Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerab adalab Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalab penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANGHAK KEUANGANDAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. MEMUTUSKAN:
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tabun 2017 tentang Hak Keungan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengab Tabun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 93);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 ten tang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintaban Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
BABII RUANGLINGKUPPENGATURAN Pasal 2 Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini mencakup Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi:
a.kemampuan keuangan daerah;
b.tunjangan komunikasi intensif;
c.tunjangan reses;
d.tunjangan kesejahteraan;
e.pakaian dinas dan atribut;
f.standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD;
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRDadalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
12.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
13.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
14.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pe1ayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1 j BABV TUNJANGANRESES Pasal 7 Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan BABIV TUNJANGANKOMUNIKASIINTENSIF Pasal 6 Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan A nggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD per orang per bulan. BABIII KEMAMPUANKEUANGANDAERAH Pasal 3
(1)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurub a terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
a.tinggi;
b.sedang; dan
c.rendah.
(2)Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai ASN.
(3)Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.pendapatan asli daerah;
b.dana bagi hasil; dan
c.dana alokasi umum.
(4)Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) terdiri atas:
a.belanja gaji;
b.tunjangan; dan
c.tambahan penghasilan Pegawai ASN.