(1)Pembayaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Tahap I disalurkan setelah Eupati/Walikota Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan dokumen kepada Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD, berupa:
1.Peraturan Daerah tentang APED Tahun Anggaran Berjalan;
2.Laporan Realisasi Penyerapan Penggunaan Dana Eantuan Keuangan Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
3.Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran Sebelumnya.
4.Bukti Pengembalian sisa dana Eantuan Keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
b.Tahap II disalurkan setelah Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD menerima laporan realisasi penyerapan tahap I minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer di RKUD.
(2)Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
a.Tahap I Sebesar 60% (Enam puluh persen) dari total pagu alokasi; dan
b.Tahap II Sebesar 40% (Empat puluh persen) dari total pagu alokasi.
(3)Dalam hal laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Bantuan Keuangan tahun anggaran berjalan tidak disalurkan.
() Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diterima Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun anggaran berj alan. --------·---�----··-·-·------·-·-·--·---·-······-·•··········---·······-•·.,···········-············
(5)Dalam hal laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan tahap I belum diterima sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (), maka Eantuan Keuangan tahap II tidak disalurkan.
(6)Dalam ha! Eantuan Keuangan tahap II tidak disalurkan sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya penerima Eantuan Keuangan.
KARO HUIKUAM ASTEN I r (6a) (6b) \ (7) (8)
(9)Dalam keadaa:n mendesak dan/atau kondisi darurat penyaluran Bantuan Keuangan dapat dilaksanakan tanpa melalui 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat permintaan bantuan untuk kebutuhan mendesak dan/atau darurat dari Bupati/Walikota Penerima Bantuan Keuangan kepada Gubernur.
Dalam hal terdapat penambahan alokasi anggaran Bantuan Keuangan pada Perubahan APBD tahun berjalan maka penyaluran penambahan Bantuan Keuangan dalam bentuk Bantuan yang bersifat umum (block Grant) dan/atau Bantuan yang bersifat khusus (specific grant) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan tanpa melalui 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam ha! bantuan keuangan telah disalurkan dan tidak dilaksanakan maka Pemerintah Ka.bupa.ten/Kota/Pemerintah Daera.h lainnya wa.jib mengemba.likan dana. ba.ntuan keua.nga.n yang tidak terealisa.si ke Rekening Kas Umum Da.era.h Provinsi Kalimantan Barat. Dalam ha.I output kegiatan belum tercapai dan ma.sih terdapa.t sisa Bantua.n Keua.nga.n di RKUD sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya wajib mengembalikan sisa dana Bantuan Keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Ba.rat. Dalam hal masih terdapat sisa dana hasil lelang (tender), maka dana tersebut diberikan ke Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan untuk dipergunakan sebagai dana penunjang pembangunan daerah. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal .a.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, , Diundangkan di Pontianak pada tanggal /Leer8e? Pj.JSEKRETARIS DAERAH VINSI KALIMANTAN BARAT, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR