DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2017

Nomor: 64
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini menagtur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Pengaturan, Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Kesejahteraan, Pakaian Dinas dan Atribut, Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD, Dana Operasional Pimpinan DPRD, Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun,20l4 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pcmerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4(22); GUBERNUR JAWA TENGAH, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA GUBERNURJAWATENGAH PERATURANGUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 64 TAliUN 2017 TENTANG PELAKSANAANPERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGANDAN ADMINISTRATIF PIMPINANDAN ANGGOTADEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalab lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerab adalab Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalab penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANGHAK KEUANGANDAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. MEMUTUSKAN:
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tabun 2017 tentang Hak Keungan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengab Tabun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 93);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 ten tang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintaban Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); BABII RUANGLINGKUPPENGATURAN Pasal 2 Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini mencakup Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi:

a.kemampuan keuangan daerah;
b.tunjangan komunikasi intensif;
c.tunjangan reses;
d.tunjangan kesejahteraan;
e.pakaian dinas dan atribut;
f.standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD; penyelenggara Pemerintahan Daerah.
1. 6.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. 7.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. 8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. 9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRDadalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. 10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. 11.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
7. 12.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
8. 13.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. 14.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pe1ayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
10. 15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1 j BABV TUNJANGANRESES Pasal 7 Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan BABIV TUNJANGANKOMUNIKASIINTENSIF Pasal 6 Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan A nggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD per orang per bulan. BABIII KEMAMPUANKEUANGANDAERAH Pasal 3

(1)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurub a terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
1. a.tinggi;
2. b.sedang; dan
3. c.rendah.
(2)Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai ASN.
(3)Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pendapatan asli daerah;
2. b.dana bagi hasil; dan
3. c.dana alokasi umum.
(4)Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) terdiri atas:
1. a.belanja gaji;
2. b.tunjangan; dan
3. c.tambahan penghasilan Pegawai ASN.

Pasal 4

(1)Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(2)Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pasa15 Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.
1. g.dana operasional Pimpinan DPRD;
2. h.kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  1. 1.kompensasi tenaga ahli fraksi; J. pembiayaan.

Pasal 10

(1)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan luas lahan rumah negara dan jenis kendaraan dan besaran kapasitas isi silinder (cc) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara sesuai dengan standar rumah negara yang ditetapkan untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.
(3)Besaran tunjangan perumahan ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Ketua DPRD sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. b.Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang per bulan;
3. c.Anggota DPRD sebesar Rp.20.000.000,OO (dua puluh juta rupiah) per orang per bulan.
(4)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
(5)Besaran tunjangan transportasi ditetapkan sebesar:
1. a.Ketua DPRD sebesar Rp.21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima Pasal 9 Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hurub a dan hurub b belum disediakan rumah negara dan perlengkapannya, dan kendaraan dinas jabatan, diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. BABVI TUNJANGANKESEJAHTERAAN Pasa18
(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:
1. a.Jaminan kesehatan;
2. b.Jaminan kecelakaan kerja;
3. c.Jaminan kematian; dan
4. d.Pakaian Dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.Rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.Kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.Belanja rumah tangga. setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD per orang. BABVIII STANDAR KEBUTUHANMINIMALRUMAHTANGGAPIMPINANDPRD

Pasal 13

(1)Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga.
(2)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

Satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai standarisasi. BABVII PAKAIANDINASDANATRIBUT

Pasal 11

(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:
1. a.pakaian dinas:
2. l.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  1. 2.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  2. 3.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  3. 4.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  4. 5.pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
3. b.atribut:
  1. 1.tutup kepala (peci atau kain kerudung);
  2. 2.lencana DPRD;
  3. 3.papan nama;
  4. 4.dasi; dan
  5. 5.tanda pengenal.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. ratus ribu rupiah) per bulan;
1. b.Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.15.000.000,OO (lima belas juta rupiah) per orang per bulan;
2. c.Anggota DPRD sebesar Rp.12.000.000,OO (dua belas juta rupiah) per orang per bulan.
(6)Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), setiap tahun berdasarkan penilaian aprisal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIX DANAOPERASIONALPIMPINANDPRD

Pasal 14

(1)DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diberikan kepada Ketua DPRD dan setiap Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari -hari.
(2)DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Penganggaran DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD sebesar 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
2. b.Wakil Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
(4)Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
1. a.80% (de1apan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
2. b.20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.

Pasal 15

(1)Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
(2)Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum Daerah.
(3)Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
1. a.daftar penerima DO; dan
2. b.pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
(4)Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.
(3)Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
(4)Besaran kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.l0.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga. BABX KOMPENSASIKELOMPOKPAKARATAUTIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD Pasal 19
(1)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
(2)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
(3)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

Pasal 17

(1)Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
(2)Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
(3)Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
(4)Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
(5)Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
(6)Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 16

(1)Bendahara pengeluaran sebagaimana dimakud dalam Pasal 15 ayat (1) melakukan pernbayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
(2)Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. I( j Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: BABXIII KETENTUANPENUTUP Pasa122 BABXI KOMPENSASITENAGAAHLI FRAKSI Pasal 20
(1)Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
(3)Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan memperhatikan standar keahlian ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai standarisasi.
(4)Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai standarisasi.
(5)Kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD sebagimana dimaksud pada ayat (4) an tara lain:
1. a.pendampingan dalam rapat-rapat;
2. b.pendampingan dalam kunjungan kerja;
3. c.pendampingan dalam koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
4. d.pengkajian, penelaahan dan pendampingan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
5. e.penyiapan bahan, materi, makalah, naskah atau sejenisnya bagi Pimpinarr/ Anggota DPRD dalam kapasitas sebagai narasumber; atau
6. f.penugasan lainnya sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
(6)Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 PROVINSIJAWATENGAHTAHUN2017 NOMOR 64 SRI PURYONO ( Diundangkan di Semarang pada tanggal 31 Oktober 2017 SEKRETARISDAERAHPROVINSI JAWATENGAH, Ka. Bim Hukt:m As,l!pe~:Dil! K":-: ; i*--I111r+f Ditetapkan di Semarang padatanggal 31 Oktober 2017 Sekda Waqub Pasa124 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pasa123 Pembayaran Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dibayarkan mulai tanggal 1 September 2017.
1. a.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tunjangan Komunikai Intensif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 35 Tahun 2007 ten tang Tunjangan Komunikai Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 93); dan
2. b.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 16

Peraturan turunan (4)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 16

Peraturan turunan (4)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2021