Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 20 Mei 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 20 Mei 2016 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 31 SERI E. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat. Kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik diartikan dalam lingkup luas tidak hanya berarti mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Proses optimalisasi atas potensi SDA dan SDM diharapkan agar mampu membawa dan mendorong kualitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat lebih berkembang dan terberdayakan. Kedua prasarat yang saling berkausalitas tersebut merupakan inti dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan juga tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 31 TAHUN 2016 TANGGAL : 20 MEI 2016 tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Provinsi. 1.2. Dasar Hukum Landasan hukum penyusunan RKPD ini adalah:
1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
95);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
1.3. Hubungan antar Dokumen RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun, dalam rangka menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran RKA SKPD. RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014- 2019 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 akan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2017 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD RKPD Tahun 2017 disusun dengan sitematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Menjelaskan tentang Latar Belakang Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. 1.3. Hubungan antar Dokumen Menjelaskan tentang hubungan RKPD tahun 2016 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Memberikan gambaran penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya. 1.5. Maksud danTujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2.2. EvaluasiPelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Menjelaskan Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2016 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. Uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD Provinsi Jawa Timur. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berisikan uraian mengenai arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai acuan untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. 3.2. Arah Kebijakan KeuanganDaerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah Tahun 2017. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. 4.2. Prioritas Pembangunan Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah Tahun 2017 yang merupakan gambaran prioritas pembangunan RPJMD. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukantahunrencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. BAB VI PENUTUP Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Provinsi. 1.5. Maksud dan Tujuan RKPD Tahun 2017 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Jawa Timur yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD yang dilaksanakan dengan:
1.Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2.Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2016 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3.Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2017;
4.Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5.Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019.
1 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah
a.Luas dan Batas Administrasi Provinsi Jawa Timur mempunyai luas wilayah mencapai 47.995 Km 2 , merupakan provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa. Batas wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan; - Sebelah Timur Berbatasan dengan Pulau Bali; - Sebelah Selatan Berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudra Hindia; - Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan sebesar 90 persen, sementara luas Kepulauan Madura sekitar 10 persen. Secara administrasif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 664 Kecamatan dengan 777 Kelurahan dan 7.724 Desa. Sementara itu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan Kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan. 2 BAB II Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kotase Jawa Timur Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan/Desa Kelurahan Desa Jumlah Kabupaten
01.Pacitan 12 5 166 171
02.Ponorogo 21 26 281 307
03.Trenggalek 14 5 152 157
04.Tulungagung 19 14 257 271
05.Blitar 22 28 220 248
06.Kediri 26 1 343 344
07.Malang 33 12 378 390
08.Lumajang 21 7 198 205
09.Jember 31 22 226 248
10.Banyuwangi 24 28 189 217
11.Bondowoso 23 10 209 219
12.Situbondo 17 4 132 136
13.Probolinggo 24 5 325 330
14.Pasuruan 24 24 341 365
15.Sidoarjo 18 31 322 353
16.Mojokerto 18 5 299 304
17.Jombang 21 4 302 306
18.Nganjuk 20 20 264 284
19.Madiun 15 8 198 206
20.Magetan 18 28 207 235
21.Ngawi 19 4 213 217
22.Bojonegoro 28 11 419 430
23.Tuban 20 17 311 328
24.Lamongan 27 12 462 474
25.Gresik 18 26 330 356 I I 3 BAB II Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan/Desa Kelurahan Desa Jumlah
26.Bangkalan 18 8 273 281
27.Sampang 14 6 180 186
28.Pamekasan 13 11 178 189
29.Sumenep 27 4 330 334 Kota
30.Kediri 3 46 0 46
31.Blitar 3 21 0 21
32.Malang 5 57 0 57
33.Probolinggo 5 29 0 29
34.Pasuruan 4 34 0 34
35.Mojokerto 2 18 0 18
36.Madiun 3 27 0 27
37.Surabaya 31 154 0 154
38.Batu 3 5 19 24 Jumlah 664 777 7.724 8.501 Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas 578.240 Ha atau 12,10 persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto yakni 1.647 Ha setara 0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut ini.
4 BAB II Kota Mojokerto 0.03% Kota Madiun 0.07% Kota Blitar 0.07% Kabupaten Malang 7.39% Kabupaten Jember 6.47% Kabupaten Banyuwangi 12.10% Gambar 2.1 Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten dan Kota Administrasi Sumber : Perda 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031
b.Letak dan Kondisi Geografis Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa (selain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak antara 111,0 o -114,4 o Bujur Timur dan 7,12 o -8,48 o Lintang Selatan. Jatim dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Jatim daratan dan Kepulauan Madura.
Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah 5 BAB II pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan. Kondisi kawasan pada Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 4 aspek antara lain kondisi kawasan tertinggal, kondisi kawasan pesisir, kondisi kawasan pegunungan dan kondisi kawasan kepulauan. Kawasan Tertinggal Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Penentuan daerah tertinggal menggunakan 6 (enam) kriteria dasar, yaitu: Perekonomian masyarakat, Sumberdaya manusia, Infrastruktur, Kemampuan keuangan lokal, Aksesibilitas, dan Karakteristik daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal mengamanatkan bahwa daerah tertinggal ditetapkan setiap lima tahun secara nasional dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, terdapat Empat Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu: Kabupaten Sampang, Bangkalan, Situbondo dan Bondowoso merupakan bagian dari 122 Kabupaten diindentifikasi mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya secara nasional. Daerah Tertinggal rata-rata mempunyai keterbatasan infrastruktur & komunikasi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta banyaknya sumberdaya yang belum dikelola secara optimal. 6 BAB II Gambar 2.2 Peta Kawasan Tertinggal di Provinsi Jawa Timur Sumber : Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 Kawasan Pesisir Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Pesisir bagian utara, selatan dan laut di wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang mengelilinginya yang harus dilestarikan. Ketiga ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda – beda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya. Hubungan ketiga ekosistem tersebut adalah mutualistik yaitu di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara !□1- 1 I .;;;:-,,,. I ,;::=.. . . SAM U DERA II/AD/A PEMEfUNTAH PROVINSI JAWA TIMUR PETA OAtltAH TERTINGGAL TAHUN 201~ 201t JAWAT1MLIR__ .._...____,.,_... 7 BAB II bagi padang lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelombang dari lautan sehingga mangrove tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang cukup besar. Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur ke arah daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan sehingga kemiringan wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah (datar) dijumpai pada sebagian kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut wilayah pesisir tersusun oleh pasir, tanah padas, batu dan karang dengan kemiringan yang relatif tajam. Gambar 2.3 Peta Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Sumber : RZWP3K Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032 Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2012- 2032 dimanatkan untuk wilayah pesisir bagian laut menjadi Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU), Kawasan Konservasi, dan Kawasan Strategis '] l• I, I i N:NYUIUNAN ltENCANA ZONAII WU.AYAH P'EtMSIR P'fllO'IINSI JAWA TIMUlt TA HUN 2010 • 2030 P'f:ll ltENCANA ZONA SI WIU.YAH P'l:tMSllt DAN l'UU.U4'UU.U KECL. l"R.OYINSI JAWA TIMUlt UGENOA : 1---- I =--- --- --- - -u --- -- --- -- t::::J-•-· --- --- ------- ·-~- - ----- 4 ---··--- - ----· .---·--- ---■---- . ---··---·- --■----- 1ft Do,OI___ _ ---- --"--..... ----- ---- .. -~---- --- .-~-.... -.. ---· --- ---- 8 BAB II Nasional Tertentu (KSNT). Sedangkan untuk wilayah pesisir bagian darat arahan pemanfaatan ruang disesuaikan dengan RTRW Kabupaten/Kota yang berlaku. Kawasan Pegunungan Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur tersebar mulai dari perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Pendil, Gunung Suket, Gunung Ijen, Gunung Merapi, Gunung Raung. Kawasan Kepulauan Pulau-pulau kecil di Jawa Timur berada dalam wilayah administratif terdiri dari 445 buah pulau yang tersebar di Kabupaten Pacitan (31 pulau), Kabupaten Tulungagung (19 pulau), Kabupaten Blitar (28 pulau), Kabupaten Malang (100 pulau), Kabupaten Situbondo (5 pulau), Kabupaten Sumenep (121 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), Kabupaten Sampang (1 pulau), Kabupaten Trenggalek (57 pulau), Kabupaten Sidoarjo (4 pulau), Kabupaten Banyuwangi (15 pulau), Kabupaten Jember (50 pulau), dan Kabupaten Probolinggo (1 pulau). Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau terbanyak adalah Kabupaten Sumenep.
c.Topografi Kemiringan Lereng Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai karakteristik topografi daratan relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15 % yang berada hampir di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Utara, sedangkan untuk kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan yang sebagian besar berada pada kawasan Jawa Timur Bagian Selatan.
9 BAB II Gambar 2.4 Peta Kemiringan lereng Provinsi Jawa Timur Ketinggian Lahan Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu : - Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang. - Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 % dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung. - Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 % dari luas wilayah dengan kondisi berbukit. - Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut: meliputi 12,55 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.
d.Geologi Struktur dan Karakteristik Secara umum wilayah Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter ,~-----, I- I I- .;: ·,- - ! i- I I ·- · ··- - :tJ--- - : .;;,;;:, ! 1--- ' ,:-...;:..
. ·- St!.V.fJD[,'U IIINDIA I .::::.,.w ., ..,.."', • N;lll..,..f l - ""'-"··- ··; * _,,.,,....,_.,.., ·-~ _,_ . ,_,::,,,...,, ........, ,w . • ,,,_ l0:l -5Xlm!ler 10 BAB II yang dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 % luas wilayah yaitu wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian. Gambar 2.5 Peta Formasi Batuan Geologi Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 %, sekitar 65,49 % dari luas wilayah yaitu dataran aluvial antar gunung api sampai delta sungai dan pesisir yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan dataran aluvial di lajur Kendeng yang subur, dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan cukup subur. '1 -, -] ,_ , ! I - - . f.,fl'T J,tWA r-7', ~C- l==-l-- ~~~__ ....,__. 0 PE MERINTAH PROVINS! JAWA TIMUR lleJOCANAJATA _ _,.,,_ __._... tAHUll nn-1011 - ':--f=.-- _......_,..... o.,.,...i.; - -------- _,__ ·-""""·• rw.....L..t .... ~~- ! ~~AA ·--·- ----:-i!""....11) • .,_ ,._'°"_ ::::: tee-!IOO- _ __ ,__ - --- -~----·-_ I"....,,...~ - ~- -~---------~-- -w-..~ .... - ~..-- - -■-•-·I - ~--••-• -.......,_ o.-e...-... - ~ ....p- ---·- ~.,.._ --- --·-f . ~ ... ~=- --....... - ._,...,..__ -·- -~.,... ~ 11 BAB II Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Potensi Kandungan Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya potensi sumberdaya mineral, memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun konstruksi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat lajur, yaitu: - Lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi; - Lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan batupasir, potensi lempung, bentonit, gamping; - Lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api kuarter, potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, pasir, tuf; dan - Lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi batuan beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, bentonit, pospat. :□-,r- 1 l; _;;:;;:, r r ,;::.. - 9 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMURllUOCAJU.TA tAlll,IANQ, ___T ___ _ J.t.MU1jzt11 - m ==-:,-.. _ ·-·---- - ---~,....O.ii,r.,,i.; - _,_ ---J--11,..... -- ""'~""""' -- -= ---- ,__"" ·- = -·-+ - ....-• ·--~...,--- •- AA -~-...... -·- ---:'=- 12 BAB II Gambar 2.7 Peta Kemiringan lereng Provinsi Jawa Timur Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
e.Hidrologi Provinsi Jawa Timur dialiri oleh dua daerah aliran sungai terpenting yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan DAS Bengawan Solo. DAS Brantas merupakan sebuah sungai terbesar di Jawa Timur dengan panjang ± 320 km yang mengalir secara melingkar dan di tengah-tengahnya terdapat gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud. Sungai Brantas yang bersumber pada lereng Gunung Arjuno, mula-mula mengalir ke arah timur melalui kota Malang, lalu membelok ke arah selatan. Di kota Kepanjen Kali Brantas membelok ke arah barat dan di sini Kali Lesti yang bersumber dari Gunung Semeru bersatu dengan Kali Brantas. Setelah itu bersatu dengan Kali Ngrowo di Tulungagung, Kali Brantas berbelok ke utara melalui kota Kediri.
Di kota Kertosono, Kali Brantas bertemu dengan Kali Widas, kemudian ke Timur mengalir ke kota Mojokerto. Di kota ini Kali Brantas bercabang dua, ke arah Surabaya dan ke Porong yang selanjutnya bermuara di selat Madura. ':0·~-- ·~- ! I ·- ·- LW1 JAll'.4 SA HUD£l1.1 HIND/A u PEMERINTAH PROVINSI JAl/'IA TIMUR !lr;NCAtu,UTA ....ANOWII.....Al-0 ,.,..,,.....IJ-,.'-!fl ,=-AA& ·-0 11.ot> I-. .,,,.......,., - K•"- 'K"• -·-J .-1,og,.., , ..... S1..... 1r.._ .., .. ""..... "".,.. r..t.....,Lo, 1* l' fl· ·---~ -- ·-- ·=-..... --0·30- ,o.M_ lOl - ,00- .!0l •,OO- 50I - LCIIIIK•"' --..v4>!-CU,,(WSt -~-=·"-...._..... • :=--.. -WIS~-- WS,..._.~_, ! • ws-. 111.- 14 BAB II Tabel 2.2 Luas Catchment Area (km 2 ) pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur No Wilayah Sungai 2009 2010 2011 2012 2013 1 Bengawan Solo 13.070,00 13.070,00 13.070,00 13.070,00 13.070,00 2 Brantas 13.880,00 13.880,00 13.880,00 13.880,00 13.880,00 3 Welang – Rejoso 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 4 Pekalen – Sampean 3.953,00 3.953,00 3.953,00 3.953,00 3.953,00 5 Baru – Bajulmati 3.675,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 6 Bondoyudo – Bedadung 5.364,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 5.364,00 7 Madura 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 Sumber : Pengairan dalam angka dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Catchment area ini berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan baik ke danau, sungai maupun ke laut, sehingga menciptakan suatu ekosistem, catchment area ini erat kaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS).Provinsi Jawa Timur memiliki 686 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tercakup dalam wilayah sungai, WS Bengawan Solo memiliki 94 DAS, WS Brantas memiliki 220 DAS, WS Welang – Rejoso memiliki 36 DAS, WS Pekalen – Sampean memiliki 56 DAS, WS Baru – Bajulmati memiliki 60 DAS, WS Bondoyudo – Bedadung memiliki 47 DAS, dan WS Madura memiliki 173 DAS.
f.Klimatologi Temperatur Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 tertinggi mencapai 35,0 derajat Celcius di bulan April dan Oktober dan terendah 31,3 derajat Celcius di bulan November. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret sebesar 455,1 mm. Rata-rata penyinaran matahari terlama di bulan Agustus dan terendah di bulan Desember. Sedangkan kecepatan angin tertinggi di bulan Januari dan Februari mencapai 22 knots dan terendah di bulan September mencapai 15 knots.
15 BAB II Tabel 2.3 Keadaan Cuaca Bulanan Tahun 2014 Bulan Temperatur - Max ( o C) Temperatur - Min ( o C) Jumlah Curah Hujan (mm) Penyinaran Matahari Kecepatan Angin Maks Januari 33,4 22,6 258,7 42,0 22,0 Februari 34,0 22,4 247,1 40,0 22,0 Maret 33,5 23,1 455,1 74,0 18,0 April 35,0 23,4 273,0 54,0 16,0 Mei 33,0 23,2 104,7 86,0 17,0 Juni 34,0 23,3 201,8 89,0 17,0 Juli 32,0 21,2 41,8 90,0 16,0 Agustus 32,0 21,1 - 99,0 19,0 September 34,0 21,0 - 67,0 15,0 Oktober 35,0 22,5 - 98,0 18,0 November 31,3 28,7 72,4 81,0 16,0 Desember 34,8 22,8 319,6 33,0 18,0 Sumber : Stasiun Meteorologi Klas I Juanda, Surabaya tahun 2014
g.Penggunaan Lahan Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu :
Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 578.374 Ha atau sekitar 12,10% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak di mana terdapat cagar alam seluas kurang lebih 10.958 Ha, suaka margasatwa seluas kurang lebih 18.009 Ha, taman nasional seluas kurang lebih 176.696 Ha, taman hutan raya seluas kurang lebih 16 BAB II 27.868,3 Ha serta taman wisata alam seluas ± 298 Ha (SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011). Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.201.403,70 Ha atau 87,90% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurunnya luas wilayah pertanian. Pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha atau 19,08% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Penggunaan lahan kawasan terbangun dikendalikan agar tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis. Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur No. Penggunaan Lahan Eksisting (Ha) Prosentase (%) A Kawasan Lindung 578.571,30 12,11 1 Hutan Lindung 344.742,00 7,21 2 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam 233.829,30 4,90
a.Suaka Margasatwa 18.009,00 0,38
b.Cagar Alam 10.958,00 0,23
c.Taman Nasional 176.696,00 3,70
d.Taman Hutan Raya 27.868,30 0,58
e.Taman Wisata Alam 298,00 0,01 B Kawasan Budidaya 4.201.403,70 87,89 1 Kawasan Hutan Produksi 782.772,00 16,38 2 Kawasan Hutan Rakyat 361.570,30 7,56 17 BAB II No. Penggunaan Lahan Eksisting (Ha) Prosentase (%) 3 Kawasan Pertanian 2.020.490,71 42,27
a.Pertanian Lahan Basah 911.863,00 19,08
b.Pertanian Lahan Kering/ Tegalan/Kebun Campur 1.108.627,71 23,19 4 Kawasan Perkebunan 359.481,00 7,52 5 Kawasan Industri 7.403,80 0,15 6 Kawasan Pemukiman 595.255,00 12,45 7 Lainnya 74.430,89 1,56 Total 4.779.975,00 100,00 Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 Gambar 2.9 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Timur Sumber : Perda 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031 I ! SAMUDERA 11/\DIA L tl T .If 14 f 0 Pf:MERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR lillllCANAfATA~~i~=---lM,M:
,, _. ) . . --·-·-- ·-• -AA -- - ·=- - --•·•- M ,IOI- IDO •IIIO- ----* ·*-M0-1.-- ~-...--l.-...:i ------- ___ ,,___,_...,._ --· ______.....,_ ~~- ---I "--.-=_-::.__,,._ M_""-",_IUl,___Y/1 --- _.._...._ -- --1~-:...~yOI -~_,,_..__ _,,__~ -~-- --~~ 18
2.Potensi Pengembangan Wilayah
a.Potensi Pertanian Potensi Pertanian Berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Luas eksisting kawasan pertanian sebesar 2.020.491,71 ha dengan rincian pertanian lahan basah sebesar 911.863 ha dan pertanian lahan kering/tegalan/kebun campur sebesar 1.108.627,71 ha.
Rencana penggunaan lahan untuk pertanian lahan basah berupa Sawah beririgasi teknis dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 Ha atau 20,03% dari luas Jawa Timur dengan peningkatan jaringan irigasi semi teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis tersebar di masing-masing wilayah sungai. Rencana pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 849.033 Ha atau 17,76% dari luas Jawa Timur yang diarahkan pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi. Untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan kebutuhan pangan Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan. Berdasarkan hal tersebut Provinsi Jawa Timur menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Jawa Timur seluas kurang lebih 1.017.549,72 Ha dengan rincian lahan basah seluas 802.357,9 Ha dan lahan kering seluas 215,191.83 Ha.
b.Potensi Perikanan Potensi Perikanan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya adalah pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengelolaan serta pemasaran hasil perikanan yang dikemas dalam sebuah sistem minapolitan. Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Jawa Timur memiliki prospek yang bagus, didukung oleh pengembangan pelabuhan perikanan Brondong yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur, pengembangan pelabuhan perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi, dan Prigi di Kabupaten Trenggalek. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri :
19 BAB II - Sektor perikanan budidaya air payau berada pada kawasan Ujung Pangkah dan Panceng di Kabupaten Gresik, serta Sedati di Kabupaten Sidoarjo dengan komoditas ikan bandeng dan garam; - Perikanan budidaya air tawar berada pada Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Magetan, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Jember, dan Banyuwangi; - Perikanan budidaya air laut tersebar pada wilayah pesisir seperti adanya sentra pengembangan ikan laut di bagian pantai utara Jawa Timur.
c.Potensi Pertambangan Potensi Pertambangan di Jawa Timur dibagi menjadi potensi pertambangan mineral (logam, bukan logam, batuan dan batubara), potensi pertambangan minyak dan gas bumi dan potensi panas bumi.
Potensi Pertambangan Mineral - Potensi pertambangan mineral logam di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di wilayah : Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung. potensi pertambangan mineral logam yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah Pasir Besi, Emas dan Mineral Pengikutnya, dan Mangan. - Potensi pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur. Potensi pertambangan mineral bukan logam yang sejauh ini dianggap potensial meliputi: Bentonite, Phiropilit, Feldspar, Zeolit, Feldspar, Kaolin, Phiropilit, Toseki, Pasir/Sirtu, dan Pasir Kwarsa. - Potensi pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur, terutama pada wilayah sekitar gunung api, diantaranya batuan gamping, andesit, trass, marmer, tanah liat, tanah urug, opal, kalsedon, diorit, pasir, sirtu, onyx, toseki, breksi, jasper dan tuff. - Potensi Potensi batubara di Jawa Timur tersebar di tiga kabupaten yaitu Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung 20 BAB II Potensi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki potensi pertambangan migas yang cukup potensial, dimana cadangan migas yang telah terbukti maupun yang masih terduga masih sangat besar. Jawa Timur menduduki posisi peringkat ke-3 (tiga) sebagai daerah penghasil pertambangan migas setelah Riau dan Kalimantan Timur yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan Kota Surabaya. Di wilayah Jawa Timur terdapat 39 blok migas, yang berstatus Produksi sebanyak 13 (tiga belas) Wilayah Kerja, status eksplorasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) Wilayah Kerja dan status development sebanyak 3 (tiga) Wilayah Kerja. Sedangkan potensi panas bumi di wilayah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: Tabel 2.5 Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur No. Lapangan Potensi (MWE) Kabupaten / Kota Keterangan 1 Gunung Lawu 195 Kab. Karanganyar, Sragen, Wonogiri (Prov. Jawa Tengah), Kab. Ngawi, Magetan (Prov. Jawa Timur) kewenangan Pusat Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2518 K/30/MEM/2014 13 Agustus 2012 Lelang oleh Pemerintah Pusat 2 Arjosari 18,5 Kab. Pacitan Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jatim 3 Melati 13,5 Kab. Pacitan Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jatim 4 Ngebel - Wilis 165 Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun Eksplorasi Ijin Usah Pertambangan (IUP) 21 BAB II No. Lapangan Potensi (MWE) Kabupaten / Kota Keterangan 188/63/KPTS/119.3/2011 16 Juni 2011 PT. Medco Cahaya Geothermal 5 Gunung Wilis 50 Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2775 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014 6 Gunung Pandan 60 Kab. Madiun dan Kab. Bojonegoro Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2774 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014 Songgoriti 35 Kota Batu dan Kab. Malang Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2776 K/30/MEM/2014 2 Juni 2014 8 Arjuno - Welirang 185 Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan dan Kab. Malang Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2773K/30/MEM/ 2014 (3 Juni 2014) 9 Bromo - Tengger - Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Malang dan Kota Malang Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) 2903 K/30/MEM/2013 30 Juli 2013 PT. Hitay Renewable Energy 10 Krucil-Tiris 147 Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) PT. Hitay Rawas Energy 22 BAB II No. Lapangan Potensi (MWE) Kabupaten / Kota Keterangan 11 Iyang - Argopuro 295 Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 1521K/034/M.PE/1990 30 Oktober 1990 PT. Pertamina Geothermal Energy 12 Gunung Raung - Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi Pelaksanaan Survey Pendahuluan Panasbumi (PSP) PT. Hitay Runcing Energy 13 Blawan - Ijen 110 Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi dan Kab. Situbondo Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 188/62/KPTS/119.3/2011 25 Mei 2011 PT. Bakrie Dharmakarya Energy 14 Pulau Bawean 14,5 Kabupaten Gresik Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jatim 15 Gunung Kelud Potensi yang belum teridentifikasi Kabupaten Blitar dan Kediri Terdapat Sumber air panas yang diduga berasal dari kawah Gunung Kelud 16 Parengan – Kec. Rengel Potensi yang belum teridentifikasi Kabupaten Tuban Terdapat sumber air panas:
1.Dsn. Nganget Ds.
Kedungjambe Kec. Singgahan T = 46,6 0 C pH = 6,9
2.Dsn. Prataan Ds.
Wukiharjo Kec. Parengan T = 43,8 0 C pH = 6,99 Sumber : Dinas ESDM Prov Jatim, 2014 23
d.Potensi Industri Kawasan peruntukan industri di Provinsi Jawa Timur meliputi: Kawasan industri, Kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri, dan sentra industri. Untuk mendorong petumbuhan wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pada dasarnya setiap daerah akan dikembangkan kawasan industri. Area industrialisasi di Jawa Timur masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukan adanya kawasan industri yang berkembang di wilayah pantura dan wilayah selatan Jawa Timur. Sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri perikanan, industri manufaktur, industri pertambangan.
Potensi pengembangan kawasan industri baru di Jawa Timur sangat besar terutama di wilayah pantura serta sekitar Surabaya. Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk mengembangkan kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara besar. Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah utara Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan pengembangan diwilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri semen, dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, pengembangan kawasan industri Lamongan, diarahkan pengembangan di wilayah utara sebagai pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan penunjang kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri Banyuwangi, diarahkan pengembangan diwilayah timur selatan, sebagai pengembangan industri perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan diwilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan, pengembangan kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai pengembangan industri perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat pengrajin, pergudangan, pengembangan kawasan industri Bangkalan, diarahkan sebagai kawasan industri pengolahan, pergudangan. Pengembangan kawasan industri di Jawa Timur didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri di Jawa Timur saat ini dan potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri skala besar yang berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar eksport saat ini dikonsentrasikan di sekitar pantai utara 24 BAB II Jawa, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo pada kawasan gerbangkertosusila. Industri kimia dasar berdampak penting terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah, seperti industri semen, farmasi, bahan makanan, serta petro kimia dapat dikonsentrasikan di wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan. Gambar 2.10 Peta Persebaran Kawasan Industri di Jawa Timur Sumber : Perda 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031
e.Potensi Pariwisata Potensi Pariwisata Berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya Tarik wisata hasil buatan manusia.
Daya Tarik Wisata Alam, daya tarik wisata alam di Provinsi Jawa Timur meliputi: - Air Terjun Dlundung di Kabupaten Mojokerto; - Air Terjun Sedudo dan Pemandian Sumber Karya di Kabupaten Nganjuk; X.~~ Knc ~ 11 l_x.~~ I I~-n Ix."' - ~~ ;>~ , IX.v • Xanuaahchntri 25 BAB II - Air Terjun Madakaripura, Bromo-Ngadisari, dan Pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo; - Air Terjun Watu Ondo di perbatasan Kabupaten Mojokerto, Kota Batu; - Api Abadi di Kabupaten Pamekasan; - Arak-Arak di Kabupaten Bondowoso; - Banyuanget, Gua Gong, Gua Tabuhan, dan Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan; - Bukit Bededung dan Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo; - Coban Glotak, Pantai Balekambang, Pantai Ngliyep di Kabupaten Malang; - Danau Kastoba dan Pantai Labuhan di Pulau Bawean Kabupaten Gresik; - Grajagan, Pantai Plengkung, Pantai Sukamade, dan Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi; - Gua Lowo, Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, dan Tirta Jualita di Kabupaten Trenggalek; - Gua Maharani dan Pantai Tanjung Kodok di Kabupaten Lamongan; - Gunung Kelud di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri; - Gunung Wilis di Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung; - Hutan Bambu, Pantai Watu Godeg, Ranu Bedali, Ranu Klakah, dan Ranu Pane di Kabupaten Lumajang; - Hutan Surya, Pemandian Talun, dan Waduk Pondok di Kab Ngawi; - Kakek Bodo di Kabupaten Pasuruan; - Kayangan di Kabupaten Bojonegoro; - Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso; - Pantai Lombang dan Pantai Slopeng di Kabupaten Sumenep; - Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung; - Pantai Rongkang di Kabupaten Bangkalan; - Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember; - Pemandian Air Panas Cangar Tahura R. Soerjo di Kota Batu; - Tahura R. Soeryo di Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang, - Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu; - Taman Nasional Bromo–Tengger–Semeru (BTS) di Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo; - Telaga Ngebel dan Tirto Manggolo di Kabupaten Ponorogo; dan Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan. 26 BAB II Daya Tarik Wisata Budaya, daya tarik wisata budaya di Provinsi Jawa Timur meliputi: - Asta Yusuf, Asta Tinggi, Keraton, Masjid Agung, dan Museum di Kabupaten Sumenep; - Candi Jabung di Kabupaten Malang; - Candi Jabung Tirto di Kabupaten Probolinggo; - Candi Penampihan di Kabupaten Tulungagung; - Candi Penataran di Kabupaten Blitar; - Gereja Poh Sarang dan Petilasan Jayabaya di Kabupaten Kediri; - Gua Akbar, Makam Bekti Harjo, Makam Ibrahim Asmorokondi, dan Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban; - Kompleks Makam K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wachid Hasyim, Gus Dur, dan Sayid Sulaiman di Kabupaten Jombang; - Makam Aer Mata Ebu di Kabupaten Bangkalan; - Makam Batoro Katong di Kabupaten Ponorogo; - Makam Proklamator Bung Karno di Kota Blitar; - Makam Ratu Ebu di Kabupaten Sampang; - Makam Sunan Ampel dan Mbah Bungkul di Kota Surabaya; - Makam Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan; - Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik Ibrahim, dan Fatimah Binti Maemun di Kabupaten Gresik; - Makam Troloyo di Kabupaten Mojokerto; - Pura Mandara Giri Semeru Agung di Kabupaten Lumajang; dan Situs Peninggalan Budaya Majapahit di Kabupaten Mojokerto. - Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia - Daya tarik wisata hasil buatan manusia di wilayah Jawa Timur meliputi: - Bendungan Widas dan Taman Umbul Kab Madiun; - Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) di Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya; - Kebun Binatang Surabaya di Kota Surabaya; - Kebun Raya Purwodadi & Pemandian Banyubiru di Kab Pasuruan; - Kolam Renang Ubalan di Kabupaten Mojokerto; - Pemandian Blambangan, Pemandian Kebon Agung, dan Pemandian Petemon di Kabupaten Jember; - Pemandian Talun & Waduk Pondok Kabupaten Ngawi; 27 BAB II - Sumber Boto dan Tirta Wisata di Kabupaten Jombang; - Taman Kosala Tirta, Taman Manunggal,& Tirtosari di Kab Magetan; - Taman Safari di Kabupaten Pasuruan; - Taman Sengkaling dan Waduk Selorejo Kab Malang; - Taman Suruh di Kabupaten Banyuwangi; - Ubalan Kalasan di Kabupaten Kediri; - Waduk Gondang dan Wisata Bahari Lamongan Kabupaten Lamongan; dan - Waduk Wonorejo di Kabupaten Tulungagung.
3.Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Di wilayah Provinsi Jawa Timur, kawasan rawan bencana dikelompokkan dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan serta kawasan rawan angin kencang dan puting beliung. Dengan adanya bencana ini dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian harus melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, melalui pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini.
a.Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Kriteria penetapan kawasan rawan tanah longsor menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Wilayah rawan longsor di Jawa Timur dengan potensi gerakan tanah dengan klasifikasi menengah-tinggi sebagaimana tabel berikut. 28 BAB II Tabel 2.6 Wilayah Potensi Tanah Longsor di Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Kecamatan Potensi Gerakan Tanah Kabupaten Ngawi Widodaren, Jogorogo Pitu, Kedunggalar, Paron Menengah-Tinggi Kabupaten Tuban Bancar, Tambakboyo, Kerek, Rengel, Montong Menengah Kabupaten Bojonegoro Ngambon, Purwosari Menengah Kabupaten Magetan Poncol, Magetan, Panekan, Plaosan, Parang Menengah-Tinggi Kabupaten Madiun Kare, Gemarang, Wungu, Dagangan Menengah-Tinggi Kabupaten Nganjuk Loceret, Gondang, Sawahan Menengah Kabupaten Ponorogo Ngrayun, Sawoo, Sampung, Sambit, Slahung, Bungkal, Badegan, Soko, Mlarak, Pulung, Ngebel Menengah-Tinggi Kabupaten Pacitan Nawangan, Bandar, Tegalombo, Ngadirejo Tulakan, Arjosari, Kebonagung, Pacitan Pringkuku, Punung, Donorejo Menengah-Tinggi Kabupaten Trenggalek Bendungan, Munjungan, Tugu, Durenan, Karangan, Pule, Panggul, Dongko, Kampak, Watulimo, Munjungan Menengah-Tinggi Kabupaten Kediri Grogol, Semen, Mojo Menengah-Tinggi Kabupaten Tulungagung Pagerwojo, Sendang, Kauman, Karangrejo, Bandung, Kalidawir, Rejotangan, Besuki Menengah-Tinggi Kabupaten Blitar Bakung, Wonotirto, Kademangan, Sutojayan, Panggungrejo Menengah-Tinggi Kabupaten Malang Poncokusumo, Jabung, Sumberma Njing, Batu, Pau, Kalipare Menengah 29 BAB II Kabupaten/Kota Kecamatan Potensi Gerakan Tanah Kabupaten Lumajang Tempursari, Pronojiwo, Senduro, Randugung, Klakah Menengah-Tinggi Kabupaten Pasuruan Lumbang, Tutur, Tolasari Menengah Kabupaten Probolinggo Lumbang, Sukapura, Sumber, Gading, Krucil Menengah-Tinggi Kabupaten Jember Panti, Tempurejo, Tanggul, Jeblug, Bangsalsari, Arjasa, Rambipuji, Munjulsari, Sukorambi Menengah-Tinggi Kabupaten Situbondo Bungatan, Sumbermalang, Jatibanteng, Banyuglugur, Kendit Menengah-Tinggi Kabupaten Bondowoso Pakem, Curah Dami, Grujugan, Maesan, Klabang Menengah-Tinggi Kabupaten Banyuwangi Kalipiro, Wongsorejo Menengah-Tinggi Kota Batu Junrejo, Batu, Bumiaji Menengah-Tinggi Sumber: RTRW Jawa Timur Keterangan: Menengah : Daerah yang mempunyai potensi Menengah untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Tinggi : Daerah yang mempunyai potensi Tinggi untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona ini dapat terjadi Gerakan Tanah jika curah hujan diatas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali. Secara umum klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor di Jawa Timur terbagi dalam tiga klasifikasi yakni Rawan, Agak Rawan, dan Aman. Wilayah dengan klasifikasi tingkat kerawanan agak rawan hingga rawan berada pada wilayah dengan kelerengan menengah hingga curam atau berada pada bentang 30 BAB II alam berupa gunung dan perbukitan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta berikut. Gambar 2.11 Peta Rawan Bencana Longsor Sumber : Perda 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031
b.Wilayah Rawan Gelombang Pasang Gelombang pasang merupakan gelombang yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan matahari, gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam.
Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Provinsi Jawa Timur berada di kawasan sepanjang pantai di wilayah Jawa Timur baik yang ' 0· ·- ·-, i .;::....- ' : ! I ··- • ··-· -- l l.U T JA H'A -~••-J?J}~~~;~~ :;~;_:;~~~,:- _;~:::~ ~;~~ r · -~ .- .- ·:,.:· ··/· .- ~;t':: .:.·::-:.- -~~~;:~- 0,-c; ?:!z;t~-~?::;;f)i~1Jfij!j- ,- :::.-,,, SAM U DERA HI N D/A uPEMERINTAH PROVl NSI JAWA TIWR RENc..\NA TUI, R~:iu":::-;:i:~=rlN~ JAWA TIMUR PETA RAWAN BENCt\NA LONGSOR """'" I -~•N::~ : =~-- --~•/ Kc.. ~--PEittueu- .- - ~~~~Pmvr --- l-t;_:K4;;;-1on ~:--=~ :, :::::.Pwv-....... - ,........, 00-2001WIO' 100-:ioo neie )0(). 500,- SOO- l ,O(l)mn, C,...ftANIVO' {tgO. KOU. Bliur, Kot_, Blllu Ti,.rn,l(K.,~ Kffl"flKriff•J= Noa,wt &o,onegoro, ~ojuk. ~n.JomNOO,GreSik. • ~o,Ponomgo. PMiun. Trengg~H:,. TUl~uog.. 81,u,r, Malang,P-..an.Prot>oloog,go. Luma,;.og.. Boodowmo. Jamt,e,, SitubondQ. 8.JnylM'M>gl S.ogk.-~.S,amp,,og.. Pam 9_ / ..,........ _,...., C::J -K--_,10.•oc>Boundary Tlogkat Rl$iko I Ri$ k Lev-el - R-,L- ~ / 1,1-"' - T"W J ..... _,_ 1 2 .oooooop.-......,.,A:J,1 2000000«"3__, ::::=:::.-20~::::,----1 ~ZoM~=~ .....,._~,o.ou,--.,.__,u--.;,. &..,,,-/..__.L_...,. Uw!GudlGn 65 tahun (%) 7,04 7,12 7,21 7,33 6,90 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
b.Laju Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Pengertian lainnya adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya.
41 BAB II Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,67 0,64 0,61 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan tiap tahun. Tahun 2013 jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 38,3 juta jiwa, meningkat hingga mencapai 38,8 juta jiwa pada tahun 2015. Sedangkan pertumbuhan penduduknya cenderung melambat, yaitu dari 0,67 persen pada tahun 2013 menjadi 0,61 persen tahun 2015.
c.Ketenagakerjaan Kondisi perekonomian dunia dan Indonesia sangat berpengaruh terhadap kondisi dunia usaha dan pasar kerja di Jawa Timur, hal tersebut jelas tergambar dalam kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur yang terefleksi dari hasil pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2015. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2014 sebelumnya sempat mengalami penurunan di banding periode sebelumnya hingga hanya 20,15 juta orang, namun pada Agustus 2015 kembali menjadi 20,27 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi angkatan kerja, telah terjadi penambahan atau peningkatan sekitar 120 ribu orang. Dari sisi penyerapan angkatan kerja pun, pada Agustus 2014 tercatat adanya tambahan penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 19,37 juta orang atau tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor/lapangan pekerjaan bertambah sebanyak 61 ribu orang jika dibandingkan dengan kodisi pada Agustus 2014. Tentunya hal ini memberikan gambaran yang positif tentang adanya geliat investasi di Jawa Timur dengan adanya lahan pekerjaan baru yang tersedia.
42 BAB II Tabel 2.11 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Jawa Timur Tahun 2012–2015 No Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 1 Angkatan kerja Ribu orang 20.238,06 20.432,45 20.149,99 20.274,68 2 Bekerja Ribu orang 19.411,26 19.553,91 19.306,51 19.367,78 3 Pengangguran Ribu orang 826,80 878,54 843,49 906,90 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 69,57 69,78 68,12 67,84 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,09 4,3 4,19 4,47 6 Pekerja tidak penuh Ribu orang 6.390,92 6.472,06 6.481,52 6.244,39 Setengah penganggur Ribu orang 2.245,22 1.946,38 1.674,50 1.628,96 Paruh waktu Ribu orang 4.145,70 4.526,68 4.807,02 4.615,43 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Namun demikian, tingginya penambahan angkatan kerja pada Agustus 2015 baik mereka yang benar-benar baru terjun ke pasar kerja maupun mereka yang memutuskan untuk beralih pekerjaan dan keluar dari pekerjaan lamanya ternyata tidak seiring dengan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada Agustus 2015, tercatat bahwa terjadi penambahan jumlah penganggur di Jawa Timur sebanyak 63 ribu orang dibanding periode yang sama pada tahun 2014 menjadi 906 ribu orang. Selain hal di atas, penyebab lain bertambahnya tingkat pengangguran di Jawa Timur dapat disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Jawa Timur yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja di Jawa Timur. 43 BAB II Secara umum, distribusi penduduk Jawa Timur yang bekerja menurut sektor dari jenis kegiatan utama pada Agustus 2015 tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur masih didominasi oleh sektor Pertanian sebanyak 7,08 juta orang (36,57 persen), walaupun tiap tahun terlihat adanya pengurangan tenaga kerja di sektor ini. Hal ini dikarenakan perekonomian Jawa Timur untuk saat ini masih bertumpu pada sektor pertanian walaupun sedikit mulai bergeser ke sektor Perdagangan dan Jasa Kemasyarakatan.
d.Pendidikan Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2013-2015, telah berhasil meningkatkan akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual.
Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan suatu indikator kunci keberhasilan pembangunan pendidikan. Angka Rata-rata Lama Sekolah terus meningkat dari 8,5 persen tahun 2013 menjadi 8,7 persen pada tahun 2015, selanjutnya Angka Melek Huruf pada tahun 2013 sebesar 95,17 persen meningkat menjadi 96,06 persen tahun 2015. Demikian pula untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), juga menunjukkan peningkatan pada semua jenjang pendidikan. 2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1.Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1) Pertumbuhan PDRB Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. 44 BAB II Untuk perhitungan PDRB hingga tahun 2013 BPS menggunakan metode lama dengan tahun dasar 2000 yang terbagi menjadi 9 sektor lapangan usaha. Dengan berkembangnya kondisi ekonomi global, PBB merekomendasikan penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 yang memakai SNA (System National Account) 2008. Menindak-lanjuti permintaan PBB, maka pada tahun 2014 BPS memulai menghitung PDRB menggunakan metode baru dengan tahun dasar 2010. Konsekuensi penghitungan berdasarkan SNA 2008, maka terjadi perubahan metodologi dan cakupan yang semakin luas, yang terbagi menjadi 19 sektor lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 metode baru dapat dilihat pada table berikut: Tabel 2.12 Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 PDRB ADHB (Triliun Rupiah) 1.382,43 1.540,70 1.689,88 PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah) 1.192,84 1.262,70 1.331,42 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,08 5,86 5,44 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung atas dasar harga berlaku, total nilai PDRB Jatim tahun 2013 Rp. 1.382,43 triliun; Rp. 1.540,70 triliun pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 1.689,88 triliun. Sedangkan jika dihitung menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2010, total nilai PDRB Jatim tahun 2013 sebesar Rp. 1.192,84 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 1.262,70 triliun pada tahun 2014 dan Rp. 1.331,42 triliun pada tahun 2015. 45 BAB II Dari angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dihitung berdasar perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Ini menunjukkan karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa sehingga sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Dari metodologi itu, pada tahun 2013 perekonomian Jawa Timur tercatat tumbuh 6,08 persen, berikutnya tahun 2014 menjadi 5,86 persen, dan pada tahun 2015 menjadi 5,44 persen. Ekonomi Jawa Timur Tahun 2015 bila dibandingkan Tahun 2014 tumbuh sebesar 5,44 persen, sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,86 persen. Perlambatan ini lebih dikarenakan faktor esternal seperti menguatnya dolar, ketidak stabilan harga minyak mentah dunia, krisis ekonomi Yunani dan naiknya harga pangan dunia. Meskipun demikian capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2015 termasuk cukup tinggi melampaui pertumbuhan Nasional yang hanya mencapai 4,79 persen. Dari sisi produksi, semua kategori mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami kontraksi sebesar 3,00 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,92 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,91 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Net Ekspor Antar Daerah sebesar 13,39 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,73 persen. Kemudian komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang masing-masing tumbuh sebesar 3,36 persen dan 2,20 persen. Sementara komponen lainnya mengalami kontraksi. 2) PDRB Per Kapita Salah satu proxy melihat kesejehteraan penduduk adalah PDRB per kapita. Angka ini diperoleh dari angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dibagi dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi angka PDRB per kapita semakin besar kemungkinan kesejahteraan masyarakat suatu daerah semakin baik. Dari hasil perkembangan PDRB per kapita tiga tahun terakhir, menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dari tahun ke 46 BAB II tahun cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRBnya setiap tahun meningkat. Tabel 2.13 PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Uraian Tahun 2013 2014 2015 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) 1.382.434,9 1.540.696,5 1.689.882,40 Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa) 38.363.195 38.610.202 38.847.561 PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) 36.035,45 39.903,87 43.500,35 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Apabila diikuti perkembangannya selama tiga tahun terakhir, PDRB perkapita penduduk Jawa Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PDRB perkapita Jawa Timur mencapai Rp. 36,04 juta, kemudian meningkat menjadi Rp. 39,90 juta pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 PDRB per kapita Jawa Timur meningkat kembali menjadi Rp. 43,50 juta. Ini juga mengartikan bahwa dari total PDRB Jawa Timur, dapat dimaknai setiap penduduk mempunyai kontribusi terhadap geliat ekonomi sebesar Rp. 43,50 juta, suatu angka yang sangat membanggakan. Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan karena perekonomian Jawa Timur tumbuh cukup baik, bahkan lebih tinggi daripada Nasional. Dengan meningkatnya PDRB per kapita tersebut, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur semakin baik. 3) Indeks Gini Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. 47 BAB II Tabel 2.14 Gini Rasio Jawa Timur Gini Rasio Tahun 2013 2014 2015 Jawa Timur 0,36 0,37 0,41 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Ket : G 0,5 = ketimpangan tinggi Indeks Gini Rasio digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Bila mengacu pada nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur 2013-2015 masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3 – 0,5). Selama tahun 2013-2015 nilai gini rasio di Jawa Timur menunjukkan tren kearah peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar 0,37 dan meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2015. Kenaikan tersebut menggambarkan bahwa masih adanya ketimpangan pendapatan masyarakat di Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari distribusi pengeluaran penduduk Jawa Timur. Pengeluaran penduduk kelompok 40 % terendah dan 20 % teratas masih menunjukkan adanya perbedaan. 4) Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Cara lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan masyarakat adalah dengan menggunakan Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia. Bank Dunia mengukur pendistribusian kue ekonomi atau mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan besar persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas. Kategori ketimpangan menurut Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang 48 BAB II berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Pengelompokkannya adalah sebagai berikut : a) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi. b) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/ menengah. c) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah. Tabel 2.15 Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur Tahun 40 % bawah 40 % menengah 20 % atas 2013 19,82 34,55 45,63 2014 18,63 35,22 46,15 2015 18,77 36,05 45,18 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Berdasarkan skala kesenjangan yang telah ditetapkan, pada tahun 2015 penduduk yang berpendapatan 40 persen terbawah menikmati hasil kegiatan ekonomi sebesar 18.77 persen, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa Timur masuk kategori rendah. 5) Persentase Penduduk Miskin Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan berkorelasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja 49 BAB II perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan. Upaya tersebut diantaranya mengurangi penduduk miskin dengan meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Tabel 2.16 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Persentase Penduduk Miskin 12,73 12,28 12,28 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Angka kemiskinan di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir secara gradual (2013-2015) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2013 angka kemiskinan sebesar 12,73 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.893,01 ribu jiwa, selanjutanya mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 12,28 persen atau jumlah penduduk miskin sebesar 4.748,42 ribu jiwa dan tahun 2015 angkanya tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 12,28 persen atau jumlah penduduk miskin sebesar 4.775,97 ribu jiwa. Turunnya persentase penduduk miskin selama periode tahun 2013- 2015, sebagai wujud upaya keras Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Berbagai upaya dan strategi yang dilakukan memberikan konstribusi penurunan kemiskinan dengan tetap meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. 6) Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. 50 BAB II Tabel 2.17 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiiskinan 87,27 87,72 87,72 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Penurunan dan kenaikan angka kemiskinan memberikan pengaruh pada persentase penduduk diatas garis kemiskinan. persentase penduduk di atas garis kemiskinan selama 3 tahun menunjukan pertumbuhan yang melambat. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan di tahun 2013 sebesar 87,27 persen, kemudian menjadi 87,72 persen pada tahun 2014 dan tahun 2015 angkanya tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 87,72 persen.
2.Fokus Kesejahteraan Sosial
a.Pendidikan
1) Angka Melek Huruf Spesifik pada elemen pengetahuan, tingkat melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran dasar terhadap akses pendidikan, melek huruf juga menjadi dasar bagi setiap manusia, agar dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Tabel 2.18 Angka Melek Huruf Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Angka Melek Huruf 95,17 95,49 96,06 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 51 BAB II Perlu diketahui bahwa sasaran pencapaian indikator melek huruf usia 15 tahun ke atas ini menjadi sasaran global dan nasional. Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama kurun waktu 2013-2015 terjadi peningkatan dari 95,17 persen di tahun 2013 menjadi 96,06 persen di tahun 2015. Kenaikannya dari tahun 2013 sampai dengan 2015 sebesar 0,89 persen. 2) Angka Rata-rata Lama Sekolah Dalam menggambarkan tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya. Angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Tabel 2.19 Angka Rata-rata Lama Sekolah Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Angka Rata-rata Lama Sekolah 8,5 8,6 8,7 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 52 BAB II Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2013-2015 terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk yaitu dari 8,5 pada tahun 2013 menjadi 8,7 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, namun demikian peningkatan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, baik sarana prasarana maupun mutu pendidikan di Jawa Timur. 3) Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka ini menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Seperti halnya APK, APM juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Kemdiknas 2010-2014). Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni Jawa Timur Angka Partisipasi Murni Tahun 2013 2014 2015 SD/MI 97,83 98,00 98,35 SMP/MTs 86,36 87,60 87,64 SMA/MA/SMK 59,78 65,78 65,83 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Secara umum dalam tiga tahun terakhir 2013-2015, terjadi peningkatan APM di Jawa Timur untuk semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, angka APM berkisar pada angka 97,83 hingga 98,35 persen. Sementara APM SLTP Jawa Timur 2013-2015 terus mengalami 53 BAB II peningkatan mulai 86,36 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 87,64 persen ditahun 2015. Sementara APM SLTA, mulai tahun 2013 terus meningkat mulai dari 59,78 persen hingga pada tahun 2015 sebesar 65,83 persen. 4) Angka Partisipasi Kasar Salah satu indikator kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar/APK (lihat Renstra Depdiknas 2006-2010). Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, serta tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Kondisi ini dapat tercermin dari APK untuk setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada suatu tingkat pendidikan (SD/SLTP/SLTA sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 tahun untuk SD sederajat, 13-15 tahun untuk SLTP sederajat dan 16-18 tahun untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang penting sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Tabel 2.21 Angka Partisipasi Kasar Jawa Timur Angka Partisipasi Kasar Tahun 2013 2014 2015 SD/MI 112,70 112,72 112,79 SMP/MTs 102,22 102,85 102,90 SMA/MA/SMK 78,21 78,23 79,14 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 54
b.Kesehatan
1) Angka Harapan Hidup Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS RI dengan metode tidak langsung, rata-rata AHH di Jawa Timur selama 3 tahun terakhir (2013-2015) menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari 70,34 (2013) menjadi 70,61 (2015). Tabel 2.22 Angka Harapan Hidup Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Angka Harapan Hidup 70,34 70,45 70,61 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 55 2) AKB (per 1.000 Kelahiran Hidup) Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Tabel 2.23 Angka Kematian Bayi di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Angka Kematian Bayi 27,23 26,66 25,82 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Perkembangan angka kematian bayi selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2013 angkanya mencapai 27,23, selanjutnya terus menurun hingga tahun 2015 menjadi 25,82 Per 1000 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi. Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi. 3) AKI (per 100.000 Kelahiran Hidup) Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena kecelakaan per 100.000 kelahiran hidup. 56 BAB II Tabel 2.24 Angka Kematian Ibu di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Angka Kematian Ibu 97,39 93,52 89,60 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Informasi mengenai tingginya angka kematian ibu akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Secara umum angka kematian ibu (AKI) di Jawa Timur selama tahun 2013-2015 terus menunjukan penurunan, yaitu masing-masing 97,39 (tahun 2013), 93,52 (tahun 2014), dan 89,60 (tahun 2015) per 100.000 kelahiran hidup. 4) Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah balita. Kondisi ini dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu : - rendah = jika gizi kurang di bawah 10 % 57 BAB II - sedang = jika gizi kurang 10-19 % - tinggi = jika gizi kurang 20-29 % - sangat tinggi = jika gizi kurang 30 % atau lebih Tabel 2.25 Persentase Balita Gizi Buruk di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Persentase Balita Gizi Buruk 2,2 2,0 2,2 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Jumlah balita status gizi buruk di Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 2,2 persen, kemudian menurun menjadi 2,0 persen pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 2,2 persen artinya diantara 100 balita 2 diantaranya mengalami gizi buruk. 5) Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan (%) Penanggulangan kasus balita gizi buruk dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu bagi balita gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda komplikasi medis dilakukan penanganan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Theurapeutic Feeding Centre (TFC) maupun Rumah Sakit. Sedangkan bagi balita gizi buruk tanpa komplikasi dilakukan melalui rawat jalan dengan pembinaan oleh petugas kesehatan dan kader Posyandu. Perkembangan Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan dalam tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan, yaitu 100 %. Hal ini menggambarkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan gizi buruk. Tabel 2.26 Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Cakupan Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan 100 100 100 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 58
c.Ketenagakerjaan
1) Rasio Penduduk Yang Berkerja Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tabel 2.27 Rasio Penduduk Yang Berkerja di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Rasio Penduduk Yang Berkerja 95,67 95,81 95,53 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Rasio penduduk yang bekerja di Jatim selama tiga tahun terakhir (2013-2015) mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2013 Rasio penduduk yang bekerja mencapai 95,67 persen, kemudian mengalami kenaikan tahun 2014 menjadi 95,81 persen dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin menjadi 95,53 persen. 2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM
1.Fokus Layanan Urusan Wajib
a.Pendidikan
1) Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di bidang pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi 59 BAB II sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Perkembangan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar untuk SD/MI pada periode tahun 2013-2015 terus mengalami kenaikan tiap tahunnya yaitu dari 99,92 persen pada tahun 2013 menjadi 99,94 persen tahun 2015, demikian juga untuk jenjang SMP/MTs dari 98,29 persen pada tahun 2013 menjadi 98,99 persen tahun 2015 dan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dari 69,95 pada tahun 2013 menjadi 72,14 tahun 2015. Dengan semakin meningkatnya APS pendidikan dasar maka program wajar 9 tahun akan segera tercapai, sedangkan meningkatnya APS pendidikan menengah ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Tabel 2.28 Angka Partisipasi Sekolah Jawa Timur Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2013 2014 2015 SD/MI 99,92 99,93 99,94 SMP/MTs 98,29 98,39 98,99 SMA/MA/SMK (16-18 Tahun) 69,95 71,23 72,14 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
b.Pekerjaan Umum
1) Jalan dan Jembatan Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap Kriterianya adalah jalan provinsi memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI minimum nilainya sedang. Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik 60 BAB II dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Tabel 2.29 Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap (km) Jalan Provinsi Tahun 2013 2014 2015 Mantap: 1556,62 1543.93 1574,82
a.Baik 717,55 1.185,38 727,14
b.Sedang 839,07 358,55 847,68 Tidak Mantap 204,29 1778,31 186,09
a.Rusak Ringan 181,79 199,59 135,99
b.Rusak Berat 22,50 17,40 50,10 Total 1.760,91 1.760.91 1.760,91 Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Panjang Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik Kriterianya jembatan Provinsi, kondisinya terbagi menjadi 3 yaitu kondisi baik; rusak; dan rusak berat. Panjang jembatan di Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai 14.952,90 m dan menurun pada tahun 2015 menjadi 13.708,28 m. Sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2015 mencapai 13.708,28. Dengan meningkatnya kondisi jembatan dalam kondisi baik, tentunya akan meningkatkan aksesbilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di Jawa Timur.
Tabel 2.30 Panjang Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap (meter) Jembatan Provinsi Tahun 2013 2014 2015 Kondisi:
a.Baik (M) 13.965,98 13.747,08 13.708,28 I I I I 61
b.Rusak (M) 945,92 894,74 894,74
c.Rusak Berat (M) 41,00 41,00 79,80 Total 14.952,90 14.682,82 14.682,82 Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Panjang Jalan Yang Terbangun Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur merencanakan pembangunan jalan baru sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyrakat Jawa Timur. Rencana pembangunan tersebut meliputi :
- Jalan Tembus Lawang Batu sepanjang 33,907 Km - Jalan Akses PIMPA sepanjang 3,300 Km - Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun sepanjang 64,00 Km Tabel 2.31 Panjang Jalan Yang Terbangun (km) Jalan Tahun 2013 2014 2015 Panjang Jalan Terbangun (km) 0 0 0 Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Sampai dengan tahun 2015 rencana pembangunan jalan tersebut masih dalam tahap pra konstruksi, yaitu : - Jalan Tembus Lawang Batu sampai saat ini pada tahap penyusunan Fs dan AMDAL. - Jalan Akses PIMPA sampai saat ini pada tahap pembuatan dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan). - Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun sampai saat ini masih pada tahapan Kajian. 62 BAB II Panjang jembatan yang terbangun Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur merencanakan pembangunan jembatan baru sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyrakat Jawa Timur. Rencana pembangunan tersebut meliputi : - Jembatan Tembus Lawang Batu sepanjang 385,00 Meter - Jembatan pada Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun sepanjang 45,00 Meter Sampai dengan tahun 2015 rencana pembangunan jalan tersebut masih dalam tahap pra konstruksi, yaitu - Jalan Tembus Lawang Batu sampai saat ini pada tahap penyusunan penyusunan Fs dan AMDAL. - Jalan Akses PIMPA sampai saat ini pada tahap dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL ( Upaya Pemantauan Lingkungan). - Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun sampai saat ini masih pada tahapan Kajian. - Tabel 2.32 Panjang Jembatan Yang Terbangun (meter) Jalan Tahun 2013 2014 2015 Panjang Jembatan Terbangun (m) 0 0 0 Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Panjang Jalan Lintas Selatan Yang Terbangun Panjang Jalan Lintas Selatan (JLS) yang direncanakan 673,872 Km, saat ini sudah terbangun jalan baru sepanjang 109,565 Km, jalan lama eksisting sepanjang 253,455 Km dengan total panjang yang sudah terbangun 363,020 km. Sedangkan yang belum terbangun 310,852 Km. Status pembebasan tanah sampai dengan tahun 2015 yaitu sudah terealisasi seluas 418,82 Km, sedangkan yang belum dibebaskan seluas 255,049 Km. 63 BAB II Tabel 2.33 Panjang Jalan JLS Yang Terbangun (km) Jalan JLS Tahun 2013 2014 2015 Jalan (Aspal + Rigid) 330,995 330,995 363,020 Total 330,995 330,995 363,020 Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Panjang Jembatan JLS Yang Terbangun (M) Panjang jembatan JLS yang terbangun pada tahun 2013 mencapai 2.378 m dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 4.373 m. Permasalahan yang terjadi pada Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan Provinsi Jawa Timur yaitu : - Terjadi kelangkaan bahan baku material pasir mulai tanggal 29 September 2015 s/d 8 Desember 2015 (70 hari kalender). - Paket terdampak pada Paket Jalan Kalimujur – Bts. Jember Kab. Lumajang dan Paket Jalan Glenmore – Kendenglembu Kab. Banyuwangi. - Tabel 2.34 Panjang Jembatan JLS Yang Terbangun (meter) Jembatan JLS Tahun 2013 2014 2015 Jembatan (Bangunan Atas + Bawah) 2.378 4.113 4.373 Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur 2) Layanan Irigasi Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat di tingkat Provinsi diutamakan guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per 64 BAB II satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya. Tabel 2.35 Luas Layanan Irigasi di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Luas Layanan Irigasi (Ha) 2.055.362 2.055.362 2.055.362 Sumber : Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur Rasio Kondisi Fisik saluran irigasi Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.Kinerja jaringan irigasi adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Tabel 2.36 Rasio Kondisi Fisik Saluran Irigasi di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Rasio Kondisi Fisik Saluran Irigasi (%) 67,88 68,07 68,35 Sumber : Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur Penyediaan Layanan Air minum Penyediaan layanan air minum layak adalah tersedianya air minum yang bersumber dari sumber air perpipaan ataupun sumber air lain (pompa, sumur, mata air) yang terlindungi. Proporsi rumah tangga dengan akses air 65 BAB II minum layak di Provinsi Jawa Timur telah mencapai 75,64% pada tahun 2014 dengan capaian 82,83% di daerah perkotaan dan 69,69% di daerah perdesaan. Hasil capaian tersebut akan terus ditingkatkan sehingga dapat mencapai goals universal access pada tahun 2019. Penyediaan Layanan Sanitasi Penyediaan layanan sanitasi mencakup 3 hal yaitu air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan. Capaian akses sanitasi layak di Provinsi Jawa Timur telah mencapai 63,70% pada tahun 2014 dengan capaian 78,74% di daerah perkotaan dan 50,30% di daerah perdesaan. Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah Pola hidup bersih bertujuan untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan limbah berbahaya lainnya. Pola hidup bersih merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kesehatan. Karena itu keberadaan sanitasi menjadi sangat penting didalam setiap rumah tangga.Salah satu tujuan pengelolaan dan pengolahan air limbah adalah menekan berkembangnya penyakit yang ditularkan dan menyebar melalui air permukaan (sungai, waduk) dan air tanah (sumur gali/pompa).Semakin terkontaminasi air di suatu daerah, maka semakin besar kemungkinan terjangkitnya penyakit melalui air. Tabel 2.37 Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah di Jawa Timur Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah Tahun (%) 2013 2014 2015 Perkotaan 74,66 78,09 78,10 Pedesaan 44,22 46,59 48,66 Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Prioritas pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang salah satu indikatornya direpresentasikan dengan tingkat pelayanan sanitasi di perkotaan dan perdesaan yang membandingkan antara jumlah KK yang membutuhkan pasarana sanitasi di perkotaan dan di pedesaaan. 66 BAB II Pencapaian indikator tersebut senantiasa menunjukkan peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir sejak tahun 2013 s/d 2015. Tingkat pelayanan air limbah pada tahun 2015 terjadi peningkatan baik di perkotaan maupun di perdesaan, di perkotaan meningkat sebesar 0.01 % dibanding tahun 2014, sedangkan di pedesaan capaian pada tahun 2015 terjadi peningkatan 2,07% dibanding tahun 2014 sedangkan capaian SDGs Tingkat Nasional sebesar 61,06%. Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permkaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir. Kegunaan dengan adanya saluran drainase: - Mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah. - Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. - Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan. - Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. - Tabel 2.38 Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan 79,87 79,96 80,07 Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 67 BAB II Cakupan pelayanan drainase di perkotaan tahun 2013 sebesar 79,87%, tahun 2014 sebesar 79,96%, dan tahun 2015 sebesar 80,07% ada peningkatan sebesar 0,11% sedangkan capaian SDG’s 2015 tingkat nasional pada tahun 2015 sebesar 57,75%. Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan Permasalahan pengelolaan sampah merupakan masalah yang hampir dijumpai pada setiap wilayah di Indonesia termasuk di Jawa Timur.Sampah telah menjadi masalah, terutama pada daerah perkotaan.Pertumbuhan penduduk, berkembangnya perekonomian, urbanisasi, dan naiknya standar hidup merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah sampah dan tingkat kompleksitas masalah pengelolaan sampah. Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut, memberikan dampak sangat besar bagi manusia dan lingkungan.Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai, pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Selain itu bau yang tidak sedap akan memberikan efek buruk bagi daerah di sekitarnya. Pengelolaan sampah meliputi proses pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Sampah yang sudah dikumpulkan, diangkut ketempat penampungan sampah sementara (TPS). Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh dinas kebersihan dengan sistem pembagian lokasi, setiap truk pengangkut sampah mempunyai tugas di wilayah tertentu. Tabel 2.39 Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan 82,78 82,96 84,14 Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 68 BAB II Cakupan capaian layanan persampahan di perkotaan tahun 2013 sebesar 82,78% dan pada tahun 2014 sebesar 82,96%, pada akhir tahun 2015 cakupan pelayanan drainase di wilayah perkotaan meningkat menjadi 84,14% ada peningkatan sebesar 1,42%, sedangkan capaian SDG’s 2015 tingkat nasional pada tahun 2015 sekitar 86,73%.
c.Perumahan Urusan perumahan menjadi urusan wajib dalam pembangunan daerah, karena ketersediaannya tempat tinggal yang layak huni merupakan hak dasar masyarakat sebagai warga negara. Penyediaan perumahan di Jawa Timur telah dilaksanakan melalui beberapa program sehingga dapat mengurangi backlog hingga 191.225 unit dan Renovasi RTLH hingga 79.202 unit pada tahun 2014.
Di sisi lain, kurang meratanya pembangunan mengakibatkan pembangunan hanya terpusat pada area perkotaan. Di Provinsi Jawa Timur, masih terdapat permukiman kumuh perkotaan 3,51% pada tahun 2014 yang akan terus dikurangi hingga 0% pada tahun 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
d.Penataan Ruang dan Pertanahan
1.Rasio Ruang Terbuka Hijau per Luas Kawasan Perkotaan Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, dihasilkan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau seluas 58.750,46 Ha dan luas kawasan perkotaan seluas 361.541,30 Ha, sehingga di dapatkan rasio Ruang Terbuka Hijau per Luas Kawasan Perkotaan untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 16,25.
2.Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Izin Mendirikan Bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gdeung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
69 BAB II Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, dihasilkan bahwa Jumlah bangunan ber-IMB sebanyak 4.038.982 dan jumlah seluruh bangunan sebnayak 6.439.704 sehingga didapatkan rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 62,72.
3.Ruang Publik yang berubah peruntukannya secara spasial ruang publik didefinisikan sebagai tempat dimana setiap orang memiliki hak untuk memasukinya tanpa harus membayar uang masuk atau uang lainnya. Ruang publik dapat berupa jalan (termasuk pedestrian), tanah perkerasan (pavement), public squares, dan taman (park). Hal ini berarti bahwa ruang terbuka hijau (open space) publik seperti jalan dan taman serta ruang terbuka non-hijau publik seperti tanah perkerasan (plaza) dan public squares dapat difungsikan sebagai ruang publik.
Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, dihasilkan bahwa Luasan Ruang Publik seluas 582,23 dan luasan ruang publik berubah fungsi seluas 114 sehingga didapatkan nilai Ruang Publik yang berubah peruntukannya untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 19,58%. Urusan Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan pertanahan di provinsi meliputi pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/Kota. Kemudian urusan pertanahan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi menjadi semakin berkembang pasca ditetapkannya Undang – undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain:
1.Izin Lokasi: Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
2.Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.
70
3.Sengketa Tanah Garapan: Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4.Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan: Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
5.Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee: Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6.Tanah Ulayat: Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
7.Tanah Kosong: a. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
8.Penggunaan Tanah: Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4.Perhubungan
1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan LLAJ Prov. Jatim Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sektor transportasi oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Tabel 2.40 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur 82,06 85,88 74,41 Sumber : Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur 71 BAB II Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2014 menggunakan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik yang didalamnya terdapat 14 (Empat belas) unsur variable sebagai dasar penilaian yaitu Prosedur pelayanan (U1), Persyaratan pelayanan (U2), Kejelasan petugas pelayanan (U3), Kedisiplinan petugas pelayanan (U4), Tanggung jawab petugas pelayanan (U5), Kemampuan petugas pelayanan (U6), Kecepatan pelayanan (U7), Keadilan mendapatkan pelayanan (U8), Kesopanan dan keramahan petugas (U9), Kewajaran biaya pelayanan (U10), Kepastian biaya pelayanan (U11), Kepastian jadwal pelayanan (U12), Kenyamanan lingkungan (U13), Keamanan pelayanan (U14), Sedangkan pada pengukuran IKM di tahun 2015 terjadi perubahan dasar variable dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan 9 (sembilan) unsur variabel penilaian terdiri dari Persyaratan pelayanan (U1), Prosedur pelayanan (U2), Waktu pelayanan (U3), Biaya/Tarif pelayanan (U4), Produk Spesifikasi Jenis pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Maklumat Pelayanan (U8), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9), dimana pada tahun 2015 maklumat pelayanan terkait layanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang belum dipublikasikan, sehingga berpengaruh terhadap variabel penilaian Indeks Kepuasan masyarakat. Maklumat pelayanan dimaksud merupakan bentuk komitmen yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, pengaduan dan melakukan pengawasan. 2) Prosentase Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota Penghargaan WTN adalah penghargaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota sebagai perwujudan pembinaan pemerintah dalam menata transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan berkelanjutan. 72 BAB II Jawa Timur merupakan Provinsi pertama di Indonesia yang menerima Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana, penghargaan ini diberikan kepada provinsi yang telah lima kali berturut – turut memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama, Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya. Disamping kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan. Tabel 2.41 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur No Jenis Penghargaan Satuan Tahun 2013 2014 2015 1 Plakat Wahana Tata Nugraha Kab/kota 5 1 8 2 Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Kab/kota 11 21 18 3 Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Angkutan Kab/kota - 2 - 4 Piala Wahana Tata Nugraha Kab/kota 5 - 1 5 Piala Wahana Tata Nugraha Wira Karya Kab/kota - - - Jumlah Kab/Kota Berpredikat WTN Kab/kota 21 24 27 Jumlah Kab/Kota Di Jawa Timur Kab/kota 38 38 38 % Kab/Kota Berpredikat WTN Di Jawa Timur Kab/kota 55% 63% 71% Sumber : Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur Dibandingkan tahun 2014, kabupaten/kota di Jawa Timur yang menerima penghargaan WTN kali ini mengalami peningkatan jumlah. Jika tahun 2014 berjumlah 24 kabupaten/kota, Pada tahun 2015 mengalami peningkatan yakni sebanyak 27 Kabupaten/Kota dengan rincian Kota Penerima Plakat WTN Tahun 2015 Kab. Sidoarjo (kategori sedang), Kab. 73 BAB II Pasuruan (kategori sedang), Kab. Bojonegoro (kategori kecil), Kab. Lamongan (kategori kecil) , Kab. Gresik(kategori kecil), Kab. Ngawi (kategori kecil), Kab. Mojokerto (kategori kecil) dan Kab. Nganjuk(kategori kecil). Selain itu, ada beberapa Kab/Kota penerima Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Tahun 2015 yakni Kota Surabaya(kota meteropolitan), Kota Malang (besar), Kota Mojokerto (sedang), Kab. Malang (sedang), Kota Blitar (sedang), Kota Pasuruan (sedang), Kab. Jember (sedang), Kota Kediri (sedang), Kab. Jombang (sedang), Kab. Banyuwangi (sedang) , Kab. Tulungagung (kecil), Kab. Tuban (kecil), Kab Lumajang (kecil), Kab. Magetan (kecil), Kab Trenggalek (kecil), Kab. Pacitan (kecil), Kab. Blitar (kecil), dan Kab Situbondo (kecil). Sedangkan Kota Penerima Piala WTN Tahun 2015 diraih Kota Probolinggo(sedang) 3) Jumlah Alarm Early Warning System terpasang Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan sistem peringatan dini (Early Warning System) di perlintasan rel Kereta Api (KA) yang tidak berpalang pintu. Sistem ini diyakini bisa menjadi solusi untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang rel kereta api. Tabel 2.42 Perkembangan Alarm Early Warning System Terpasang (Titik) Uraian Tahun 2013 2014 2015 Daop 7 Madiun 62 73 92 Daop 8 Surabaya 41 55 68 Daop 9 Jember 42 60 76 Total 145 188 236 Sumber : Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur Perkembangan alarmearly warning system (AEWS) terpasang di perlintasan rel kereta api Jawa Timur selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 145 titik (2013); 188 titik (2014); dan 236 titik (2015). Sedangkan untuk jumlah pemasangan AEWS tertinggi ada di Daop 7 Madiun dan terendah di Daop 8 Surabaya. 74
5.Lingkungan Hidup
1) Penurunan beban pencemaran (BOD dan COD) Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Sesuai perkembangan ekonomi dan pertumbuhan industri di DAS Brantas, pada saat ini potensi industri terdapat+ 1.004 buah dengan jumlah industri potensi pencemar + 483 buah, dikali Surabaya 65 industri dan DAS Brantas 33 industri. Umumnya sumber pencemar berasal dari limbah domestik sebesar 50%, limbah industri sebesar 40 %, limbah pertanian dan sebagainya sebesar 10%. Selama periode 2014-2015, menunjukan perbaikan dengan indikator penurunan konsentrasi BOD dari 4,27 mg/l menjadi 4,14 mg/l dan COD dari 12,45 mg/l menjadi 11,88 mg/l. Dengan demikian pada tahun 2015 terdapat kenaikan kualitas air. Tabel 2.43 Penurunan beban pencemaran (BOD dan COD) di Jawa Timur Parameter (mg/l) Tahun 2013 2014 2015 BOD (Biological Oxygen Demand) 3,60 4,27 4,14 COD (Chemichal Oxygen Demand) 10,92 12,45 11,88 Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur 2) Cakupan Penghijauan (Konservasi) Sumber Mata Air (Titik) Mata air menjadi sumber utama masyarakat mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari hari seperti minum, mandi, mencuci dan juga irigasi. 75 BAB II Namun akhir akhir ini banyak daerah di Indonesia mengalami kekeringan pada musim kemarau karena sumber air yang mengering. Berkurangnya daerah serapan air karena pembangunan dan juga kerusakan vegetasi di daerah tangkapan air menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya sumber air. Selain itu peningkatan jumlah penduduk meningkatkan konsumsi air bersih. Melihat permasalahan tersebut diperlukan adanya pemeliharaan terhadap sumber air untuk menjamin ketersediaanya bagi berbagai macam kebutuhan manusia. Tabel 2.44 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Cakupan penghijauan (konservasi) sumber mata air (titik) 4 4 5 Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur Untuk merehabilitasi lingkungan yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, selain tetap berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan konservasi terhadap mata air yang mengalami penurunan debit air atau mata air yang sudah mati. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Demplot Pelestarian Sumber Mata Air dengan Vegetasi. Pada tahun 2015 ditargetkan ada 5 (lima) derah yang terkonservasi dan terealisasi sebanyak 5 lokasi, yaitu: - Desa Karangsuko, Kec. Pagelaran, Kab Malang - Dusun Pager Gunung, Ds. Gerbo, Kec. Purwodadi, Kab Pasuruan - Desa Jarak, Kec. Wonosalam, Kab Jombang - Desa Medowo, Kec. Kandangan , Kab Kediri - Ds. Krisik, Kec. Gandungsari, Kab Blitar Selama periode 2013 – 2015, secara betahap melakukan peningkatan jumlah lokasi kegiatan demplot dalam rangka perlindungan sumber mata air, 76 BAB II terutama di sepanjang wilayah DAS Brantas. Hal ini didasarkan pada semakin kritisnya sumber mata air diwilayah tersebut. 3) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (Kewenangan Provinsi) Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipengaruhi oleh banyaknya industri dan maraknya bisnis properti dan atau kegiatan usaha lainnya. Namun pertumbuhan industri ini tidak dibarengi dengan pemeliharaan kualitas lingkungan yang baik di Jawa Timur. Hal ini akan memberikan dampak pencemaran pada kualitas ligkungan. Kerusakan lingkungan hidup pada akhirnya akan membawa kerugian sosial ekonomi yang sangat besar bagi penduduk yang bermukim di wilayah itu khususnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, pembangunan ekonomi seharusnya mutlak diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan. Tabel 2.45 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (kewenangan Prov) (%) 80 73 69.56 Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur Dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan maka dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup oleh para pelaku usaha. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan dokumen izin lingkungan/AMDAL. Pada tahun 2015 target jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang diawasi sebanyak 255 dan dapat terealisasi 345 perusahaan atau capaian sebesar 135 %. Dari hasil pengawasan yang dilakukan diperoleh hasil sebanyak 240 perusahaan yang tergolong taat dan 77 BAB II 105 perusahaan belum taat atau sebesar 69,56% cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Selama tahun 2014 hingga 2015 terus dilakukan peningkatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh industri dan/atau kegiatan. Tujuan pengawasan adalah untuk meningjatkan ketaatan industri terhadap pelaksanaan dokumen amdal. 4) Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup Dengan sanksi administrasi Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak dan berperan dalam mengajukan pengaduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pada tahun prosentase tidak lanjut pengaduan masyarakat yang masuk akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diterima sebesar 80 pengaduan dan sudah ditindaklanjuti secara keseluruhan atau sudah 100(%). Dari hasil rekomendasi penyelesaian kasus pengaduan, ada 1 kasus pencemaran yang kurang mendapat respon pelaku usaha sehingga dilakukan setelah dilakukan koordinasi antar instansi terkait di buat sanksi administrasi. Sehingga tertait persentase penyelesaian kasus LH dengan sanksi administrasi sebanyak 100%. Penerapan sanksi ini diharapkan meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tabel 2.46 Persentase penyelesaian kasus LH dg sanksi administrasi di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Persentase penyelesaian kasus LH dg sanksi administrasi (%) 66.67 100 100 Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur 78
6.Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1) Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari Indeks Pemberdayaan Gender mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Tabel 2.47 Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015**) Indeks Pemberdayaan Gender 70,77 68,17 69,17 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Ket : **) Angka Estimasi Sementara BPPKB Prov. Jatim Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2013 sebesar 70,77, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 68,17 dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 69,17. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender. 2) Indeks Pembangunan Gender Salah satu indikator pemerintahan yang responsif gender dapat dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhatikan ketimpangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara 79 BAB II laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Tabel 2.48 Indeks Pembangunan Gender di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015**) Indeks Pembangunan Gender 90,22 90,83 91,29 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Ket : **) Angka Sangat Sementara Indeks pembangunan gender (IPG) dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IPG selama kurun waktu tahun 2013-2015, berturut-turut mencapai 90,22 (2013); 90,83 (2014), dan 91,29 (2015). Peningkatan IPG setiap tahunnya menunjukkan bahwa program-program Pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan Indonesia. Hal ini terlihat dari pencapaian IPG pada kurun waktu tersebut telah mampu mengurangi jarak (gap) secara nyata dalam pencapaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, perlu dilakukan upaya yang maksimal sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata.
7.Ketenagakerjaan
1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya. 80 BAB II Berdasarkan data BPS Agustus 2015 (hasil Sakernas 2015), jumlah Penduduk Usia Kerja (penduduk 15 tahun ke atas) sebanyak 29,880 juta orang. Dari jumlah Penduduk Usia Kerja tersebut, angkatan kerjanya sebesar 67,84 persen. TPAK sebesar 67,84 persen artinya dari 100 orang penduduk usia kerja, 67-68 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Angka TPAK di Jawa Timur sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 menunjukkan kecenderungan menurun, dari 69,78 tahun 2013 menjadi 67,84 tahun 2015. Tabel 2.49 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2013 2014 2015 Pedesaan 73,79 70,20 69,27 Perkotaan 65,39 65,85 66,56 Pedesaan + Perkotaan 69,78 68,12 67,84 Sumber : Sakernas 2013 – 2015, BPS Jawa Timur Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPAK di pedesaan lebih besar dibandingkan TPAK di daerah perkotaan. Hal ini diduga karena ada daerah pedesaan, anggota rumah tangga berperan sebagai pekerja keluarga baik dibayar maupun tidak dibayar, khususnya pada sektor informal.
8.Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1) Persentase Koperasi Aktif Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan ekonomi karena kegiatan usaha koperasi lebih banyak berhubungan langsung dengan ekonomi kerakyatan. 81 BAB II Tabel 2.50 Persentase Koperasi Aktif di Jawa Timur Uraian Tahun 2013 2014 2015 Jumlah Koperasi 30.741 30.866 31.171 Jumlah Koperasi Aktif 27.031 27.156 27.461 Persentase Koperasi Aktif 87,93 87,98 88,09 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Persentase koperasi aktif di Jawa Timur selama tiga tahun terkahir (2013-2015) mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 persentase koperasi aktifnya sebesar 87,93 persen, meningkat pada tahun 2014 menjadi 87,98 persen dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 88,09 persen dengan rincian dari jumlah total 31.171 unit terdapat 27.461 unit koperasi yang aktif. 2) Pertumbuhan Wirausaha Baru (%) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dimaksudkan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Dengan semakin bertambahnya minat serta kemampuan untuk berwirausaha dan daya saing koperasi dan UMKM, maka diharapkan mampu menjadi penggerak roda perekonomian berbasis kemasyarakatan di Jawa Timur. Tabel 2.51 Pertumbuhan Wirausaha Baru di Jawa Timur Uraian Tahun 2013 2014 2015 Pertumbuhan Wirausaha Baru (%) 4 4 10 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan program ini antara lain Fasilitasi pemberdayaan UMKM melalui Inkubator 82 BAB II bisnis sebanyak 120 calon pelaku UMKM, kegiatan pelatihan ketrampilan UMKM sebanyak 5.355 calon pelaku UMKM, sehingga pada akhir Tahun 2013 telah dilakukan penumbuhan jiwa kewirausahaan sebanyak 12.195 calon pelaku UMKM. Diproyeksikan bahwa sekitar 5% dari jumlah calon pelaku UMKM yang telah ditumbuhkembangkan jiwa kewirausahaannya sehingga menjadi wirausaha baru maka di Tahun 2014 diproksikan jumlah Wirausaha baru sekitar 635 UMKM dan pada Tahun 2013 diproksikan jumlah Wirausaha baru sekitar 610 UMKM. Sehingga pertumbuhan wirausaha baru pada Tahun 2014 adalah 4 % didapat dari penambahan WUB di tahun 2014 sebesar 35 WUB dibagi jumlah WUB tahun 2013. Pada tahun 2015, jumlah wirausaha baru bertumbuh 10% dengan capaian selama kurun waktu tersebut sebesar 111,1%. 3) Rasio Perputaran Modal Kopwan Program pembentukan Koperasi Wanita (Kopwan) dimulai sejak tahun 2009 dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan dan kredit usaha dengan memberikan modal awal sebesar Rp. 25 juta per kelompok wanita di setiap desa/kelurahan. Sampai dengan tahun 2010 sudah terbentuk 8.506 Kopwan disetiap Desa/Kelurahan. Selanjutnya tahun 2011-2014, diberikan bantuan perkuatan permodalan kembali untuk koperasi yang berkinerja baik. Tabel 2.52 Rasio Perputaran Modal Kopwan Uraian Tahun 2013 2014 2015 Rasio Perputaran Modal Kopwan 1,36 1,39 2,1 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur KSP/Usaha Simpan Pinjam Koperasi Wanita penerima bantuan hibah APBD Provinsi Jawa Timur sebanyak 8.506 Unit, 35.083 orang pengelola koperasi dan 501.639 orang anggota koperasi. Sampai dengan tahun 2015 modal sendiri mencapai Rp. 578.200.233.000,-, sedangkan modal luar sebesar Rp. 103.746.208.000,-, total Asset sebesar Rp. 682.221.441.000,- dan 83 BAB II volume pinjaman sebesar Rp. 772.833.446.000,-, sehingga Perputaran modal sebesar 2,1 kali, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 1,36 dan 1,39.
9.Penanaman Modal
1) Pertumbuhan Investasi (Persentase Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB ADHB) Salah satu indikator pertumbuhan investasi adalah PMTB. PMTB menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal yang dicatat dalam PMTB meliputi bangunan dan non bangunan. Pertumbuhan PMTB pada tahun 2014 mengalami sedikit perlambatan 4,37 persen dari 4,88 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2015, PMTB mengalami percepatan menjadi 5,73 persen. Komponen bangunan pada tahun 2015 tumbuh 3,03 persen, sedangkan non bangunan tumbuh 4,71 persen. Tabel 2.53 Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Pertumbuhan PMTB terhadap PDRB (%) 4,88 4,37 5,37 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
10.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1) Pertumbuhan Ekonomi Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketersediaan sumberdaya alam, kualitas sumber daya menusia, perubahan teknologi, kewirausahaan dan kecukupan modal. Sedangkan faktor eksternal diantaranya dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, tariff dasar listrik, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI Rate), kebijakan 84 BAB II pemerintah pusat tentang penetapan besaran pajak dan perkembangan situasi perekonomian global. Tabel 2.54 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Pertumbuhan Ekonomi 6,08 5,86 5,44 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Selama tahun 2013-2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dasar tahun 2010 masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan melambatnya ekonomi global yang berdampak terhadap hampir seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih bertahan pada level pertumbuhan 6,08 persen pad tahun 2013, melambat pada tahun 2014 menjadi 5,86 persen dan pada tahun 2015 menjadi 5,44 persen. 2) Predikat Opini BPK Provinsi Jawa Timur memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.55 Predikat Opini BPK Indikator Tahun 2013 2014 2015 Predikat Opini BPK WTP WDP - Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur 85 BAB II Pada tahun 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selanjutnya pada tahun 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini dikarenakan masih ditemukan kelemahan yang harus diperbaiki sehingga tidak ada lagi temuan yang masih berulang pada Temuan Sistem Pengendalian Intern serta Temuan Kepatuhan Perundangan – Undangan dalam pengelolaan keuangan di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk opini BPK Tahun 2015 belum dapat disampaikan karena masih dalam proses pemeriksaan sampai dengan bulan mei tahun 2016. Sebagaimana pada tahun sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK juga disampaikan di hadapan DPRD Provinsi Jawa Timur pada bulan Juni. Dengan pencapaian ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.
2.Fokus Layanan Urusan Pilihan
a.Pertanian
1) Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah. 86 BAB II Tabel 2.56 Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan 1,38 2,98 3,39 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Dari data PDRB tiga tahun terakhir, pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan (tanaman pangan) mengalami pertumbuhan yang cukup baik atau meningkat tiap tahun. Pada tahun 2013 tercatat mengalami pertumbuhan 1,38 persen, dan selanjutnya tumbuh sebesar 2,98 persen pada tahun 2014, dan mencapai 3,39 persen di tahun 2015. Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selalu berupaya agar sub sektor tanaman bahan makanan ini bisa tumbuh semakin cepat tidak kalah dengan sub sektor lainnya. 2) Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya. Tabel 2.57 Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Sub Sektor Tanaman Perkebunan 1,81 4,97 1,61 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 87 BAB II Pada tahun 2013 sub sektor tanaman perkebunan tercatat sebesar 1,81 persen, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 4,97 persen dan pada tahun 2015 kembali menurun menjadi 1,61 persen. 3) Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb. Tabel 2.58 Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Sub Sektor Peternakan 1,07 1,15 2,01 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Meskipun pertumbuhan sub sektor peternakan di bawah 3 persen, namun pertumbuhan selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 sub sektor peternakan hanya mampu tumbuh 1,05 persen dan kemudian merangkak naik tipis menjadi 1,15 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 sub sektor ini kembali mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya mencapai 2,01 persen. 88
b.Kehutanan
1) Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Sub kategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak. Tabel 2.59 Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Sub Sektor Kehutanan 6,54 0,12 4,43 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Berbeda dengan sub sektor lainnya, sub sektor kehutanan tumbuh tinggi pada tahun 2013 sebesar 6,54 persen. Pada tahun 2014 melambat cukup drastis dan hanya mampu tumbuh 0,12 persen. Pada tahun 2015 sub sektor kehutanan kembali tumbuh cukup baik sebesar 4,43 persen. 2) Rehabilitasi Kawasan Hutan (ha) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Rehabilitasi hutan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Pada tahun 2013 rehabilitasi kawasan hutan di Jawa Timur mencapai 14.637 ha, kemudian meningkat menjadi 24.675,5 ha pada tahun 2014 dan pada 89 BAB II tahun 2015 menjadi 24.660,4 Ha. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui kegiatan Penghijauan, Reboisasi, Pemeliharaan, Pengayaan tanaman, atau Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Tabel 2.60 Rehabilitasi Kawasan Hutan Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Rehabilitasi Kawasan Hutan (Ha) 14.637 24.675,5 24.660,4 Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 3) Rehabilitasi lahan kritis (lokasi) Lahan kritis adalah lahan yang sangat tandus dan gundul dengan tingkat kesuburan yang sangat rendah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Lahan ini masih dapat dikelola walaupun produktivitasnya rendah. Bahkan dapat terjadi jumlah produksi yang diterima jauh lebih sedikit daripada biaya pengelolaannya. Jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, lahan tersebut akan menjadi padang pasir dan bukit-bukit batu atau cadas. Kegiatan rehabilitasi lahan pada lahan kritis merupakan salah satu upaya peningkatan sumber daya alam yang ada untuk dapat dikembangkan dan dilestarikan. Tabel 2.61 Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Rehabilitasi Lahan Kritis (Lokasi) 5 5 5 Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 90 BAB II Dalam upaya penanganan lahan kritis telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya pembinaan Menuju Provinsi Hijau (MPH) dan pelaksanaan demplot di 5 lokasi dengan total luas lahan yang terehabilitasi sekitar 15 Ha. Jenis tanaman yang digunakan antara lain : cengkeh, apokat, durian dan polo. Demplot Menuju Provinsi Hijau ( MPH ) Berbasis Masyarakat Tahun 2015 dilaksanakan di : - Desa Panduman, Kec. Jelbuk, Kab. Jember - Dsn. Dawuhan, Ds. Sucolor, Kec. Maesan, Kab Bondowoso - Desa Sumber Bening, Kec. Dongko, Kab Trenggalek - Desa Joho, Kec. Semen, Kab. Kediri ( MPH ) - Desa Segawe, Kec. Pager Wojo, Kab Tulungagung 4) Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (ha) Reboisasi adalah Tindakan penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat di tebang atau akibat bencana alam, reboisasi memiliki tujuan yang sangat mulya untuk peningkatan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya alam. Dengan kembalinya fungsi hutan maka dapat menghindarkan lingkungan dari polusi udara, kembalinya ekosistem hutan, penyerapan karbondioksida yang optimal dan hasil hutan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Reboisasi sangat erat kaitannya dengan kata penghijauan, dengan menggalakkan penghijauan maka lingkungan sekitar tempat tinggal akan menjadi sejuk, ketersediaan air tanah akan terjamin dan meningkatnya kesuburan tanah. selain itu Reboisasi juga menurunkan fenomena Global Warming. Tabel 2.62 Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (Ha) Indikator Tahun 2013 2014 2015 Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (Ha) 350 315 650 Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 91 BAB II Reboisasi Taman Hutan Raya R. Soerjo dilakukan melalui penanaman dengan jenis tanaman endemik maupun bukan endemik seperti Cemara Gunung dan Akasia. Tahun 2015, luas kawasan Tahura R. Soerjo yang direboisasi lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut sebagai dampak adanya El Nino yang berkepanjangan di Tahun 2014 yang menyebabkan kawasan Tahura R. Soerjo mengalami kebakaran yang cukup luas dibanding tahun-tahun sebelumnya. 5) Penurunan Luas kebakaran hutan (ha) Kebakaran Hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga berakibat timbulnya kerugian ekosistem dan terancamnya kelestarian lingkungan. Upaya pencegahan Kebakaran Hutan merupakan suatu usaha Perlindungan Hutan agar kebakaran hutan yang berdampak negatif tidak meluas. Kebakaran hutan yang terjadi adalah akibat ulah manusia maupun faktor alam. Tabel 2.63 Penurunan Luas kebakaran hutan (ha) Indikator Tahun 2013 2014 2015 Penurunan Luas kebakaran hutan (ha) 1.353,97 10.876,7 1.950 Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Gangguan hutan yang umumnya terjadi karena faktor alam adalah kebakaran hutan. Pada Tahun 2014 terjadi kebakaran hutan yang cukup luas khususnya di dalam hutan yang disebabkan oleh EL Nino seluas 10.876,7 Ha. Namun demikian, pada Tahun 2015 luas kebakaran hutan dapat ditekan menjadi 1.950 Ha. Hal tersebut disebabkan adanya antisipasi dari kejadian sebelumnya, sehingga pada Tahun 2015 dirasa perlu melibatkan semua pihak baik masyarakat, pengelola kawasan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, kejadian kebakaran hutan dapat diminimalisir. 92
c.Energi dan Sumber Daya Mineral
1) Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu : pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya. Tabel 2.64 Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB 1,31 3,11 7,92 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Kinerja sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Tercatat pertumbuhan pada tahun 2013 hanya mencapai 1,31 persen, meningkat pada tahun 2014 sebesar 3,11 persen. Pada tahun 2015 sektor pertambangan dan penggalian kembali tumbuh cepat lebih dari dua kali tahun sebelumnya atau sebesar 7,92 persen. 2) Pertambangan Tanpa Ijin/ PETI (ha) Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang. Disamping itu, PETI bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. 93 BAB II Tabel 2.65 Pertambangan Tanpa Ijin/ PETI di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Pertambangan Tanpa Ijin/ PETI (Ha) 1.164,48 985,65 974,15 Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan menjadikan adanya penurunan jumlah luas PETI dari tahun 2013 sebesar 1.164,48 Ha menjadi 974, 15 Ha pada tahun 2015. Namun adanya pertumbuhan kegiatan pembangunan yang menuntut penyediaan bahan tambang (batuan) menyebabkan sulitnya untuk melakukan penertiban pertambangan tanpa izin di Jawa Timur. 3) Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin/PETI (Kab/Kota) Pertambangan tanpa ijin atau yang dikenal dengan sebutan PETI merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pertambangan. Hal ini menimbulkan kerugian negara, terlebih permasalahan lingkungan yang ditimbulkan karena PETI karakteristiknya tidak mematuhi good mining practice sehingga menimbulkan ekses seperti pencemaran lingkungan, pencemaran air dengan merkuri, tidak dilakukan reklamasi setelah pasca tambang dan sebagainya. Tabel 2.66 Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin/PETI di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin/PETI 237,83 245,28 474,97 Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur 94 BAB II Pengurangan PETI dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertambah, yaitu dari 237,83 Ha pada tahun 2013 meningkat menjadi 474,97 Ha pada tahun 2015, hal ini diakibat oleh adanya peningkatan kesadaran masyarakat, penertiban yang dilakukan oleh kabupaten / kota dan adanya program percepatan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
d.Pariwisata
1) Pertumbuhan Sub Sektor Hotel terhadap PDRB Pertumbuhan berbagai sektor di Jawa Timur juga diikuti dengan pertumbuhan di sektor Jasa akomodasi, sektor ini merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Jawa Timur. Yang dimaksud jasa akomodasi adalah hotel, dimana terbagi menjadi Hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Tabel 2.67 Pertumbuhan Sub Sektor Hotel terhadap PDRB di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Pertumbuhan Sub Sektor Hotel terhadap PDRB 9,10 8,12 8,10 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Pertumbuhan ekonomi dari sub sektor hotel atau pemberi akomodasi sebesar 9,10 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 pertumbuhan sub sektor hotel masih terjaga tinggi mencapai 8,12 persen. Kondisi ini tidak jauh beda dengan capaian tahun 2015 sebesar 8,10 persen. Sub sektor hotel ini cukup menjanjikan. Beberapa tahun terakhir, pembangunan tempat-tempat akomodasi cukup marak di Jawa Timur. Di Surabaya sendiri, muncul hotel-hotel berbintang baru dengan menawarkan harga yang menarik bagi konsumen. 95 2) Pertumbuhan Sub Sektor Restoran terhadap PDRB Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluangpeluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Tabel 2.68 Pertumbuhan Sub Sektor Restoran terhadap PDRB di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Pertumbuhan Sub Sektor Restoran terhadap PDRB 5,25 8,21 8,10 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Seiring meningkatnya perkembangan ekonomi di Jawa Timur, sub sektor restoran juga berkembang cukup baik. Pada tahun 2013 sub sektor restoran tumbuh 5,25 persen dan selanjutnya tumbuh lebih cepat di tahun 2014 atau mencapai 8,21 persen. Pada tahun 2015 sub sektor ini mengalami perlambatan tipis atau mencapai 8,10 persen. Dari angka tiga tahun terakhir ini, dapat disimpulkan sub sektor restoran ini semakin berkembang dari tahun ke tahun mengikuti semakin berkembangnya kebutuhan makanan saji dalam masyarakat.
e.Kelautan dan Perikanan
1) Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan 96 BAB II umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Tabel 2.69 Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB 11,58 6,77 5,58 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Dibandingkan sub sektor lainnya dalam kategori A, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan perikanan maka sub sektor perikanan dalam kontribusinya, tumbuh lebih tinggi. Bahkan pada tahun 2013 mencapai dua digit atau 11,58 persen. Meskipun demikian, pada dua tahun terakhir yakni 2014 dan 2015 mengalami perlambatan atau masing-masing mencapai 6,77 persen dan 5,58 persen. Cuaca yang ekstrim dan tidak menentu, diduga menyebabkan perlambatan pertumbuhan pada sub sektor ini.
f.Perdagangan
1) Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB Secara geografis Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis sebagai transit antara Indonesi Barat dan Indonesia Timur, sehingga tidak mengherankan jika lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB Jawa Timur. Lapangan usaha kategori ini merupakan salah satu tulang tunggung utama perekonomian Jawa Timur. Tabel 2.70 Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB 6,21 4,78 6,00 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 97 BAB II Sektor unggulan Jawa Timur salah satunya adalah perdagangan. Menurut PDRB tahun dasar baru atau 2010, pertumbuhan sektor ini pada tahun 2013 mencapai 6,21 persen. Kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan seperti menguatnya mata uang dolar dan ketidak stabilan harga minyak dunia, berimbas pada pelemahan pertumbuhan pada tahun 2014 yang mencapai 4,78 persen. Beruntung pada tahun 2015 kinerja sektor ini kembali membaik dengan tumbuh 6,00 persen meski masih di bawah capaian 2013. Tingginya pertumbuhan sektor ini sangat dibutuhkan, karena terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi pertumbuhannya, semakin banyak tenaga kerja yang terserap.
g.Perindustrian
1) Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Lapangan usaha kategori industri pengolahan memiliki peranan sangat strategis, disamping mampu menyerap tenaga kerja sangat besar, sektor ini dapat dilakukan ekspansi secara cepat. Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Tabel 2.71 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB 5,85 7,79 5,53 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Sektor ini merupakan loko perekonomian Jawa Timur dan mempunyai kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Jawa Timur. Pada tahun 2013 sektor ini mampu tumbuh 5,85 persen dan kembali tumbuh dengan cepat 98 BAB II pada tahun 2014 sebesar 7,79 persen. Pada tahun 2015 sektor ini sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya atau mencapai 5,53 persen. Pertumbuhan industri di Jatim terutama didukung oleh wilayah-wilayah industri yang tersebar di kabupaten kota sekitar Surabaya seperti Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Malang. 2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH
1.Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
a.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2) Daya Beli Masyarakat/PPP (Rp.000) Daya beli masyarakat atau PPP (Purchasing Power Parity) merupakan salah satu indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). kemampuan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi terutama kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan). Kemampuan memenuhi kebutuhan secara ekonomi tercermin dari indeks PPP (Purchasing Power Parity) atau indeks daya beli. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tabel 2.72 Daya beli masyarakat/PPP di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015**) Daya beli masyarakat/ PPP 9.978,00 10.012,16 10.055,10 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Keterangan: **) angka sangat sementara Daya beli yang ditunjukkan dari angka pengeluaran per kapita pertahun yang disesuaikan menunjukkan mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2013 mencapai Rp. 9.978,00 naik menjadi Rp. 10.012,16 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 kembali naik menjadi Rp. 10.055,10. Dengan 99 BAB II kondisi tersebut, mengindikasikan kesejahteraan penduduk Jawa Timur mengalami perbaikan. 3) Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp.) Kebutuhan manusia pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kebutuhan makanan dan non makanan. Kebutuhan manusia akan makanan tentunya ada batas-batas tertentu namun kebutuhan akan non makanan tidak ada batasnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan akan lebih kecil dibanding pengeluaran non makanan, dan sebaliknya kelompok masyarakat bawah pada kondisi ekonomi rendah, pengeluaran makanan akan selalu lebih tinggi dibanding pengeluaran non makanan. Tabel berikut memberikan gambaran perkembangan Kebutuhan/ pengeluaran makanan penduduk Jatim mulai tahun 2013 sampai 2015. Dari tabel terlihat bahwa pengeluaran makanan penduduk Jatim semakin meningkat, begitu juga pengeluaran untuk non makanan. Kalau dibandingan dari total pengeluaran tahun 2015 pengeluaran untuk makanan sebesar 45. 88 persen sedangkan untuk non makanan sebesar 54.12 persen. Tabel 2.73 Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan (Rp.) 296.362 333.945 380.993 Pengeluaran konsumsi Non.pangan per kapita per bulan (Rp.) 290.045 340.635 449.479 Total Pengeluaran konsumsi per kapita per bulan (Rp.) 586.407 674.580 830.472 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 100
b.Pertanian
1) Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan factor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Tabel 2.74 Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 NTP Jawa Timur 104,59 104,75 104,83 NTP Tanaman Pangan 103,25 99,57 100,34 NTP Hortikultura 102,77 104,87 103,85 NTP Perkebunan 104,73 103,72 101,28 NTP Peternakan 107,81 111,17 111,35 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 105,67 106,68 105,63 NTN 102,5 106,54 106,69 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur NTP Jawa Timur tahun 2015 naik sebesar 0,08 persen dibanding data tahun 2014 yaitu dari 104,75 menjadi 104,83. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan indeks harga yang dterima petani dibanding laju indeks harga yang dibayar petani. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2015 secara umum masih lebih baik dibanding kondisi tahun 2014. 101 BAB II Jika dilihat NTP masing-masing sub sektor pada tahun 2015, NTP tertinggi terjadi pada sub sektor peternakan sebesar 111,35 sedangkan NTP terendah terjadi pada sub sektor tanaman pangan sebesar 100,34. Kenaikan NTP terjadi pada sub sektor tanaman pangan yaitu sebesar 0,77 persen dan sub sektor peternakan naik 0,16 persen. Sedangkan pada sub sektor tanaman hortikultura dan sub sektor perkebunan rakyat mengalami penurunan NTP. Meskipun demikian NTP pada kedua sub sektor tersebut masih terjaga di atas 100. Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2015 juga mengalami kenaikan tipis 0,08 persen dibanding tahun lalu atau mencapai 106,69.
2.Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
a.Penataan Ruang
1.Ketaatan terhadap RTRW Dalam hal mengelola wilayahnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur wilayah darat dan wilayah lautnya berupa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012 – 2032. Sedangkan dalam hal penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, sampai dengan tahun 2015 masih dalam proses mendapatkan persetujuan substansi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang/Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.75 Progress Penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Tahun 2010 s.d 2015 Provinsi Jawa Timur No Uraian Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1.Perda RTRW Kabupaten/Kota 11 16 33 36 37 38
2.Perda RDTR/RTR KSK - - - - 2 6
3.Persub RDTR/RTR KSK - - - - 4 24 Sumber data : Bappeprov Jatim dan DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, 2015 102 BAB II Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.
Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, didapatkan data realisasi RTRW Provinsi seluas 1.267.559,40 dari rencana peruntukan seluas 1.591.211,90 sehingga dihasilkan bahwa Ketaatan terhadap RTRW untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 79,66.
2.Luas Wilayah Produktif Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, didapatkan data terkait luas wilayah produktif seluas 2.605.856,30 Ha dengan luas wilayah budidaya 4.220.980 Ha, sehingga dihasilkan bahwa luas wilayah produktif Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 61,74.
3.Luas Wilayah Industri Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, didapatkan data terkait luas wilayah industri seluas 12.602 Ha dengan luas wilayah budidaya 4.220.980 Ha, sehingga dihasilkan bahwa luas wilayah industri untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 0,30.
4.Luas Wilayah Kebanjiran Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, didapatkan data terkait luas wilayah kebanjiran seluas 366.465,48 Ha dengan luas wilayah budidaya 4.220.980 Ha, sehingga dihasilkan bahwa luas wilayah kebanjiran untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 8,68.
5.Luas Wilayah Kekeringan Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW, Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan 103 BAB II Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, didapatkan data terkait luas wilayah kekeringan seluas 28.166 Ha dengan luas wilayah budidaya 4.220.980 Ha, sehingga dihasilkan bahwa luas wilayah kekeringan untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 0,67.
6.Luas Wilayah Perkotaan Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW, Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, didapatkan data terkait luas wilayah perkotaan seluas 361.541,30Ha dengan luas wilayah budidaya 4.220.980 Ha, sehingga dihasilkan bahwa luas wilayah perkotaan untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2014 mencapai 8,57.
b.Lingkungan Hidup
1) Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat urgent karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit cholera, typhus, disentri dan penyakit kulit. Rumah tangga yang memiliki akses air bersih di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 95,20. Jadi dalam hal ini pada tahun 2015 masih ada sekitar 5 persen rumah tangga yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih. Tabel 2.76 Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih 95,01 95,52 95,20 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 104
c.Komunikas dan Informatika
2) Rasio Ketersediaan Daya Listrik Energi listrik telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan modern manusia, tanpa listrik aktivitas menjadi lumpuh. Hampir seluruh aspek kehidupan akan terpengaruh termasuk roda pemerintahan dan perekonomian secara khusus bisa terganggu bila tidak ada listrik, hampir seluruh aktivitas kehidupan modern sangat bergantung pada listrik. Menyadari hal tersebut, Pemerintah terus berupaya menyediakan pasokan listrik kepada masyarakat, bahkan Pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang terjangkau bagi masyarakat. Tabel 2.77 Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Rasio Ketersediaan Daya Listrik 80,51 83,60 86,68 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur PT PLN (Persero) yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam menyediakan listrik bagi masyarakat harus terus meningkatkan kapasitasnya agar mampu mengimbangi tingginya pertumbuhan permintaan listrik di Jawa Timur. Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada. Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada. Pada tahun 2013 rasio elektrifikasi mencapai 80,51, meningkat pada tahun 2014 menjadi 82,70 dan pada tahun 2015 menjadi 86,68. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir 87 persen kebutuhan listrik sudah dikonsumsi/dinikmati oleh pelanggan, baik rumahtangga, swasta, industri, instansi, lembaga perusahaan lainnya. Selebihnya sebesar 17 persen adalah ketersediaan listrik yang diusahakan sendiri (captive power) yang diusahakan untuk berbagai 105 BAB II kepentingan baik swasta maupun masyarakat, termasuk yang masih dalam proses untuk bisa menikmati listrik bagi kehidupan sehari-hari. 3) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Saat ini ketersediaan energi listrik menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung aktivitas rumah tangga, baik untuk keperluan penerangan maupun mengakses berbagai kebutuhan lain. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi listrik kepada masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Tabel 2.78 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik 99,64 99,69 99,70 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga. Persentase rumah tangga berlistrik baik melalui PLN maupun Non PLN meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, yaitu dari 99,64 persen tahun 2013 menjadi 99,70 persen pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran daerah tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program Pengembangan Pemanfaatan Energi dan Kelistrikan dengan menyediakan sumber energi listrik dari energi terbarukan bagi masyarakat di daerah terpencil dan 106 BAB II penyediaan listrik melalui bentuan sambungan rumah/instansi rumah bagi masyarakat kurang mampu di tempat-tempat yang telah ada jaringan distribusi listrik PLN.
3.Fokus Iklim Berinvestasi
a.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1) Angka kriminalitas Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna. Tabel 2.79 Angka kriminalitas di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015* Angka kriminalitas 3,80 3,60 4,68 Sumber : Polda Jawa Timur Ket : *) Angka Sementara Berdasarkan data Polda Jatim, angka kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun per 10.000 penduduk. Dalam rentang tahun 2013-2015 angka kriminalitas cenderung mengalami penurunan yaitu dari 3,80 tahun 2013 menjadi 3,60 tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 angka kriminalitas menjadi 4,68 atau naik 1,08 poin dibandingkan tahun sebelumnya, ini berarti selama 1 tahun terakhir terjadi sedikit penurunan angka kriminalitas. Angka kriminalitas sebesar 4,68 menunjukkan bahwa terjadi hampir 5 tindak kriminal di antara 10.000 penduduk per tahunnya. 107
4.Fokus Sumber Daya manusia
a.Ketenagakerjaan
1) Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk berusia 15-64 tahun, dan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Tabel 2.80 Rasio Ketergantungan di Jawa Timur Indikator Tahun 2013 2014 2015 Rasio Ketergantungan 44,85 44,50 44,22 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Rasio ketergantungan atau Dependency ratio (DR) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan 108 BAB IIBAB II
1.URUSAN PENDIDIKAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Keteran gan SKPD PELAKSA NA Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 17.878.320.
550 14.856.191. 584 83, 10 DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR 1.01.15. 001 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 79,54 79,58 100, 05 Melebihi Target DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA 109 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Keteran gan SKPD PELAKSA NA Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TIMUR 1.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 64.202.089. 200 57.469.863. 816 89, 51 DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR 1.01.16. 001 Angka Partisipasi Murni (APM) 94,76 94,76 100, 00 Memen uhi Target DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR 110 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Keteran gan SKPD PELAKSA NA Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.01.17. Program Pendidikan Menengah 124.817.55 6.200 114.691.83 9.702 91, 89 DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR 1.01.17. 001 Angka Partisipasi Kasar (APK) 80,05 % 79,14 % 98,8 6 Tidak Memen uhi Target DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR 1.01.18. Program 22.039.280. 16.499.183. 74, DINAS 111 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Keteran gan SKPD PELAKSA NA Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pendidikan Non Formal 500 334 86 PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR 1.01.18. 001 Angka Melek Huruf (AMH) pada usia 15 - 59 tahun 94,59 % 96,06 % 101, 55 Melebihi Target DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR 1.01.20. Program Peningkatan 77.520.000. 000 72.410.363. 532 93, 41 DINAS PENDIDI 112 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Keteran gan SKPD PELAKSA NA Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan KAN PROVINS I JAWA TIMUR 1.01.20. 001 Jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi D4/S1 577.8 90 gur u 609.7 20 gur u 105, 51 Melebihi Target DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR 1.01.23. Program Pendidikan Tinggi 2.134.575.0 00 2.072.481.0 00 97, 09 DINAS PENDIDI KAN 113 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Keteran gan SKPD PELAKSA NA Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PROVINS I JAWA TIMUR 1.01.23. 001 Terjalinnya kerjasama dan pemberian bantuan kepada Perguruan Tinggi dan lembaga penyelenggaran Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun 2.000 ora ng 1.950 ora ng 97,5 0 Tidak Memen uhi Target DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR 1.01.32. Program 11.625.646. 10.202.297. 87, DINAS 114 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Keteran gan SKPD PELAKSA NA Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) 850 269 76 PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR 1.01.32. 001 Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)Kabupate n/Kota 28,95 % 31,57 % 109, 05 Melebihi Target DINAS PENDIDI KAN PROVINS I JAWA TIMUR 115 BAB IIBAB II
2.URUSANKESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.02.16 .
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.132.445.7 40 5.303.638. 540 74, 36 DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.16 .001 Cakupan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar 15
(144)% PM KS 30 PM KS 20,8 3 Tidak Memen uhi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI 116 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (%) JAWA TIMUR 1.02.16 .002 Cakupan Ponkesdes sesuai standar (%) 46 % 100 % 217, 39 Melebi hi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.16 .003 Cakupan Pelayanan Kesehatan 65 % 31,87 % 49,0 3 Tidak Memen uhi DINAS KESEHATA N 117 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Remaja (%) Target PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.16 .004 Cakupan pelayanan kesehatan USILA (%) 54 % 40 % 74,0 7 Tidak Memen uhi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.16 .005 Cakupan Peserta KB Aktif 67 % 65 % 97,0 1 Tidak Memen DINAS KESEHATA 118 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (%) uhi Target N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.16 .006 Cakupan Pelayanan Bayi (%) 95 % 73,64 % 77,5 2 Tidak Memen uhi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.16 Prosentase 100 % 100 % 100, Memen DINAS 119 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .007 Kasus Pasung ditangani (%) 00 uhi Target KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.16 .008 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes (%) 94 % 71,84 % 76,4 3 Tidak Memen uhi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 120 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.02.19 .
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4.997.528.4 50 4.271.998. 195 85, 48 DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.19 .001 Persentase rumah tangga sehat 50 % 50,62 % 101, 24 Melebi hi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 121 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.02.19 .002 Prosentase Posyandu Puri 64 % 70,23 % 109, 73 Melebi hi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.19 .003 Persentase posyandu PURI yang menjadi taman posyandu 41 % 37,93 % 92,5 1 Tidak Memen uhi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 122 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.02.20 . Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.483.921.9 00 2.208.703. 840 88, 92 DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.20 .001 Prevalensi balita kurang gizi 11,7 % 17,8 % 65,7 3 Tidak Memen uhi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 123 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.02.20 .002 Pesentase Balita Stunting 28,2 % 26 % 108, 46 Melebi hi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.21 . Program Pengembanga n Lingkungan Sehat 2.131.507.0 00 1.840.366. 690 86, 34 DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 124 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.02.21 .001 prosentase akses masy memilki akses thd jamban sehat 73 % 78,01 % 106, 86 Melebi hi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.21 .002 persentase akses masy memilki akses thd sarana air minum yg mmenuhi syarat 81,5 % 82,32 % 101, 01 Melebi hi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 125 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kesehatan 1.02.21 .003 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sarana air minum layak/terlindung 81,5 % 82,32 % 101, 01 Melebi hi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.21 .004 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap 71 % 78,01 % 109, 87 Melebi hi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI 126 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sanitasi dasar/jamban sehat JAWA TIMUR 1.02.33 . Program Upaya Kesehatan Perorangan 3.900.046.5 00 2.046.131. 045 52, 46 DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.33 .001 Persentase Rumah Sakit terakreditasi 65 % 65 % 100, 00 Memen uhi Target DINAS KESEHATA N 127 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.33 .002 Persentase RSUD menyelenggarak an Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sesuai 50 % 50 % 100, 00 Memen uhi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 128 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 standar 1.02.33 .003 Persentase RS yang menyelenggarak an Pelayanan IGD level 1 sesuai standar 75 % 75 % 100, 00 Memen uhi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.33 .004 Berfungsinya Rumah Sakit Tersier sebagai TOP Referral >50 % % DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA 129 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TIMUR 1.02.34 . Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 1.370.302.7 00 771.920.3 50 56, 33 DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.34 .001 Persentase termanfaatkann ya dokumen kesehatan untuk 100 % % DINAS KESEHATA N PROVINSI 130 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bahan penentuan kebijakan JAWA TIMUR 1.02.44 . Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan 10.090.296. 400 7.141.877. 022 70, 78 DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.44 .001 Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin 96 % 96 % 100, 00 Memen uhi Target DINAS KESEHATA N 131 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.44 .002 Persentase produk alat kesehatan yang memenuhi syarat 67 % 65 % 97,0 1 Tidak Memen uhi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.44 .003 Persentase produk makanan 68 % 70 % 102, 94 Melebi hi DINAS KESEHATA 132 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yang memenuhi syarat Target N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.44 .004 Persentase produk obat tradisionalyang memenuhi syarat 62 % 60 % 96,7 7 Tidak Memen uhi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.46 Program 49.776.756. 40.500.61 81, DINAS 133 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan 890 0.756 36 KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.46 .001 Rasio dokter spesialis, dokter umum dan bidan terhadap jumlah penduduk (Rasio x jumlah SpOG : 1 (355 dr.SpO G) SpA : 1 (317 dr SpOG : 1 (441 dr.SpOG) SpA : 1 (317 dr SP.A) Dr : 17 Melebi hi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 134 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 penduduk/100.0 00) SP.A) Dr : 17 (6.632 dr) Bdn : 46(17. 652 bidan) Pwt : 81 (30.69 9 peraw (6.660 dr) Bdn : 46(17.652 bidan) Pwt : 81 (33.155pe rawat Ntr : 5 ( 1.886 nutrisioni s) 135 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 at Ntr : 5 ( 1.961 nutrisi onis) 1.02.49 . Program Pengendalian Penyakit 6.732.902.4 46 5.333.685. 155 79, 22 DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.49 Persentase 20 % 19,60 % 98,0 Tidak DINAS 136 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .001 Penderita penyakit tidak menular tidak terjadi komplikasi 0 Memen uhi Target KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.49 .002 Persentase KLB Pasca Bencana 0 % 0 % Memen uhi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 137 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.02.49 .003 Persentase RFT Rate (%) 90 % 91,2 % 101, 33 Melebi hi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.49 .004 Persentase ODHA dengan ARV 75 % 75 % 100, 00 Memen uhi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 138 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.02.49 .005 Persentase penderita Malaria mendapatkan ACT 95 % 100 % 105, 26 Melebi hi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 1.02.49 .006 Persentase penderita suspect pes yang tertangani 100 % 100 % 100, 00 Memen uhi Target DINAS KESEHATA N PROVINSI JAWA TIMUR 139 BAB IIBAB II Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Target Realisasi Ketera ngan SKPD PELAKSAN A Kinerja Rp Kinerja % Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.02.49 .007 Insiden rate DBD (%) ocll•nl__ .,....,,..... z:1 MIMIIINa. Masyorabt -fu, krk __ ,_sll,. tltlal,""1•- ..)al,tcn l_aesla,...Jadl nopa -ritl•,S1Nndlrl,-.J-.lol•t do•--•-o11npo - Masyor2kot )'I krnpribodll.. dot.. kolludoyUn.. ~~ -----.------r-------.----u_-_i:na"T_-_._..,..___,......__-r-------r-------r-----.-------1 ----~~ I ko...,.......,. C:::1 onblk ...11ec1•nll ..,....,-,...so. ae•N:rtrnaaa111 ,..SoKI-WN ----1Pe111trl•to11tl- -·-- ,.....tatlketol.a l'e&,Skmll, efdrtff, ~ kriltbd.- tcrpc....,. Akaamc.mbancu ,_nulodorl ploaln•«a tM.napcltl:ut daeratHIHnll di■ du. dt• ke,-&b Ntpra KuataH ----,12--115....-...... All»mc.notak Ntpnk... ckl&,M Mt.lal'uka. rtfo...sltktan po....-- JOOlkbos l angUnan Befblanju1an BERPUSAT PADA RAKYAT, 0 INKLUSIF J & PARTISIPATDRIS fl vi Jawa Trmur Lebih SeJahtera, - Berakhlak, Berkead1lan, Pencfptaan WllayahJatla: □ Aman □ Nyaman □ Produktlf Bertlelan 0 Pengan,- GENDER > Mandiri & Berdaya Sa1ng . J:MJ~EGI . z ~ !!! "' -0,. -0 i: 0 3 C: "'~ ~ CT "'~ OQ ..!.. ~ ~- ~ ~ Ex. : Komltmen Gub JaUm untuk Setlap Demo Buruh akan dltemul Langsung(tak dlWakllkan) !!! ;:o: 0 )> !10 s;; c:,:, ;:o: 11) C: "'~ OQ "'~ 0 ~ 5 · ~ IM•sv ,.k.t) !!! ,- -I m "' a: i ~ "' OQ "' ;,,c- -0 C: ,- !10 ~ "'OQ ~ s:: .J, OQ "'0 C: C -0 ~ "' OQa. a. .J,OQ "'c:,:, -0-0 s:: a;:o: "' 11) -;;;- 11) a. "' iii' a, -0 s::C: 0a. )> "'E "'r, "' 5 c) Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Prioritas program dan kegiatan yang direncanakan bisa mengurangi tingkat prosentase kemiskinan dan pengangguran sudah dimulai sejak tahun 2009 yang terintegrasi dari program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota dalam klaster ruang serta klaster program. Keberhasilan Program JALINKESRA di tahun 2009-2014 dilanjutkan dengan merubah menjadi Program JALINMATRA dimana pola integrasi diantara kegiatan dalam program ini lebih banyak dan saling terkait yang diharapkan agar dampak pengurangan-nya bisa mengena pada akar masalah yang lebih multidimensi. Kegiatan-kegiatan tersebut di tahun 2017 antara lain : o JALINMATRA Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (B-RTSM) untuk 11.054 RTSM di 69 desa pada 22 Kecamatan di 12 Kabupaten. o JALINMATRA Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) untuk 24.008 KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) di 668 desa pada 176 Kecamatan di 35 Kabupaten o JALINMATRA penanggulangan kerentanan kemiskinan (PK2) untuk 250 DESA di 29 Kabupaten. o Program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Anti Poverty Program (APP), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Rusunawa serta pembangunan prasarana MCK Komunal Sedangkan pada kegiatan yang lebih mengarah kepada pengurangan pengangguran disamping dari memperbanyak peluang kesempatan kerja, juga dilakukan melalui kegiatan antara lain : o Penguatan BLK menjadi BLK Internasional juga dicapai melalui pola-pola magang dan inkubator. o Pengembangan inovasi pelayanan penempatan kerja o Pelayanan insformasi magang dan pelatihan kerja berbasis kompentensi o Gerakan Cegah PHK, serta o Pengawasan penegakan hukum dan perlindungan tenaga kerja. EM SKINAN 2014-2019 JUUNKESRA IIITIII ■- IIIICIIUIIIIT ■11111NM(Mil'TAH~MWA TWiUIII MULTIOIMENSI ..-TAH - ct JAWATIMUR w lt,,ldJ~:i..~A!B.ft, PENANGGULANGAN FEMINISASI l tdung Temw,111) Tlhap Awai:Kangean-Tn.nojoyo (PP) Ulllnate Kangean-Tr1J11010YO-Sll'ably1(PP) Kangean-B~111-0enpas11(PP) Kangean-Trunojoyo-8-an(PP) 2014 · FS 2015 · OEO, Rencanalnduk.A~Al :01" P,Mrgi_,,,,p ""'YIIWnwt.. 12 BAB V o o Transportasi darat : Terbangunnya jalan baru : 502,5 km Pengembangan jalan Tol : 253 km, Peningkatan dan Perbaikan jalan & Jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi, seperti tergambar pada peta Tematik berikut : Gambar 5.7 Peta Tematik Rencana Pengembangan Transportasi Laut 2017 Gambar 5.8 Peta Tematik Rencana Pengembangan Transportasi Darat 2017 Pel. Multipurpose Paci, an , Kab. Pel. Laul Brondong Kab L am ongan 2016· Reklamas,3750m2. Dermaga 1 Ses,nen. Pengerukan alur pelayaran nelayan .017 Perpdfljangan dennaya 17• 12m dan Lamongan Penambahan la$ilitaslapan9an pen umpukan dan gudang penylmpanan Pembangunan Dennaga lapangan pen,mpu~an Pembangunan dennaga II ta hap 2 (400 meter) dan la$ilila$ kepelabuhanannya - Priorlta$ Sa saran Pu$al Prio rita s Provln$I 1 Sasaran Pengembillgan Konekl1v1I•• Nasional Tran sport;isi Dara! I. Jalan Tell>ang1r111ya jalan baru : 502.Hm Pengembangan)alan TOt.· 25Hm
2.Keselamatan Menurunnyuasio angh kecelakaan kereta apl (l.ecelakaan pert jllta,-km pe~alanan kereta apij= 0.032 Menurunnya angka fatalttu koll>an kecelakaan o-ansportasi jalan (% dari kondlSI baseNne) Dukungan Perenca,.,n Ptmbangunan Kab1n1mug11n I Pemb. .l.S
2.Abes S.ndanl/Pel.
J FO'Ulderpass 4 Jalanlr,gur 5 Ptmb Jalan Stlonglar -6 Pemb.JaltlnSulore)O• S.IU - Priortas Sasaran Pu sat Mudik Bahk Grati, Target 22 000 peserta (Bus~ 98.000 peserta KA 5 100 pesena kepulauan. 500 unlsepeda motor Fasilita, t;,.elam.ian Pengadaan dan Pemasan91n Ea~y Wamr,g System (EWS)45 uni .- -· Dan Jemb.ian Provmsi {1.421 km) Mendulung Pen,nghtanKemantapan Jalan Provinsi 92 'If. Prio1Us Promsi Ptngtmbangan Slstim lnformasl d, 19 lokasl Jembatan Tmbang Sasaran Pen gembangan Koneklivilas Nasi onal Transportasi Laut • Pengembangan pelabuhan non komersi 40 lokasi • Rata-ratadwt,/lnglime 4-5 hari Pel. Laut Giliraja. Kab. Sumenep Pe'l'anjangan Cau$eway 17 m Pel Laut Gilimandangin, Kab S umenet> Pembangunan sisi darat (Struktur beton untuk dennaga 30•6meter) Pel. Laut Giliket1p1ng, Kab. Probolinggo Pe'l'anjangan Dennaga400 meter Ptmbangunan Jdlan Ttmbus Sukortjo - Balu 133.91 km ) Penetapan loklsi 2 Pembtbasan Lahan dan Pelaksanaan Keglatan , . - ..1.a1un Ptn'lllganan Jalan Jumsan Malang • Balu Panjang lotal.l. Patbmura (Batu) s/d.l. MT Haryono{Malang) 12.38Km Pelahuhan Peny•btrangan Kelapang. Kall. Banyuw ing, PengganblnDermaga Beachr,g men)adt Dermaga MB(Mobie B~ge) P,mbangunan Jalan Lrnlas Sela4an {JLS) K1b Tulungag111g=34 35km Kab Blitar = 56. 7km , _ .,Lahln 13 BAB V Percepatan pembangunan JLS dengan realisasi fisik 365,28 km (53,97%). Didorong tahun ini di Popoh hingga Malang. Diperlukan anggaran Rp 2,09 Triliun. Tahun depan akan disusun DED untuk pembangunan akses jalan dari Pacitan ke Malang guna mendukung bandara yang ada di Malang Pembangunan Fly Over/Underpass di Kota Besar dan Metropolitan Jalan Lingkar di Kota Besar – Sedang. Pembangunan Jalan Regional Selingkar Wilis Pembangunan Jalan Sukorejo - Batu (mengatasi kemacetan Megapolitan Surabaya – Malang Raya) Peningkatan infrastruktur Kangean dan Masalembu. Fasilitasi pembangunan Kilang Minyak & Gas Bumi di Kabupatren Tuban untuk minyak dan gas. Pembangunan pelabuhan Prigi untuk pelabuhan nusantara. Pembangunan Jalur KA Double track Surabaya sampai Banyuwangi. Melanjutkan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH ) h) Kemaritiman dan Kelautan Penopang dimensi Sektor Unggulan Nasional, utamanya pada program Kemaritiman dan Kelautan ini dilakukan di Jawa Timur melalui Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya. Pada Program Perikanan Tangkap dilakukan melalui prioritas : o Pemulihan Sumber Daya Ikan melalui : Pembangunan 20 paket Rumah Ikan di Banyuwangi, Probolinggo dan Situbondo, Under Water Restoking Laut 300.000 ikan Kerapu di Banyuwangi, Situbondo, Kab. dan Kota Probolinggo, Tuban ; dan Restocking 5 Juta Benih Ikan Tobro, Tawes, Wader di Perairan Umum Darat Rehabilitasi Mangrove 85 Ha dan terumbu karang 12 Ha. o Pemberian bantuan sarana Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) yang ramah lingkungan kepada nelayan di 22 Kabupaten/Kota berpantai; o Pembangunan dan penyempurnaan Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Popoh dan Pancer. o Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan o Fasilitasi, eksploitasi dan aplikasi teknologi perikanan tangkap 14 BAB V o Pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan PPI o Pengembangan Budidaya Perikanan melalui pengembangan alat pakan mandiri sebanyak 100 paket pakan mandiri yang terdiri dari mesin extruder (pengapung pelet) pencampur, pengaduk, dan formulasi bahan baku pakan ikan. o Pengembangan Minapolitan, seperti tergambar pada peta berikut : Gambar 5.9 Peta Pengembangan Kawasan Minapolitan di Jawa Timur i) Harmonisasi Sosial Pemantapan wawasan kebangsaan (wasbang) bagi masyarakat Jawa Timur melalui fasilitasi FKDM, FKUB dan FPK dengan kegiatan : o Antisipasi Perkembangan gerakan kelompok masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila di Jawa Timur o Pembinaan karaketer bangsa (pemuda) berbasis kualitas moral dan nasionalisme (caracter building) o Membangun Kembali Karakter Bangsa dan Membersihkan Diri Sendiri dari Berbagai Prasangka Sosial-Kultural-Politik o Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) o Membangun Kembali Karakter Bangsa dan Membersihkan Diri Sendiri dari Berbagai Prasangka Sosial-Kultural-Politik [J I A l 1 J A It I ---- ...... _ ,............."' -.-~ _ __ ,__..._ ---~ _ ......,.....,_ __ _ _ ___ ........, _ _,,,.__,._ ... ....._........- . ---....-,; ... . '--........" \,f \I t }! 1 R I lf / \ 1) l ,4 . ................ 6 .._,,...... ...... o --~,l,t:M □ __...,__,_.._ C C C rl..'-"'•I.J.\ PI.JLA BAI I 15 BAB V o Sinergi dengan TNI/POLRI, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat melalui Optimalisasi Fungsi Babinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa dalam rangka pencegahan meluasnya gerakan yg meresahkan masyarakat o Revitalisasi budaya dan kearifan local. Selengkapnya terkait detail uraian Program dan kegiatan Prioritas beserta sinergisitasnya dengan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional, tersaji pada lampiran. 5.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Arah Kebijakan spasial Pemerintah Daerah Provinsi antara lain mengacu pada Peraturan DaerahProvinsiJawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiTahun 2011-2031 dan Peraturan DaerahProvinsiJawa Timur Nomor3 Tahun 2014 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2014-2019. Fokus pembangunan Jawa Timur pada tahun 2014-2019 diarahkan pada pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan Nasional sebagai metropolitan di Jawa Timur, pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan serta memantapkan pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Arah kebijakan spasial dan prioritas spasial pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) prioritas utama Provinsi Jawa Timur dengan berbasis telaah pendekatan spasial / keruangan. Arah kebijakan spasial dan prioritasnya diderivasi dari pendekatan spasial. Pendekatan spasial tidak hanya menelaah daya dukung ruang dan kesesuaian dengan amanat regulasi spasial saja. Lebih jauh, pendekatan spasial diintegrasikan atas 3 (tiga) unsur pendekatan yaitu :
(1)amanat regulasi spasial, (2) pendekatan Teknokratik spasial, dan (3) pendekatan Top down – Bottom Up sektoral. Masing-masing unsur pendekatan memiliki lokus- 16 BAB V lokus program dan kegiatan pengembangan yang diselaraskan menjadi satu pendekatan spasial dengan memetakan prioritas-prioritas spasial. Arah kebijakan dan prioritas spasial diharapkan mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya.
Pendekatan amanat regulasi spasial didasarkan antara lain mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Substansi utama yang diacu dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur adalah (1) perwujudan struktur ruang, (2) perwujudan pola ruang, dan (3) indikasi program pembangunan jangka menengah. Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, substansi utama yang diacu adalah Kebijakan Klaster Kewilayahan. Pendekatan teknokratik spasial mengacu pada telaah atas update dinamika klaster-klaster kewilayahan yang diproyeksikan untuk tahun 2017. Sedangkan Pendekatan Top down – Bottom Up sektoral didasarkan atas (1) penyelarasan atas 9 (sembilan) prioritas Provinsi Jawa Timur dan hasil telaah sinkronisasi internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas prioritas program dan kegiatan, serta (2) hasil rekap usulan-usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur. Kerangka pendekatan spasial digambarkan sebagai berikut : Gambar 5.10 Kerangka Pendekatan Spasial Amanat Re~ulasi Spasial Struktur & Pola Ruang RTRW dan,jlZWP3K y Kloster Kewilayahan RPJMD Teknokratik Spasial Telaah Dinamika Klaster-klaster Kewllayahan Yang Dlproyekslkan Untuk Tahun 2017 9 Prioritas Pembangunan 2017 & Akomodasi Usu/an Kab/Kota Top Down - Bottom Up Sektoral 17 BAB V Usulan Kabupaten/Kota yang diakomodasi untuk pembangunan tahun 2017 berdasarkan 9 prioritas pembangunan meliputi :
1.Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan & Kesehatan) Gambar 5.11 Peta Persebaran Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan, Dan Prioritas Pembangunan Budaya Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Sumber : Hasil inventarisasi FGD Tematik Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2016 DINAS SOSIAL
1.Pemut akhiran data Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan data kemiskinan
2.Tanggap Darurat penanganan penyebaran HIV dan AIDS pasca ditutupnya Lokalisasi dan penanganan bahaya penggunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.Revitalisasi kawasan Mojopahit
2.Revitalisasi situs-situs religi DINAS KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN
1.Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta
2.Peningkatan rasio perbandingan j umlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70%: 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah
3.Pengembangan 11Sekolah Menengah Kejuruan Mini" at au Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah • RS/RSU/RSK/RSP
1.Peningkatan Pelayanan RS
1.Pemutakhiran data Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan luranJaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan dat a kemiskinan
2.Tanggap Darurat penanganan penyebaran HIV dan AIDS pasca ditutupnya Lokalisasi dan penanganan bahaya penggunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif)
3.Peningkatan kualitas ponkesdes
4.Pengembangan taman posyandu
5.Penataan jaminan kesehatan nasional (sist em ruj ukan)
6.Penurunan AKI, AKB serta prevansi kuranggizi dan stunting
7.Pengendalian penyakit kusta, HIV, TB, malaria
8.Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa (pasung)
9.Pendayagunaan Dan Pemerataan Tenaga Kesehatan Yang Bermut u
10.Akreditasi puskesmas dan rumah sakit pemerintah ,.,.
18 BAB V Kegiatan prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan, Dan Prioritas Pembangunan Budaya Dan Pariwisata ini disinergikan dengan pendekatan kebijakan spasial dengan hasil sebagai berikut : • Lokus program dan kegiatan prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan, prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan tersebar secara merata. Sektor kesehatan dan pendidikan merupakan sektor pelayanan untuk seluruh masyarakat sehingga lokusnya menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sedangkan lokus program dan kegiatan prioritas Pembangunan Budaya Dan Pariwisata terfokus pada pusat dan peninggalan budaya dan pariwisata. Prioritas sektor budaya dan pariwisata bersifat lokus dan fokus pada revitalisasi kawasan majapahit dan situs-situs religi. • Arahan RTRW Provinsi untuk prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan, prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan, dan prioritas Pembangunan Budaya Dan Pariwisata diwujudkan pada seluruh wilayah pengembangan (WP). • Arahan Pengembangan Wilayah terkait dengan Peningkatan Mutu Pendidikan merupakan fungsi pengembangan yang terdapat dalam seluruh Wilayah Pengembangan (WP) di Jawa Timur. • Sinergi Antar Kegiatan: Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren – Peningkatan Jumlah Rasio SMK dan SMU – Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan – Kegiatan Penyehatan Masyarakat dan Lingkungan – sinergi tahapan dan pendanaan. • Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kemenko Pembangunan Manusia, Kementerian Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata; (ii) APBD Provinsi; (iii) APBD Kab/kota integrasi sesuai kewenangan; (iv) Dana Desa; (v) Dana non-pemerintah. Latihan Kerja di pondok pesantren Ill sinergi tahapan dan pendanaan; Pengembangan Jaminan kesehatan Ill 19 BAB V Gambar 5.12 Peta Sinergitas Prioritas Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan Yang Berdayasaing, dan Prioritas Pengembangan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Sumber : Hasil analisa, 2016 ---- .,..,__ __ -----•-->~NIJ AK8_,.c,,..,.,.1u.,r"'9pN!lta.,i,ong ~4ltl~dlln ---- ---·-· ______ ... __ ________. f ·-·.-- •• ,...t\UMtll 20
2.Pengembangan Industri & Perdagangan, Pengembangan Koperasi dan UMKM Gambar 5.13 Peta Persebaran Prioritas Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan Yang Berdayasaing, dan Prioritas Pengembangan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Sumber : Hasil inventarisasi FGD Tematik Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2016 •· DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINS!
1.Penguatan & Pengembangan 26 Kantor Perwakilan Dagang
2.Pengembangan Wirausaha Baru Agroindustri {IKM Agro)
3.Pengembangan Wirausaha Baru Non Agroindustri {IKM Non-Agro
4.Pengembangan Standardisasi
5.Pengendalian & Pengawasan Produk lmpor
6.Optimalisasi Sistem Resi Gudang {SRG)
7.Pengendalian harga DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINS!
1.Peningkatan akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembentukan kelompok fungsional dan kelompok lainnya (Kopwan, LMDH, Kopkar)
2.lnkubator ToT
3.Magang UKM ekspor;
4.Penguatan Peran Klinik UMKM dan Koperasi
5.Peningkatan Akses Pasar Dalam dan Luar Negeri
6.Fasilitasi legalitas, standarisasi
7.Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM SADAN PENANAMAN MODAL PROVINS!
1.Perbaikan iklim investasi sehingga tercipta kesempatan kerja baru
2.Mendorong kemitraan PMA dan PMDN serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA
3.Peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan serta kapasitas SDM pelayanan •• 21 BAB V Kegiatan prioritas Kedaulatan Pangan ini disinergikan dengan pendekatan kebijakan spasial dengan hasil sebagai berikut :
• Lokus program dan kegiatan prioritas Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan Yang Berdayasaing, dan Prioritas Pengembangan Koperasi Dan UMKM tersebar mengikuti ketersediaan infrastruktur pendukung dan input produksi industri. • Arahan RTRW Provinsi atas Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan Yang Berdayasaing, dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM dicapai dengan Pengembangan industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, manajemenproduksi yangmemperhatikan dayadukung lingkunganhidup, Pengembangan infrastruktur pendukung industri, delineasi wilayah industri (Kawasan Industri, peruntukan industri dan sentra industri), pengembangan orientasi ekspor yang memanfaatkan sumber daya lokal, dan pengembangan investasi dan permodalan, dengan alokasi ruang yang telah ditentukan dilaksanakan pada PJM I (2012-2016) dilanjutkan pada PJM II (2017-2021). • Arahan Pengembangan Wilayah terkait dengan Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan Yang Berdayasaing, dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM merupakan aspek pendukung dalam pengembangan klaster wilayah yang berada pada klaster Metropolitan, Agropolitan Bromo Tengger Semeru, Agropolitan Wilis, Regional Kelud, Agropolitan Madura dan Agropolitan Ijen. • Sinergi Antar Kegiatan: pengembangan input industri on-farm sesuai pengembangan Kawasan dan Sentra Industri, pengembangan teknologi. • Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria Tata Ruang; (ii) APBD Provinsi; (iii) APBD Kab/kota integrasi sesuai kewenangan; (iv) Dana Desa; (v) Dana non-pemerintah. potensi wilayah [11 Kawasan Strategis Agropolitan dan Agroindustri [11 Koperasi dan UMKM Iii pengembangan paska produksi, pemasaran, 22 BAB V Gambar 5.14 Peta Sinergitas Prioritas Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan Yang Berdayasaing, dan Prioritas Pengembangan Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Sumber : Hasil analisa, 2016 ~----S..•lit"'_... ,...,..., ..........._()t~) ~~" ...~~KllnnJ ,. M.I ~W.Pr-.W JNtlMuMll......,.anc11Ptt) --- - ~PPIAMlcar angl.Nfl Des.a Man:h1 Ben h / Bibi1 r>.nin;iket•n Si.lrTt>on:ley• lrllar,,;m (SOM) Pe-ta,.., ,-- I 1-'tnngkatan prodUt.s w.an, g,ram, n..,,.:,utla,Jt •• 26
4.Peningkatan Infrastruktur Gambar 5.17 Peta Persebaran Prioritas Peningkatan Infrastruktur Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Sumber : Hasil inventarisasi FGD Tematik Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2016 • DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ PROVINS!
1.Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan (Ketapang dan Paciran)
2.Pembangunan Pelabuhan Laut (Brondong, Tg Tembaga, Prigi, Gilimandangin, Giliraja, dan Giliketapang)
3.Pembangunan Bandara Kangean dan Masalembo DINAS PU PENGAIRAN PROVINS!
1.Operasional, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi (176 DI Provinsi luas 164.823 Ha)
2.Pembangunan rehabilitasi dan normalisasi sarana/prasarana Pengendali Banjir dengan 5 WS Provinsi.
• DINAS PU BINA MARGA PROVINS!
1.Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan
2.Pembebasan Lahan Jalan tembus Sukorejo-Batu
3.Peningkatan Jalan Malang-Pendem-Batu
4.Penanganan Rekonstruksi Jalan (18 ruas jalan, 85.838 Km) DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINS!
1.Penyelenggaraan SPAM Regional
2.Pembangunan Ru sun
3.Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 10 Kabupaten
4.Pembangunan SPAM di Daerah Rawan Air (Kekeringan)
5.Fasilitasi Pengembangan TPA Regional di Malang Raya
6.Pengembangan Kaw asan Agropolitan
7.Percepatan Rencana Tata Ruang Kaw asan Strategis Provinsi
8.Percepatan Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINS!
1.Penerapan SPM Lingkungan Hidup
2.Pelayanan Uji Kualitas Air dan Udara
3.Pemantauan Kualitas Air, Udara, dan Tanah
4.Demplot Pelestarian Sumber Mata Air dengan Vegetasi pada 5 lokasi
5.Demplot Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Kawasan Pesisir pada 5 lokasi • DINAS ESDM PROVINS!
1.Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan (Rekator Biogas, PLTSSHS (Solar House System) dan Komunal, PLTMH) dan Pemasangan ListrikSambungan Rumah (SR)
2.Pembangunan Sumur Bor pada Daerah Rawan Air •• 27 BAB V Kegiatan prioritas peningkatan infrastruktur ini disinergikan dengan pendekatan kebijakan spasial dengan hasil sebagai berikut :
• Lokus program dan kegiatan prioritas Peningkatan Infrastruktur tersebar dengan pola mengikuti struktur ruang berupa jalur pantura, jalur Surabaya-Malang (KSN Gerbangkertasusila dan KSN malang Raya), dan menyebar sebagian pada wilayah selatan dan wilayah timur dalam rangka pemerataan pembangunan. • Arahan RTRW Provinsi Peningkatan Infrastruktur dicapai dengan Pemantapan Jaringan Jalan, Pengembangan Bandara dan Pelabuhan, Pengembangan Energi, Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air dan Prasarana Lingkungan dengan alokasi ruang yang telah ditentukan dilaksanakan pada PJM I (2012-2016) dilanjutkan pada PJM II (2017-2021). • Arahan Pengembangan Wilayah terkait dengan Peningkatan Infrastruktur merupakan aspek pendukung dalam pengembangan klaster wilayah yang berada pada klaster Agropolitan Wilis, Regional Kelud, Segitiga Emas, Metropolitan, Agropolitan Bromo, Agropolitan Madura dan Agropolitan Ijen. • Sinergi Antar Kegiatan: Bandara – Pelabuhan – Jalan – Energi – Rusun – gi tahapan dan lokasi. SPAM – Rawan Kekeringan – lingkungan hidup dan penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan. • Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kementerian PU Pera, Kementerian LHK, Kementerian Agraria Tata Ruang; (ii) APBD Provinsi; (iii) APBD Kab/kota integrasi sesuai kewenangan; (iv) Dana Desa. RTLH Ill siner Kawasan Strategis Ill sinergi tahapan tahapan dan lokasi. Sinergi 28 BAB V Gambar 5.18 Peta Sinergitas Prioritas Peningkatan Infrastruktur dengan Kebijakan Spasial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Sumber : Hasil analisa, 2016 f . l(jil;J.f~l '°""-11Kab p.,..._ 12 Kat> Sunlte, 13 ~ Je-nll« ~Swtlber~T~an P'Mf'IOl(ltM'll"'Wl'lrllU&ll'IEl'IIIQIL..salf'I.TMH OltlBooM)djPtoooirvoo ~ !liU:r:,N:tn ~ nano.. -... ....... --- -- ---.............. ~denP9nB'Wln ~~0.V-Alam DiOAS~dttt~ '------'-' ~....:::: l ~ """"'~----L~n-r..oc11..11w111111rur I _ ... _ I "-""--•-n.v \ ~===1~- --- ( ...Wl,woS)Mlffldi ~~iw.teAft,!~.,._,, ~,,.,,.._ltwM,M\ ~Ji...,,...., ..~ (17"Dtl'iewe•f911'1,,IIWIMlW51~.023 M•) 29
5.Kemaritiman dan Kelautan Gambar 5.19 Peta Persebaran Prioritas Pembangunan Kemaritiman & Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Sumber : Hasil inventarisasi FGD Tematik Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2016 • • DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINS!
1.Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, melalui :
a.Rehabilitasi Mangrove 40 Ha dan Terumbu Ka rang 14 Ha.
b.Pemulihan dan Peningkatan Potensi Sumberdaya lkan/Restoking/Rumah lkan 10 unit.
c.Peningkatan Sarana dan Prasarana Alat Penangkapan lkan
2.Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Sentra Peri kanan Terpadu melalui Optimalisasi sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan (11 PP)
3.Pengembangan lndustri Maritim
4.Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
a.Pemberantasan ilegal, unregulated dan unreported fishing (IUU)
b.Peningkatan Taraf Hidup Nelayan
5.Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6.Peningkatan Budaya Bahari, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan IPTEK Kelautan.
• • 30 BAB V Kegiatan prioritas peningkatan Prioritas Pembangunan Kemaritiman & Kelautan ini disinergikan dengan pendekatan kebijakan spasial dengan hasil sebagai berikut : • Lokus program dan kegiatan prioritas Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan tersebar mengikuti ketersediaan infrastruktur pendukung kemaritiman dan wilayah dengan potensi kemaritiman dan perikanan. • Arahan RTRW Provinsi untuk prioritas Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan diwujudkan dengan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan peruntukan perikanan tangkap yaitu Pengembangan Komoditas, Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) serta peningkatan sarana dan prasarana untuk pengembangan perikanan dan teknologi penangkapan ikan dengan alokasi ruang yang telah ditentukan dilaksanakan pada PJM I (2012-2016) dilanjutkan pada PJM II (2017-2021). • Arahan dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara umum yaitu mengembangkan kegiatan budidaya yang bersinergi dengan potensi sumber daya perikanan dan melindungi ekosistem pesisir dan laut. • Arahan Pengembangan Wilayah terkait dengan Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan termasuk dalam klaster pesisir dan pulau- pulau kecil dengan fokus pada peningkatan kontribusi sektor perikanan (sektor primer) yang didukung dengan infrastuktur pendukung perikanan dan peningkatan sosial kemasyarakatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. • Sinergi Antar Kegiatan: Peningkatan Komoditas-Sarpras Pelabuhan Perikanan-Industri Maritim- pelaksanaan dan lokasi. Peningkatan Budaya Bahari-Peningkatan Taraf hidup nelayan- dan lokasi. Pemberantasan ilegal fishing bersinergi dengan TNI AL upaya dalam pertahanan dan keamanan. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai regulasi pengaturan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Rehabilitasi rn sinergi tahapan, Peningkatan SDM dan lptekl!I sinergi tahapan 31 BAB V • Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kementerian Kelautan Perikanan, Bakamla; (ii) APBD Provinsi; (iii) APBD Kab/kota integrasi sesuai kewenangan; (iv) Dana Desa; (v) Dana non-pemerintah. Gambar 5.20 Peta Sinergitas Prioritas Pembangunan Kemaritiman & Kelautan dengan Kebijakan Spasial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Sumber : Hasil analisa, 2016 f>M'u!Nl'lotJ\PlfW'l~/1~ SUroe-m~aikln'R,~ooiah lkan\Ounit ~'h . Bwl1'f#ang,i 32
6.Harmonisasi Sosial Gambar 5.21 Peta Persebaran Prioritas Harmonisasi Sosial Yang Berakhlak Mulia Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Sumber : Hasil inventarisasi FGD Tematik Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2016 • DINAS SOSIAL PROVINS!
1.Akses Pelayanan Sosial Dasar kepada 5 (Lima) Penyendang Masalah Kesej ahter aan Sosial (PMKS), mulai Pengemis, Ana k Jalanan, Wanita Tuna Susila (t ermasuk eks WTS), Gelandangan dan Penderita Psikotik ..
2.Optimalisasi penanganan korban pasung.
3.Optimalisasi penanggulangan bencana akibat kekeringan, longsor, banjir dan banj ir lahar dingin.
4.Pemut akhiran Dat a Verifikasi dan Validasi Penerima Bant uan Iuaran dan Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Data Penyandang Masalah KesejahteraanSosial dan Data Kemiskinan.
5.Tanggap Darurat Penanganan HIV danAI DS Pasca ditutupnya Lokalisasi dan Penanganan Bahaya Penggunaan NAPZA
6.Perlindungan SosialTerpadu Berbasis Keluarga, yang meliputi:
a.Bantuan dan Rehabilitasi Sosial b . Pembangunan Daerah Tertinggal SADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINS!
1.Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui:
a.Penguat an Permodalan dan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa
b.Penguatan Permodalan dan Usaha Ekonomi Produktit melalui ProgramJalinmatra
2.Mengembangkan Kemitraan dengan Stakeholder Privat dan Masyarakat secara Proporsional (partnership building) • DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINS!
1.Revitalisasi/Penguatan Sarpras UPT Pelatihan Kerja
2.Pelatihan ber basis kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat
3.Magang dalam negeri dan magang ke jepang (diawali dengan pembekalan calon perserta seleksi magang j epang)
4.Pemetaan tenaga kerja te r PHK untuk diarahkan kepada PAKER (Pelatihan Alih Kerja}
5.Penempatan A KL, AKAD, AKAN, A KSUS ( Antar Kerja Khusus Untuk Pengoptimalisasi muda, Wanita, Penyadang Disabilitas, Lansia 6 . Optimalisasi jejarineinfo lowo nean kerja melaui proeram "ayo kerja 11
7.Per luasan kesempat an ke rja di sekt or informal
8.Harm onisasi hub industrial DINAS KESEHATAN
9.Kondisi ketenagake rjaan kondusif
10.Gerakan cegah PHK melalui pemetaan pekerja ter PHK • BAKESBANGPOL PROVINS!
1.Optimalisasi penanggulangan bencana akibat kekeringan, longsor, banjirdan banjir lahar dingin
1.Pengembangan Resolusi Konflik dalam mengatasi konflik sosial berdimensi SARA
2.Revitalisasi keamanan berbasis komunit asuntuk mewujudkan keamanan lingkungan (mencegah terorisme dan Narkoba} If BPBD
1.Opt imalisasipen a nggu langan bencana a kibat kek eri ngan, lo ngsor, b anjir dan banjir lah ar dingin • SATPOL PP PROVINS!
1.Pengembangan dan pemanfaatan kc.1rifan lok.11 untuk pcmbcrdaya.:rn masyarakat.
,- 33 BAB V Kegiatan prioritas peningkatan Prioritas Harmonisasi Sosial Yang Berakhlak Mulia ini disinergikan dengan pendekatan kebijakan spasial dengan hasil sebagai berikut : Lokus program dan kegiatan prioritas Harmonisasi Sosial Yang Berakhlak Muliatersebar hampir secara merata. Sektor sosial, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, dan ketenagakerjaan merupakan sektor pelayanan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat sehingga lokusnya menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Arahan RTRW Provinsi kaitannya dengan Harmonsiasi Sosial yang berakhlak mulia adalah dalam rangka mewujudkan keseimbangan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi. Arahan Pengembangan Wilayah dalam rangka mewujudkan harmonisasi sosial yang berakhlak mulia diprioritaskan pada klaster wilayah agropolitan wilis, klaster regional kelud, klaster agropolitan bromo tengger semeru, klaster agropolitan madura, klaster segitiga emas, klaster metropolitan dan klaster pesisir dan kepulauan. Sinergi Antar Kegiatan: Penanggulangan Kemiskinan-Penurunan Tingkat Pengagguran Terbuka – Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak – Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial – Penanggulangan Bencana sinergi tahapan, lokasi dan pendanaan. Harmonisasi Sosial yang berakhlak mulia sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat Jawa Timur. Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi; (ii) APBD Provinsi; (iii) APBD Kab/kota integrasi sesuai kewenangan; (iv) Dana Desa; (v) Dana non-pemerintah. 34 BAB V Gambar 5.22 Peta Sinergitas Prioritas Pembangunan Harmonisasi Sosial Yang Berakhlak Mulia dengan Kebijakan Spasial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 5.3 Rencana Holistik Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Pembangunan daerah tahun 2017 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembanPegunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014- 2019 terutama memperhatikan target kinerja agregat Tahun 2017, maka program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut: ~.ho..-i0.'vll,o~Qilf1~,.....illil0.,,l.............. ,.,.l.lolol•1-1-(---l¥0"-1Qfo,11 t•t:u....w,oaal-'tf¥91(tngMM911n~~IJIGa'IIJWIKtnSll;ll'lli AMe~_,S(glalo.,._.~e?ll)ll!)(l8- Pe-l)flndM'IQ UnlWI ICCMJIM...._ bl.JI (PMl(S, -~·~~-~- 1 -~-n:l~mW '"~,...., Pwrlhdi.u,gan 1 BAB VI PENUTUP Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2017, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada 9 (sembilan) program prioritas. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1.Dalam Melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan seluruh pelaku pembangunan di Jawa Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergis
2.Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperanserta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3.Mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya.
4.RKPD Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5.RKPD ini disusun sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dijadikan pedoman dalam menyempurnakan rancangan Renja-SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota di Jawa Timur.
1 ,, .CN t.~Ir- · 2 BAB V Hal-hal lain yang secara substansial terjadi perubahan pada tahun berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2017, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap berpedoman pada amanat Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO 1 I~j r-w; Ir.