DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2015

Nomor: 71
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua www.peraturan.go.id 2015, No.1669 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.
2.Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan www.peraturan.go.id 2015, No.1669 fungsi Kementerian Dalam Negeri berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Menteri melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum di daerah meliputi perencanaan kegiatan pengawasan, jadwal kegiatan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 untuk :

a.meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
b.mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
c.meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP). www.peraturan.go.id 2015, No.1669

Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh:

a.Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
b.Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
c.Inspektorat Provinsi; dan
d.Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

a.pengawasan umum;
b.pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan
c.pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.

Pasal 6

(1)Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
1. a.pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus;
2. b.pinjaman dan hibah luar negeri dan dalam negeri; dan
3. c.pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
(2)Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
1. a.pengawasan internal, percepatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan penunjang pengawasan;
2. b.pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah teknis kementerian dalam negeri di provinsi; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1669
3. c.pengawasan umum di Provinsi.
(3)Kegiatan Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
1. a.kegiatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah provinsi;
2. b.kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota; dan
3. c.kegiatan pengawasan umum di kabupaten/kota.
(4)Kegiatan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa kegiatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 7

Uraian kegiatan pengawasan tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah kabupaten/kota kepada gubernur.
(2)laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.keuangan dan kinerja
2. b.hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik

Pasal 9

Hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah kabupaten/kota dilakukan pembahasan bersama antara inspektorat kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh gubernur. www.peraturan.go.id 2015, No.1669

Pasal 10

(1)Gubernur melaporkan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan hasil pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah provinsi kepada Menteri.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.hasil pengawasan teknis urusan penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.hasil pengawasan umum; dan
3. c.hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik.

Pasal 11

(1)kementerian/lembaga melaporkan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil pengawasan teknis urusan penyelenggaraan pemerintahan;

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua www.peraturan.go.id 2015, No.1669 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.
2.Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan www.peraturan.go.id 2015, No.1669 fungsi Kementerian Dalam Negeri berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 untuk :

a.meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
b.mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
c.meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP). www.peraturan.go.id 2015, No.1669

Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh:

a.Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
b.Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
c.Inspektorat Provinsi; dan
d.Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

a.pengawasan umum;
b.pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan
c.pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.

Pasal 6

(1)Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
1. a.pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus;
2. b.pinjaman dan hibah luar negeri dan dalam negeri; dan
3. c.pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
(2)Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
1. a.pengawasan internal, percepatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan penunjang pengawasan;
2. b.pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah teknis kementerian dalam negeri di provinsi; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1669
3. c.pengawasan umum di Provinsi.
(3)Kegiatan Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
1. a.kegiatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah provinsi;
2. b.kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota; dan
3. c.kegiatan pengawasan umum di kabupaten/kota.
(4)Kegiatan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa kegiatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 7

Uraian kegiatan pengawasan tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah kabupaten/kota kepada gubernur.
(2)laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.keuangan dan kinerja
2. b.hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik

Pasal 9

Pasal 10

(1)Gubernur melaporkan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan hasil pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah provinsi kepada Menteri.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.hasil pengawasan teknis urusan penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.hasil pengawasan umum; dan
3. c.hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik.

Pasal 11

(1)kementerian/lembaga melaporkan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil pengawasan teknis urusan penyelenggaraan pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016