji Jumlah sampel diuji Jumlah sampel diuji Jumlah sampel diuji Jumlah sampel diuji Jumlah sampel diuji Jumlah sampel diuji Jumlah sampel diuji Prima 2 - - 1 1 - - - - - - Prima 3 10 10 6 6 8 8 10 10 10 10 PSAT 54 54 59 59 39 39 51 51 83 83 Pengawasan Pangan 33 26 66 56 70 66 79 67 168 160 Total 97 84 132 122 117 113 140 128 261 253 Prosentase Aman 86.60% 92.42% 96.58% 91.43% 96.93% Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019
1. 2.Produksi Komoditas Pertanian Urusan pertanian terdiri dari empat sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pada sub sektor tanaman pangan, capaian kinerja ditunjukkan dari produksi padi, jagung, dan kedelai. Produksi padi tahun 2018 sebesar 9.512.434 ton, meningkat dibanding tahun 2014 yaitu 9.648.104 ton. Pada tahun 2017 produksi padi turun karena 5 Buah/biji berminyak 60 54,85 43,90 40,12 64,0 47,0 30,22 No Kelompok Pangan Ideal WNPG VIII Tahun 2014 2015 2016 Ideal WNPG X 2017 2018 6 Kacang-kacangan 100 223,45 214,76 195,47 108,0 73,9 125,58 7 Gula 100 71,61 72,08 84,74 108,0 128,1 102,02 8 Sayur & buah 120 115,29 115,48 120,23 129,0 110,6 110,53 9 Lain-lain 60 13,66 35,14 20,29 64,0 37,1 26,15 JUMLAH 2000 2.004,50 2.003,74 2.101,75 2.150,0 2.149,5 2.090,17 14 perbedaan metode penghitungan yaitu dengan menggunakan metode kerangka sampling area (KSA). Pada komoditas jagung, terjadi peningkatan tahun 2014 dibanding tahun 2018 yaitu dari 3.051.516 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 3.414.906 ton pada tahun 2018. Pada sub sektor perkebunan, produksi tebu tahun 2018 sebesar 2.880.763 ton, turun dibandingkan tahun 2014 sebesar 5.560.701 ton karena semakin berkurangnya luas lahan akibat alih komoditas yang ditanam petani. Adapun produksi kedelai tahun 2018 sebesar 166.195 ton, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 125.466 ton. Gambar 2.8 Produksi Padi, Jagung dan Tebu Tahun 2014-2018 Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019 Pada sub sektor hortikultura, produksi bawang merah tahun 2018 sebesar 445.585 ton mengalami penurunan jika dibanding tahun 2014 sebesar 519.356 ton, disebabkan karena musim kemarau panjang dan harga bawang merah sempat mengalami penurunan, dan berkurangnya luas tanam. Produksi cabai merah tahun 2018 sebesar 171.796 ton, meningkat dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 167.794 ton. 9,6 11,3 11,4 11,3 9,5 3,0 3,2 3,5 3,5 3,4 5,5 3,8 3,7 2,9 2,8 0 2 4 6 8 10 12 2014 2015 2016 2017 2018 Padi, Jagung, dan Tebu (Juta Ton) Padi Jagung Tebu 15
2. 3.Produksi Komoditas Peternakan Pada sub sektor peternakan, produksi daging dan telur di Jawa Tengah tahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2014 yaitu produksi daging sebesar 357.198.108 kg dan produksi telur sebesar 312.420.004 kg dan produksi susu tahun 2018 mencapai 98.746.50 liter. Gambar 2.9 Grafik Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2014-2018 Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2019
3. 4.Produksi Perikanan Produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 sebesar 446.277,16 ton, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 270.158,30 ton. Peningkatan produksi juga ditunjukkan pada perikanan budidaya yaitu pada tahun 2018 sebesar 510.324,49 ton meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 501.811,74 ton. Produksi perikanan diketahui telah menyumbangkan sumber gizi protein tinggi yang di dapat dari hasil penangkapan dan budidaya. Kandungan protein pada ikan lebih menyehatkan karena lemak yang terkandung bukan merupakan lemak jenuh. Pengolahan produk perikanan berskala ekspor pada tahun 2018 sebesar 41.815,23 ton, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 sebesar 35.500,97 ton. Pembinaan unit pengolahan ikan skala ekspor perlu ditingkatkan untuk meningkatkan ekspor produk perikanan. Pembinaan harus ditekankan pada implementasi Good Manufacturing Practices (GMP) dan Standar 16 Sanitation Operational Procedure (SSOP) pada semua Unit Pengolahan Ikan, agar produk akhir memenuhi syarat dan standar yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Tingkat konsumsi makan ikan tahun 2018 sebesar 30,65 kg/kapita/tahun meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 20,92 kg/kapita/tahun namun masih dibawah angka nasional yaitu sebesar 43,88 kg/kapita/tahun. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan angka konsumsi makan ikan melalui kampanye Gerakan Makan Ikan (Gemarikan), bekerjasama dengan rumah sakit untuk menu berbahan baku ikan serta Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Upaya juga dilakukan dengan pemberian bantuan ikan konsumsi dan paket sarana budidaya ikan bagi panti asuhan dan pondok pesantren Produksi garam tahun 2018 sebesar 762.381,61 ton, meningkat dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 633.840,13 ton. Meskipun mengalami peningkatan produksi, namun pada periode tahun 2014 2018 produksi garam fluktuatif, sehingga diperlukan dorongan penggunaan teknologi dan perlindungan harga petani garam. Penggunaan teknologi diperlukan agar p r o d u k s i g a ram rakyat meningkat dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini mengingat industri garam yang ada memiliki standar tertentu agar garam rakyat bisa diterima untuk diolah lebih lanjut menjadi garam beryodium. Kualitas garam yang tinggi secara otomatis dapat meningkatkan harga garam petani secara luas. Tabel 2.6. Produksi Komoditas Perikanan dan Ekspor Produk Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2018 No Jenis Perikana n Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 1 Perikanan Tangkap (Ton/Thn ) 270.158,3 0 359.468.0 0 327.625,0 0 437.936,3 6 446.277,1 6 2 Perikanan Budidaya (Ton/Thn ) 501.811,7 4 421.021,7 3 448.897 485.689,9 8 510.324,4 9 3 Ekspor Produk Perikanan (Ton/Thn ) 35.500,97 31.296,35 43.873,16 42.242,88 41.815,23 4 Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kap/ Tahun) 20,92 23,64 26,71 29,19 30,65 5 Produksi Garam (Ton) 633.840,13 841.543,56 26.150,37 307.249,18 762.381,61 17
4. 5.Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Jawa Tengah dilakukan dengan pengadaan dan pengelolaan pada gudang CPP. Tahun 2018 telah dilakukan pengadaan sebesar 335 ton GKG atau setara beras 201 ton. Adapun stok gabah tahun 2017 sebesar 130,85 ton atau setara beras 66,21 ton dan stok beras 7,37 ton, sehingga total cadangan pangan sebesar 274,58 ton beras atau 137,29% dari target sebesar 200 ton beras. Cadangan pangan ini digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan di beberapa wilayah Kabupaten/Kota akibat rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, gagal panen, kemiskinan dan keadaan darurat lainnya. Selanjutnya untuk cadangan pangan masyarakat dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Mayarakat (LDPM), merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian pangan melalui pengembangan jejaring pembelian dan penjualan gabah/beras LDPM dan pengembangan kemitraan usaha antar pelaku usaha.
5. 6.Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Penyuluhan merupakan salah satu bagian dalam proses pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang menjadi acuan dalam penyusunan program di tingkat Kabupaten/Kota agar terintegrasi dan terfokus. Pada tahun 2018 Jawa Tengah memiliki Balai Penyuluhan dan Posluhdes sebanyak 531 Unit dari 573 kecamatan, dengan total tenaga penyuluh sejumlah 5.582 orang terdiri dari penyuluh PNS sejumlah 2.997 orang, penyuluh pertanian sebanyak 2.126 orang, penyuluh perikanan 279 orang, penyuluh kehutanan sebanyak 592 orang dan THL-TBPP sebanyak 2.585 orang. Dari jumlah penyuluh tersebut, presentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian mencapai 40,50%. B. Capaian Pembangunan Bidang Gizi Keadaan gizi masyarakat di Jawa Tengah terlihat dari beberapa indikator yang menunjukkan adanya tingkat keberhasilan yaitu antara lain keberhasilan pengendalian pemberian suplementasi vitamin A dosis tinggi pada balita dan ibu nifas. Upaya intervensi tetap dilakukan melalui suplementasi vitamin A dosis tinggi 18 mengingat kadar vitamin A pada balita yang kurang dari 20 mg% masih sekitar 34%. Selain indikator pemberian suplemen vitamin A, indikator kecukupan iodium pada masyarakat juga penting untuk diperhatikan. Masalah gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI) yang semula semula Jawa Tengah merupakan daerah endemis Gaki tingkat berat dengan prevelensi sebesar 34,6% pada tahun 1982. Upaya yang telah dilakukan antara lain injeksi pada masyarakat yang berada di daerah endemis tingkat berat dan sedang, pemberian kapsul minyak beriodium dan pemasyarakatan garam beriodium. Hasil pemetaan Gaki tahun 1996 menunjukkan prevalensi Jawa Tengah telah turun secara dratis menjadi 4,5% dengan luas penyebaran daerah endemis Gaki juga menunjukkan semakin turun. Hasil penurunan prevalensi dan penyebaran endemisitas Gaki di Jawa Tengah seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.7. Tingkat Prevalensi Gaki dan Penyebaran Gaki di Jawa Tengah No Variabel 1982 1996 2003 2004 1 Pevalensi 34,6 % (Endemik berat) 4,5% (non endemik) 6,5% (endemik ringan) 9,7% (endemik ringan) 2 Penyebaran Endemisitas 21 Kab 20 Kab 15 Kab 8 Kab Sumber : Dinas Kesehatan, 2018 Permasalahan gizi lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dalam intervensinya adalah kurang darah (anemia). Berdasarkan Riskesdas tahun 2013 prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 37,3%, meningkat menjadi 48,9% pada tahun 2018. Anemia pada ibu hamil ini berdampak terhadap upaya penurunan AKI dan AKB serta stunting. Permasalahan kekurangan energi dan protein adalah upaya pencegahan dan penanggulangannya adalah stunting. Prevalensi stunting berdasarkan hasil PSG selama 3 tahun sejak tahun 2015- 2017 menunjukkan kecendurungan yang meningkat. Pada tahun 2015 stunting sebesar 24,82%, turun pada tahun 2016 yaitu sebesar 23,87% namun kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar 28,52%. Adapun prevalensi stunting berdasarkan Riskesdas pada 2 periode yang terakhir menunjukkan penurunan dari 37,8% tahun 2013 turun menjadi 32,3% tahun 2018. 19 Angka Kematian Ibu selama tahun 2014-2018 terus menurun yaitu dari angka 126,55/100.000 KH di tahun 2014 menjadi 78,60 KH di tahun 2018. Beberapa penyebab masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan dan nifas antara lain pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme serta terlambatnya mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan. Perkembangan kondisi AKI Provinsi Jawa Tengah kurun waktu tahun 2014 - 2018 sebagaimana terlihat dalam gambar berikut. Gambar 2.11 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018 Selanjutnya apabila dilihat dari kondisi kasus kematian ibu di kabupaten/kota se-Jawa Tengah tahun 2018, terdapat 5 kabupaten dengan kasus kematian ibu terbanyak yaitu Kabupaten Grobogan, Brebes, Demak, Cilacap, dan Batang. Secara rinci kasus kematian ibu di kabupaten/kota tahun 2018 tercantum dalam gambar berikut. Gambar 2.12 Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 20 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019 Selanjutnya gambaran tentang kondisi umum masalah gizi masyarakat Jawa Tengah sebagai berikut meliputi:
a.Prevalensi Pendek (stunting) pada Anak Balita Per Kabupaten/Kota. Mendasarkan prevalensi stunting di kabupaten/kota tahun 2018, diketahui terdapat 14 kabupaten/kota berada diatas rata- rata provinsi yaitu Kabupaten Grobogan, Magelang, Blora, Pekalongan, Tegal, Wonosobo, Rembang, Pati, Kota Pekalongan, Kabupaten Kebumen, Batang, Pemalang, Banjarnegara dan Temanggung yang tercantum dalam gambar berikut. Gambar 2.13 Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 5.65 13.4113.81 17.7017.87 19.3419.4920.2920.9721.2121.4221.8122.1522.3222.55 23.8224.5924.9925.7125.7926.3327.0627.1427.8628.3128.5828.7528.9029.9231.0231.4832.1432.23 34.08 39.23 24.43 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 Kab./Kota Jawa Tengah 21 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018 Selain pemberian asupan gizi yang seimbang pada usia balita, perlu diperhatikan pula pemenuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan yaitu terhadap kebutuhan ASI Ekslusif. Tabel berikut menunjuk- kan kondisi pemenuhan ASI Ekslusif pada bayi usia 0-6 bulan. Tabel 2.8. Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Tahun 2014-2018 Tahun Jumlah Bayi Bayi yang diberi ASI Eksklusif Cakupan (%) 2014 263.049 159.571 60,66 2015 556.900 342.994 61,59 2016 555.313 291.206 54,22 2017 464.647 252.784 54,40 2018 262.604 159.629 60,79 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019 Pemberian ASI Ekslusif dan asupan gizi seimbang pada balita merupakan salah satu paya untuk membentuk SDM berkualitas. Hal tersebut sekaligus menjawab tantangan bonus demografi dalam mempersiapkan SDM sejak usia dini agar nantinya menghasilkan SDM berkualitas dan memiliki daya saing.
b.Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (Indeks BB/TB). Indikator Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) menggambarkan status gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung dalam waktu pendek karena diare atau sakit lainnya. Dalam keadaan demikian berat badan anak akan cepat turun sehingga tidak proporsional lagi dengan tinggi badan dan anak menjadi kurus. Penemuan kasus gizi buruk berdasarkan indikator BB/TB dilakukan melalui pemantauan kasus gizi buruk. Kasus gizi buruk di Jawa Tengah masih cukup tinggi dari tahun ke tahun. Bahkan kecenderungannya sangat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Tahun 2014, kasus gizi buruk di Jawa Tengah tercatat 933 kasus, dan di tahun 2018 tercatat meningkat menjadi 961 kasus. Beberapa hal telah diupayakan untuk mengurangi kasus gizi 22 buruk antara lain melalui intensifikasi pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu dan dilanjutkan dengan penentuan status gizi oleh bidan di desa atau petugas kesehatan lainnya. Selain itu juga dilakukan pemberian makanan tambahan dan perawatan kepada balita gizi buruk. Gambar 2.14 Grafik Kasus Balita Gizi Buruk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019 Sebaran kasus balita gizi buruk di kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2018, diketahui terdapat kabupaten dengan kasus balita gizi buruk yang masih tinggi yaitu Kabupaten Brebes, Banyumas, Wonogiri, Tegal, dan Cilacap. Sementara tidak tercatat ada kasus balita gizi buruk di Kota Surakarta pada tahun 2018. Gambar 2.15 Grafik Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019 23 Penanganan kasus gizi buruk dilakukan melalui intervensi. Posyandu sebagai pos pelayanan kesehatan yang terdepan menjadi ujung tombak dalam penjaringan masalah kekurangan gizi pada balita. Kasus anak balita yang ditemukan menderita gizi buruk dirujuk ke Puskesmas dan/atau ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Pada gambar 2.15 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah kasus balita gizi buruk pada kurun waktu 2014-2018. Berdasarkan hasil pengumpulan data selama tahun 2014, jumlah kasus gizi buruk di Jawa Tengah tahun 2015 sebanyak 922 kasus. Seluruh kasus balita gizi buruk di Jawa Tengah telah mendapat perawatan yang memadai sudah mencapai 100%. C. Capaian Bidang Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
a.Pengawasan pangan yang beredar di Jawa Tengah Pengawasan keamanan dan mutu pangan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM antara lain berupa sampling dan pengujian di laboratorium. Sampling produk pangan yang beredar di masyarakat tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 diperoleh hasil uji seperti pada Gambar 2.16 Gambar 2.16 Profil Persentase Hasil Uji Produk Pangan Memenuhi Syarat Sumber : Balai Besar POM, 2019 Gambar 2.16 di atas menunjukkan kenaikan persentase hasil uji produk pangan di pasaran yang memenuhi syarat dari tahun 2015 hingga tahun 2018, hal tersebut menunjukkan bahwa keamanan dan mutu produk pangan di pasaran mengalami peningkatan. Sampling produk pangan olahan mencakup pangan olahan dalam negeri maupun pangan import yang beredar di 83.45 84.12 85.95 89.74 2015 2016 2017 2018 24 pasaran. Jenis sampel pangan dapat dikategorikan sebagai Pangan Olahan Impor (Registrasi ML), pangan Olahan Pangan Dalam Negeri (Registrasi MD), Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (P- IRT), dan Pangan Olahan yang tidak memiliki Registrasi (No Reg). Gambar 2.17 Profil Persentase hasil Uji Produk Pangan Memenuhi Syarat Berdasarkan Registrasi Sumber : Balai Besar POM, 2019 Dari Gambar 2.17 menunjukkan rata-rata persentase hasil uji memenuhi syarat produk pangan olahan. Pangan Olahan Industri Rumah Tangga ( Registrasi P-IRT) dan tidak terdaftar (No Reg) lebih rendah dari produk Pangan Olahan Dalam Negeri (Registrasi MD) ataupun Pangan Olahan Import (Registrasi ML), hal ini masih perlu mendapat perhatian karena peredaran produk tersebut jumlahnya makin meningkat dan lebih banyak dikonsumsi oleh hampir semua lapisan masyarakat.
b.Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Program pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM telah diuji sejumlah sampel dari beberapa sekolah (SD, SLTP dan SLTA) di Kab/Kota di Jawa Tengah dengan cara uji di tempat menggunakan Rapid Test Kit dengan 4 parameter uji bahan berbahaya yaitu Formalin, Borax, Rhodamin B dan Methanyl Yellow. ML MD P-IRT No Reg 81.03 89.39 75.81 67.01 92.31 97.11 74.77 69.14 92.75 94.33 70.41 83.98 88.70 93.61 73.66 73.38 2015 2017 2018 RATA2 25 Gambar 2.18 Profil Persentase Hasil Uji PJAS Memenuhi Syarat Sumber : Balai Besar POM, 2019 Pada Gambar 2.18 diatas menunjukkan bahwa ada perbedaan persentase hasil uji PJAS yang memenuhi syarat tahun 2015, 2016, 2017, 2018 lebih tinggi bila dibanding dengan tahun sebelumnya (2008, 2009 dan 2010). Adanya peningkatan keamanan PJAS tersebut dari bahan berbahaya, karena Balai Besar POM mulai tahun 2015 melaksanakan optimalisasi Fungsi Mobil Laboratorium Keliling dalam rangka peningkatan pengawasan produk pangan yang beredar di masyarakat. Tabel 2.9. Data Persentase Hasil Uji PJAS Tidak Memenuhi Syarat No Tahun Jumlah Sekolah Jumlah Sampel TMS % TMS 1 2015 96 1250 52 4,16 2 2016 49 824 37 4,49 3 2017 81 858 21 2,45 4 2018 67 718 7 1 Sumber : Balai Besar POM, 2019 Pada Tabel di atas total sampel PJAS yang diuji pada tahun 2018 sejumlah 718 sampel yang disampling dari 67 sekolah yang berada di 24 Kab/Kota di Jawa Tengah dengan hasil uji memenuhi syarat (MS) 99,03% dan tidak memenuhi syarat (TMS) 0,97% dengan rincian: 3 sampel positif mengandung Rhodamin B, 3 sampel positif mengandung Formalin dan 1 sampel positif mengandung Borax. Masih adanya bahan berbahaya pada PJAS tersebut maka perlu ada perhatian khusus terutama makanan yang dijajakan di luar sekolah karena lebih sulit untuk dibina.
c.Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) Pada tahun 2018 Balai Besar POM juga melaksanakan program Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah 0.00 50.00 100.00 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018 51.65 46.97 80.98 95.84 95.39 97.55 99.03 % Memenuhi Syarat 26 (PBKPKS) dengan memberikan intervensi berupa advokasi dan bimtek (Keamanan Pangan) kepada 1033 sekolah di 19 Kab/Kota di Jawa Tengah yang diikuti oleh Kepala Sekolah dan Pengelola Kantin Sekolah. Dan selanjutnya diadakan penilaian terhadap kantin sehat di sekolah dengan pemenang 25 sekolah mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah yang di tandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Semarang dan Bupati setempat. Program PBKPKS ini sangat bermanfaat bagi sekolah terutama kantin sekolah yang harus bisa mengadakan, membuat, menyajikan makanan yang aman dan sehat. Dengan harapan kedepan banyak sekolah-sekolah mengajukan untuk mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah.
d.Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) GKPD merupakan program upaya menurunkan angka kemiskinan dengan cara mewujudkan ketersediaan pangan yang aman bermutu, bergizi dan pengembangan ekonomi desa. Hal tersebut bisa dicapai jika ada kemandirian komunitas desa akan Keamanan Pangan yang mendukung Perekonomian Desa. Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam program GKPD adalah advokasi kelembagaan desa, GAP Assessment, Bimtek untuk Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek bagi Komunitas dan Fasilitasi. Tabel 2.10. Kegiatan GKPD Tahun 2014-2019 No Uraian Jumlah Keterangan 1 Kab/Kota yang mendapat program GKPD 10 2014 (Kab. Purworejo, Kota Pekalongan 2015 (Kab. Wonosobo, Kab. Temanggung 2016 (kab. Kebumen) 2017 (Kab. Magelang) 2018 (Kab. Karanganyar, Kab. Boyolali) 2019 (Kab. Batang, Kab. Kendal) 2 Desa mendapat intervensi GKPD 35 Seluruh Kabupaten/Kota 3 Jumlah Kader Keamanan Desa 420 Guru, PKK, Sanitarian, Karang Taruna, Pendamping Desa 4 Jumlah Komunitas 1841 PKK, Guru, IRTP, PKL, Karang Taruna Sumber : Balai Besar POM, 2019 27 Hasil intervensi dari program ini diantaranya adalah penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP- IRT) oleh Dinas Kesehatan.
e.Audit Sarana Produksi Pangan Dalam Rangka Perizinan Dalam rangka memenuhi persyaratan izin edar pangan, Balai Besar POM melakukan audit terhadap sarana produksi pangan olahan. Berikut jumlah sarana produksi pangan yang telah diaudit dalam rangka pengajuan izin edar (MD) dan Sertifikasi CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik). Tabel 2.11. Jumlah Sarana Produksi Pangan Yang Diaudit No Tahun Izin Edar (MD) Sertifikasi CPPOB 1 2015 51 8 2 2016 97 5 3 2017 152 20 4 2018 88 0 Sumber : Balai Besar POM, 2019 D. Tantangan dan Hambatan Berdasarkan kondisi dan capaian kinerja maka tantangan pada aspek pangan dan gizi yaitu antara lain:
1. 1.Semakin meningkatnya kebutuhan pangan global seiring meningkatnya jumlah penduduk dunia
2. 2.Pangan dan gizi merupakan salah satu isu global sesuai komitmen SDG’s
3. 3.Perlunya peningkatan pembinaan kepada penjaja jajanan anak sekolah terutama yang menjajakan diluar sekolah
4. 4.Efektifitas dari penyuluhan/sosialisasi belum maksimal dikarenakan tingkat pendidikan, kemampuan pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat beragam Berdasarkan kondisi dan capaian kinerja maka hambatan pada aspek pangan dan gizi yaitu antara lain:
5. 1.Masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan
6. 2.Berdasarkan peta FSVA 2014 masih terdapat desa dengan tingkat kerawanan pangan tinggi
7. 3.Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah yang belum merata dan masih ada beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan 28
8. 4.Konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA)
9. 5.Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat
10. 6.Kurang sadarnya pelaku usaha dalam pemenuhan standar produksi dan distribusi pangan serta registrasi produk dalam rangka memberikan jaminan keamanan teradap konsumen 29 Tabel 3.1. Indikator dan Sasaran Pangan No Indikator Status Awal (2018) Target (2023) 1 Produksi padi (ton) 11.167.933 11.893.221 2 Produksi jagung (ton) 3.414.906 3.719.278 3 Produksi kedelai (ton) 166.195 111.872 4 Produksi gula (ton) 186.732.05 106.590.83 5 Produksi daging (ton) 359.988.398 375.382.386 6 Produksi Perikanan (ton) 956.601,65 1.042.610,71 7 Produksi garam (juta ton) 307.249,1 392.136,4 8 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 87,30 88,8 9 Tingkat konsumsi kalori (kkal/kapita/hari) 2.090,17 2.150 10 Konsumsi ikan (kg/kap/tahun) 30,65 33,67 Tabel 3.2. Indikator dan Sasaran Percepatan Perbaikan Gizi No Indikator Status Awal

(2018)Target
(2023)1 Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen) 27,6 24 2 Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (persen) 4,3 4 3 Persentase bayi dengan usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (persen) 64,9 70 4 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 16,75 15 5 Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita (persen) 8,45 7 6 Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun) (persen) 31,22 20,02 7 Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun (persen) 7,6 5 30 B. Prinsip dan Pilar Pendekatan Kunci Pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan RAD- PG dilakukan berdasarkan pendekatan pilar RAD – PG yaitu :

1.Pilar 1 – Perbaikan gizi masyarakat, meliputi bidang:

a.promosi dan pendidikan gizi masyarakat;
b.pemberian suplementasi gizi;
c.pelayanan kesehatan dan masalah gizi;
d.pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi;
e.jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi; dan
f.pendidikan anak usia dini.
1. 2.Pilar 2 – Peningkatan aksesbilitas pangan yang beragam, meliputi bidang:
a.produksi pangan dalam negeri;
b.penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
c.distribusi pangan;
d.konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin,
e.peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.
1. 3.Pilar 3 – Mutu dan Keamanan Pangan, meliputi bidang:
a.pengawasan regulasi dan standar gizi;
b.pengawasan keamanan pangan segar;
c.pengawasan keamanan pangan olahan;
d.pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum; dan
e.promosi keamanan pangan.
1. 4.Pilar 4 – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meliputi bidang:
a.pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
b.pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
c.penyediaan air bersih dan sanitasi;
d.penerapan kawasan tanpa rokok; dan
e.penerapan perilaku sehat.
1. 5.Pilar 5 – Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi, meliputi bidang:
a.perencanaan pangan dan gizi;
b.penguatan peranan lintas sektor;
c.penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi;
d.pelibatan pemangku kepentingan;
e.pemantauan dan evaluasi; dan
f.penyusunan dan penyampaian laporan. 31 C. Pendekatan Multisektor Pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi harus dilakukan secara terintegrasi, baik oleh sektor kesehatan maupun non kesehatan. Dalam pembangunan pangan dan gizi, pendekatan dari sektor kesehatan atau intervensi gizi spesifik mampu memberikan kontribusi sebesar 30 persen dalam penanganan stunting pada anak balita. Selebihnya yaitu sebesar 70 persen diperoleh dari intervensi sensitif, yaitu upaya yang dilakukan diluar sektor kesehatan. Intervensi gizi sensitif tersebut antara lain perlindungan sosial, penguatan pertanian, perbaikan air dan sanitasi lingkungan, serta keluarga berencana. Gambar 3.1. Kerangka Pendekatan Multisektor PERBAIKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA D. Lokasi Desa Prioritas Rencana aksi daerah pangan dan gizi dilakukan melalui sinergitas program/kegiatan, baik melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Selain itu, dalam rangka peningkatan efektivitas intervensi, maka perlu ditetapkan lokasi prioritas pembangunan pangan dan gizi sampai tingkat desa. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pembangunan pangan dan gizi provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, dilakukan penentuan desa prioritas berdasarkan tiga kategori yaitu: 32
1. 1.Desa Prioritas Penanganan Stunting. Desa Prioritas Stunting, yaitu lokasi desa percontohan/prioritas penanganan stunting yang telah ditentukan indikatornya oleh Kemendagri Tahun 2019. Pada 12 Kabupaten di 231 desa dan pada Tahun 2020 menentukan desa prioritas percontohan penanganan stunting pada 12 Kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes.
2. 2.Desa Miskin. Desa Miskin, yaitu desa prioritas satu pada pemetaan desa dengan tingkat kemiskinan tinggi berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2017. Pada 12 Kabupaten di 668 desa. Pengolahan prioritas desa berdasarkan jumlah KK dengan tingkat kesejahteraan terendah. Berdasarkan hasil pengolahan data, setiap Kabupaten/Kota terdapat tiga kategori desa yaitu prioritas tinggi (merah), prioritas sedang (kuning) dan prioritas rendah (hijau). Pada penentuan desa prioritas pembangunan pangan dan gizi, desa prioritas tinggi atau desa merah menjadi lokus sasaran prioritas.
3. 3.Desa Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Security and Vunerability Atlas (FSVA). Desa Rentan Pangan, yaitu desa prioritas penanganan rawan pangan berdasarkan peta FSVA Tahun 2018. Pada 12 Kabupaten di 3.362 desa. Pemerintah Kabupaten/Kota secara periodik menyusun peta FSVA sampai tingkat desa yang diukur berdasarkan 11 indikator sesuai pendekatan ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan. Dari 11 indikator dimaksud, telah mempertimbangkan indikator persentase penduduk miskin dan persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), namun demikian guna penajaman analisis lokasi prioritas, maka dilakukan overlay berdasarkan peta desa prioritas penanganan stunting, desa miskin dan desa FSVA. Pada Tahun 2018, terdapat 12 Kabupaten/Kota yang telah menyusun peta FSVA. Terdapat enam kategori desa pada peta FSVA yaitu prioritas 1 sampai dengan 6. Pada proses overlay, diambil desa prioritas 1 atau sangat rawan pangan. 33 Berdasarkan overlay tiga kategori desa pada 12 Kabupaten, terdapat sembilan Kabupaten prioritas pembangunan pangan dan gizi dengan desa prioritas sebagai berikut:
4. 1.Kabupaten Banyumas di Desa Karangendep;
5. 2.Kabupaten Purbalingga di Desa Bantar Barang, Desa Jingkang, Desa Serang, Desa Sangkanayu, Desa Kutawis, dan Desa Candinata;
6. 3.Kabupaten Wonosobo di Desa Ropoh, Desa Pulosaren, Desa Dempel, Desa Tlogo, Desa Kwadungan, Desa Purwojiwo, Desa Pagerejo, Desa Candiyasan, Desa Reco, Desa Tlogojati, dan Desa Tambi;
7. 4.Kabupaten Klaten di Desa Randusari, Desa Keprabon, dan Desa Tibayan;
8. 5.Kabupaten Blora di Desa Getas, Desa Wado, Desa Kalen, Desa Kedungtuban, Desa Tutup, Desa Gedebeg, dan Desa Sambonganyar;
9. 6.Kabupaten Grobogan di Desa Sindurejo, Desa Karang Anyar, Desa Sidorejo, dan Desa Putatsari;
10. 7.Kabupaten Demak Desa Donorejo dan Desa Gedangalas;
11. 8.Kabupaten Pekalongan di Desa Lambaggelun, Desa Tlogopakis, dan Desa Jeruksari;
12. 9.Kabupaten Brebes di Desa Banjaran, Desa Tembongreja, Desa Kutamendala, Desa Sengon, dan Desa Limbangan. E. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang percepatan pencegahan stunting di provinsi Jawa Tengah, bertujuan untuk menurunkan prevelensi stunting pada anak usia bawah dua tahun (baduta) dan anak usia bawah lima tahaun (balita) di Daerah hingga di bawah 20% pada tahun 2023, melalui: Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting, yaitu :
13. 1.Analisis situasi program penurunan stunting; Dilaksanakan dalam upaya mendukung perencanaan pencegahan prevelensi stunting, melalui pendekatan : (a) 1000 HPK; (b) Usia lainnya, yaitu remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24-59 bulan; (C) Intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarg
14. 2.Penyusunan rencana kegiatan Disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisi situasi, program kegiatan OPD dalam meningkatkan cakupan layanan 34 intervensi dan kegiatan serta mengintegrasikan kedalam Rencana Kerja Pemerintah kabupaten/kota
15. 3.Rembuk stunting Dilakukan pemerintah kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi pencegahan prevelensi stunting secara bersama-sama antara Perangkat Daerah kabupaten/kota penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat. Isu utama dalam kegiatan meliputi :
a.Program/kegiatan penurunan stunting yang akan dilakukan pada tahun berjalan
b.Komitmen pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah kabupaten/kota terkait untuk program/kegiatan penurunan stunting yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tahun berikutnya.
1. 4.Penyusunan Peraturan Bupati/ Walikota. Dalam Pelaksanaan aksi konvergensi di kabupaten/kota, Bupati/walikota menyusun Peraturan Bupati/Walikota terkait peran desa kelurahan dalam penurunan stunting terintegrasi yang digunakan sebagai rujukan bagi desa/kelurahan merencanakan dan melaksanakan kegiatan mendukung upaya penurunan stunting.
2. 5.Pembinaan kader pembangunan manusia Ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah tingkat desa/kelurahan yang difungsikan untuk membantu desa/kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan prevalensi stunting.
3. 6.Sistem manajemen data stunting Dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat desa/kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat kabupaten/kota guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi.
4. 7.Pengukuran dan publikasi stunting Dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai upaya memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan Puskesmas, kecamatan dan desa/kelurahan.
5. 8.Review kinerja tahunan. Pelaksanaan percepatan pencegahan stunting di daerah dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Pencegahan Stunting, 35 koordinasi pecepatan pencegahan stunting kabupaten/kota, penilaian kinerja daerah, kerjasama dan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 36 Pada komitmen The World Health Assembly pada tahun 2012 target penurunan indikator gizi pada tahun 2025, yaitu : 1) penurunan 40 persen prevalensi anak balita pendek dan sangat pendek; 2) penurunan 50 persen anemia pada wanita usia subur; 3) penurunan 30 persen bayi lahir dengan BBLR; 4) peningkatan ASI eksklusif sampai paling sedikit 50 persen; 6) Menurunkan dan mempertahankan wasting pada balita kurang dari 5 persen. Adapun untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs), Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Pada tujuan kedua SDGs, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk:
a.Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan;
b.Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian;
c.Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun; dan 37
d.Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Pada Agenda RPJMN 2019-2024 Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
a.Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b.Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d.Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e.Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f.Pengentasan kemiskinan; dan
g.Peningkatan produktivitas dan daya saing Sedangkan arah kebijakan dan strategis bidang Pangan dilakukan melalui Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang akan dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (2) mengingkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian; (3) meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian;

(4)meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian; (5) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional. Didalam Visi Misi Presiden terpilih terpilih periode tahun 2019- 2024 untuk mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak, dilakukan upaya melalui: Mempercepat pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, Memperbaiki pola asuh keluarga dan memperbaiki fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak Upaya perbaikan gizi dilakukan melalui 8 (delapan) aksi konvergensi /integrasi untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan melalui : (1) Analisis situasi program penurunan stunting; (2) Penyusunan rencana kegiatan; (3) Rembuk stunting; (4) Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota (5) Pembinaan kader pembangunan manusia (6) Sistem manajemn data stunting (7) Pengukuran dan publikasi stunting (8) Review kinerja tahunan 38 Strategi perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan jangka menengah Tahun 2018-2023 pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui perwujudan sistem logistik daerah yang menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendek rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok melalui cadangan pangan dan stabilisasi harga, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar Dua faktor langsung yang mempengaruhi status gizi adalah kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi. Keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi, yaitu pada anak yang kekurangan gizi maka daya tahannya akan turun sehingga akan mudah menderita penyakit infeksi, selanjutnya jatuh pada kondisi malnutrition, sebaliknya seorang anak yang menderita penyakit infeksi akan mengalami kekurangan asupan karena nafsu makan yang rendah dan meningkatnya kebutuhan zat gizi akibat penyakit pada keadaan malnutrition. Kondisi kekurangan asupan dan infeksi dipengaruhi pula oleh pola asuh ibu dan pengasuh, termasuk pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, faktor diluar kesehatan juga berpengaruh terhadap status gizi. Faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi, antara lain:
1. a.Ketahanan pangan keluarga yang menentukan kecukupan konsumsi setiap anggota keluarga;
2. b.Pola asuh yang menentukan kecukupan zat gizi yang antara lain terdiri dari pemberian ASI eksklusif pada anak 0-6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 bulan-2 tahun, dan penyiapan makanan secara higienis; dan
3. c.Pemanfaatan pelayanan kesehatan saat sakit dan akses terhadap lingkungan yang bersih. 39 Gambar 4.1 Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Perwujudan ketahanan pangan dilakukan dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dapat berupa bantuan/subsidi saprodi, kebijakan harga pangan, kebijakan impor/ekspor, kebijakan cadangan pangan pemerintah. Peningkatan keterjangkauan perlu dilakukan intervensi dalam aspek distribusi berupa penyaluran pangan bersubsidi, penyaluran pangan untuk keadaan darurat dan operasi pasar untuk pengendalian harga pangan. Sementara itu dalam aspek konsumsi dapat dilakukan pemberian makanan tambahan untuk kelompok rawan pangan/gizi buruk, pemberian bantuan tunai untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan. Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan. Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, 40 kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan anak. B. Intervensi Gizi Terintegrasi Kerangka intervensi stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.
  1. 1.Intervensi Gizi Spesifik Kegiatan ini merupakan intervensi yang berpengaruh secara langsung terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan intervensi gizi spesifik antara lain:
4. a.Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik dan pada anak balita bermasalah gizi, pemberian obat cacing pada anak, pemberian kapsul vitamin A pada anak usia 6-59 bulan, dan imunisasi dasar lengkap; dan
5. b.Promosi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI ekslusif serta konsumsi garam beryodium.
  1. 2.Intervensi Gizi Sensitif Intervensi ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi sebesar 70 persen pada penurunan stunting. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan terkait Intervensi Gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. Ada beberapa kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan stunting melalui intervensi gizi sensitif antara sebagai berikut:
6. a.menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
7. b.menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;
8. c.melakukan fortifikasi bahan pangan;
9. d.pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan masalah kesehatan dan gizi;
10. e.meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.
11. f.menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga 41 Berencana (KB);
12. g.menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
13. h.memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
14. i.memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. j.memberikan pendidikan gizi masyarakat;
16. k.memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi pada remaja;
17. l.menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; Kedua kerangka intervensi stunting diatas sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencegah dan mengurangi prevalensi stunting seperti yang terlihat pada Gambar 4.2. Gambar 4.2. Result Framework Pelaksanaan Intervensi Gizi Terintegrasi C. Kerangka Kelembagaan Dalam pelaksanaan Kebijakan RAD-PG, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan urusan yang melingkupi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan serta penguatan kelembagaan dan koordinasi pangan dan gizi di lingkup provinsi serta koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kab/Kota. Dasar regulasi dalam penyusunan dan koordinasi RAD-PG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019- 2023 adalah Peraturan Gubernur Nomor 440.1/120 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Penanggulangan Stunting Provinsi Jawa Tengah 42 Penyusunan RAD-PG dilakukan oleh OPD dan instansi mendasarkan pendekatan lima Pilar. Pada Surat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Nomor 440.1/120 Tahun 2019 Perihal Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Penanggulangan Stunting Provinsi Jawa Tengah, mengingat stunting merupakan salah satu indikator utama dalam pembangunan pangan dan gizi, maka RAD-PG disusun berdasarkan peraturan gubernur dimaksud dengan pendekatan Pokja sebagai berikut :
18. a.POKJA I Perbaikan Gizi Masyarakat 1) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; 4) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; 5) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
19. b.POKJA II Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam 1) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; 2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah; 3) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; 4) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; 5) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.
20. c.POKJA III Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 1) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; 2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah; 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 4) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah; 5) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
21. d.POKJA IV Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; 4) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa 43 Tengah;
22. e.POKJA V Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; 3) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah atau swasta dan lembaga masyarakat juga dapat berperan untuk melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi. Sektor swasta yang dapat mengambil peran adalah perguruan tinggi, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, organisasi PBB (UN system), donor, masyarakat madani, dan media. D. Peran Sektor Non Pemerintah Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 44
23. a.Aspek input yang meliputi sumberdaya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan dan peran setiap SKPD pelaksana yang terlibat, serta sumber dana yang digunakan.
24. b.Aspek Proses yang meliputi tahapan kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur (pedoman) yang ditentukan.
25. c.Output yang meliputi capaian hasil kegiatan setelah kegiatan dilakukan tiap tahun.
26. d.Dampak yang meliputi perubahan jangka panjang yang dicapai dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.
27. e.Substansi pemantauan terdiri dari:
  1. 1.Program, kegiatan dan indikator kinerja (target dan capaian).
  2. 2.Permasalahan dan rencana tindak lanjut. B. Waktu dan Pelaksanaan Pemantauan Waktu pelaksanaan pemantauan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun dan lama waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing SKPD. Adapun mekanisme kerja pemantauan adalah :
28. a.Menyiapkan kerangka acuan dan format instrumen pemantauan.
29. b.Menentukan waktu pemantauan, tim dan lokasi.
30. c.Melakukan pemantauan dengan melihat dampak dari pelaksanaan dan kesesuaian arah pengembangan pelaksanaan RAD-PG.
31. d.Umpan balik hasil pemantauan disampaikan kepada masing- masing pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti berdasarkan permasalahan. C. Indikator yang Dievaluasi Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
32. a.Matrik evaluasi perkembangan indikator pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk mengukur perkembangan proses dan sistem yang direncanakan
33. b.Analisis pengumpulan data dan informasi secara periodik serta 45 lebih ditekankan kepada kendala-kendala yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.
34. c.Mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran untuk perbaikannya.
35. d.Mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan.
36. e.Melihat usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka menjaga keberlangsungan hasil kegiatan tersebut.
37. f.Wawancara dengan responden kunci seperti pejabat, penanggungjawab program dan kegiatan, mengevaluasi dokumen tertulis, meninjau lapangan dan bentuk lainnya jika diperlukan. D. Waktu dan Pelaksanaan Evaluasi Waktu pelaksanaan evaluasi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun dan lama waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing SKPD. Adapun mekanisme kerja evaluasi adalah :
38. a.Menyiapkan kerangka acuan serta instrumen evaluasi
39. b.Melakukan monitoring dengan melihat dampak dari pelaksanaan dan kesesuaian arah pengembangan pelaksanaan RAD-PG.
40. c.Menyiapkan laporan hasil monitoring dan umpan balik tindak lanjutnya. E. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Laporan hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Pelaporan oleh Tim Penyusun RAD-PG Provinsi kepada Gubernur dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan begitu juga untuk pelaporan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Prov. Jateng disampaikan setiap 6 (enam) bulan. F. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing dinas/instansi/perangkat daerah terkait. Penanggung jawab pelaksanaan target dan indikator sesuai lampiran II pada Peraturan Gubernur ini, yang dikoordinasikan oleh Bappeda. 46 Keberhasilan RAD-PG Jawa Tengah sangat tergantung dukungan pendanaan Pemerintah Daerah dalam APBD dan dari Pemerintah Pusat dalam APBN serta berbagai sumber pendanaan dari partisipasi swasta dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah dan DPRD terutama dalam penyediaan tenaga dan pembiayaan untuk implementasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam RAD-PG. Selain itu diperlukan pula koordinasi dan sinergi antar berbagai pihak, baik antar SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian/Lembaga/Kabupaten/Kota, maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta guna menyatukan arah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat Jawa Tengah. GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 TAHUN 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A PROMOSI DAN PENDIDIKAN GIZI MASYARAKAT Program : Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Indikator Sub Kegiatan : Persentase Puskesmas yang mendapatkan diklat PMBA (%) 40 40 986,414,000 60 440,000,000 75 660,000,000 90 693,000,000 100 462,000,000 Dinkes Indikator Sub Kegiatan : Persentase Puskesmas yang mendapatkan diklat tatalaksana gizi buruk (%) 0 0 - 10 320,000,000 20 336,000,000 30 352,800,000 40 370,440,000 Dinkes Indikator Sub Kegiatan : Persentase Puskesmas yang mendapatkan orientasi surveilans gizi melalui eppgbm (%) 100 100 1,883,556,000 100 1,977,733,800 100 2,076,620,490 100 2,180,451,515 100 2,289,474,090 Dinkes Kegiatan : Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Indikator Kegiatan : Jumlah tema pesan dalam komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat 7 5 500,000,000 5 115,000,000 5 132,500,000 5 150,000,000 5 175,000,000 Dinkes Program : Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Kegiatan : Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak Indikator kegiatan : Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama Tingkat Madya dan Tingkat Nindya 28 28 776,525,000 29 1,300,000,000 30 1,400,000,000 31 1,550,000,000 32 1,700,000,000 DP3AP2KB Indikator kegiatan : Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani 100 100 86,500,000 100 150,000,000 100 175,000,000 100 200,000,000 100 225,000,000 DP3AP2KB Program : Keluarga Sejahtera Kegiatan : Advokasi Ketahanan Keluarga Indikator kegiatan : Jumlah kelompok Tribina yang aktif 26713 26723 761,507,000 26737 870,000,000 26751 945,000,000 26765 1,100,000,000 26779 1,189,459,000 DP3AP2KB B PEMBERIAN SUPLEMENTASI GIZI Program : Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Indikator Sub Kegiatan : Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) (%) 56.52 61.22 446,420,000 64.92 468,741,000 69.62 492,178,050 74.32 516,786,953 80 542,626,300 Dinkes Indikator Sub Kegiatan : Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) (%) 92.29 92.83 1,083,270,000 93.37 1,137,433,500 93.91 1,194,305,175 94.45 1,254,020,434 94.99 1,316,721,455 Dinkes Indikator Sub Kegiatan : Persentase ibu nifas yang mendapat Vitamin A dosis tinggi (%) 96.2 96.96 1,083,270,000 97.72 1,137,433,500 98.48 1,194,305,175 99.24 1,254,020,434 100 1,316,721,455 Dinkes Indikator Sub Kegiatan : Persentase Bayi ( 6 - 11 bl) yang mendapat Vitamin A dosis tinggi (%) 99.67 100 468,000,000 100 491,400,000 100 515,970,000 100 541,768,500 100 568,856,925 Dinkes Indikator Sub Kegiatan : Persentase Balita ( 1 - 5 th) yang mendapat Vitamin A dosis tinggi (%) 99.18 100 468,000,000 100 491,400,000 100 515,970,000 100 541,768,500 100 568,856,925 Dinkes Indikator Sub Kegiatan : Persentase ibu hamil KEK yang mendapat PMT (%) 92.29 93.79 1,083,270,000 95.29 1,137,433,500 96.79 1,194,305,175 98.29 1,254,020,434 100 1,316,721,455 Dinkes Indikator Sub Kegiatan : Persentase Balita kurus yang mendapat PMT (%) 89.92 91.92 468,000,000 93.92 491,400,000 95.92 515,970,000 97.92 541,768,500 100 568,856,925 Dinkes Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan Anak Kegiatan : Pengelembagaan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas warga yang responsif hak anak Indikator Kegiatan : Jumlah kab/kota menuju layak anak tingkat pratama tingkat madya dan tingkat nindya 28 28 776,525,000 29 1,300,100,000 30 1,400,000,000 31 1,550,000,000 32 1,700,000,000 DP3AKB Indikator Kegiatan : Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas harga dalam mewujudkan hak anak terlayani 100 100 86,500,000 100 150,000,000 100 175,000,000 100 200,000,000 100 225,000,000 DP3AKB Program : Peningkatan Kepatuhan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Target Capaian Target Capaian Target CapaianAnggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 1: PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT No Program/ Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Capaian Sampai dengan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Target Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Target Capaian Target Capaian Target CapaianAnggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 1: PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT No Program/ Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Capaian Sampai dengan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Target Capaian Kegiatan : Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 Sub indikator: Jumlah perusahaan dengan objek pemeriksaan kandungan bahan makanan pada catering pada perusahaan 100 100 70,000,000 110 90,000,000 120 100,000,000 130 110,000,000 140 120,000,000 Disnakertrans 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A PRODUKSI PANGAN DALAM NEGERI Program : Pengembangan Agribisnis Kegiatan : Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Indikator Kegiatan : Pengembangan Komoditas Padi, Jagung serealia, aneka kacang umbi n/a padi : 900 ha jagung: 3.850 ha kacang umbi : 10.000 ha padi: 4.887.500.000 jagung: 3.500.000.000 kacang umbi: 6.750.000.000 Kegiatan : Peningkatan Produksi Padi Indikator Kegiatan : Pengembangan Produksi Padi 4300 - - 1000 3,500,000,000 1200 3,500,000,000 1250 3,500,000,000 1300 3,500,000,000 Distanbun Indikator Kegiatan : Pengembangan Produksi Jagung dan serealia lainnya 3610 - - 4000 4,887,500,000 4000 4,887,500,000 4000 4,887,500,000 4000 4,887,500,000 Distanbun Indikator Kegiatan : Pengembangan aneka kacang dan umbi 10400 - - 10500 6,750,000,000 10550 6,750,000,000 10600 6,750,000,000 10650 6,750,000,000 Distanbun Indikator Sub Kegiatan : Demplot budidaya padi dengan varietas tinggi kandungan zinc n.a - - 1 20,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 Kegiatan : Peningkatan Produksi Hortikultura Indikator Kegiatan : Pengembangan Kawasan Buah 370 375 3,025,000,000 380 3,025,000,000 385 3,525,000,000 390 3,025,000,000 395 3,525,000,000 Distanbun Kegiatan : Kawasan Tanaman Sayuran Indikator Kegiatan : pengembangan kawasan tanaman sayuran 27 29 2,800,000,000 31 2,800,000,000 33 2,800,000,000 35 2,800,000,000 37 2,800,000,000 Distanbun Kegiatan : Pengembangan Tanaman Semusim Indikator Kegiatan : Terfasilitasinya sarana penamaman dan intensifikasi tebu 200 - - 700 1,824,000,000 700 1,824,000,000 750 1,824,000,000 750 1,824,000,000 Distanbun Program : Usaha dan Pengembangan Komoditas Kegiatan : Pengembangan Komoditas Indikator kegiatan : Jumlah unit pembenihan bersertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) 30 10 250,000,000 15 250,000,000 20 250,000,000 25 250,000,000 30 250,000,000 Dinlutkan Indikator kegiatan : Jumlah unit pembesaran bersertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) 71 40 250,000,000 50 250,000,000 60 250,000,000 70 250,000,000 80 250,000,000 Dinlutkan Jumlah produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) 2 1 250,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 Dinlutkan Jumlah Pokdakan yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya 10 10 3,400,000,000 25 14,200,000 25 14,200,000,000 25 13,950,000,000 15 13,700,000,000 Dinlutkan Kegiatan : Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Indikator Kegiatan : Jumlah produksi ikan konsumsi air payau laut 510324.49 6 2,000,000,000 7 2,250,000,000 8 2,500,000,000 9 3,000,000,000 10 3,500,000,000 Dinlutkan Program : Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Kegiatan : Luas tambak garam yang menerapkan teknologi (Ha/tahun) 0 3.15 3,000,000,000 3.308 1,325,000,000 3.473 1,675,000,000 3.647 2,025,000,000 3.829 2,375,000,000 Dinlutkan Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp)Target Capaian Target Capaian Target Capaian Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM No Program/ Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Capaian Sampai dengan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Target Capaian 2023 Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Anggaran (Rp)Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp)Target Capaian Target Capaian Target Capaian Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM No Program/ Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Capaian Sampai dengan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Target Capaian 2023 Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Anggaran (Rp)Anggaran (Rp) Indikator kegiatan : jumlah perempuan dan taruna pesisir yang diberdayakan 0 250 300,000,000 275 200,000,000 300 200,000,000 325 200,000,000 350 200,000,000 Dinlutkan Program : Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan : Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal dan Alat Penangkap Ikan Indikator kegiatan : Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat n.a 75 1,000,000,000 75 2,000,000,000 75 3,000,000,000 75 4,000,000,000 75 5,000,000,000 Dinlutkan Kegiatan : Kepelabuhan dan Kenelayanan Indikator kegiatan : Jumlah KUB yang terfasilitasi (kelompok) 0 5 200,000,000 5 250,000,000 5 250,000,000 5 250,000,000 5 250,000,000 Dinlutkan Indikator kegiatan : Jumlah RTP yang terfasilitasi usaha (orang) 0 10 200,000,000 10 250,000,000 10 250,000,000 10 250,000,000 10 250,000,000 Dinlutkan Program : Pengembangan Agribisnis Peternakan Kegiatan : Peningkatan penyediaan bibit ternak berkualitas Indikator Kegiatan : jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan komoditass ternak Jawa Tengah (kelompok) 8 11 2,625,000 12 2,860,000 13 2,000,000 14 2,169,213 15 2,170,000 Dinakeswan Indikator Kegiatan : Jumlah ternak yang ber SKLB (Surat Keterangan layak bibit dan atau sertifikat) (ekor) 198 500 625,000,000 600 687,500,000 700 700,000,000 800 800,000,000 1000 879,471,000 Dinakeswan Kegiatan : Peningkatan budidaya ternak Indikator Kegiatan : Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan budidaya ternak (kelompok) 0 50 4,569,064,000 53 5,025,970,000 57 5,055,000,000 62 5,100,000,000 68 5,200,000,000 Dinakeswan Kegiatan : Peningkatan produksi dan distribusi semen beku Indikator Kegiatan : jumlah produksi semen beku (dosis) 462242 550000 2,200,000,000 555500 2,350,000,000 564000 2,400,000,000 575500 2,400,000,000 590000 2,450,000,000 Dinakeswan Indikator Kegiatan : jumlah semen beku yang terdistribusi (dosis) 410086 415000 255,000,000 425000 280,000,000 435000 300,000,000 450000 320,000,000 460000 325,000,000 Dinakeswan Kegiatan : Pemeliharaan ternak ruminiansia Indikator Kegiatan : jumlah produksi bibit ternak ruminansia (ekor) 224 320 2,000,000,000 326 2,200,000,000 333 2,250,000,000 340 2,250,000,000 346 2,260,000,000 Dinakeswan Indikator Kegiatan : Jumlah produksi susu (liter) 50874 70000 461,000,000 71400 510,000,000 72828 510,000,000 74285 525,000,000 75770 530,000,000 Dinakeswan Kegiatan : Pemeliharaan unggas dan aneka ternak Indikator Kegiatan : Jumlah produksi bibit unggas dan aneka ternak (ekor) 30332 31650 4,900,000,000 32283 5,400,000,000 32927 5,400,000,000 33584 5,400,000,000 34255 5,410,000,000 Dinakeswan Indikator Kegiatan : jumlah produksi telur (butir) 376134 380000 841,000,000 387600 925,000,000 395352 930,000,000 403259 935,000,000 411324 940,000,000 Dinakeswan Program : Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi (kewenangan provinsi) 82,0% 82.5% 31,419,240,000 83 43,777,833,000 83.5 41,310,104,000 84 44,029,961,000 84.5 46,256,430,000 PU SDA TARU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp)Target Capaian Target Capaian Target Capaian Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM No Program/ Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Capaian Sampai dengan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Target Capaian 2023 Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Anggaran (Rp)Anggaran (Rp) B PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL Program : Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan : Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Konsumsi Pangan B2SA Indikator kegiatan : Jumlah kelompok penerima stimulan benih/bibit tanaman, ikan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan (kelompok) 2045 125 1,339,214,000 130 1,735,000,000 135 1,800,000,000 140 1,950,000,000 145 2,000,000,000 Dishanpan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kelompok yang dilatih dan pemahaman tentang pemanfaatan hasil pekarangan, penyusunan keluarga B2SA 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 Dishanpan Indikator Kegiatan : Jumlah sekolah penerima stimulan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan (paket) 10 12 280,786,000 14 315,000,000 16 350,000,000 18 400,000,000 20 450,000,000 Dishanpan Kegiatan : Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Pangan Indikator Kegiatan : jumlah kelompok yang difasilitasi umbi- umbian 3 5 225,000,000 Dishanpan Kegiatan : Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan Indikator Kegiatan : jumlah kelompok yang difasilitasi umbi- umbian 5 275,000,000 5 315,000,000 5 4,150,000,000 5 460,000,000 Dishanpan Indikator Sub Kegiatan jumlah kelompok yang dilatih pengolahan dan pemahaman pangan lokal 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 Dishanpan C DISTRIBUSI PANGAN Program : Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Peningkatan Akses Pangan (hanya tahun 2019) Indikator Kegiatan: Jumlah kelompok yang difasilitasi stimulan gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (kelompok) 444 35 562,700,000 Dishanpan Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan, Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah/Sislogda (kelompok) Indikator Kegiatan : Jumlah kelompok yang difasilitasi stimulan gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (kelompok) 70 900,000,000 105 900,000,000 105 900,000,000 105 900,000,000 Dishanpan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp)Target Capaian Target Capaian Target Capaian Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM No Program/ Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Capaian Sampai dengan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Target Capaian 2023 Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Anggaran (Rp)Anggaran (Rp) Kegiatan : Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Indikator Kegiatan : Jumlah kelompok pengembang pangan pokok lokal (kelompok) 0 2 135,000,000 2 180,000,000 2 200,000,000 2 220,000,000 2 220,000,000 Dishanpan Indikator Kegiatan : kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi (kelompok) 382 50 587,500,000 55 785,000,000 60 835,000,000 65 880,000,000 70 930,000,000 Dishanpan Kegiatan: Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Indikator Kegiatan : Jumlah promosi pangan B2SA yang dilaksanakan 6 7 570,000,000 8 2,150,000,000 9 2,150,000,000 10 2,220,000,000 11 2,275,000,000 Dishanpan Program : Usaha dan Pengembangan Komoditas Kegiatan : Pengembangan Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Indikator Sub Kegiatan: Jumlah POKLAHSAR yang terfasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan (coolbox) 0 0 - 0 - 5 25,000,000 5 25,000,000 5 25,000,000 Dinlutkan D KONSUMSI KALORI, KARBOHIDRAT, PROTEIN, VITAMIN Program : Peningkatan Ketahanan Pangan Dishanpan Kegiatan : Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Konsumsi Pangan B2SA Indikator Kegiatan : Analisa PPH (laporan) 1 1 1,650,000,000 1 1,735,000,000 1 1,800,000,000 1 1,950,000,000 1 2,000,000,000 Dishanpan Program : Usaha dan Pengembangan Komoditas Kegiatan : Pengembangan Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sekolah/ PKK/ kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi gemar makan ikan 2000 2000 1,500,000,000 2000 1,500,000,000 2000 1,500,000,000 2000 1,500,000,000 2000 1,500,000,000 Dinlutkan Program : Pengembangan Agribisnis Peternakan Kegiatan : Pengembangan Kesmavet dan Kesrawan Indikator Kegiatan : Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi konsumsi pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Halal, Utuh) (orang) 1500 1750 270,000,000 1850 294,000,000 1850 250,000,000 1850 250,000,000 1850 250,000,000 Disnakeswan E PENINGKATAN AKSES PANGAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MASYARAKAT YANG MENGALAMI RAWAN PANGAN DAN GIZI Program : Peningkatan Ketahanan Pangan Dishanpan Kegiatan : Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat Indikator Kegiatan : Jumlah desa yang diberdayakan sebagai upaya penanganan kerawanan pangan (Desa) 407 34 3,750,000,000 34 3,900,000,000 34 4,000,000,000 34 4,150,000,000 34 4,250,000,000 Dishanpan Kegiatan : Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Indikator Kegiatan : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah/CPP yang disediakan (ton beras) 200 200 2,267,080,000 200 2,600,000,000 200 2,600,000,000 200 2,650,000,000 200 2,650,000,000 Dishanpan 1 2 3 4 20 A PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR Program : Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan : Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan Indikator kegiatan : Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan (orang) 600 600 220,600,000 600 300,000,000 600 325,000,000 600 350,000,000 600 400,000,000 Dishanpan Kegiatan : Pengawasan Keamanan Pangan Indikator kegiatan : Jumlah sampel pangan segar yang diawasi (sampel) 80 500 775,000,000 500 950,000,000 500 950,000,000 500 1,050,000,000 500 1,150,000,000 Dishanpan Kegiatan : Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan Indikator kegiatan : Jumlah sertifikat yang diterbitkan (sertifikat) 0 7 500,000,000 7 500,000,000 7 500,000,000 7 500,000,000 7 500,000,000 Dishanpan Indikator kegiatan : Jumlah register yang diterbitkan (sertifikat) 0 51 500,000,000 52 700,000,000 53 700,000,000 55 700,000,000 58 800,000,000 Dishanpan Indikator kegiatan : Jaminan mutu pangan lainnya (sertifikat) 0 7 500,000,000 7 1,300,000,000 8 1,300,000,000 8 1,300,000,000 9 1,300,000,000 Dishanpan Program : Pengembangan Agribisnis Kegiatan : Pengembangan Kesmavet dan KESRAWAN Indikator Kegiatan : Jumlah penerapan higiene sanitasi dan kesrawan pada unit usaha pengolahan (unit) 8 12 1,075,000 12 1,200,000 15 1,200,000 15 1,200,000 15 1,200,000 Dinakeswan Kegiatan : Pengawasan obat dan keamanan produk hewan Indikator Kegiatan : jumlah hasil uji obat hewan dan produk hewan (sampel) 60 190 271,000 190 300,000 200 300,000 200 310,000 200 315,000 Dinakeswan Indikator Kegiatan : Jumlah penambahan dan survailen sertifikat Nomor Kontrol Veteriner bahan pangan asal hewan (lembar) 15 9 435,000 20 475,000 20 500,000 20 500,000 20 500,000 Dinakeswan Kegiatan : Pengolahan dan pemasaaran hasil peternakan Indikator Kegiatan : jumlah pengembangan unit usaha pengolahan yang terfasilitasi (kegiatan) 6 600,000 6 1,600,000 6 1,600,000 6 1,600,000 6 1,600,000 Dinakeswan Kegiatan : Peningkatan pelayanan laboratorium dan veteriner wilayah jateng utara Indikator Kegiatan : jumlah pengujian laboratorium veteriner wilayah jateng utara (kali) 17942 22300 1,200,000 22700 1,950,000 23200 2,000,000 23800 2,000,000 24500 2,100,000 Dinakeswan 5 8 11 14 17 Capaian Sampai dengan Tahun 2018 No Program/ Kegiatan Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Target Capaian Target Capaian 2021 2022Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan 20232020 Target Capaian Target Capaian Anggaran (Rp) 2019 Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) 1 2 3 4 205 8 11 14 17 Capaian Sampai dengan Tahun 2018 No Program/ Kegiatan Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Target Capaian Target Capaian 2021 2022Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan 20232020 Target Capaian Target Capaian Anggaran (Rp) 2019 Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Kegiatan : Peningkatan pelayanan laboratorium dan veteriner wilayah jateng selatan Indikator Kegiatan : jumlah pengujian laboratorium veteriner wilayah jateng Selatan (kali) 25613 26000 1,600,000 26500 1,750,000 27100 1,750,000 27800 1,800,000 28600 1,850,000 Dinakeswan B PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN OLAHAN Program : Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen Kegiatan : Peningkatan Tertib Niaga Indikator Sub Kegiatan: Jumlah barang beredar produk pangan yang diawasi 20 10,000 25 20,000 30 30,000 35 40,000 40 50,000 Dinperindag Kegiatan: Pembinaan Industri melalui Fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil menengah di wilayah IHT Indikator Sub Kegiatan: Bimbingan dan sertifikasi SNI/Manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha pangan 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 Dinperindag PROGRAM : PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO Kegiatan : Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya agro Indikator Sub Kegiatan: Jumlah IKM Industri agro binaan 72 94 1,460,000,000 56 14,650,000,000 62 1,641,000,000 70 1,837,000,000 78 2,059,000,000 Dinperindag Kegiatan: Pengembangan SDM, Inovasi dan Kreativitas Industri Agro Indikator Kegiatan: Jumlah peserta pelatihan 0 60 210,000,000 60 210,000,000 268 806,000,000 460 1,356,000,000 753 1,850,000,000 Dinperindag Kegiatan: Penguatan Informasi Industri Agro Jawa Tengah Indikator Kegiatan: Jumlah informasi industri agro yang tersedia 5 2 425,000,000 4 1,350,000,000 5 1,512,000,000 6 1,693,000,000 6 1,896,000,000 Dinperindag Program : Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatan : Sampel Makanan yang diperiksa Indikator kegiatan : Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar termasuk uji garam beryodium dan fortifikasi pangan 1137 1140 677,102,000 1143 677,602,000 1143 677,602,000 1143 677,602,000 1143 677,602,000 BBPOM Indikator kegiatan : Sarana produksi pangan (MD) yang diperiksa 364 124 149,574,000 200 269,870,000 200 269,870,000 200 269,870,000 200 269,870,000 BBPOM 1 2 3 4 205 8 11 14 17 Capaian Sampai dengan Tahun 2018 No Program/ Kegiatan Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Target Capaian Target Capaian 2021 2022Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan 20232020 Target Capaian Target Capaian Anggaran (Rp) 2019 Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Indikator kegiatan : Sarana produksi pangan (IRTP) yang diperiksa 76 114 137,511,000 85 53,277,000 85 53,277,000 85 53,277,000 85 53,277,000 BBPOM 1 2 3 4 205 8 11 14 17 Capaian Sampai dengan Tahun 2018 No Program/ Kegiatan Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Target Capaian Target Capaian 2021 2022Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan 20232020 Target Capaian Target Capaian Anggaran (Rp) 2019 Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Indikator kegiatan : Sarana distribusi pangan yang diperiksa 435 511 191,791,000 511 191,791,000 511 191,791,000 511 191,791,000 511 191,791,000 BBPOM Indikator kegiatan : sertifikat pangan yang direkomendasikan 228 121 250,000,000 121 250,000,000 121 250,000,000 121 250,000,000 121 250,000,000 BBPOM Indikator kegiatan : Desa Pangan Aman 5 5 516,935,000 9 950,000,000 9 950,000,000 9 950,000,000 9 950,000,000 BBPOM Indikator kegiatan : Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 16 - - 20 500,000,000 20 500,000,000 20 500,000,000 20 500,000,000 BBPOM Indikator kegiatan : Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya 8 9 243,964,000 5 300,000,000 5 300,000,000 5 300,000,000 5 300,000,000 BBPOM Kegiatan : Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan yang diperiksa Indikator kegiatan : Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai standar 2678 2802 1,574,589,000 2568 1,479,016,000 2568 1,479,016,000 2568 1,479,016,000 2568 1,479,016,000 BBPOM Program : Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan Kegiatan : Penerapan mutu hasil perikanan Jumlah rekomendasi SKP yang dikeluarkan 70 - - 125 800,000,000 150 900,000,000 175 1,000,000,000 200 1,100,000,000 Dinlutkan Jumlah surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan 14 - - 5 200,000,000 5 300,000,000 5 400,000,000 5 500,000,000 Dinlutkan C PROMOSI KEAMANAN PANGAN Program : Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan : Pengujian mutu pangan Indikator kegiatan : Jumlah sampel pangan yang diuji (sampel) 0 75 1,250,000,000 75 1,330,000,000 75 1,425,000,000 75 1,470,000,000 75 1,505,000,000 Dishanpan Program : Komunikasi Informasi Edukasi Obat dan Makanan Aman Indikator Kegiatan : Penyebaran informasi obat dan makanan melalui pameran, CFD 7 6 213,275,000 13 238,665,000 13 238,665,000 13 238,665,000 13 238,665,000 BPOM Indikator Kegiatan : Komunikasi Informasi Edukasi Obat dan Makanan melalui media cetak dan elektronik/ Talkshow 17 17 360,765,000 28 323,575,000 28 323,575,000 28 323,575,000 28 323,575,000 BPOM Indikator Kegiatan : Komunikasi Informasi Edukasi Obat dan Makanan dengan Tokoh masyarakat/ Lintas Sektor 30 44 6,282,095,000 44 4,375,000,000 44 4,375,000,000 44 4,375,000,000 44 4,375,000,000 BPOM 1 2 3 4 20 A PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kegiatan : Surveilance, imunisasi dan Penanganan Kejadaian Luar Biasa Indikator Kegiatan : Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 94.2 94.3 1,310,430,000 94.4 1,400,000,000 94.6 1,500,000,000 94.8 1,600,000,000 100 1,700,000 Dinkes Indikator Kegiatan : Persentase pelayanan kesehatan tahap pra bencana / krisis kesehtanan 2.86 14.28 650,860,000 31.43 750,000,000 51.43 850,000,000 57.14 900,000,000 71.43 950,000,000 Dinkes Indikator Kegiatan : Persentase respon cepat yankes tahap tanggap darurat bencana/ krisis kesehatan 100 100 210,123,000 100 550,000,000 100 650,000,000 100 750,000,000 100 900,000,000 Dinkes Indikator Kegiatan : Persentase pelayanan kesehatan pasca tanggap darurat bencana/ krisis kesehatan (%) 100 100 32,200,000 100 80,000,000 100 120,000,000 100 150,000,000 100 200,000,000 Dinkes Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Indikator Kegiatan : % kab/kota dengan angka kasus baru kusta 62.8 71 400,000,000 71 300,000,000 74 325,000,000 74 350,000,000 77 400,000,000 Dinkes Indikator Kegiatan : % kab/kota dengan angka penemuan kasus diare balita 20 20 316,500,000 23 380,000,000 26 265,000 26 265,000,000 26 265,000,000 Dinkes Indikator Kegiatan : % kab/ kota dengan cakupan penemuan kasus pnemonia balita 18 20 525,000,000 23 300,000,000 26 178,250,000 29 205,000,000 31 235,750,000 Dinkes Indikator Kegiatan : % kab/ kota dengan kasus leptospirosis 80 80 517,500,000 80 300,000,000 83 300,000,000 83 300,000,000 83 300,000,000 Dinkes Indikator Kegiatan : % kab/ kota endemis filaria yang melaksanakan pemeberian obat pencegahan massal (POPM) filariasis 100 100 227,600,000 100 227,600,000 100 250,000,000 100 27,500,000 100 300,000,000 Dinkes Indikator Kegiatan : % kab/kota melaksanakan deteksi dini hepatitis B 25.7 28.5 526,500,000 31.4 300,000,000 34 300,000,000 37 300,000,000 40 300,000,000 Dinkes Indikator Kegiatan : % kab/kota yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal (POPM) kecacingan 23 27 210,000,000 31 252,000,000 35 264,000,000 39 316,800,000 43 380,160,000 Dinkes Indikator Kegiatan : % kasus HIV / AIDS yang diobati ARV (on treatment) 46 55 2,184,250,000 55 825,000,000 55 900,000,000 55 900,000,000 55 900,000,000 Dinkes Indikator Kegiatan : angka kesakitan DBD (per 100.000 penduduk) 35 33 997,295,000 30 500,000,000 28 500,000,000 26 500,000,000 25 500,000,000 Dinkes Indikator Kegiatan : CNR(case notification rate)TBC (per 100.000 penduduk) 134 177 701,320,000 201 700,000,000 210 700,000,000 225 700,000,000 240 700,000,000 Dinkes Indikator Kegiatan : Api (annual parasite incidence) (per 100.000 penduduk) 0.06 0.06 529,396,000 0.06 500,000,000 0.05 600,000,000 0.05 600,000,000 0.05 700,000,000 Dinkes B PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Persentase kab/kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan posbindu PTM 40 51 547,983,000 68 650,000,000 80 700,000,000 91 750,000,000 100 800,000,000 Dinkes Persentase Kab/Kota dengan Puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks dengan metode Iva 50 53 185,000,000 56 250,000,000 59 300,000,000 62 350,000,000 65 400,000,000 Dinkes C PENYEDIAAN AIR BERSIH DAN SANITASI Program : Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Indikator Program : Persentase akses aman air minum perkotaan 84.15 86.15 23. 310.000000 88.15 45,650,000,000 90.15 72,050,000,000 92.15 92,560,000,000 94.15 57,873,000,000 BMCK Kegiatan : Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi Indikator Kegiatan : Presentase akses air minum perkotaan (%) 84.15 86.15 23,310,000,000 88.15 50,403,262,000 90.15 56,350,000,000 92.15 109,019,533,000 94.15 100,692,022,000 BMCK Indikator Kegiatan : Presentase akses air minum pedesaan (%) 74.55 76.3 78.05 79.8 81.55 83.3 BMCK 5 8 11 14 17 Anggaran (Rp) Anggaran (Rp)Target CapaianAnggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 4: PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT No Program/ Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan 2019 2020 2021 2022 2023 Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Target CapaianTarget CapaianTarget Capaian Capaian Sampai dengan Tahun 2018 1 2 3 4 205 8 11 14 17 Anggaran (Rp) Anggaran (Rp)Target CapaianAnggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 4: PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT No Program/ Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan 2019 2020 2021 2022 2023 Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Target CapaianTarget CapaianTarget Capaian Capaian Sampai dengan Tahun 2018 Indikator kegiatan : Persentase akses sanitasi air limbah domestik 81.5 83.5 85.5 87.5 89.5 91.5 BMCK Kegiatan : Peningkatan Sarana dan prasarana air minum Indikator Kegiatan : Penyusunan studi Review RISPAM, DED, FS SPAM Regional 2 dok 0 - 1 keg 800,000,000 1 keg 800,000,000 1 keg 3,000,000,000 1 keg 3,000,000,000 BMCK Indikator Kegiatan : jumlah kab/kota pendampingan manajemen teknis SPAM pedesaan dan perkotaan 35 kab/kota 35 1,500,000,000 35 2,250,000,000 35 2,500,000,000 35 2,750,000,000 35 3,000,000,000 BMCK Indikator Kegiatan : Pembangunan Jdu/SPAM regional 1 keg 1 keg 21,000,000,000 2 keg 41,000,000,000 3 keg 67,000,000,000 2 keg 85,000,000,000 2 keg 50,000,000,000 BMCK Kegiatan : Pendampingan pelaksanaan pusat pamsimas Indikator Kegiatan : jumlah desa terfasilitasi pendampingan pelaksanaan program pusat pamsimas III 29 kab 29 kab 510,000,000 29 700,000,000 29 700,000,000 29 700,000,000 29 700,000,000 BMCK Kegiatan : Peningkatan sarana prasarana penyehatan lingkunga Indikator Kegiatan : Jumlah kawasan regional mendapat pendampingan pengembangan dan pengelolaan persampahan/air limbah domestik skala regional (kawasan) n.a 8 1,000,000 8 100,000,000 8 100,000,000 8 110,000,000 8 120,000,000 BMCK Indikator Kegiatan : Jumlah kab/kota mendapat pendampingan teknis pemantuan pengembangan sarana prasaran air limbah domestik kab/kota 35 35 200,000,000 35 800,000,000 35 950,000,000 35 1,000,000,000 35 1,050,000,000 BMCK D PENERAPAN PERILAKU SEHAT Program : Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga Indikator Kegiatan : Persentase Kab/Kota Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%) 28 42 6,250,000,000 57 11,500,000,000 71 11,500,000,000 85 11,500,000,000 100 11,500,000,000 Dinkes Indikator Kegiatan : Prosentase kab/kota dengan tempat tempat umum (ttu) yang memenuhi syarat (%) 25 42 300,000,000 51 330,000,000 60 370,000,000 71 400,000,000 77 450,000,000 Dinkes Indikator Kegiatan : Prosentase kab/kota dengan tempat pengelolaan makanan(tpm) yang memenuhi syarat (%) 42 51 300,000,000 60 330,000,000 68 370,000,000 77 400,000,000 85 450,000,000 Dinkes Kegiatan : Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Indikator Kegiatan : Jumlah Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan kebijakan PHBS 0 3 1,068,080,000 4 1,435,000,000 5 1,050,000,000 6 1,100,000,000 7 1,150,000,000 Dinkes indikator Kegiatan : Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai rumah tangga sehat 76,5% 60 62.86 500,000,000 65.7 326,000,000 68.57 300,000,000 71.43 325,000,000 74.3 325,000,000 Dinkes Program : Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Kegiatan : Pengembangan Teknologi Lingkungan Ekoefisiensi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Kegiatan : Jumlah sekolah peduli lingkungan (Unit) 87 50 315,000 60 358,343 80 439,565 90 594,010 100 701,434 DLHK Program : Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Kegiatan : Pembinaan Masyarakat dan penanganan Daerah Penghasil Bahan Baku Tembakau dan Industrinya Indikator Kegiatan : Jumlah sarpras pengelolaan sampah yang disediakan 1 1 1,800,000 1 1,662,448 1 1,871,833 1 2,176,863 1 2,470,231 DLHK Program : Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olahraga Kegiatan : Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Indikator Kegiatan : Terselenggaranya Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga (kegiatan) 2 3 1,937,536,000 3 9,740,000,000 3 10,700,000,000 3 11,750,000,000 3 12,900,000,000 Disporapar 1 2 3 4 205 8 11 14 17 Anggaran (Rp) Anggaran (Rp)Target CapaianAnggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 4: PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT No Program/ Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan 2019 2020 2021 2022 2023 Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Target CapaianTarget CapaianTarget Capaian Capaian Sampai dengan Tahun 2018 Indikator Kegiatan : Peringatan Haornas (orang) 1.000 1000 1,241,655,000 1000 1,370,000,000 1000 1,500,000,000 1000 1,650,000,000 1000 1,800,000,000 Disporapar Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan/ Pengiriman Spesial Olympic (orang) 15 34 974,159,000 50 1,070,000,000 50 1,170,000,000 50 1,280,000,000 50 1,400,000,000 Disporapar Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan Olahraga Kreasi (orang) 5.000 1000 3,901,650,000 1000 4,300,000,000 1000 4,730,000,000 1000 5,200,000,000 1000 5,720,000,000 Disporapar Indikator Kegiatan : Sport Tourism 10.000 10000 1,937,536,000 10000 2,200,000,000 10000 2,420,000,000 10000 2,660,000,000 10000 2,930,000,000 Disporapar 1 2 3 4 20 A PERENCANAAN DAN PENGUATAN PERAN LINTAS SEKTOR PANGAN DAN GIZI Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Lingkup Pertanian dan Kelautan Indikator Sub Kegiatan : Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pangan dan Gizi 1 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 Bappeda Indikator Sub Kegiatan : Pendampingan Penyusunan dokumen RAD-PG Kabupaten/Kota 35 35 100,000,000 35 100,000,000 35 100,000,000 35 100,000,000 35 100,000,000 Bappeda B PENGUATAN PERANAN LINTAS SEKTOR Program : Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Kegiatan : Pengembangan Kepemudaan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peserta Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda yang dibekali pengetahuan dan materi tentang pangan dan gizi 370 200 5,500,000,000 200 200 7,250,000,000 200 7,592,000,000 200 7,793,000,000 Disporapar C PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN Program : Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan Indikator Kegiatan : Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam pengembangan kelembagaan (kelompok) 40 40 775,000,000 40 900,000,000 45 950,000,000 45 1,000,000,000 50 1,100,000,000 Dishanpan Program : Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa Kegiatan : pengembangan desa dan kelurahan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Pendamping program inovasi desa (PID) yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan pangan dan gizi - 3 150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 Dispermasdukcapil Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan : Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan Indikator kegiatan : Jumlah peserta yang mengikuti rakor Kesejahteraan Pekerja 270 orang 384,632,000 270 orang 304,580,000 270 orang 305,000,000 270 orang 305,000,000 270 orang 305,000,000 Disnakertrans Indikator Sub Kegiatan : Jumlah petugas data yg melakukan identifikasai Data Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja antara lain kantin sehat, pojok laktasi, tempat penitipan anak, fasilitas kesehatan, pelayanan KB, fasilitas olahraga 35 orang 24,240,000 35 orang 14,000,000 35 orang 16,000,000 35 orang 16,000,000 70 orang 86,240,000 Disnakertrans 5 8 11 14 17 Anggaran (Rp)Target Capaian Target CapaianAnggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 5: KOORDINASI PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI No Program/ Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan 2019 2020 Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Target Capaian 2021 2022 2023 Target Capaian Capaian Sampai dengan Tahun 2018 Anggaran (Rp) 1 2 3 4 205 8 11 14 17 Anggaran (Rp)Target Capaian Target CapaianAnggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 5: KOORDINASI PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI No Program/ Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan 2019 2020 Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Target Capaian 2021 2022 2023 Target Capaian Capaian Sampai dengan Tahun 2018 Anggaran (Rp) Kegiatan : Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jamsos Indikator Kegiatan : Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi kepesertaan BPJS/jaminan sosial 35 orang 140 orang 53,947,000 70 orang 53,947,000 70 orang 53,947,000 70 orang 172,964,000 70 orang 231,987,000 Disnakertrans Indikator Sub Kegiatan : jumlah perusahaan yang mengikuti forum koordinasi LKS Tripartit khususnya pada substansi peningkatan produktivitas tenaga kerja, pencegahan stunting, peningkatan pangan dan gizi 418 orang 238 orang 576,337 493 orang 576,337 493 orang 575,981 493 orang 575,981 493 orang 614,108 Disnakertrans Indikator Sub Kegiatan : jumlah perusahaan yang mengikuti forum koordinasi LKS Bipartit khususnya pada substansi peningkatan produktivitas tenaga kerja, pencegahan stunting, peningkatan pangan dan gizi 0 orang 40 orang 52,560 40 orang 52,560 40 orang 97,937 40 orang 97,937 40 orang 97,937 Disnakertrans Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peserta yang mengikuti bintek/sosialisasi/diseminasi LKS bipartit (Dinas Kab/Kota yang membidangi KK, SP tk. Provinsi, Apindo tk. Prov) 180 orang 0 orang - 150 orang 54,835 0 orang 54,285 0 - 0 - Disnakertrans D PENGUATAN PENCATATAN SIPIL DALAM PERBAIKAN GIZI Program : Administrasi Penataan Kependudukan Kegiatan : penataan administrasi penataan kependudukan Indikator kegiatan : tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran 0.875 90 92 95 100 100 Dispermasdukcapil Program : Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kegiatan : peningktan peran serta masyarakat dalam PKK di Jawa Tengah Indikator Kegiatan : Jumlah PKK aktif yang dibina 8559 desa kelurahan 8559 1,350,000 8559 1,500,000 8559 1,600,000 8559 1,600,000 8559 1,750,000 Dispermasdukcapil Program : Penataan Administrasi Pemerintah Desa Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah aparat/unsur pemerintah desa yang mendapatkan penguatan kapasitas tentang pembangunan pangan dan gizi serta cadangan pangan pemerintah desa (Angkatan) n.a 200 500,000,000 200 500,000,000 200 500,000,000 200 500,000,000 200 500,000,000 Dispermasdukcapil 1 2 3 4 205 8 11 14 17 Anggaran (Rp)Target Capaian Target CapaianAnggaran (Rp) Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Matrik Target dan Indikator RAD-PG Tahun 2019-2023 PILAR 5: KOORDINASI PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI No Program/ Kegiatan Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan 2019 2020 Instansi/SKPD/ Urusan Target Capaian Target Capaian 2021 2022 2023 Target Capaian Capaian Sampai dengan Tahun 2018 Anggaran (Rp) E PEMANTAUAN DAN EVALUASI Program : Perencanaan Pembangunan Perekonomian Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Lingkup Pertanian dan Kelautan Indikator Sub Kegiatan : Pendampingan penyusunan RAD- PG Kabupaten/Kota Bappeda Indikator Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Capaian RAD-PG Kabupaten/Kota 35 35 200,000,000 35 200,000,000 35 200,000,000 35 200,000,000 35 200,000,000 Bappeda F PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Lingkup Pertanian dan Kelautan Indikator Sub Kegiatan : Penyusunan laporan capaian RAD- PG 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Bappeda Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH, M.IP

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KONDISI UMUM A. Capaian Pembangunan Bidang Pangan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KONDISI UMUM A. Capaian Pembangunan Bidang Pangan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012