DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Selatan Nomor 68 Tahun 2020

Nomor: 68
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

a. Perlindungan dan Pelestarian Aset b. Badan Kerjasama Antar Nagari dan Badan Usaha Milik Nagari Bersama c. Pengawasan BUMNag Bersama d. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan BUMNag Bersama e. Pemantauan dan Evaluasi BUMNag Bersama f. Asosiasi BKAN g. Pengelolaan Unit Usaha Mikrofinance h. Pendampingan BUMNAG-BERSAMAA Unit Mikrofinance

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berakhirnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) maka agar terjaminnya keberlanjutan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil yang telah dicapai, perlu disusun pedoman perlindungan dan pelestarian dana bergulir hasil kegiatan Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan peraturan bupati tentang perlindungan dan pelestarian dana bergulir hasil kegiatan program pengembangan kecamatan dan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan . 1 Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47 ); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor’ 183,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 ; . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 3. 4. 5. 6. 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Thun 2005 Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) ;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indnesia Tahun 2015 Nomor 160); 12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomro 296); 3 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang prubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah ; 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa; 15.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari; 17.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Derah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR HASIL KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN ¢ 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan; Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; Bupati adalah Bupati Solok Selatan; Dinsos PMD adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara di wilayah kerja kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah; Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur' urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari; Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4 5 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Nagari; Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bamus Nagari bersama Wali Nagari; Peraturan Bersama Wali Nagari adalah Peraturan yang dibuat oleh 2 (dua) atau lebih Wali Nagari; Musyawarah Antar Nagari yang selanjutnya disingkat dengan MAN adalah forum pertemuan antar perwakilan nagari dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk membicarakan dan membahas hal yang bersifat keputusan tertinggi dalam kerjasama antar nagari ; Badan Kerjasama Nagari yang selanjutnya disingkat dengan BKN adalah utusan nagari dalam MAN ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari yang merupakan anggota BKAN. Badan Kerjasama Antar Nagari yang selanjutnya disingkat dengan BKAN adalah lembaga yang dibentuk dalam Musyarawah Antar Nagari (MAN) yang terdiri dari seluruh anggota BKN ; Pengurus Badan Kerjasama Antar Nagari adalah Pelaksana Harian BKAN yang selanjutnya disingkat Pengurus Harian BKAN (PH- BKAN) dan secara ex officio sebagai Pengawas BUMNAG-BERSAMA; Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan rencana ; Dana bergulir adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat miskin yang berasal dari hibah PPK berupa Dana Unit Ekonomi Produktif (UEP) dan hibah PNPM-MPd berupa Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ; Badan Usaha Milik Nagari Bersama yang selanjutnya disingkat BUMNAG - BERSAMA adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 (Dua) atau lebih nagari melalui Badan Kerjasama Antar Nagari dalam Musyawarah Antar Nagari ; ¢ 6 23. 24. 25. 26. 27. 28. Program Pengembangan Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dengan mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dari masyarakat dengan pembiayaan full grant dari pemerintah pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang selanjutnya disingkat dengan PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan UPK adalah unit yang mengelola semua operasional kegiatan PNPM MPd baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik seperti dana bergulir simpan pinjam perempuan yang dibentuk oleh BKAN melalui Musyawarah Antar Nagari Unit Usaha Microfinance adalah Unit Usaha BUMNag Bersama yang hanya mengelola atau melayani pinjaman secara berkelompok baik kelompok perempuan maupun aneka usaha Tim Verifikasi Kelayakan Pinjaman yang selanjutnya_ disingkat dengan TVKP adalah tim yang melakukan verifikasi terhadap layak atau tidak ada pinjaman kelompok Kolektabilitas adalah klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Perlindungan dan Pelestarian Dana Bergulir Hasil Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan bertujuan untuk : a. Memperjelas bahwa masyarakat Nagari melalui Pemerintah Nagari adalah pemilik yang sah Dana Bergulir baik berupa Simpan Pinjam Perempuan maupun Unit Ekonomi Produktif exs PPK dan PNPM- MPd yang selanjutnya dikelola dalam Badan Usaha Milik Nagari Bersama ; 4 7 Kepemilikkan sebagaimana dimaksud pada huruf a_ secara bersama-sama oleh masyarakat Nagari di seluruh Kecamatan melalui representasi kepemilikan Nagari-Nagari dalam BKAN dan tidak boleh dikelola sendiri oleh masing-masing Nagari anggota BKAN; Sinkronisasi dan integrasi pengelolaan dana bergulir exs PPK dan PNPM MPd sebagai usaha ekonomi kolektif pedesaan dalam kerangka Undang -Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga memperjelas keberadaan regulasi (yang lama) yang selama ini digunakan dalam pengelolaan dana bergulir PPK dan PNPM-MPd; dan Adanya payung hukum dari Pemerintah Daerah agar pengurus/pengelola dana bergulir exs PPK dan PNPM MPd tidak menyalahi peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. > OQ ™ 9 Perlindungan dan Pelestarian Aset Badan Kerjasama Antar Nagari dan Badan Usaha Milik Nagari Bersama Pengawasan BUMNag Bersama Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan BUMNag Bersama Pemantauan dan Evaluasi BUMNag Bersama Asosiasi BKAN Pengelolaan Unit Usaha Mikrofinance Pendampingan BUMNAG-BERSAMA Unit Mikrofinance

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ASET

Pasal 4

Ketentuan perlindungan dan pelestarian aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

a.Camat atau sebutan lain atas nama Bupati memfasilitasi Penetapan Peraturan Bersama Wali Nagari tentang Kerjasama Antar Nagari dan BUMNAG-BERSAMA; c. d. 4 8 Pengurus Harian Badan Kerjasama Antar Nagari atas nama semua Wali Nagari dalam Kecamatan selanjutnya memfasilitasi pembentukan BUMNAG BERSAMA sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai ketentuan Perundang — undangan yang berlaku; Setiap Nagari dalam 1 (satu) Kecamatan exs PPK dan PNPM-MPd menjadi pemilik BUMNAG-BERSAMA ; Dana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan Dana Kegiatan Unit Ekonomi Produktif exs PPK dan PNPM-MPd kemudian dikelola pada salah satu Unit Usaha BUMNAG-BERSAMA yang diberi nama Unit Usaha Mikrofinance dengan Paket Kegiatannya Simpan Pinjam Perempuan dan atau Unit Ekonomi Produktif ; Dana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan hanya boleh digunakan untuk melayani pinjaman kelompok Simpan Pinjam Perempuan; Dana Kegiatan Unit Ekonomi Produktif hanya digunakan untuk melayani pinjaman Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Aneka Usaha ; Dana Kegiatan Unit Ekonomi Produktif dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan _jika kegiatan tersebut tidak melayani lagi pinjaman bagi KUBE/KAU tanpa menghilangkan bukti dan catatan kredit macetnya selama ini; Unit Mikrofinance tidak diperbolehkan melayani pinjaman secara individu, jika ada peminjam individu maka dilayani oleh unit lainnya seperti Unit Perbankan Syariah atau sebutan lainnya; Kepala Unit Mikrofinance beserta karyawan/staf dibawahnya tidak diperbolehkan memegang jabatan rangkap di unit lainnya ; Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan administrasi keuangan harus dilakukan berupa Pembuatan Laporan Tutup Buku Tahunan, membuat Laporan Bulanan Administrasi dan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban selama 1 tahun, Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Biaya Unit Usaha Mikrofinance, membuat Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Unit Usaha Mikrofinance, dan Pembuatan Nama-Nama Individu Peminjam Lancar dan Macet/Menunggak beserta jumlah tunggakkannya dalam kelompok; Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun berjalan dan Anggaran Pendapatan belanja Unit Usaha Mikrofinance tahun berikutnya d. e. f g. h. 4 k. 9

(1)
(2)
(3)diverifikasi oleh Camat sebelum ditetapkan oleh Musyawarah Antar Nagari dan Pengurus BUMNAG BERSAMA ; Akuntabilitas dan transparansi sebagaimana dimaksud pada huruf j disamping disampaikan dalam Musyawarah Antar Nagari juga dimuat pada Papan Informasi dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat umumnya; Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Keuangan Unit Usaha Mikrofinance dilakukan oleh masyarakat melalui Pengawas BUMNAG-BERSAMA, Auditor, Inspektorat daerah dan Lembaga Pemerintah terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BADAN KERJASAMA ANTAR NAGARI DAN BADAN USAHA MILIK NAGARI BERSAMA

Pasal 5

Badan Kerjasama Antar Nagari adalah pelaksana Kerjasama Antar Nagari termasuk pada exs Kecamatan PPK dan PNPM-MPd . Susunan Organisasi tata kerja dan pembentukan BKAN ditetapkan dengan Peraturan Bersama Wali Nagari mengenai kerja sama nagari. Peraturan Bersama Wali Nagari tentang Kerjasama Antar Nagari terdiri dari :

a.BabIKetentuan Umum BAB II Ruang Lingkup Kerja Sama BAB III Bidang Kerja Sama BAB IV Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama BAB V Jangka Waktu Kerja Sama BAB VI Hak dan Kewajiban BAB VII Pendanaan BAB VIII Tata Cara Perubahan, Penundaan, dan Pembatalan Kerja Sama
i.Bab IX Penyelesaian Perselisihan
j.Bab X Ketentuan Peralihan
k.Bab XI Ketentuan Penutup AB oO oF 10 1. m. 4

(4)
(5)
(6)Kerjasama yang dilakukan melibatkan semua Nagari dalam 1 Kecamatan . Badan Kerjasama Antar Nagari terdiri dari:
1. a.utusan Badan Kerjasama Nagari sebagai wakil/delegasi Nagari dalam Forum MAN tingkat Kecamatan; forum MAN yang merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan bersama antar Nagari; dan pengurus harian BKAN sebagai pelaksana dari keputusan bersama Antar Nagari . c. Badan Kerjasama Antar Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari yang berjumlah minimal 5 (lima) orang dan terdiri dari unsur:
2. a.Pemerintah Nagari; Badan Musyawarah Nagari; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagar}; Lembaga Kerapatan Adat ; dan Perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pasal 6

d. e. Musyawarah Antar Nagari dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan dan quorum sebagai berikut: MAN diselenggarakan oleh PH-BKAN; peserta MAN terdiri dari 5 orang utusan tiap nagari dari BKN, yang a. b. mempunyai hak suara dan/atau hak berpendapat dalam pengambilan keputusan,; rapat MAN bersifat terbuka untuk umum. Untuk menjamin keterbukaan tersebut maka unsur unsur berikut harus diundang hadir secara khusus sebagai peninjau dalam MAN : 1) 2) 3) 4) 5) 6) Anggota DPRD (asal daerah pemilihan setempat); Perangkat Daerah terkait program/kegiatan kerjasama antar Nagari; Camat, Danramil, Kapolsek dan pejabat lainnya di Kecamatan; Tenaga Pendamping Profesional atau sebutan lain; Unit - Unit kerja BKAN; Wali Nagari, Bamus, LPMN, KAN dan lembaga kemasyarakatan lainnya; 11 4

(1)
(2)
(3)7) LSM; 8) Perguruan tinggi, dosen, atau peneliti; 9) Jurnalis/wartawan; 10) Tokoh masyarakat ; dan 11) Anggota masyarakat lainnya yang berminat hadir. peninjau memiliki hak berpendapat tapi tidak memiliki hak mengambil keputusan; sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah total utusan MAN dan setiap utusan/wakil Nagari sudah ada yang hadir minimal 2 orang; apabila ketentuan quorum pada huruf e tidak terpenuhi, maka MAN diundur paling lama 1 (satu) jam dari jadwal yang ditetapkan; apabila ketentuan sebagaimana dimaksud huruf f tidak terpenuhi juga, maka MAN diundur paling lama 15 hari dengan ketentuan quorum sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) jumlah total utusan MAN, dimana penyelenggara tetap membuat undangan MAN yang kedua; apabila ketentuan sebagaimana dimaksud huruf g tidak terpenuhi, maka MAN di undur paling lama 1 (satu) jam dari jadwal yang disepakati bersama ; dan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud hurufh_ tidak terpenuhi juga, maka MAN dapat dilaksanakan sebanyak peserta yang hadir.

Pasal 7

Susunan PH-BKAN minimal terdiri dari :

a.Ketua;
b.Sekretaris, merangkap anggota; dan
c.Bendahara, merangkap anggota. Masa bhakti PH-BKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali; Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Harian BKAN:
a.Pemilihan PH-BKAN difasilitasi oleh Camat;
b.Pemilihan PH-BKAN- dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan penetapan;
c.Camat memberitahukan secara tertulis kepada semua Pemerintahan Nagari yang bekerjasama agar mengajukan 1 orang nama calon PH-BKAN yang telah dibahas dan 12 d. e. f. g. h. 1. 4 ditetapkan melalui Musyawarah Antar Nagari yang dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah Antar Nagari; PH-BKAN berasal dari BKN atau utusan dari masing- masing Nagari dan atau orang tertentu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari; Calon pengurus harian diseleksi oleh Camat, meliputi tes tertulis dan wawancara dengan materi yang diujikan menyangkut hal-hal yang mendukung persyaratan kualifikasi seperti karakter, kejujuran, tanggungjawab, jiwa kader,kepemimpinan,perspektif pembangunan keterampilan fasilitasi, motivasi, serta pengalaman yang relevan; PH-BKAN dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui MAN; Berita acara MAN menjadi dasar bagi Wali Nagari yang bekerjasama menetapkan Surat Keputusan tentang PH- BKAN; dan Wali Nagari dapat memberhentikan PH-BKAN yang berasal dari nagarinya jika dipandang tidak memenuhi persyaratan lagi atau tidak cukup / Tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya atau melanggar peraturan yang berlaku.

(4)Persyaratan Pengurus Harian BKAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut : a. rt ga mh o 9 utusan dari Nagari yang dibuktikan dengan Keputusan Wali Nagari tentang BKAN atau calon PH-BKAN; tidak berasal dari unsur Pemerintahan Nagari, Ketua Bamus, Anggota Partai Politik Aktif dan individu yang memiliki ikatan dinas/ikatan pekerjaan dengan institusi/lembaga pemerintah/ profesional tertentu; umur minimal 25 tahun dan maksimal 55 tahun; mampu mengopersikan komputer minimal word dan excel; pendidikan minimal SMA sederajat; jujur ; bertanggungjawab ; mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat; mempunyai pengalaman dalam organisasi dan diutamakan pengalaman dalam organisasi bisnis; mempunyai bakat kepemimpinan lokal ; memiliki visi dan pespektif membangun masyarakat ; mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi ; 13 d. e. f. g. b. g¢ d. k. 1. m. mempunyai kemampuan/keterampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah ;
1. n.mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan atau organisasi ; dan
2. o.memiliki track rekor yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 8

PH-BKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a.melaksanakan Kerjasama Antar Nagari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bersama Wali Nagari termasuk memfasilitasi Pembentukkan BUMNAG-BERSAMA sebagaimana maksud dari pada Peraturan Bupati ini;
b.melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan BUMNAG-BERSAMA;
c.memberikan bantuan fasilitasi dan bimbingan kepada nagari terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, apabila diminta bantuan oleh Nagari yang bersangkutan;
d.memediasi dan memfasilitasi perselisihan antar nagari baik diminta maupun tidak diminta oleh Nagari terkait;
e.mengadakan rapat-rapat MAN secara berkala guna membahas pelaksanaan kerjasama antar nagari, pelaksanaan pemerintahan Nagari, saran dan usulan kepada Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah serta membahas permasalahan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan lainnya;
f.memberikan bantuan penyelesaian masalah non teknis kepada BUMNAG-BERSAMA;
g.melakukan supervisi dan evaluasi terhadap BUMNAG-BERSAMA jika diperlukan dan atau diminta oleh Penasehat BUMNAG- BERSAMA;
h.membantu Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kecamatan yang bersangkutan; dan
i.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diamanahkan dalam keputusan forum MAN termasuk tugas sebagai Penasehat BUMNAG-BERSAMA. 14 ¢

Pasal 9

Kewajiban PH- BKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.mematuhi dan melaksanakan Tata Tertib BKAN ;
b.memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama antar nagari minimal sekali dalam setahun, selambat-lambatnya dalam bulan Februari tahun berikutnya;
c.melaksanakan MAN khusus (diluar MAN rutin/berkala) apabila diminta minimal oleh 1 nagari dari unsur utusan/wakil nagari manapun, apabila yang terlibat bekerjasama 1-3 nagari dan diminta minimal oleh 2 nagari dari unsur utusan/wakil nagari manapun, apabila yang terlibat bekerjasama lebih dari 3 nagari
d.MAN khusus dilaksanakan terkait adanya informasi yang akurat, pengaduan masyarakat yang akuntabel, kegiatan kerjasama yang potensial atau penyelesaian permasalahan 2 atau lebih nagari ; dan
e.melaksanakan tugas - tugas ex officio sebagai Pengawas BUMNAG- BERSAMA.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2021