DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

mendefinisikan istilah terkait riset dan inovasi, seperti Riset , Inovasi , dan Penelitian, tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dipandang perlu penggabungan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalaah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan/atau menduduki jabatan pemerintah.
13.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
14.Jabatan Non Manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
15.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah , adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Perangkat Daerah , adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
23.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
24.Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
25.Koordinasi adalah koordinasi perencanaan pembangunan yakni upaya untuk melakukan komunikasi dan dialog antar dinas, lembaga teknis, unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan antar Daerah Kabupaten/Kota serta yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan, keserasian dan sinergi, kegiatan perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan, pemanfaatan sumber daya, keuangan dan pemecahan masalah/konflik yang bersifat vertikal, horisontal dan lintas vertikal-horisontal.
26.Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
27.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
28.Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
29.Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
30.Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
31.Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
32.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
33.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Bapperida dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Bapperida mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bapperida menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan Program kerja di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
b.perumusan Kebijakan di bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
c.pelaksanaan Kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
d.penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
g.pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bapperida;
h.pelaksanaan administrasi di lingkungan Bapperida; dan
i.pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Bapperida terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.sekretariat;
3. c.bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. d.bidang Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. e.bidang Perencanaan perekonomian dan Sumber Daya Alam;
6. f.bidang Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
7. g.bidang Riset dan Inovasi Daerah;
8. h.unit pelaksana teknis; dan
9. i.kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi Bapperida sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bapperida di bidang Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi :

a.penetapan program kerja di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
b.perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
c.penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
d.pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
e.pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
f.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bapperida;
g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bapperida;
h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah;
i.pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta Riset dan Inovasi Daerah; dan
j.pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan Kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Bapperida.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

a.penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
b.penyiapan bahan dan perumusan Kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
c.penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Bapperida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
e.pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Bapperida;
f.penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Bapperida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bapperida;
h.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
i.pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bapperida; dan
k.pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024