Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:
a.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 81 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 67 Seri E);
b.Peraturan
b.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 96 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 96 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3.Ketentuan dalam Lampiran angka II Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, diubah sebagai berikut:
a.Setelah Kode Rekening 4 1 4 09 01 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan, ditambah 1 (satu) kode rekening dan kolom uraian yang berbunyi sebagai berikut:
1) Kode Rekening : 4 1 4 09 02 2) Kolom Uraian : Pendapatan Berasal Dari Pencairan Jaminan Reklamasi.
b.Kode Rekening 4 1 4 10 02 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, pada kolom uraian diubah sehingga berbunyi ”Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian”.
c.Kode Rekening 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus, pada kolom uraian diubah sehingga berbunyi “Dana Alokasi Khusus Fisik”.
d.Kode Rekening 4 2 3 01 01 Dana Alokasi Khusus, pada kolom uraian diubah sehingga berbunyi “Dana Alokasi Khusus Fisik”.
e.Setelah Kode Rekening 4 2 3 01 01 Dana Alokasi Khusus Fisik, ditambah 10 (sepuluh) kode rekening dan kolom uraian, yang berbunyi sebagai berikut:
1) Kode Rekening : 4 2 3 02 Kolom Uraian : Dana Alokasi Khusus Non Fisik. 2) Kode Rekening : 4 2 3 02 01 Kolom Uraian : Uraian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 3) Kode Rekening : 4 2 3 02 02 Kolom Uraian : Uraian Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah. 4) Kode Rekening : 4 2 3 02 03 Kolom Uraian : Uraian Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah. 5) Kode 5) Kode Rekening : 4 2 3 02 04 Kolom Uraian : Uraian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). 6) Kode Rekening : 4 2 3 02 05 Kolom Uraian : Uraian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). 7) Kode Rekening : 4 2 3 02 06 Kolom Uraian : Uraian Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). 8) Kode Rekening : 4 2 3 02 07 Kolom Uraian : Uraian Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). 9) Kode Rekening : 4 2 3 02 08 Kolom Uraian : Uraian Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 10) Kode Rekening : 4 2 3 02 09 Kolom Uraian : Uraian Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan.
f.Kode Rekening 4 3 4 01 01 Uraian Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, dihapus.
g.Kode Rekening 4 3 4 01 02 Uraian Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dihapus.
h.Kode Rekening 4 3 4 01 04 Uraian Pendapatan BOS Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dihapus.
i.Kode Rekening 4 3 4 01 05 Uraian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2), dihapus.
j.Kode Rekening 5 2 2 03 10 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi, pada kolom keterangan diubah sehingga berbunyi “Meliputi belanja pengurusan VISA, pembayaran PBB, IMB, dan biaya pengurusan perijinan (termasuk STNK, SIM, Jasa KIR, Ijin frekuensi radio), biaya administrasi untuk pembayaran pendaftaran duta wisata/budaya, biaya administrasi tol bagi konvoi tamu VVIP (khusus Biro Umum dan Biro Humas dan Protokol), termasuk biaya administrasi atas pembebanan Rekening di Bank, dll”.
Pasal II Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 21 Maret 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO Diundangkan Diundangkan di Surabaya pada tanggal 21 Maret 2016 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 17 SERI E