DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai: a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai; b. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur; dan c. perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN. Selain itu peraturan ini juga mengatur tentang Jenis Pakaian Dinas ASN yang terdiri dari pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Seragam Batik KORPRI. Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Pakaian Dinas lainnya, terdiri dari: a. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ); dan b. Pakaian Olah Raga.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang …
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102); MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
9.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai:

a.perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
b.perwujudan …
b.perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur; dan
c.perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN.

Pasal 3

(1)Pakaian Dinas ASN, terdiri dari:
1. a.Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari:
  1. 1.PDH warna khaki;
  2. 2.PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam; dan
  3. 3.PDH batik/tenun/lurik;
2. b.Pakaian Sipil Harian (PSH);
3. c.Pakaian Sipil Resmi (PSR);
4. d.Pakaian Dinas Upacara (PDU);
5. e.Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
6. f.Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
7. g.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
(2)Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Pakaian Dinas lainnya, terdiri dari:
1. a.Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ); dan
2. b.Pakaian Olah Raga.
(3)Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 4

…

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Pasal 5

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari:

a.PDH untuk pegawai pria:
1. 1.kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Provinsi dan lambang daerah Provinsi, dengan ketentuan: a) lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan b) lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
2. 2.celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. 3.ikat pinggang nilon warna hitam gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
4. 4.sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
5. 5.lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
6. 6.papan nama pegawai.
b.PDH untuk pegawai wanita:
1. 1.kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Provinsi dan lambang daerah Provinsi, dengan ketentuan: a) lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan b) lengan … b) lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
2. 2.rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
3. 3.ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
4. 4.sepatu pantofel warna hitam;
5. 5.lencana KORPRI dan KTPP; dan
6. 6.papan nama pegawai.
c.PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
1. 1.baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Provinsi dan lambang daerah Provinsi;
2. 2.rok panjang warna khaki;
3. 3.ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
4. 4.sepatu pantofel warna hitam;
5. 5.lencana KORPRI dan KTPP;
6. 6.papan nama pegawai; dan
7. 7.kerudung tidak bermotif dengan warna kuning mustard.
d.PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 6

PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari:

a.PDH untuk pegawai pria:
1. 1.kemeja model krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Provinsi dan lambang daerah Provinsi, dengan ketentuan: a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan b) lengan … b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
2. 2.celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. 3.atribut Kemendagri, lokasi dan lambang daerah;
4. 4.sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
5. 5.lencana KORPRI dan KTPP; dan
6. 6.papan nama pegawai.
b.PDH untuk pegawai wanita:
1. 1.kemeja model krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Provinsi dan lambang daerah Provinsi, dengan ketentuan: a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
2. 2.rok 15 cm di bawah lutut, atau celana panjang warna hitam;
3. 3.sepatu pantofel warna hitam;
4. 4.lencana KORPRI dan KTPP; dan
5. 5.papan nama pegawai.
c.PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
1. 1.kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Provinsi dan lambang daerah Provinsi;
2. 2.rok panjang, atau celana panjang warna hitam;
3. 3.sepatu pantofel warna hitam;
4. 4.lencana KORPRI dan KTPP;
5. 5.papan nama pegawai; dan
6. 6.kerudung tidak bermotif dengan warna pink salem.
d.PDH …
d.PDH kemeja warna putih, rok/celana panjang warna hitam untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari:

a.PDH untuk pegawai pria:
1. 1.kemeja batik/tenun/lurik, dengan ketentuan: a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
2. 2.celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
3. 3.sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
4. 4.lencana KORPRI dan KTPP; dan
5. 5.papan nama pegawai.
b.PDH untuk pegawai wanita:
1. 1.kemeja batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek;
2. 2.rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
3. 3.sepatu warna hitam;
4. 4.lencana KORPRI dan KTPP; dan
5. 5.papan nama pegawai.
c.PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
1. 1.baju batik/tenun/lurik lengan panjang;
2. 2.rok panjang warna gelap;
3. 3.sepatu warna hitam;
4. 4.lencana KORPRI dan KTPP;
5. 5.papan nama pegawai; dan
6. 6.kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan.
d.PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a.PSH untuk pegawai pria:
1. 1.kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
2. 2.celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. 3.sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
4. 4.lencana KORPRI dan KTPP; dan
5. 5.papan nama pegawai.
b.PSH untuk pegawai wanita:
1. 1.kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
2. 2.rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
3. 3.sepatu warna hitam;
4. 4.lencana KORPRI dan KTPP; dan
5. 5.papan nama pegawai.
c.PSH untuk pegawai wanita berjilbab:
1. 1.kemeja model jas lengan panjang, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
2. 2.rok panjang warna khaki;
3. 3.sepatu warna hitam;
4. 4.lencana KORPRI dan KTPP;
5. 5.papan nama pegawai; dan
6. 6.kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan pakaian dinas.
d.PSH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 9

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a.PSR untuk pegawai pria:
1. 1.kemeja model lengan panjang (krah berdiri) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
2. 2.celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. 3.sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
4. 4.lencana KORPRI dan KTPP; dan
5. 5.papan nama pegawai.
b.PSR untuk pegawai wanita:
1. 1.Kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok 15 cm di bawah lutut dengan warna sama dengan kemeja;
2. 2.Sepatu warna hitam;
3. 3.Lencana KORPRI dan KTPP; dan
4. 4.papan nama pegawai.
c.PSR untuk pegawai wanita berjilbab:
1. 1.kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok Panjang dengan warna sama dengan kemeja;
2. 2.sepatu warna hitam;
3. 3.lencana KORPRI dan KTPP;
4. 4.papan nama pegawai; dan
5. 5.kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan pakaian dinas.
d.PSR untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 2016