DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2021

Nomor: 101
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 1 1 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, kriteria pembentukan UPTD meliputi tersedianya Jabatan Fungsional Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan;
c.bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pembenihan tanaman pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, maka Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan; SEDAASTSTEN I KARO PERANGKAT DAERAH HURUM PEN' [AKARSA c___t__.___-'----- __J: __ L _
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu men.etapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peru bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); KARO PERANGKAT DAERAN ABISTEN I SEK.DA 'KUM PEMBAKARSA le iv 9. ( . - 3
7.Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9.Peraturan Gubernur Nomor Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 55);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN PROVINS! KALIMANTAN BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 61), diubah sebagai berikut : KARO HUKUM PERANGKAT DAERAH PEMAKARSA ASISTEN I SEDA r - 4 1 . Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2.Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusa:n pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4.Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut UPT Pembenihan Tanaman Pangan adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu dibidang pembenihan tanaman pangan dan benih hortikultura.
7.Kepala UPT adalah Kepala UPT Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 1 1 . Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
13.Jabatan Fungsional adalah yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. KAEO PERANGKAT DAERAN ASISTEN I SEKDA H KUM PEANRAKARSA k. A' y ° / 4 - 5
15.Sistem Budidaya Tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
16.Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman. 1 7. Pembenihan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya genetik pemuliaan tanaman, perbanyakan benih, hortikultura, sertifikasi, peredaran benih dan pengembangan sumberdaya perbenihan yang bertujuan untuk mendapatkan benih bermutu.
18.Tanaman Pangan adalah Tanaman yang menghasilkan produk yang mengandung karbohidrat dan protein utama sebagai sumber makanan pokok dan sumber energi manusia sehari-hari termasuk didalamnya jenis tanaman serealia, aneka kacang, dan umbi.
19.Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalarnnyajamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
20.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. 2 1 . Benih hortikultura adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.
22.Benih Dasar (BD) adalah keturunan pertama dari benih penjenis atau benih dasar yang diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keaslian varietas dapat dipelihara.
23.Benih Pokok (BP) adalah keturunan dari benih dasar yang diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keaslian varietas dapat dipelihara.
24.Benih Sebar (BR) adalah keturunan dari benih pokok yang diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keaslian varietas dapat dipelihara.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pembenihan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a.penyusunan program kerja di lingkungan UPT Pembenihan Tanaman Pangan; KARO PERANG&AT DAERAH ASISTEN I SEDA HUKUM PEM, AMAR8A � L + ( 4 - 6
b.perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pembenihan Tanaman Pangan;
c.pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pembenihan tanaman pa:ngan;
d.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih serealia;
e.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih aneka kacang dan umbi;
f.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP);
g.pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyebarluasan (penyaluran) Benih Dasar dan Benih Pokok kepada produsen benih;
h.pelaksanaan kegiatan teknis observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
i.pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemurnian kembali verietas unggul; J. pelaksanaan bimbingan teknis kepada produsen benih;
k.pelaksanaan pemantauan internal mutu benih;
1. 1.pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyebarluasan informasi perbenihan;
m.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih hortikultura, perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan tanaman buah dan florikultura;
n.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang balai benih induk hortikultura;
o.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman sayuran dan obat;
p.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman buah dan florikultura;
q.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pembenihan tanaman pangan dan benih induk hortikultura; dan
r.pelaksanaan tugas lain di bidang pembenihan tanaman pangan yang diserahkan oleh Kepala Dinas;
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi UPT Pembenihan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
1. a.Kepala UPT;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Benih Tana:man Pangan; dan
4. d.Seksi Benih Tanaman Hortikultura; KARO HUKUM PERANGKAT DAERAH PEMRAIKARSA AS1STEN I SEDA - 7
(2)Susunan Organisasi UPT Pembenihan Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dibidang pembenihan tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Pembenihan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a.penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan Pembenihan Tanaman Pangan;
b.pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Pembenihan Tanaman Pangan;
c.penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang pembenihan tanaman pangan, benih serealia, benih aneka kacang dan umbi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang benih hortikultura, perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan tanaman buah dan florikultura sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
e.pelaksanaan pengawasan kegiatan teknis di lingkungan UPT Pembenihan Tanaman Pangan;
f.pelaksanaan pengendalian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pembenihan Tanaman Pangan;
g.pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pembenihan Tanaman Pangan;
h.pelaksanaan fungsi lain di bidang pembenihan tanaman pangan dan benih tanaman hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. KARO PERANG&AT DAER.AH ASISTEN I SEKDA HUKUM PEMRAKARSA w t 4 . 6 I - 8
1. 6.Ketentuan Bagian Kelima dan Pasal 1 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pembenihan tanaman pangan.

7.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 , Seksi Benih Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a.penyusunan program kerja Seksi Benih Tanaman Pangan;
b.pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang benih tanaman pangan, benih serealia, benih aneka kacang dan umbi;
c.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih tanaman pangan;
d.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih serealia;
e.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih aneka kacang dan umbi;
f.pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Benih Tanaman Pangan;
g.pemberian saran dan pertimbangan berkenaan clengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Benih Tanaman Pangan;
h.pelaksanaan tugas lain di bidang benih tanaman pangan yang diserahkan oleh Kepala UPT.
1. 8.Ketentuan Bagian Keenam dan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Seksi Benih Tanaman 1--lortikultura sebagailnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di biclang benih tanaman hortikultura. A O PERANGKAT DAERAH ASISTEN I SERDA HU UM PEMRAKARSA h» h g . 7- I - 9

9.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Benih Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :

a.penyusunan program kerja Seksi Benih Tanaman Hortikultura;
b.pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang benih tanaman hortikultura, perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan tanaman buah dan florikultura;
c.pelaksanaan kegiatan tel-mis operasional di bidang benih tanaman hortikultura;
d.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman sayuran dan obat;
e.pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman buah dan florikultura;
f.pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Benih Tanaman Hortikultura; g.pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional Seksi Benih Tanaman Hortikultura;
h.pelaksanaan tugas lain di bidang benih tanaman hortikultura yang diserahkan oleh Kepala UPT. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Gubernur 1111 dengan penempatannya dalam Kalimantan Barat. pengundangan Peraturan Berita Daerah Provinsi SUTARMIDJI Ditetapkan di Pontianak pada tanggal ( GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,( Diundangkan di Pontianak pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, q A.L. LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Nomor 81 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Nomor 81 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021