DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2015

Nomor: 74
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang tujuan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Oalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016) perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92); Mengingat

a.bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penye1enggaraan Pemerintahan Oaerah secara efektif, efisien dan terpadu serta, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah; Menimbang GUBERNURJAWATENGAH) OENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA KEBIJAKANPEMBINAANDANPENGAWASAN01 LINGKUNGAN PEMERINTAHDAERAHOI PROVINSIJAWATENGAHTAHUN2016 TENTANG NOMOR PERATURANGUBERNURJAWATENGAH GUBERNURJAWATENGAH : J /
1. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
2. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
3. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyeleng- garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); I
10. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 seri D nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
12. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 ten tang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. 16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
14. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); I
17. 1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
18. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. 3.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. 4.Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arab kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerab di Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN:

25.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinetja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 86);
26.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89).
24.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 82);
23.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupateri/Kota; I

(1)Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupateri/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANGUBERNURTENTANGKEBIJAKANPEMBINAAN DANPENGAWASANDI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH DI PROVINSIJAWATENGAHTAHUN2016.

Pasal 6

Uraian Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
1. a.peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Provinsi;
2. b.pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah;dan
3. c.percepatan menuju good governance, clean govennent, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya. Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasa14

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016:

a.mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementeriarr/Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
b.meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan. Pasa12
1. 5.Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. 6.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. BERITADAE H PROVINSIJAWATENGAHTAHUN 2e15 NOMOR 1. RTO SOEDARMO SEKRETARISDAERAHPROVINS! JAWATENGAH Diundangkan di Semarang pada tanggal 2' ..... Hr 2"5 GUBERNU JAWATENGAH, Jabatan Ditetapkan di Semarang pada tanggal 2, ...... co 2.15 Wagub Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa! 8 BABIV KETENTUANPENUTUP

(1)Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/ daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
(2)Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala SKPDuntuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
(3)Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB II

TUJUANKEBIJAKANPEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 7

(2)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
(3)Wakil Gubemur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah. I
1. n.RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSIJAWATENGAH A.Kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi, meliputi :
  1. 1.Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain :
2. a.Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
3. b.Reviu Rencana Kerja Anggaran;
4. c.Reviu Laporan Keuangan;
5. d.Reviu LaporanKinetja Instansi Pemerintah;
6. e.Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
7. f.Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
8. g.Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama/Jnspektcrat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi;
9. h.Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
  1. 1.Dana Bantuan Keuangan; dan J. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur.
  2. 2.Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:
10. a.Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan: 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan); 3) Pembangunan Zona Integritas; 4) Pengendalian Gratifikasi;
  1. 1.ARAHKEBIJAKANPENGAWASAN Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain:
  2. 1.peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Provinsi;
  3. 2.pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah;dan
  4. 3.percepatan menuju good governance} clean goverment, dan pelayanan publik pad a pemerintahan provinsi Jawa Tengah dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya. URAIANKEGIATANKEBIJAKANPEMBINAANDANPENGAWASAN01 LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIJAWATENGAHDAN PEMERINTAHKABUPATEN/KOTAJAWATENGAH TAHUN2016 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 1~ T.IJtiJJt 2-115 TENTANGKEBIJAKANPEMBINAANDAN PENGAWASANOI LINGKUNGAN PEMERINTAHDAERAH01 PROVINSIJAWA TENGAHTAHUN2016 I 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat; 7) Penguatan Whistle Blowing System; 8) Penanganan Benturan Kepentingan; 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
11. b.Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
12. c.Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
  1. 3.Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
13. a.Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
14. b.Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
15. c.Koordinasiprogram pengawasan;
16. d.Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal- hal yang dianggap strategis di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. B. Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupateri/Kota, meliputi :
  1. 1.Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
  2. 2.Pengawasan teknis urusan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang difokuskan pada:
17. a.Alokasi, penyaluran, realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa;
18. b.Pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial;
19. c.Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan aipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database, penyusunan profil kependudukanKabupaten/ Kota;
20. d.Pemetaan dan penanggulangan bencana Kabupaterr/ Kota dan pencegahan serta pengendalian kebakaran; dan
21. e.Penyelesaian batas daerah. C. Kegiatan pengawasan umum di Kabupaten/Kota yang difokuskan pada:
  1. 1.Pelayanan Publik di Daerah, yang berkaitan dengan kewenangan perijinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ketepatan waktu penyelesaian perijinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  2. 2.Kependudukan dan catatan sipil di Daerah, yang berkaitan dengan pendaftaran dan pencatatan penduduk serta pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; I Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP di Provinsi Jawa Tengah.
  3. 3.Kerjasama Daerah, yang berkaitan dengan penentuan batas wilayah serta kerjasama Daerah dengan pihak ketiga, baik Pemerintah Daerah atau stakeholder lain. D. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan.
  4. 1.Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan
  5. 2.Penyusunan pedomanj standar di bidang pengawasan;
  6. 3.Koordinasi program pengawasan;
  7. 4.Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERATURANGUBERNURTENTANGKEBIJAKANPEMBINAAN DANPENGAWASANDI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH DI PROVINSIJAWATENGAHTAHUN2016.

Pasal 6

Pasal 5

PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasa14

Pasal 3

TUJUANKEBIJAKANPEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERATURANGUBERNURTENTANGKEBIJAKANPEMBINAAN DANPENGAWASANDI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH DI PROVINSIJAWATENGAHTAHUN2016.

Pasal 6

Pasal 5

PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasa14

Pasal 3

TUJUANKEBIJAKANPEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2015