Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2015
- Nomor
- 74
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang tujuan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang tujuan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan.
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.
92); Mengingat
Menimbang GUBERNURJAWATENGAH) OENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA KEBIJAKANPEMBINAANDANPENGAWASAN01 LINGKUNGAN PEMERINTAHDAERAHOI PROVINSIJAWATENGAHTAHUN2016 TENTANG NOMOR PERATURANGUBERNURJAWATENGAH GUBERNURJAWATENGAH : J /
I
I
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
BAB I KETENTUANUMUM PERATURANGUBERNURTENTANGKEBIJAKANPEMBINAAN DANPENGAWASANDI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH DI PROVINSIJAWATENGAHTAHUN2016. Menetapkan MEMUTUSKAN:
I
BAB I
Uraian Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasa14
Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
BAB III
Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016:
Pasa12 BAB II TUJUANKEBIJAKANPEMBINAANDANPENGAWASAN
BERITADAE H PROVINSIJAWATENGAHTAHUN 2e15 NOMOR 1. RTO SOEDARMO SEKRETARISDAERAHPROVINS! JAWATENGAH Diundangkan di Semarang pada tanggal 2' ..... Hr 2"5 GUBERNU JAWATENGAH, Jabatan Ditetapkan di Semarang pada tanggal 2, ...... co 2.15 Wagub Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa! 8 BABIV KETENTUANPENUTUP
BAB II
I
1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan); 3) Pembangunan Zona Integritas; 4) Pengendalian Gratifikasi;
URAIANKEGIATANKEBIJAKANPEMBINAANDANPENGAWASAN01 LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIJAWATENGAHDAN PEMERINTAHKABUPATEN/KOTAJAWATENGAH TAHUN2016 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 1~ T.IJtiJJt 2-115 TENTANGKEBIJAKANPEMBINAANDAN PENGAWASANOI LINGKUNGAN PEMERINTAHDAERAH01 PROVINSIJAWA TENGAHTAHUN2016 I 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat; 7) Penguatan Whistle Blowing System; 8) Penanganan Benturan Kepentingan; 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
B. Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupateri/Kota, meliputi :
C. Kegiatan pengawasan umum di Kabupaten/Kota yang difokuskan pada:
I Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP di Provinsi Jawa Tengah.
D. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)