DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2021

Nomor: 93
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, komitmen pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, penyelenggaraan perizinan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkemb an gan peraturan perun dang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Len-ibaran.' Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 11.Peraturan Pre siden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ,PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jepara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Jepara. 4. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dani pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/ atau kegiatannya.
7.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI, adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
8.Pemberian izin adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dani tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk perizinan.
9.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dani tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
12.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
13.Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang menerbitkan rekomendasi untuk diterbitkan atau tidaknya perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan oleh DPMPTSP.
14.Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan.

Pasal 2

(1)Maksud pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan, adalah sebagai upaya:
1. a.terwujudnya tertib administrasi pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan;
2. b.terwujudnya pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang cepat, efektif, dan transparan; C. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.
(2)Tujuan pendelegasian penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelaYanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB II

KOMITMEN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, cepat, mudah, terintegrasi, efisien, dan efektif, melaksanakan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.
(2)Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 4

(1)Pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan diselenggarakan melalui sistem PTSP dan/atau OSS Berbasis Risiko.
(2)Penyelenggaraan sistem PTSP dilakukan dengan memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pasal 5

(1)Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan, DPM PTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
(2)Perangkat Daerah Teknis wajib memberikan rekomendasi atau persetujuan dalam sistem OSS Berbasis Risiko dalam rangka penyelesaian perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan.
(3)Kepala DPMPTSP menerbitkan keputusan izin dan nonizin, setelah mendapatka rekomendasi atau persetujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan perizinan.

Pasal 6

(1)Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan meliputi:
1. a.perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI;
2. b.pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha;
3. c.perizinan berusaha non-KBLI;
4. d.perizinan nonberusaha non-KBLI;dan
5. e.nonperizinan.
(2)Perizinan berusaha berbasis risiko ber- KB LI sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat spsuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
(3)Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
(4)Perizinan berusaha non-KBLI sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko, tidak memiliki KBLI.
(5)Perizinan nonberusaha non-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan di luar perizinan berusaha berbasis risiko.
(6)Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Jenis perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.

Pasal 8

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PEN GAWASAN

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan secara administratif dilakukan oleh DPMPTSP.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
(3)Kepala DPMPTSP mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 10

(1)DPMPTSP tetap melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan sebagaimana tugas dan fungsi DPMPTSP saat ini, sampai dengan selesainya proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.
(2)DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha secara efektif pada saat sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS- RBA) telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Permohonan perizinan, perizinan berusaha, maupun nonperizinan yang pada saat Peraturan. Bupati ini mulai berlaku masih dalam proses pelayanan oleh Perangkat Daerah Teknis, dan dokumen izin atau nonizinnya belum terbit, penyelesaiannya dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(4)Izin yang telah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dan permohonan izin yang telah memperoleh Bukti Penerimaan Berkas diselesaikan sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur ketentuan izin tersebut. KETENTUAN PENUTUP Pasal 11. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2020 . tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizman Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Selatan Nomor 68 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Selatan Nomor 68 Tahun 2020