DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 53 Tahun 2015

Nomor: 53
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; KEWAJIBAN; PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN; KERJASAMA; PEMANTAUAN, EVALUASI DAN.PELAPORAN; PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri keuangan, menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 1 Nopember 2012 Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379.A/SJ dan Nomor SE 46/MPP-PA/ 1 1 / 2 0 1 2 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), diperlukannya Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 1 0 6 ) ; 1
2.Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Dikriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7); 2 1 1 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 ( Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5 ); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5.Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berupa oleh keadaan sosial dan masyarakat.
6.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program Pembangunan Daerah.
7.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
8.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuaan, akses kontrol terhadap surnber-sumber daya pembangunan., partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya rnemperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa. 3
10.Issu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki clan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya. 1 1 . Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau yang diberlakukan pada perempuan karena ia perempuan.
12.Perencanaan clan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan clan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi clan penyelesaian permasalahan gender.
13.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan clan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan clan keadilan gender.
14.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap issu gender yang ada, clan atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangam permasalahan kesenjangan gender.
15.Focal Point Gender adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana clan penggerak pengarusutamaan gender clan berbagai instansi atau lembaga di daerah.
17.Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan clan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebh baik sesuai yang diharapkan.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengarusutamaan gender berazaskan pada penghormatan terhadap harkat clan martabat manusia,
(2)Maksud pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan clan pelayanan masyarakat yang responsif gender. 4
(3)Tujuan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah:
1. a.Memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat;
2. b.Mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan gender;
3. c.Mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
4. d.Mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsive gender;
5. e.Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender sebagai insan dan sumberdaya pembangunan.
6. f.Meningkatkan peran dan kemandarian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam Peraturan Gubernur ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan di Provinsi.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Provinsi berkewajiban melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 5

Lembaga Non Pemerintah dapat ikut serta dalam Pengarusutamaan Gender dan berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
(2)Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

Penyusunan Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renstra SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender analysis Pathway (GAP) atau metode analisis lain.
(2)Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD, Rencana kerja SKPD dan anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dibidangnya.
(4)Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan GBS.
(5)Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Pasal 9

(1)Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG. 6
(2)Dalam pelaksanaan tanggung jawab Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.
(3)Gubernur menetapkan SKPD pemberdayaan perempuan penyelenggaraan PUG.
(4)Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG di Provinsi Kalimantan Barat melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dilakukan :
1. a.membentuk Pokja PUG dengan Keputusan Gubernur.
2. b.Seluruh SKPD membentuk Focal Point dengan Keputusan Kepala SKPD.
3. c.Togas Pokja PUG dan Focal Point sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.
4. d.Membentuk Forum Data Gender dengan Keputusan Gubemur, yang beranggotakan seluruh anggota Pokja PUG yang diketuai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat.
5. e.Menetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagai SKPD Penggerak PPRG.
6. f.Menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Provinsi yang memuat: 1) PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah; 2) PUG dalam siklus pembangunan daerah; 3) Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan 4) Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 10

Pemerintah Provinsi dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga, Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 15 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 15 Tahun 2016