DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2021

Nomor: 35
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Perlindungan Hukum: 3. Perlindungan Profesi: 4. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja: 5. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual: 6. Pembinaan dan Pengawasan: 7. Pendanaan: 8. Ketentuan Lain-lain: 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan kehidupan sosial yang cepat mempengaruhi pola interaksi antara Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam satuan pendidikan dengan peserta didik, orang tua/wali dan/atau masyarakat, sehingga diperlukan pedoman penanganan terhadap risiko perselisihan yang mungkin terjadi dalam hubungan interaksional pembelajaran tersebut;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, setiap guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya, sehingga terhadap pemberian sanksi tersebut diperlukan perlindungan atas reaksi yang dapat terjadi dari peserta didik, orang tua/wali, masyarakat, dan/atau pihak lainnya;
1. d.bahwa . . .
2. d.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan diperlukan penjabaran kembali terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4.Peraturan . . .
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 78); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur
3.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
4.Cabang Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas
5.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal setiap jenjang pendidikan.
6.Pendidikan . . .
6.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dalam binaan Kementerian Agama, dan Program Kejar Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
7.Pendidikan Khusus adalah jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
8.Pendidikan Layanan Khusus adalah jenis pendidikan khusus yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kondisi sosial seperti berada di daerah terpencil atau tertinggal, masyarakat adat yang terpencil, masyarakat yang mengalami bencana alam dan bencana sosial, bermasalah dengan hukum, dan masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi.
9.Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis.
10.Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
11.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan formal
12.Orang Tua/Wali adalah orang yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap seorang anak di sekolahnya, seperti ibu, bapak, atau saudara.
13.Organisasi . . .
13.Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu di bidang pendidikan yang berbadan hukum dan bersifat non komersial.
14.Masyarakat adalah kelompok warga Indonesia nonpemerintah yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
16.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
17.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
(2)Permasalahan pelaksanaan tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
(3)Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan antara Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan dengan Peserta Didik, Orang Tua/Wali, dan/atau Masyarakat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak terjadi perselisihan.
(4)Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menghasilkan kesepakatan, Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik, Orang Tua/Wali, dan/atau Masyarakat membuat Berita Acara Kesepakatan.
(5)Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi meterai, paling sedikit memuat:
1. a.identitas para pihak yang berselisih;
2. b.kesepakatan penyelesaian perselisihan; dan
3. c.tanda tangan pihak yang berselisih dan 1 (satu) orang saksi dari masing-masing pihak yang berselisih.
(6)Dalam . . .
(6)Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik, Orang Tua/Wali, dan/atau Masyarakat menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui perlindungan.

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus dalam melaksanakan tugas kependidikan.
(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
1. a.hukum;
2. b.profesi;
3. c.keselamatan dan kesehatan kerja; dan
4. d.hak atas kekayaan intelektual.
(3)Pemerintah Provinsi, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, dan Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sumber daya dan menyusun mekanisme pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemerintah Provinsi, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, dan Masyarakat dalam menyediakan sumber daya dan menyusun mekanisme pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat saling melibatkan pihak lain sesuai dengan kewenangan masing-masing. BAB . . .

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 4

(1)Perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil dari:
1. a.Peserta Didik;
2. b.Orang Tua/Wali;
3. c.Masyarakat;
4. d.Birokrasi; dan/atau
5. e.pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(2)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dalam bentuk nonlitigasi yang terdiri atas:
1. a.konsultasi hukum;
2. b.mediasi; dan
3. c.pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

(1)Konsultasi hukum bagi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, dan/atau intimidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
1. a.Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan/atau
2. b.unit yang menangani advokasi dan bantuan hukum pada Organisasi Profesi.
(2)Konsultasi . . .
(2)Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran/pertimbangan untuk penyelesaian permasalahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1)Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan antara Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan dengan Peserta Didik, Orang Tua/Wali, dan/atau Masyarakat dengan melibatkan mediator, paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadi perselisihan.
(2)Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
1. a.Komite Sekolah;
2. b.Organisasi Profesi;
3. c.Dewan Pendidikan;
4. d.Cabang Dinas Pendidikan; dan/atau
5. e.pihak lainnya yang ditunjuk oleh pihak yang berselisih.
(3)Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menghasilkan kesepakatan, Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik, Orang Tua/Wali, dan/atau Masyarakat menandatangani Berita Acara Kesepakatan.
(4)Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi meterai, paling sedikit memuat:
1. a.identitas para pihak yang berselisih;
2. b.kesepakatan penyelesaian perselisihan; dan
3. c.tanda tangan pihak yang berselisih, mediator, dan 1 (satu) orang saksi dari masing-masing pihak yang berselisih.
(5)Cabang . . .
(5)Cabang Dinas Pendidikan melakukan monitoring perkembangan penyelesaian perselisihan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan hasil monitoring kepada Kepala Dinas Pendidikan.
(6)Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui sidang etik.

Pasal 7

(1)Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi untuk mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara, dan/atau pemulihan nama baik bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(2)Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan/atau
2. b.unit yang menangani advokasi dan bantuan hukum pada Organisasi Profesi.

BAB III

PERLINDUNGAN PROFESI

Pasal 8

(1)Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:
1. a.pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pemberian . . .
3. b.pemberian imbalan yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Satuan Pendidikan;
4. c.pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
5. d.pelecehan terhadap profesi; dan/atau
6. e.pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan/atau pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(2)Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dilakukan dalam bentuk:
1. a.upaya pemenuhan hak; dan/atau
2. b.pendampingan/konseling.
(3)Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dilakukan dalam bentuk pendampingan/ konseling.

Pasal 9

(1)Upaya pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Satuan Pendidikan sesuai kemampuan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
1. a.Satuan Pendidikan;
2. b.Cabang Dinas Pendidikan/Dinas Pendidikan;
3. c.Organisasi Profesi;
4. d.Dewan Pendidikan;
5. e.Komite Sekolah; dan/atau
6. f.Masyarakat
(3)Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau unit yang menangani bidang konseling pada Organisasi Profesi. BAB . . .

BAB IV

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 10

(1)Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
1. a.gangguan keamanan kerja;
2. b.kecelakaan kerja;
3. c.kebakaran pada waktu kerja;
4. d.bencana alam;
5. e.kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
6. f.risiko lain.
(2)Dalam melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dapat melibatkan:
1. a.Satuan Pendidikan;
2. b.Organisasi Profesi;
3. c.Orang Tua/Wali; dan/atau
4. d.Masyarakat.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2017