Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Perencanaan Dan Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasa Dan Penutup .
Memuat teks peraturan…
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Gubemur; c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat; d. bahwa Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud dalam huruf c sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti; KARO PERANGKAT DAERAH ASIS'TEN T SEKDA HUKUM PEMRAKARSA I .,.,,..v ( e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Pemerintah Daerah lainnya; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 1 0 6 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); t KARO PERANGKAT DAERAH ASISTEN I SEKDA HUKUM PEMRAKAERSA k K 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINS! KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA. BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat. 3. Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Unsur Pejabat Badan Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pendapatan Dan Pejabat lainya sesuai dengan kebutuhan. 8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. 9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka · penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah. ·· KARO HUKUM PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA ASISTEN I SEKDA 1 1 . Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD. 13. Bendahara Umum Daerab. yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 14.Kuasa BUD adalab. Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah. 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Barang. 16. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungijawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan clana yang cliterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 2 1 . Surat Perintab. Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ cliterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD. 22. Surat Perintab. Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM -LS adalah clokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD kepada pihak ketiga. 23. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang dianggarkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya dan atau Pemerintah Lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan claerah, kerja sama daerah, dan / atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima yang dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-undangan. 24. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintab. Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. 25. Pemerintah Daerab. lainnya adalah daerah otonom hasil pemekaran daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. KARO H KUM PERANGKAT DAERAN PEMAKARSA ASISTEN I SEKDA
Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. bentuk bantuan keuangan; b. perencanaan dan penganggaran; c. penatausahaan; d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan e. monitoring, evaluasi dan pengawasan. BAB II BENTUK BANTU AN KEUANGAN
(1) Bantuan keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: a. bantuan yang bersifat umum (block grant); dan b. bantuan yang bersifat khusus (specific grant). (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan.
(1) Bantuan keuangan yang bersifat umum (block grant) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah Kabupaten/Kota, sehingga daerah yang memiliki kapasitas keuangan rendah dapat dibantu melalui bantuan keuangan ini dan dapat melaksanakan kewenangannya secara lebih baik atau dalam rangka kerja sama daerah. (2) Penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat umum (block grant) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada daerah penerima, sedangkan Pemerintah Daerah hanya memberikan arahan secara umum. (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan urusan wajib Pemerintahan di Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. (4) Penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan dicatat dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota.
(1) Bantuan keuangan bersifat khusus (specific grant) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya guna menjalankan tugas khusus dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan guna percepatan pencapaian target pembangunan dan pemerintahan daerah yang ada di Kabupaten/Kota. (2) Penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan dan menggunakan anggaran sesuai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. KARO PERANGRAT DAERAH ASISTEN I SERDA HUKUM PEMRAKARSA . k ,,,/'V' ( (3) Dalam hal pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan. (4) Pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD penerima Bantuan. (5) Peruntukan dan penggunaan anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal6 (1) Belanja bantuan keuangan merupakan bagian dari stimulus fiskal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk uang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya. (2) Sifat utama pemberian bantuan keuangan adalah untuk menciptakan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah Kabupaten/Kota, dan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. (3) Dalam rangka pemerataan pembangunan dan kemampuaan fiskal antar Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja bantuan keuangan. BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pelaksanaan bantuan keuangan berpedoman kepada dokumen rencana kegiatan, petunjuk teknis Bantuan Keuangan dan/atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya.
(1) Dalam proses perencanaan dan pengusulan, verifikasi usulan penerimaan, serta pembinaan dan monitoring pelaksanaan belanja bantuan keuangan khusus dilakukan oleh Kepala SKPD sesuai dengan bidang urusan. (2) SKPD melakukan penelitian berkas usulan dan kebijakan belanja bantuan keuangan berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD menyusun RKA belanja bantuan keuangan yang menjadi satu kesatuan dengan RKA - SKPD selaku SKPKD. (4) RKA -- SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam RAPBD.
Penyusunan anggaran belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD yang dirumuskan melalui SKPD Provinsi sesuai dengan bidang urusan dan dikoordinasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku TAPD untuk disampaikan kepada Gubernur. KARO HUKUM PERANGKAT DAERAH PEMAKARSA ASISTEN I SEKDA
(1) Dalam rangka mempercepat pembangunan clan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota/ Pemerintah Daerah lainnya dapat mengusulkan anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah. (2) Usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat perincian penggunaan serta tolok ukur kinerja yang jelas yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana kerja dan anggaran. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD yang merupakan hasil pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 1 1 (1) Dalam ha! untuk mendanai keperluan mendesak clan keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat membentuk anggaran belanja bantuan keuangan. (2) Pembentukan anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)