DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2018

Nomor: 95
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengenai PERGUB tentang pedoman tata naskah dinas lingkungan pemerintah provinsi JATIM. Peraturan ini meliputi ketentuan umum ; maksud dan tujuan ; ruang lingkup ; penggunaan dan kewenangan atas nama, untuk beliau, pelaksana tugas,pelaksana harian,pejabat, penjabat dan penjabat sementara ; paraf,penulisan nama,penandatanganan dan penggunaan tinta untuk naskah dinas ; stempel ; kop naskah dinas ; sampul naskah dinas ; penggunaan kertas dan pengetikan naskah dinas ; papan nama ; ketentuan lain-lain ; pelaporan dan pembinaan serta pengawasan ; ketentuan penutup .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menyempurnakan dan

Menetapkan

menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2.Undang-Undang
2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10.Peraturan
10.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
6.Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
7.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Jawa Timur.
8.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
9.Sekretaris
9.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur.
10.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
11.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Perangkat Daerah.
12.Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyampaian naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
13.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Pemerintah Provinsi.
14.Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional serta penggunaan lambang / logo dan cap dinas.
15.Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas baik menggunakan lambang atau tidak yang memuat sebutan pimpinan pemerintah daerah atau nama Perangkat Daerah.
16.Stempel Jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua DPRD.
17.Stempel Perangkat Daerah adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Pemerintah Provinsi.
18.Papan Nama Perangkat Daerah adalah papan yang bertuliskan nama, alamat Perangkat Daerah, nomor telepon, faximile, dan kode pos.
19.Sampul Naskah Dinas adalah amplop/alat pembungkus naskah dinas yang mempunyai kop sampul naskah dinas.
20.Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas yang memuat sebutan pimpinan pemerintah daerah atau nama Perangkat Daerah.
21.Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
22.Delegasi
22.Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pedoman Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai panduan dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2)Pedoman Tata Naskah Dinas disusun bertujuan untuk memperlancar komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Naskah dinas pada Pemerintah Provinsi terdiri atas:

a.Naskah Dinas Arahan;
b.Naskah Dinas Korespondensi;
c.Naskah Dinas Khusus;
d.Naskah Dinas Lainnya;
e.Laporan;
f.Telaahan Staf; dan
g.Naskah Dinas Elektronik.

Pasal 4

Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.Naskah Dinas Pengaturan;
b.Naskah Dinas Penetapan; dan
c.Naskah Dinas Penugasan.

Pasal 5

Naskah Dinas Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a.Peraturan Daerah;
b.Peraturan Gubernur;
c.Peraturan Bersama Gubernur;
d.Instruksi Gubernur; dan
e.Surat Edaran Gubernur.

Pasal 6

Naskah Dinas Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a.Keputusan Gubernur; dan
b.Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Naskah Dinas Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

a.Surat Perintah;
b.Surat Tugas;
c.Surat Perjalanan Dinas; dan
d.Lembar Disposisi.

Pasal 8

Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a.Naskah Dinas Korespondensi intern;
b.Naskah Dinas Korespondensi ekstern; dan
c.Surat Undangan.

Pasal 9

Naskah Dinas Korespondensi intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

a.Nota Dinas;
b.Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; dan
c.Memorandum.

Pasal 10

Naskah Dinas Korespondensi ekstern sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, terdiri atas:

a.Surat Biasa; dan
b.Surat Izin.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2024