Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3.Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Unsur Pejabat Badan Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pendapatan Dan Pejabat lainya sesuai dengan kebutuhan.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka · penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah. ·· KARO HUKUM PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA ASISTEN I SEKDA 1 1 . Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
13.Bendahara Umum Daerab. yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14.Kuasa BUD adalab. Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Barang.
16.Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungijawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
20.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan clana yang cliterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
2 1 . Surat Perintab. Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ cliterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD.
22.Surat Perintab. Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM -LS adalah clokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD kepada pihak ketiga.
23.Bantuan Keuangan adalah bantuan yang dianggarkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya dan atau Pemerintah Lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan claerah, kerja sama daerah, dan / atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima yang dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-undangan.
24.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintab. Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.
25.Pemerintah Daerab. lainnya adalah daerah otonom hasil pemekaran daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
KARO H KUM PERANGKAT DAERAN PEMAKARSA ASISTEN I SEKDA