DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 33 Tahun 2022

Nomor: 33
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kewenangan; BAB III Perencanaan dan Penataan; BAB IV Pelaksanaan; BAB V Pendidikan dan Pelatihan; BAB VI Penyuluhan; BAB VII Koordinasi; BAB VIII Kerja Sama dan Kemitraan; BAB IX Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; BAB X Insentif; BAB XI Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; BAB XII Pembiyaan; BAB XIII Larangan; BAB XIV Sanksi Administrasi; BAB XV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ·derrgan Undang-Urrdang Nomor 1 Tahun 2022 tentarrg Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kebutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk pemanfaatan, pemungutan, pengolahan, pembudidayaan, dan pengembangan basil hutan bukan kayu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. dalam buruf a dan buruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Hasil HutanBukan Kayu; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTANBARAT, PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANBARAT NOMOR 3') TAHUN 2022 TENTANG PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Mengingat Menimbang

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201. i tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor E~ 'Tahun ·:.tOl l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun ~020 tentang Cipta Kerj.a (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780)-;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan P-e·raluran Pemermlan N'o:rnor ·60 Tanun 2009 Yeritang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9.Peraturan · Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 ten tang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518); -l 0 . Peraturaa .Pem.eriRtah .Nomer 5 Tahun -200-l ten tang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perifele1Yggaraan Kehutiilian '(Lembaran Negara Repuotil<. Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 6635);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 2 • II •

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat.
4.Dinas Lingkungan Hidup clan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam perseku tuan alam Iingkungannya, yang satu dengan Iainnya tidak dapat dipisahkan.
6.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
7.Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. '8. HuTo.n hak adalah hutim yang beraaa paaa lanah yang dibebani hak al:as tanah.
9.Hutan produksi adalah · kawasan hutan yang mernpunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
10.Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 'perlindungan ·sistem J>en'.)1a.1rgga kehtdupan un1uk ·menga1ut tata 'air, 1r1encegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
11.Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati...dan turunann a serta jasa Yang berasal dari hutan. KARO PU.AIIOKAT DADA8 ,Ul8TD 1 SUDA JIUKUll Menetapkan MEMUTUSKAN: °13. Peraturan )Jenteri Kehutanan .Nomor P.35/MENH--OT-Tr/2001 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63);
14.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P .19 /MENHUT-II/ 2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49);
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pema.nfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9· Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republlk Tndones1aTa.nun 2021 N-omoi320j'; 1 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); 3 ' . ' '

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU.

Pasal 3

Pengembangan HHBK bertujuan untuk:

a.melindungi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya HHBK secara berkesinambungan;
b.mewujudkan kualitas dan kuantitas produksi HHBK;
c.mengembangkan usaha dan pemanfaatan HHBK sehingga HHBK rnemiliki nilai . ekonomi dan daya saing tinggi; . . . . . - .. . . .
d.menciptakan kelestarian lingkungan sesuai dengan kondisi fisik, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat;
e.menciptakan harmoriisasi, sinergitas dan keterpaduan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan HHBK; . 'f. memperkuat peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengembangan HHBK agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
g.mewujudkan pengelolaan hutan lestari, masyarakat sejahtera.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pengembangan HHBK sebagai salah satu produk hasil hutan yang mampu menggerakan perekonomian masyarakat, Daerah dan negara secara serasi, seimbang dan berkesinambungan.

12.}1as{1Hutan ..Bu.kan 1<.ayu yang selanjutnya disingkat }ffiJfK adalah ·hasil -hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan.
13.Pengembangan HHBK adalah Upaya terpadu dan sistematis untuk menjadikan HHBK di Kalimantan Barat menjadi HHBK Unggulan. "14. HHBK Unggulan adalah jenis penghasil HHB'K yang dipilih berdasarkan kriteria dan indikator tertentu yang ditetapkan.
15.Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. r6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup tennasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
17.Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di ·eta.ram ·aan cti ·sekltat nu.Ton baik perseorangan 'atau k'etompok ya.rYg ·crengan sadar terlibat aktif untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pengembangan HHBK mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.
18.Kerja Sama adalah hubungan kerja antara individu atau kelompok yang bekerjasama pa:da 'suatu kegiatan tertentu untuk perrcapaian tujuan yang tetah ditentukan dengan persyaratan yang telah disepakati bersama baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
19.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Merrengah, 'dan/atau Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. · 4

Pasal 5

( 1) Perencanaan pengembangan HHBK diarahkan untuk menja.min tercapainya tujuan pengembangan HHBK.

(2)Pemerintah Daerah menyusun rencana wilayah pengembangan HHBK.
(3)Perencanaan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.identifikasi dan inventarisasi potensi dan penyebaran HHBK;
2. b.penetapan sebaran dan potensi HHBK;
3. c.pembentukan wilayah pengurusan HHBK; dan
4. d.penyusunan rencana pengembangan HHBK yang diintegrasikan ke dalam rencana Pembangunan Daerah.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.transparan, partisipatif dan bertanggunggugat;
2. b.secara terpadu; dan
3. c.memperhatikan kekhasan budaya dan aspirasi Daerah serta kearifan lokal.
(5)Metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi dan penyebaran HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(6)Pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola Hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya. 'BAB III PERENCANAAN DAN PENATAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang dalam pengembangan HHBK meliputi:

a.perencanaan dan penetapan wilayah penyebaran HHBK masing-masing komoditi skala Daerah;
b.penetapan komoditas HHBK yang menjadi unggulanDaerah;
c.penetapan rencana pengembangan dan pengelolaan HHBK;
d.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya komoditi HHBK unggulan di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai kondisi tapak setiap komoditi;
e.pembuatan model pengembangan HHBK;
f.pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan pengembangan HHBK pada kawasan hutan yang tidak dibebani hak;
g.pemberian fasilitasi penanganan pasca panen dan akses pemasaran HHBK;
h.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan HHBK, serta pemberian perizinan penelitian skala Daerah;
1. 1.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis pengembangan HHBK; J. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan bagi petani dan/ atau kelompok tani;
k.koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultansi, pemantauan dan evaluasi pengembangan HHBK skala Daerah; dan
1. 1.pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pengembangan HHBK di Kabupaten/Kota.

BAB II

KEWENANGAN 5 ASlSTU IKARO HUKUII SEKDAPERAlfOKAT DADAH rUIJlAKAJlU

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan HHBK unggulan.
(2)Teknis pelaksanaan penetapan HHBK unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan oleh Dinas.
(3)Penetapan Jenis HHBK Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan besarnya skor Nilai Unggulan dan mernpertimbangkan frekuensi penyebaran setiap jenis komoditi HHBK di Daerah.
(4)Dalam penetapan HHBK unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dilakukan dengan perhitungan nilai indikator tertimbang sesuai kriteria yang meliputi:
1. a.ekonomi;
2. b.biofisik dan lingkungan;

Pasal 7

( 1) Setiap usaha pengolahan HHBK di daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha pengolahan HHBK.

(2)Perizinan Berusaha Pengolahan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada:
1. a.perseorangan;
2. b.koperasi;
3. c.badan usaha milik desa;
4. d.badan usaha milik swasta;
5. e.badan usaha milik daerah; atau
6. f.badan usaha milik negara.
(3)Pengolahan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pengolahan HHBK menjadi produk olahan setengah jadi; dan/ atau
2. b.Pengolahan HHBK menjadi produkjadi.
(4)Pengembangan usaha HHBK meliputi pemanfaatan HHBK dan/atau pemungutan HHBK.
(5)Pengelolaan HHBK di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)HHBK di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

( 1) Pemerintah Daerah melakukan penataan lokasi kegiatan sesuai dengan skala prioritas setiap komoditi HHBK berdasarkan rencana wilayah pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2)Penataan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan setiap fungsi hutan.
(3)Pemerintah Daerah menetapkan lokasi kegiatan yang telah ditata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dijadikan acuan dalam proses p.engembangan.
(4)Lokasi kegiatan pengembangan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan keterampilan pegawai, penyuluh, pelaku usaha dan petani.

Pasal 9

( 1) Setiap komoditi HHBK yang telah ditetapkan dan menjadi unggulan Daerah perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha tani HHBK.

(2)Pengembangan usaha tani HHBK Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.perluasan usaha budidaya HHBK;
2. b.optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakan dengan jenis HHBK toleran; dan
3. c.pemanfaatan sumber benih dan/ atau bibit berkualitas.
(3)Perluasan usaha budidaya HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan:
1. a.mengembangkan model usaha ~HBK unggulan terpadu dari hulu sampai ke hilir;
2. b.mengembangkan HHBK unggulan pada kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta hutan hak atau lahan masyarakat; dan
3. c.pengembangan klaster HHBK melalui tahapan inisiasi, peningkatan produksi, dan peningkatan daya saing dalam rangka meningkatkan kualitas dan inovasi HHBK. ·
(4)Optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh di bawah tegakan dengan jenis HHBK toleran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
1. a.melakukan usaha tani tanaman HHBK di bawah tegakan hutan tanaman;
2. b.hutan tanaman eks izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; dan
3. c.hutan rakyat.
(5)Pemanfaatan sumber benih dan/atau bibit berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan tahapan:
1. a.identifikasi, eksplorasi dan penetapan sumber benih dan/ atau bibit penghasil HHBK unggulan di hutan alam;
2. b.pembangunan sumber benih dan/ atau bibit persemaian berkualitas HHBK unggulan;
3. c.pengembangan benih unggul untuk memperoleh HHBK yang berkualitas; dan
4. d.melakukan sertifikasi benih dan/ atau bibit HHBK unggulan.
(6)Pola pengembangan usaha budidaya HHBK unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
(7)Dalam pengembangan usaha budidaya HHBK unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Dinas dapat melakukan pengembangan model.
1. c.kelembagaan;
2. d.sosial; dan
3. e.teknologi.
(5)Total nilai indikator tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar dalam menentukan tingkat keunggulan setiap komoditi HHBK.
(6)Metode perhitungan tingkat keunggulan setiap jenis HHBK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)HHBK unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 7 KARO PERAMGKAT DUltAH ASISTUI SEKDA KU]tUll PUIJIAKUSA ~ tt,j r

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020