DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2021

Nomor: 41
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Penugasan: Dalam rangka Percepatan Penyaluran air minum curah dan air bersih curah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menugaskan PTAB Jatim untuk mengelola SPAM di beberapa kawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 3. Dukungan Pemerintah Provinsi: 4. Tarif: 5. Jangka Waktu Penugasan: 6. Pelaporan: 7. Ketentuan Lain-lain: 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin ketersediaan air bersih khususnya di wilayah Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu untuk meningkatkan peran PT Air Bersih Jawa Timur (Perseroda) dalam percepatan penyaluran air minum curah dan air bersih curah di wilayah Jawa Timur dan wilayah lain yang membutuhkan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa . . .
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Perusahaan Perseroan Daerah Air Bersih Jawa Timur dalam Percepatan Penyaluran Air Minum Curah dan Air Bersih Curah di Wilayah Jawa Timur; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6.Peraturan . . .
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Bersih Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 97); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR BERSIH JAWA TIMUR DALAM PERCEPATAN PENYALURAN AIR MINUM CURAH DAN AIR BERSIH CURAH DI WILAYAH JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3.Perusahaan Perseroan Daerah Air Bersih Jawa Timur yang selanjutnya disebut PTAB Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Percepatan . . .
4.Percepatan Penyaluran adalah percepatan penyaluran air minum curah dan air bersih curah dari sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk area/wilayah pelayanan strategis di wilayah Jawa Timur sebagai upaya untuk memenuhi target penyerapan air minum curah dan air bersih curah.
5.Sistem Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
6.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 2

(1)Dalam rangka Percepatan Penyaluran air minum curah dan air bersih curah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menugaskan PTAB Jatim untuk mengelola SPAM di beberapa kawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
(2)Selain menyalurkan air minum curah dan air bersih curah pada beberapa kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PTAB Jatim dapat menyalurkan ke kawasan tertentu lainnya.
(3)Penyaluran air minum curah dan air bersih curah pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui perjanjian kerja sama.
(4)Perjanjian . . .
(4)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan dengan skema pembiayaan:
1. a.mandiri;
2. b.SPAM regional;
3. c.bantuan dana APBN dan/atau APBD;
4. d.business to business;
5. e.Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); dan
6. f.bentuk lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 3

(1)Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan kepada PTAB Jatim berupa:
1. a.percepatan proses Perizinan dan Nonperizinan;
2. b.pembiayaan; dan/atau
3. c.pengenaan pajak air permukaan sesuai pemakaian.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TARIF

Pasal 4

Dalam rangka pengelolaan SPAM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PTAB Jatim berwenang melakukan pemungutan atas penggunaan air minum curah dan air bersih curah sesuai tarif yang telah ditentukan. BAB . . .

BAB V

JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 5

(1)Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.
(2)Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
(3)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 6

PTAB Jatim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan kepada Gubernur setiap tahun, setelah selesainya penugasan, dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran air minum curah dan air bersih curah yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh PTAB Jatim tetap berlaku dan dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Juli 2021 GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Surabaya pada tanggal 6 Juli 2021 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, ttd Dr. Ir. HERU TJAHJONO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 41 SERI E

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019