DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 4, dan pasal 15.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 53 Tahun 2015 telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat;
b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pengbapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negaara Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Dikriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 1
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
9.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013- 2018. MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN PROVINS! KALIMANTAN BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal I disisipkan 1 (satu) angka yakni 13a, sehingga berbunyi sebagai berikut: 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksudkan dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5.Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berupa oleh keadaan sosial dan masyarakat.
6.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program Pembangunan Daerah.
7.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
8.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuaan, akses kontrol terhadap surnber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki- laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
10.Issu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya
11.Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau yang diberlakukan pada perempuan karena ia perempuan.
12.Perencanaan dan Pengangaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan gender.
13.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 3 13a Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dikembangkan oleh BAPPENAS bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA) dan Kementerian Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
14.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu biaya yang telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15.Focal Point Gender adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pakja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dan berbagai instansi atau lembaga di daerah.
17.Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebh baik sesuai yang diharapkan.
2.Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1)Pemerintah Provinsi berkewajiban melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.
(3)Masing-masing penggerak PPRG bertanggung jawab:
1. a.Bappeda sebagai lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan;
2. b.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai penggerak dan bantuan teknis substansi PUG;
3. c.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Penyusun dan kebijakan di bidang keuangan daerah;
4. d.Inspektorat sebagai lembaga supervisi, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. 4
  1. 3.Ketentuan Pasal 15 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan PPRG, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat selaku Tim Penggerak PPRG, berwenang untuk melakukan:

a.Pengendalian terhadap pelaksanaan PUG dengan memantau dan mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan, Program dan kegiatan yang responsif gender untuk mengetahui perkembangan dan hambatan serta capaian Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender yang dilakukan secara berkala atau 6 (enam) bulan sekali.
b.Pengawasan terhadap pelaksanaan PUG yang merupakan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dilaksanakan oleh Inspektorat selaku lembaga pengawas secara berkala atau 1 (satu) tahun sekali. Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal GUBERNUR K.ALIMANTAN BARAT CORNELIS Diundangkan di Pontianak Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, M. ZEET HAMDY ASSOVIE BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 15 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 53 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 53 Tahun 2015