DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2021

Nomor: 40
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan umum: 2. Penugasan: Dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan limbah, Pemerintah Provinsi melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun secara terpadu dan terpusat di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi menugaskan PT JGU sebagai Pengelola PPSLB3 Jawa Timur, PPSLB3 sebagaimana dimaksud berada di Desa Cendoro, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur; 3. Pemanfaatan Lahan Milik Daerah: 4. Keadaan Memaksa: 5. Pelaporan: 6. Pembinaan dan pengawasan: 7. Ketentuan Peralihan. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pelaksanaan pekerjaan atas penugasan Perseroan Terbatas Jatim Grha Utama yang belum selesai berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/722/KPTS/013/2018 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Jatim Grha Utama sebagai Pengelola Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Industri Jawa Timur, tetap dapat dikerjakan sampai dengan selesainya pekerjaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh industri/usaha/ kegiatan membutuhkan prasarana dan sarana yang memadai berupa pusat pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah;
d.bahwa . . .
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada PT Jatim Grha Utama sebagai Pengelola Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Jawa Timur; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan . . .
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 7, Seri E);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PT JATIM GRHA UTAMA SEBAGAI PENGELOLA PUSAT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3.PT Jatim Grha Utama yang selanjutnya disingkat PT JGU adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur.
4.PT Pratama Jatim Lestari yang selanjutnya disingkat PT PJL adalah anak perusahan PT Jatim Grha Utama yang bergerak di bidang pengelolaan limbah.
5.Pusat . . .
5.Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut PPSLB3 adalah Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 2

(1)Dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan limbah, Pemerintah Provinsi melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun secara terpadu dan terpusat di Jawa Timur.
(2)Untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menugaskan PT JGU sebagai Pengelola PPSLB3 Jawa Timur.
(3)PPSLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Desa Cendoro, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT JGU menunjuk PT PJL sebagai pelaksana PPSLB3.
(2)PT PJL sebagai pelaksana PPSLB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melaksanakan sistem pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melaksanakan koordinasi dan menjalin kerja sama dengan penghasil limbah;
3. c.membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana PPSLB3; dan
4. d.menjalin . . .
5. d.menjalin kerja sama dengan pihak yang kompeten dalam:
  1. 1.riset dan pengembangan teknologi;
  2. 2.investasi; dan/atau
  3. 3.pengembangan infrastruktur.

Pasal 4

(1)Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) selama 3 (tiga) tahun.
(2)Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
(3)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1)Setelah jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selesai, terhadap penugasan PT JGU sebagai Pengelola PPSLB3 Jawa Timur dilakukan sebagai berikut:
1. a.pendirian PT PJL sebagai BUMD baru yang mengelola PPSLB3 Jawa Timur; atau
2. b.menjadikan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai salah satu bidang usaha PT JGU dengan tetap mempertahankan PT PJL atau membubarkannya.
(2)Pendirian PT PJL sebagai BUMD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika kondisi keuangan perusahaan meningkat dan telah memenuhi syarat pendirian BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANFAATAN LAHAN MILIK DAERAH

Pasal 6

(1)Dalam rangka menunjang pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT JGU memanfaatkan tanah milik Pemerintah Provinsi yang diperuntukan untuk pengelolaan PPSLB3.
(2)Pemanfaatan . . .
(2)Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang berdampak pada pelaksanaan penugasan, Pemerintah Provinsi dapat melakukan evaluasi terhadap penugasan PT JGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.kebakaran;
2. b.bencana alam;
3. c.perang;
4. d.huru-hara/kerusuhan; dan/atau
5. e.keadaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan penugasan PT JGU.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

PT JGU menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan kepada Gubernur setiap tahun, setelah selesainya penugasan, dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pembinaan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah/Biro Pembina BUMD.
(2)Pengawasan . . .
(2)Pengawasan pelaksanaan penugasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
1. a.konsultasi;
2. b.koordinasi;
3. c.monitoring dan evaluasi; dan/atau
4. d.pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pelaksanaan pekerjaan atas penugasan Perseroan Terbatas Jatim Grha Utama yang belum selesai berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/722/KPTS/013/2018 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Jatim Grha Utama sebagai Pengelola Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Industri Jawa Timur, tetap dapat dikerjakan sampai dengan selesainya pekerjaan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019