DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2016

Nomor: 93
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubenur ini mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. GUBERNURJAWATENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ORGANISASIDANTATAKERJA BADANPENGHUBUNGPROVINSIJAWA TENGAH TENTANG 93 TAffiJN 2.1'NOMOR PERATURANGUBERNUR JAWA TENGAH GUBERNURJAWA TENGAH Mengingat Menimbang BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.
5.Kabupaten/Kota adalah kabupaterr/kota di Jawa Tengah. PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG ORGANISASIDANTATAKERJA BADANPENGHUBUNG PROVINSIJAWA TENGAH Menetapkan MEMUTUSKAN:
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Uridang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan melaksanakan fungsi:

a.perumusan kebijakan bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat, promosi dan informasi dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
b.pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat, promosi dan informasi dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;

Pasal 4

Bagian Ketiga Fungsi Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Pasal 3

(1)Badan merupakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan Daerah
(2)Badan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah. Pasa12

6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7.Badan adalah Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.
8.Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9.Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Subbagian Tata Usaha.

Pasal 7

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

(1)Badan, terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Subbidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat;
4. d.Subbidang Promosi dan Informasi;
5. e.Subbidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3)Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Badan.

Pasal 5

c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat, promosi dan informasi dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah ;
d.pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh uni t kerja di lingkungan dinas; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

(1)Subbidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan hubungan an tar lembaga dan masyarakat;
3. c.menyiapkan bahan pengelolaan pemberian dukungan tugas pemerintah daerah di Jakarta;
4. d.menyiapkan bahan fasilitasi hubungan antar lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga lainnya serta masyarakat jawa tengah di Jakarta;
5. e.menyiapkan bahan fasilitasi dan penyiapan kegiatan gubernur dan para Kepala Perangkat Daerah dalam rangka kegiatan di jakarta;
6. f.menyiapkan bahan fasilitasi dan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. g.menyiapkan bahan penghubung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. h.menyiapkan bahan penunjang kelancaran hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan kabupaten Zkota:
  1. 1.menyiapkan bahan mediator dan pelayanan administrasi an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota; J. menyiapkan bahan mediasi masyarakat Jawa Tengah di Jakarta;
9. k.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan hubungan antar lembaga dan masyarakat; dan
  1. 1.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasa18
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
3. c.menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
6. f.menyiapkan bahan kerja sarna dan kehumasan;
7. g.menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
8. h.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan; dan
  1. 1.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Subbidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf e mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang anjungan Taman Mini Indonesia Indah.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
3. c.menyiapkan bahan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah Jawa Tengah;
4. d.menyiapkan bahan sumber informasi bagi masyarakat umum maupun mancanegara tentang Jawa Tengah;
5. e.menyiapkan bahan fasilitasi promosi dan informasi Jawa Tengah;
6. f.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Anjungan Taman Mini Indonesia Indah; dan
7. g.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB III

SUSUNANORGANISASI

Pasal 10

(1)Subbidang Promosi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang promosi dan informasi.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi
3. c.menyiapkan bah an fasilitator investor ke Jawa Tengah;
4. d.menyiapkan bahan fasilitasi promosi seni budaya di jakarta;
5. e.menyiapkan bahan fasilitasi promosi produk unggulan atau potensi Jawa Tengah;
6. f.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan informasi; dan
7. g.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Bagian Kelima Subbidang Promosi dan Informasi Badan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Pasal 14

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan fungsi penunjang koordinasi pe1aksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 13

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
(3)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pe1aksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing- masmg.
(7)Pelaksanaan penilaian pre stasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB IV

TATAKERJA

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

SUSUNANORGANISASI

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

TATAKERJA

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

SUSUNANORGANISASI

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

TATAKERJA

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016