DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2016. PKPT disusun dan ditetapkan terdiri atas sasaran dan arah kebijakan pengawasan serta objek pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta objek pemeriksaan terhadap program nasional yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan Menteri yang ditetapkan setiap tahun. PKPT yang ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam peta pengawasan terlampir. Objek Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 92);
28.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 31);
29.Peraturan Gubernur Nomor 075 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
5.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektur Jenderal Kementerian lainnya.
6.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
7.Inspektur Provinsi adalah Pimpinan Institusi/Instansi Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Inspektorat Provinsi adalah Instansi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Daerah Kalimantan Selatan.
9.Inspektur Kabupaten/Kota adalah Pimpinan Institusi/Instansi Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
10.Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Instansi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
11.SKPD adalah Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
12.Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebijakan pengawasan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

BAB II

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016

Pasal 2

(1)PKPT disusun dan ditetapkan terdiri atas sasaran dan arah kebijakan pengawasan serta objek pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta objek pemeriksaan terhadap program nasional yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan Menteri yang ditetapkan setiap tahun.
(2)PKPT selain didasarkan arah kebijakan pengawasan dari Menteri, juga berdasarkan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional (Rakorwasdanas) yang dilaksanakan setiap tahun antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Daerah dan Pusat, yang dilaksanakan berpegang sesuai dengan kesepakatan bersama (antara Inspektorat Kabupaten/Kota dengan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian).
(3)Sasaran dan arah kebijakan serta objek pemeriksaan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: pemeriksaan berkala (reguler), pemeriksaan/reviu pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015, Evaluasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendampingan Penutupan Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Evaluasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota.
(4)Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota harus mengacu pada PKPT Tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
(5)PKPT yang ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam peta pengawasan terlampir.

Pasal 3

Objek Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 4 Januari 2016 PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Ttd. TARMIZI A. KARIM Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 4 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Ttd.

a.BIRO PEMERINTAHAN X4 A Itjen Kementerian Dalam Negeri
b.BIRO HUKUM B Itjen Kementerian Dikbud
c.BIRO ORGANISASI X4 C Itjen Kementerian Pertanian
d.BIRO PEREKONOMIAN X2 D Itjen Kementerian Keh. dan Lingk. Hidup
e.BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT X2 E Itjen Kementerian Ketenagakerjaan
f.BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT X2 F Itjen Kementerian Koperasi dan UKM
g.BIRO UMUM X3 G Itjen Kementerian Pemuda dan Olahraga
h.BIRO PERLENGKAPAN X3 H Itjen Kementerian Pemberd. Peremp. dan
i.BIRO KEUANGAN X1 Pelindungan dan Anak II DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH 2 SEKRETARIAT DPRD X4 III KANTOR 3 KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI X4 4 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA X1 IV 5 DINAS PENDIDIKAN X2 X Inspektorat Prov 6 DINAS KESEHATAN X3 X1 Inspektorat Prov. Wilayah 1 7 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMASI X3 X2 Inspektorat Prov. Wilayah 2 8 DINAS PEKERJAAN UMUM X1 X3 Inspektorat Prov. Wilayah 3 9 DINAS SOSIAL X4 X4 Inspektorat Prov. Wilayah 4 10 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI X1 11 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN X2 12 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH X2 13 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, BUDPAR X1 14 DINAS KEHUTANAN X3 15 DINAS PERKEBUNAN X3 16 DINAS PETERNAKAN X2 17 DINAS PERTANIAN TP DAN HORTIKULTURA X1 OBJEK PEMERIKSAAN APFP SEKRETARIAT DAERAH NO. PETA PENGAWASAN ITPROV, ITJEN KEMENTERIAN, ITKAB/KO DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016 KETERANGAN DINAS-DINAS DAERAH JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES OBJEK PEMERIKSAAN APFPNO. JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016 KETERANGAN 18 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN X4 19 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI X4 20 DINAS PENDAPATAN DAERAH X4 V 21 BAPPEDA X1 22 INSPEKTORAT 23 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH X2 24 BADAN DIKLAT X2 25 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK X3 26 BADAN PEMBERD. MASY. DAN PEMDES X4 27 BADAN PEMBERD. PEREMP. DAN PERLIN. ANAK X4 28 BALITBANGDA X1 29 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH X3 30 B K P M D X3 31 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH X1 32 BADAN KETAHANAN PANGAN X2 33 BPBD PROV. X1 34 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU X3 VI 35 RSUD ULIN BANJARMASIN X3 36 RS DR. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN X4 37 RSJ SAMBANG LIHUM X2 38 RS GIGI DAN MULUT X1 VII LAIN-LAIN 39 SEKRETARIAT BAKORLUH PROVINSI X2 40 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI X4 41 KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALSEL X2 42 UPT PERTANIAN PUSAT VIII PENINGK. KINERJA PELAK. TUGAS DAN FUNGSI SKPD 43 REVIU LAPORAN KEUANGAN X2 44 EVALUASI LAKIP SKPD 45 PENDAMPINGAN PENUTUPAN KAS X IX PENINGK. KINERJA PEMDA PROV/KAB/KOTA 46 EVALUASI LAPORAN KINERJA GUBERNUR X4 X4 LEMBAGA TEHNIS DAERAH BADAN DAERAH JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES OBJEK PEMERIKSAAN APFPNO. JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016 KETERANGAN 47 EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA KAB/KO X2 48 EVALUASI SAKIP KAB/KO X INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN 49 KEMENTERIAN DALAM NEGERI A 50 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN B B B B B B B B B 51 KEMENTERIAN PERTANIAN C C 52 KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP D 54 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN E 55 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENEGANGAH F F 56 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA G 57 KEMENTERIAN PEMBERD. PEREMP. DAN PELIND. ANAK H XI KABUPATEN/KOTA 58 KOTA BANJARMASIN X1 59 KOTA BANJARBARU X1 60 KABUPATEN BANJAR X3 61 KABUPATEN TAPIN X3 62 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN X2 63 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH X1 64 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA X2 65 KABUPATEN TABALONG X1 66 KABUPATEN TANAH LAUT X4 67 KABUPATEN BARITO KUALA X4 68 KABUPATEN KOTABARU X4 68 KABUPATEN TANAH BUMBU X3 70 KABUPATEN BALANGAN X2 X4 TARMIZI A. KARIM PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES OBJEK PEMERIKSAAN APFPNO. JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016 KETERANGAN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARBARU BANJARBARU BANJAR BANJAR TAPIN TAPIN HULU SUNGAI SELATAN HULU SUNGAI SELATAN HULU SUNGAI TENGAH HULU SUNGAI TENGAH JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES OBJEK PEMERIKSAAN APFPNO. JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016 KETERANGAN HULU SUNGAI UTARA HULU SUNGAI UTARA BALANGAN BALANGAN TABALONG TABALONG KOTABARU KOTABARU TANAH BUMBU TANAH BUMBU TANAH LAUT TANAH LAUT BARITO KUALA BARITO KUALA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN ( PKPT ) TAHUN 2014 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2014 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES OBJEK PEMERIKSAAN APFPNO. JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016 KETERANGAN LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR : TAHUN 2012 TANGGAL : JANUARI 2012TAHUN 2013 DI KALIMANTAN SELATAN PETA PENGAWASAN H. RUDY ARIFFIN INSPEKTORAT JENDERAL DAN INSPEKTORAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
1. 4.KABUPATEN TAPIN WIL.III
2. 5.KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN WIL.II
3. 9.KABUPATEN TANAH LAUT WIL.IV WIL.III WIL.IV WIL.III13. KABUPATEN TANAH BUMBU WIL.II KABUPATEN KOTABARU WIL.IV WIL.I WIL.I WIL.II
4. 6.KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
5. 3.KABUPATEN BANJAR WIL.I2. KOTA BANJARBARU KOTA BANJARMASIN1. WIL.I PETA USULAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN ( UPKPT ) INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 NO. KABUPATEN / KOTA JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016 KET 7. KABUPATEN BARITO KUALA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
6. 8.KABUPATEN TABALONG 11. 10.
7. 12.KABUPATEN BALANGAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES PAMJAB WIL.I PAMJAB WIL.I PAMJAB WIL.III
8. 4.KABUPATEN TAPIN WIL.III
9. 5.KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN WIL.II PAMJAB WIL.I
10. 9.KABUPATEN TANAH LAUT WIL.IV PAMJAB WIL.IV PAMJAB WIL.II PAMJAB WIL.III OBRIK ITPROV. DI KABUPATEN/KOTA SESUAI KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2015 : 1 INSPEKTORAT 2 DINAS PENDIDIKAN 3 DINAS KESEHATAN 4 DINAS PEKERJAAN UMUM/DRAINASE 5 KANTOR SATPOL PP 6 DINAS SOSIAL 7 BAGIAN PEMERINTAHAN 8 BAGIAN ASET (SKPD YG MENANGANI ASET) 9 BAPPEDA
11. 13.KABUPATEN TANAH BUMBU
12. 12.KABUPATEN BALANGAN
13. 11.KABUPATEN BARITO KUALA WIL.IV
14. 10.KABUPATEN KOTABARU
15. 8.KABUPATEN TABALONG WIL.II WIL.II7. KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
16. 6.KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
17. 2.KOTA BANJARBARU CATATAN :
18. 1.KOTA BANJARMASIN
19. 3.KABUPATEN BANJAR PETA USULAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN ( UPKPT ) INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015 NO. KABUPATEN / KOTA JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2015 KET 10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 11 BADAN KESBANGPOL 12 BPMPD OBRIK PEMERIKSAAN BERKALA DI KABUPATEN/KOTA DILAKUKAN PADA SKPD : 1 BAGIAN PEMERINTAHAN tentang E-KTP ( nomenklator sejenis ) 2 BAGIAN HUKUM tentang Peraturan Perundang-undangan ( nomenklator sejenis ) 3 SEKRETARIAT DPRD tentang Peraturan Perundang-undangan ( nomenklator sejenis ) 4 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA tentang PNPM - Mandiri Perdesaan / di Kabupaten ( nomenklator sejenis ) 5 BADAN KESBANG POLINMASY. tentang desa tertinggal, terdepan ( nomenklator sejenis ) 6 BAGIAN KEUANGAN / DPPKAD tentang keuangan dan aset ( nomenklator sejenis ) 7 BAGIAN UMUM / PERLENGKAPAN tentang aset ( nomenklator sejenis ) 8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL tentang E-KTP ( nomenklator sejenis ) 9 BAPPEDA tentang infrastruktur, pembangunan daerah dan tata ruang ( nomenklator sejenis ) 10 DINAS PEKERJAAN UMUM tentang infrastruktur, pembangunan daerah, PNPM-Mandiri Perkotaan ( nomenklator sejenis ) 11 KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU/BAGIAN PEREKONOMIAN tentang pelayanan publik, iklim investasi dan iklim usaha ( nomenklator sejenis ) Banjarmasin, 8 September 2008 NIP. 010 183 741 INSPEKTUR PROVINSI, DRS. H. SUHARDJO, M. Si Pembina Utama Muda PETA PENGAWASAN LAMPIRAN II INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KOTA PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016 DI KOTA BANJARMASIN JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES I SEKRETARIAT DAERAH 1 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN X1 Y4 X1 = INSPEKTORAT PROVINSI 2 BAGIAN ORGANISASI Y3 3 BAGIAN HUKUM Y4 Y1 = INSPEKTORAT KOTA WIL I 4 BAGIAN PEREKONOMIAN Y4 Y2 = INSPEKTORAT KOTA WIL II 5 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Y1 Y3 = INSPEKTORAT KOTA WIL III 6 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT Y2 Y4 = INSPEKTORAT KOTA WIL IV 7 BAGIAN UMUM Y3 8 BAGIAN KEUANGAN X1 Y1 9 BAGIAN DATA ELEKTRONIK Y2 II SEKRETARIAT DPRD 10 SEKRETARIAT DPRD Y2 III DINAS-DINAS DAERAH 11 DINAS PENDIDIKAN Y1/X1 12 DINAS KESEHATAN X1 Y3 13 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Y2 14 DINAS BINA MARGA Y3 15 DINAS SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE Y2 16 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA X1 Y1 17 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YI 18 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Y2 19 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA Y1 20 DINAS PARIWISATA, SENI DAN KEBUDAYAAN Y3 21 DINAS PEKERJAAN UMUM/TATA RUANG X1 Y3 22 DINAS PENDAPATAN DAERAH Y2 23 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Y4 24 DINAS PENGELOLA PASAR Y3 25 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH Y4 26 DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN X1 Y4 NO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 KETERANGAN JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES NO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 KETERANGAN 27 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Y1 IV LEMBAGA TEKNIS DAERAH 28 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH X1 Y4 29 BADAM KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT Y3 30 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 41 31 BADAN KB, PEMBERMASY DAN PEREMPUAN Y1 32 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Y2 33 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PM Y2 34 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Y4 35 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN Y1 36 BADAN PEMBERDAYAAN MASY. DAN PEMDES X1 37 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA X1 Y4 38 KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMEN Y2 V KECAMATAN Y1 39 KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR Y1 40 KECAMATAN BANJARMASIN BARAT Y2 41 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA Y3 42 KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN Y4 43 KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH Y3 VI PERUSAHAAN DAERAH 44 PDAM BANDARMASIN Y3 45 PD PAL Y4 PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TARMIZI A. KARIM GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN H. RUDY ARIFFIN PETA PENGAWASAN LAMPIRAN XI INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN TABALONG JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES 1 SEKRETARIAT DAERAH X1 = INSPEKTORAT PROVINSI 1 BAGIAN PEMERINTAHAN Y1 X1 WILAYAH I 2 BAGIAN ORGANISASI Y1 3 BAGIAN HUKUM Y1 Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN 4 BAGIAN HUMAS Y1 WILAYAH I 5 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Y1 Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN 6 BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Y1 WILAYAH II 7 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN Y1 Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN 8 BAGIAN BINA PEMERINTAHAN DESA Y1 WILAYAH III II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN 9 SEKRETARIAT DPRD Y2 WILAYAH IV III DINAS-DINAS DAERAH 10 DINAS PEKERJAAN UMUM Y3 X1 11 DINAS PENDIDIKAN Y2 X1 12 DINAS KESEHATAN Y1 X1 13 DINAS PERINDAG, KOPERASI & UKM Y2 14 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Y3 X1 15 DINAS PERHUBUNGAN Y4 16 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Y3 17 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Y1 18 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Y4 19 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Y1 20 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Y3 21 DINAS BUDPAR, PEMUDA DAN OLAH RAGA Y4 22 DINAS PENDAPATAN. Y3 22 DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN X1 23 DINAS TATA KOTA, KEBERS. & PENGEL. PASAR Y4 KETERANGANNO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES KETERANGANNO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 IV LEMBAGA TEKNIS DAERAH 24 BAPPEDA Y4 X1 25 INSPEKTORAT 26 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Y3 27 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Y1 28 BADAN KESBANGPOL Y2 29 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB Y2 30 BADAN PEMBERDAYAAN MASY. DAN PEMDES Y4 X1 31 BADAN KETAH. PANGAN & PELAKS. PENYUL. Y4 32 BADAN PM DA. PERIZINAN TERPADU Y2 33 BADAN PENGEL. KEU DAN KEKAYAAN DAERAH Y2 X1 34 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Y4 35 SATPOL PP X1 Y2 36 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Y3 37 RSUD H. BADARUDDIN TANJUNG Y2 42 38 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI Y1 39 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Y4 V UNIT PELAKSANA TEKNIS 40 UPT PASAR TANJUNG Y1 41 UPT PASAR MURUNG PUDAK Y2 42 UPT PASAR MUARA UYA Y1 43 UPT PASAR KELUA Y4 44 UPT PASAR BANUA LAWAS Y3 45 UPT PKM TANJUNG Y1 46 UPT PKM MURUNG PUDAK Y2 47 UPT PKM MABU'UN Y3 48 UPT PKM MUARA UYA Y1 49 UPT PKM PUGAAN Y3 50 UPT PKM UPAU Y1 51 UPT PKM KELUA Y4 51 UPT PKM MUNGKUR AGUNG Y4 52 UPT PKM MUARA HARUS Y4 53 UPT PKM HARUAI Y3 54 UPT PKM HIKUN Y1 55 UPT PKM TANTA Y3 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES KETERANGANNO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 56 UPT PKM JARO Y4 57 UPT PKM BINTANG ARA Y2 58 UPT PKM BINTANG RIBANG Y3 59 UPT PKM UPAU Y1 VI KECAMATAN/KELURAHAN/DESA 60 KECMATAN JARO Y4 61 KECAMATAN MUARA UYA Y1 62 KECAMATAN HARUAI Y3 63 KECAMATAN BINTANG ARA Y2 64 KECAMATAN UPAU Y1 65 KECAMATAN MURUNG PUDAK Y2 66 KECAMATAN TANJUNG Y1 67 KECAMATAN TANTA Y3 68 KECAMATAN KELUA Y4 69 KECAMATAN MUARA HARUS Y4 70 KECAMATAN BANUA LAWAS Y2 71 KECAMATAN PUGAAN Y3 72 KELURAHAN BELIMBING RAYA Y1 73 KELURAHAN HIKUN Y2 74 KELURAHAN TANJUNG Y1 75 DESA Y4 76 KELURAHAN JANGKUNG Y3 77 KELURAHAN AGUNG Y2 78 KELURAHAN BELIMBING Y4 79 KELURAHAN PEMBATAAN Y2 80 KELURAHAN MABU'UN Y2 80 KELURAHAN PALAU Y3 TARMIZI A. KARIM PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, PETA PENGAWASAN LAMPIRAN VII INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES I SEKRETARIAT DAERAH 1 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Y3 X2 X2 = INSPEKTORAT PROPINSI 2 BAGIAN HUKUM Y2 WILAYAH II 3 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Y3 Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN 4 BAGIAN ORGANISASI Y1 WILAYAH I 5 BAGIAN EKONOMI & PEMBANGUNAN Y4 Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN 6 BAGIAN UMUM Y3 WILAYAH II 7 BAGIAN HUMAS Y4 Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN II SEKRETARIAT DPRD WILAYAH III 8 SEKRETARIAT DPRD Y4 Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN III DINAS DAERAH WILAYAH IV 9 DINAS PEKERJAAN UMUM X2 Y3 10 DINAS PENDIDIKAN Y2 X2 11 DINAS KESEHATAN Y4 X2 12 DINAS PENDAPATAN PENGEL. KEU DAN ASET DAERAH X2/Y2 13 DINAS PERINDAGKOP DAN UKM Y3 14 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Y1 15 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Y4 16 DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN Y4 17 DINAS PERTAN. TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA Y2 18 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Y4 19 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Y1 20 DINAS KEHUTANAN & PERKEBUNAN Y2 21 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Y2 X2 22 DINAS LH DAN TAKODES Y1 IV LEMBAGA TEKNIS DAERAH 23 INSPEKTORAT 24 BADAN KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Y1 X2 25 BAPPEDA Y3 X2 26 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH & DIKLAT Y3 27 BADAN PENANGG. BENCANA, KESBANG DAN POL Y2 29 BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN Y1 KETERANGANNO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES KETERANGANNO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 30 SATPOL PP Y4 X2 31 KANTOR PENGELOLA PASAR Y3 32 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN TERPADU Y1 33 KANTOR PERPUSTAKAAN, DOK. DAN ARSIP DAERAH Y2 34 BLUD RSU. H. HASAN BASRI Y3 35 PDAM Y1 V KECAMATANAN/KELURAHAN/DESA 36 KECAMATAN DAHA SELATAN Y3 37 KECAMATAN SIMPUR Y2 38 KECAMATAN TELAGA LANGSAT Y2 39 KECAMATAN DAHA UTARA Y1 40 KECAMATAN KANDANGAN 41 KECAMATAN SUNGAI RAYA Y4 42 KECAMATAN KALUMPANG 43 KECAMATAN DAHA BARAT Y4 44 KECAMATAN LOKSADO Y2 45 KECAMATAN PADANG BATUNG Y3 46 KECAMATAN ANGKINANG Y1 47 KELURAHAN KANDANGAN BARAT Y2 48 KELURAHAN KANDANGAN UTARA Y1 49 KELURAHAN KANDANGAN KOTA Y4 50 KELURAHAN JAMBU HILIR Y3 51 DESA PASUNGKAN Y1 52 DESA HAMAYUNG UTARA Y1 53 DESA HAKURUNG Y1 54 DESA TELAGA SILI-SILI Y1 55 DESA TAWIA Y1 56 DESA KAYU ABANG Y1 57 DESA KARANG PACI Y1 58 DESA BAGO TANGGUL Y1 59 DESA TUMINGKI Y2 60 DESA LOKHALUNG Y2 61 DESA HARATAI Y2 62 DESA ULIN Y2 63 DESA KAPUH Y2 64 DESA SIMPUR Y2 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES KETERANGANNO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 65 DESA PAKUAN TIMUR Y2 66 DESA GUMBIL Y2 67 DESA MUNING DALAM Y3 68 DESA SUNGAI PINANG Y3 69 DESA TAMBANGAN Y3 70 DESA BANUA HANYAR Y3 71 DESA BATU BINI Y3 72 DESA MADANG Y3 73 DESA TABIHI Y3 74 DESA MAWANGI Y3 75 DESA SUNGAI PARING Y4 76 DESA AMAWANG KANAN Y4 77 DESA GAMBAH LUAR Y4 78 DESA IDA MANGGALA Y4 79 DESA SARANG HALANG Y4 80 DESA SUNGAI KALI Y4 81 DESA BARU Y4 82 DESA BAJAYAU LAMA Y4 TARMIZI A. KARIM PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, PETA PENGAWASAN LAMPIRAN XIV INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN BALANGAN JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES SEKRETARIAT BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM X2 X2 = INSPEKTORAT PROVINSI BAGIAN ADMINISTRASI KESRA DAN KEMASYARAKATAN WILAYAH II BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN & SDA WILAYAH I BAGIAN UMUM Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN BAGIAN HUKUM WILAYAH II BAGIAN ORGANISASI Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN SEKRETARIAT DPRD WILAYAH III SEKRETARIAT DPRD Y4 Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN DINAS DAERAH WILAYAH IV DINAS PENDIDIKAN Y2 X2 Y = INSPEKTORAT KABUPATEN DINAS KESEHATAN Y3 X2 WILAYAH I, II. III DAN IV DINAS SOSIAL DAN NAKERTRANS Y3 X2 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Y3 DINAS PEKERJAAN UMUM Y4 X2 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Y1 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA & KEBUDAYAAN Y2 DINAS PENDAPATAN, PENGEL. KEU. DAN ASET DAERAH Y1 X2 DINAS PERT, TP DAN HORT, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Y1 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Y2 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Y3 DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN Y2 LEMBAGA TEKNIS DAERAH BAPPEDA Y2 X2 INSPEKTORAT Y4 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Y2 BADAN PERBERMASY, PEMERINTAHAN DESA Y3 X2 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN Y3 BADAN PEMBER. PEREMPUAN, PERLIN. ANAK DAN KB Y1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Y1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Y3 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN Y.4 KANTOR PERPUST. , DOKUMENTASI DAN ARSIP DAERAH Y4 30 26 27 28 29 31 32 21 22 III 23 24 25 OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 KETERANGAN I 1 II 2 3 4 5 9 10 NO 11 12 13 6 7 8 14 15 16 17 18 19 20 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 KETERANGANNO KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PM Y2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN Y4 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA X2 Y1 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI Y4 KECAMATAN/KELURAHAN/DESA KEC. JUAI Y1 KEC. HALONG Y2 KEC. AWAYAN Y4 KEC. BATU MANDI Y1 KEC. LAMPIHONG Y3 KEC. TEBING TINGGI Y3 KEC. PARINGIN Y4 KEC. PARINGIN SELATAN Y2 KELURAHAN PARINGIN TIMUR Y1 KELURAHAN BATU PIRING Y4 KELURAHAN PARINGIN KOTA Y3 DESA TARIWIN Y1 DESA LOK BATU Y1 DESA MUNJUNG Y1 DESA PALAJAU Y1 DESA BANUA HANYAR Y1 DESA BATU MANDI Y1 DESA GUHA Y1 DESA KASAI Y1 DESA JUAI Y1 DESA TELUK BAYUR Y1 DESA GULINGGANG Y1 DESA TAWAHAN Y1 DESA MIHU Y1 DESA WONOREJO Y1 DESA BINJAI PUNGGAL Y2 DESA BARUH PANYAMBARAN Y2 DESA MAUYA Y2 DESA MANTUYAN Y2 DESA PUYUN Y2 DESA LIYU Y2 DESA UREN Y2 DESA PADANG RAYA Y2 DESA BARUH BAHINU LUAR Y2 DESA MARADAP Y2 DESA BARUH BAHINU DALAM Y272 59 60 61 62 63 64 65 66 54 55 56 57 58 71 67 68 69 70 48 49 50 51 52 53 42 43 44 45 46 47 35 37 38 39 40 41 36 IV 33 34 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 KETERANGANNO DESA MURUNG ABUIN Y2 DESA MURUNG JAMBU Y2 DESA HALABAU Y2 DESA TEBING TINGGI Y3 DESA SUNGSUM Y3 DESA JUUH Y3 DESA PITAP Y3 DESA KAMBIYAIN Y3 DESA AJUNG Y3 DESA PANAITAN Y3 DESA MUNDAR Y3 DESA KUPANG Y3 DESA TAMPANG Y3 DESA JINAMUN Y3 DESA PIMPING Y3 DESA BARU Y4 DESA AWAYAN HILIR Y4 DESA PIYAIT Y4 DESA AMBAKIANG Y4 DESA SUNGAI PUMPUNG Y4 DESA KEDONDONG Y4 DESA BABAYAU Y4 DESA PARAN Y4 DESA KALAHIANG Y4 DESA HUJAN MAS Y4 DESA LOK BATUNG Y4 DESA BALIDA Y4 PENINGK. KINERJA PELAK. TUGAS DAN FUNGSI SKPD PEMERIKSAAN PENUTUPAN KAS & BKU DAN OPNAME PESED. Y EVALUASI LKjIP DAN PRA REVIU LKPD Y REVIU LKjIP DAN REVIU LKPD Y REVIU RKA SKPD DAN RKA PPKD Y 75 76 77 78 79 90 91 92 93 88 89 101 VI 103 74 80 81 82 83 87 86 84 85 73 94 95 96 PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TARMIZI A. KARIM 97 98 99 100 102 PETA PENGAWASAN LAMPIRAN IV INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN BANJAR JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES I SEKRETARIAT DAERAH Y 4 1 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN X3 X3 = INSPEKTORAT PROVINSI 2 BAGIAN HUKUM IRBAN WILAYAH III 3 BAGIAN HUMAS 4 BAGIAN EKONOMI DAN PENANAMAN MODAL Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN 5 BAGIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA IRBAN WILAYAH I 6 BAGIAN TATA USAHA Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN 7 BAGIAN ORGANISASI IRBAN WILAYAH II 8 BAGIAN UMUM Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN 9 BAGIAN KESRA IRBAN WILAYAH III II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN 10 SEKRETARIAT DPRD Y4 IRBAN WILAYAH IV III DINAS-DINAS DAERAH 11 DINAS BINA MARGA DAN SDA Y1 12 DINAS PENDIDIKAN X3 Y3 13 DINAS KESEHATAN Y2 X3 14 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Y4 15 DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Y2 16 DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Y2 17 DINAS PERTANIAN , PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Y2 18 DINAS PERHUBUNGAN, KOMINFO Y1 19 DINAS KEHUTANAN Y2 20 DINAS PERIKANAN & KELAUTAN Y3 21 DINAS SOSIAL Y4 X3 22 DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL Y3 23 DINAS PENDAPATAN Y4 24 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OR Y3 25 DINAS KOPERASI DAN UKM Y3 26 DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN Y1 X3 IV LEMBAGA TEKNIS DAERAH 27 INSPEKTORAT 28 BAPPEDA Y3 X3 29 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Y2 NO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 KETERANGAN PDTT JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES NO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 KETERANGAN 30 BADAN KESBANG DAN POLITIK Y3 31 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Y3 32 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES X3 Y4 33 BP3AKB Y1 34 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN Y1 35 B K P M T 2 T Y3 36 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Y1 37 BPKAD X3 Y2 38 KANTOR KETAHANAN PANGAN Y1 39 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Y2 40 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA X3-Y4 41 RSU RATU ZALEHA Y4 42 SEKRETARIAT KORPRI Y1 V KECAMATAN/KELURAHAN 43 KECAMATAN SUNGAI PINANG Y1 44 KECAMATAN PENGARON Y1 45 KECAMATAN SIMPANG EMPAT Y1 46 KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR Y2 47 KECAMATAN ASTAMBUL Y3 48 KECAMATAN PARAMASAN Y3 49 KECAMATAN BERUNTUNG BARU Y4 50 KECAMATAN ALUH-ALUH Y4 51 KECAMATAN TATAH MAKMUR Y4 52 KECAMATAN MARTAPURA TIMUR Y1 53 KECAMATAN KERTAK HANYAR Y1 54 KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG Y2 55 KECAMATAN MARTAPURA KOTA Y2 56 KECAMATAN GAMBUT Y2 57 KECAMATAN ARANIO Y3 58 KECAMATAN KARANG INTAN Y3 59 KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM Y3 60 KECAMATAN SUNGAI TABUK Y4 61 KECAMATAN MARTAPURA BARAT Y4 62 KECAMATAN MATARAMAN Y2 63 KELURAHAN KERATON Y1 64 KELURAHAN PESAYANGAN Y1 PDTT JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES NO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 KETERANGAN 65 KELURAHAN SEKUMPUL Y3 66 KELURAHAN SUNGAI LULUT Y1 67 KELURAHAN KERTAK HANYAR Y2 68 KELURAHAN MANARAP Y2 69 KELURAHAN MANDAR SARI Y2 70 KELURAHAN JAWA Y3 71 KELURAHAN TANJUNG REMA Y3 72 KELURAHAN MURUNG KERATON Y3 73 KELURAHAN SUNGAI PARING Y4 74 KELURAHAN GAMBUT Y4 75 KELURAHAN GAMBUT BARAT Y4 VI PUSKESMAS 76 PUSKESMAS BERUNTUNG BARU Y1 77 PUSKESMAS ALUH-ALUH Y1 78 PUSKESMAS GAMBUT Y1 79 PUSKESMAS SUNGAI PINANG Y2 80 PUSKESMAS PENGARON Y2 81 PUSKESMAS PASAYANGAN Y2 82 PUSKESMAS SUNGKAI Y3 83 PUSKESMAS SIMPANG EMPAT Y3 84 PUSKESMAS LOK BAINTAN Y4 85 PUSKESMAS SUNGAI TABUK Y4 86 PUSKESMAS SUNGAI LULUT Y4 87 PUSKESMAS KERTAK HANYAR Y1 88 PUSKESMAS MARTAPURA TIMUR Y1 89 PUSKESMAS ASTAMBUL Y1 90 PUSKESMAS KARANG INTAN Y2 91 PUSKESMAS SUNGAI ALANG Y2 92 PUSKESMAS ARANIO Y2 93 PUSKESMAS SAMBUNG MAKMUR Y3 94 PUSKESMAS BAWAHAN SELAN Y3 95 PUSKESMAS SUNGAI RANGAS Y4 96 PUSKESMAS TATAH PEMANGKIH LAUT Y4 97 PUSKESMAS MARTAPURA Y4 98 PUSKESMAS PARAMASAN Y3 PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TARMIZI A. KARIM PDTT PETA PENGAWASAN LAMPIRAN VILAMPIRAN V INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2014PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2014TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN TAPIN JAN FEB MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES SEKRETARIAT BAGIAN PEMERINTAHAN Y2 X3 X3 = INSPEKTORAT PROVINSI BAGIAN HUKUM Y3 IRBAN WILAYAH III BAGIAN HUMAS Y2 BAGIAN ORGANISASI Y4 Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN BAGIAN PERLENGKAPAN Y3 IRBAN WILAYAH I BAGIAN UMUM Y1 Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN BAGIAN KESRA Y4 IRBAN WILAYAH II BAGIAN PENAMANAN MODAL Y1 Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN SEKRETARIAT DPRD IRBAN WILAYAH III SEKRETARIAT DPRD Y2 Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN DINAS DAERAH IRBAN WILAYAH IV DINAS PENDIDIKAN X3-Y2 DINAS KESEHATAN Y3 X3 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDPAR Y4 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Y2 DINAS PEKERJAAN UMUM Y1 DINAS PERINDAG, KOPERASI DAN UKM Y4 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Y2 DINAS PENDAPATAN, PENGEL. KEU. DAN ASET DAERAH X3-Y4 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Y1 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Y2 DINAS PENGELOLAAN PASAR Y3 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Y3 DINAS TATA KOTA DAN KEBERSIHAN X3-Y4 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Y3 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL X3 LEMBAGA TEKNIS DAERAH BAPPEDA X3 Y1 INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Y4 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES X3 Y2 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB Y4 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Y1 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKS. PENYULUHAN Y3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Y2 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Y3 KANTOR KESBANG DAN POLITIK Y2 APR EVALUASI LAKIP PENDAMPINGAN LAPORAN KEUANGAN DESA MAR REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH NO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 14 15 16 KETERANGAN 12 13 I 1 9 III 10 11 2 17 18 19 20 21 22 23 24 IV 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 4 5 6 7 8 II JAN FEB MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DESAPRMAR NO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 KETERANGAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Y1 KANTOR SATPOL PP Y1 X3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL Y3 SEKRETARIAT KORPRI Y4 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Y4 KECAMATAN/DESA/UPT/PUSKESMAS KECAMATAN HATUNGUN Y1 KECAMATAN TAPIN UTARA Y1 KECAMATAN BUNGUR Y4 KECAMATAN CANDI LARAS UTARA Y2 KECAMATAN TAPIN SELATAN Y2 KECAMATAN SALAM BABARIS Y4 KECAMATAN PIANI Y4 KECAMATAN BAKARANGAN Y2 KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN Y3 KECAMATAN LOKPAIKAT Y3 KECAMATAN BINUANG Y1 KECAMATAN TAPIN TENGAH Y3 DESA JINGAH BABARIS Y1 DESA BADAUN Y2 DESA KAKARAN Y3 DESA LUMBU RAYA Y4 DESA CEMPAKA Y2 DESA BARINGIN A Y3 DESA BARINGIN B Y3 DESA PARIOK Y2 DESA BATALAS Y2 DESA TALUK HAUR Y2 DESA TANGKAWANG BARU Y2 DESA BAULIN Y3 DESA BATARATAT Y3 DESA BUDI MULYA Y3 DESA PEMATANG KARANGAN HILIR Y3 DESA KEMBANG KUNING Y1 DESA ASAM RANDAH Y1 DESA BATU HAPU Y1 DESA HATUNGUN Y1 DESA TANDUI Y2 DESA TIMBAAN Y2 DESA BUNDUNG Y2 DESA MASTA Y2 DESA PANDAHAN Y3 DESA PANTAI CABE Y4 EVALUASI LAKIP PENDAMPINGAN LAPORAN KEUANGAN DESA REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH 35 36 37 38 V 40 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 JAN FEB MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DESAPRMAR NO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 KETERANGAN DESA TUNGKAP Y1 DESA GUNUNG BATU Y1 DESA PADANG SARI Y1 DESA MEKAR SARI Y1 DESA TANGKAWANG Y2 DESA WARINGIN Y2 DESA GADUNG KERAMAT Y2 DESA BAKARANGAN Y2 DESA MANDURIAN Y3 DESA PEBAUNGANHILIR Y3 DESA PARANDAKAN Y3 DESA BITAHAN BARU Y3 DESA SUATO LAMA Y4 DESA SUATO BARU Y4 DESA KAMBANG HABANG LAMA Y4 DESA KAMBANG HABANG BARU Y4 DESA PARIGI KACIL Y2 DESA PARIGI Y2 DESA KETAPANG Y2 DESA PEMATANG KARANGAN Y3 DESA PEMATANG KARANGAN HULU Y3 DESA ANDIKA Y3 DESA LINUH Y4 DESA KALUMPANG Y4 DESA BUNGUR Y4 DESA BUNGUR BARU Y4 DESA TIIRIK Y3 DESA MARGASARI HULU Y3 PUSKESMAS HATUNGUN Y1 PUSKESMAS BINUANG Y1 PUSKESMAS TAPIN UTARA Y1 PUSKESMAS CANDI LARAS UTARA Y2 PUSKESMAS TAPIN SELATAN Y2 PUSKESMAS BAKARANGAN Y2 PUSKESMAS LOKPAIKAT Y3 PUSKESMAS TAPIN TENGAH Y3 PUSKESMAS CLS MARGASARI Y3 PUSKESMAS PIANI Y4 PUSKESMAS BUNGUR Y4 PUSKESMAS SALAM BABARIS Y4 SDN/SMPN SDN PERINTIS RAYA Y1 SDN BANUA HALAT KANAN Y1 EVALUASI LAKIP PENDAMPINGAN LAPORAN KEUANGAN DESA REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 107 108 109 95 96 97 98 99 100 VI 117 118 101 102 103 104 105 106 116 110 111 112 113 114 115 JAN FEB MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DESAPRMAR NO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 KETERANGAN SDN RANTAU KANAN 1 Y1 SDN ANTASARI HILIR Y1 SDN RANGDA MALINGKUNG 5 Y1 SDN SUATO TATAKAN 2 Y2 SDN RUMINTIN 3 Y2 SDN TANDUI 2 Y2 SDN TAMBARANGAN 1 Y2 SDN TAMBARANGAN 3 Y2 SDN KEPAYANG Y3 SDN PANDULANGAN 2 Y3 SDN PEMATANG KARANGAN Y3 SDN BITAHAN 2 Y3 SDN LOKPAIKAT 1 Y3 SDN SALAM BABARIS 3 Y4 SDN SALAM BABARIS 4 Y4 SDN SUATO 3 Y4 SDN KEMBANG HABANG 2 Y4 SDN BAGAK Y1 SDN ASAM RANDAH Y1 SDN TARUNGIN 2 Y1 SDN BURAKAI Y1 SDN BATU HAPU 2 Y1 SDN TATAKAN 1 Y2 SDN HARAPAN MASA 1 Y2 SDN RUMINTIN 1 Y2 SDN TANDUI 1 Y2 SDN LOKPAIKAT 3 Y3 SDN MARAMPIAU Y3 SDN SHABAH Y4 SDN KALUMPANG 1 Y4 SDN KALUMPANG 2 Y4 SDN RANTAU BUJUR 1 Y4 SDN RANTAU BUJUR 2 Y4 SDN BINUANG 2 Y1 SDN BINUANG 3 Y1 SDN BINUANG 1 Y1 SDN PIPITAK JAYA 1 Y4 SDN MIAWA Y4 SDN BATU AMPAR Y4 SDN BARAMBAN Y4 SDN BALAWAIAN Y4 EVALUASI LAKIP PENDAMPINGAN LAPORAN KEUANGAN DESA REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH 119 134 126 127 128 120 121 122 123 124 125 135 136 137 138 139 129 130 131 132 133 140 141 142 143 144 152 153 154 146 147 148 149 150 151 155 156 157 158 PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TARMIZI A. KARIM 159 145 PETA PENGAWASAN LAMPIRAN XIII INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN TANAH BUMBU JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES I SEKRETARIAT DAERAH 1 BAGIAN PEMERINTAHAN Y3 X3 X3 = INSPEKTORAT PROVINSI 2 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT Y1 IRBAN WILAYAH III 3 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Y4 4 BAGIAN PEREKONOMIAN Y3 Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN 5 BAGIAN ORGANISASI Y4 IRBAN WILAYAH I 6 BAGIAN HUKUM Y2 Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN 7 BAGIAN UMUM Y2 IRBAN WILAYAH II 8 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN Y3 Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IRBAN WILAYAH III 9 SEKRETARIAT DPRD Y2 Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN III DINAS-DINAS DAERAH IRBAN WILAYAH IV 3 DINAS PEKERJAAN UMUM Y3 4 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Y2 5 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN Y1 6 DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN X3-Y2 7 DINAS KELAUTAN & PERIKANAN Y1 8 DINAS KESEHATAN Y1 X3 9 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Y4 10 DINAS PENDAPATAN Y2 11 DINAS PERINDAG, KOPERASI DAN UKM Y3 12 DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI Y4 13 DINAS PENDIDIKAN Y4 X3 14 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN Y3 15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Y3 16 DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA Y2 17 DINAS PASAR Y1 No. OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 KETERANGAN JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES No. OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 KETERANGAN IV LEMBAGA TEKNIS DAERAH 18 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH Y3 19 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Y2 20 BADAN PEMBERMASY. DAN PEMERINTAHAN DESA Y1 21 BADAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMP. PERLIND. ANAK Y4 22 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Y4 23 BADAN PELAYANAN PERIZINAN & PENANAMAN MODAL Y3 24 BADAN PELAK. PENYUL. PERTAN. PERIK. KEHUT. Y1 25 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Y1 26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Y4 27 INSPEKTORAT 28 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Y4 29 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Y2 30 KANTOR KETAHANAN PANGAN Y1 31 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PM Y1 32 SEKRETARIAT KORPRI Y4 33 RSUD DR H ANDI ABDURRAHMAN NOOR Y3 V KECAMATAN 34 KEC. SATUI Y2 35 KEC. KUSAN HULU Y2 36 KEC. SEI. LOBAN Y3 37 KEC. KARANG BINTANG Y1 38 KEC. KUSAN HILIR Y1 39 KEC. SIMPANG EMPAT Y3 40 KEC. ANGSANA Y4 41 KEC. MENTEWE Y4 42 KEC. KURANJI Y3 44 KEC. BATU LICIN Y2 VI KELURAHAN 45 KELURAHAN PAGATAN Y3 46 KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN Y2 47 KELURAHAN BATULICIN Y1 48 KELURAHAN GUNUNG TINGGI Y1 49 KELURAHAN KAMPUNG BARU Y2 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES No. OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 KETERANGAN VII KEGIATAN LAIN-LAIN 50 AUDIT PAD TAHUN 2015 Y1.Y2. Y3.Y4 51 PEMER. DANA BOS, HIBAH & BANSOS THN 2015 Y1.Y2. Y3.Y4 52 REVIEW LKPD Y1.Y2. Y3.Y4 53 MONEV PENGELOLAAN DANA DAD TAHUN 2015 Y1.Y2. Y3.Y4 54 EVALUASI LAKIP SKPD Y1.Y2. Y3.Y4 PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TARMIZI A. KARIM PETA PENGAWASAN LAMPIRAN VI INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN TANAH LAUT JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES SEKRETARIAT BAGIAN TATA PEMERINTAHAN X4 X4 = INSPEKTORAT PROVINSI BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Y1 BAGIAN INFORMASI DAN KEPROTOKOLAN Y1 Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN BAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH WILAYAH I BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PENANAMAN MODAL Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT WILAYAH II BAGIAN ORGANISASI Y1 Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN BAGIAN UMUM WILAYAH III SEKRETARIAT DPRD Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN SEKRETARIAT DPRD Y3 WILAYAH IV DINAS DAERAH DINAS PENDIDIKAN X4 Y4 DINAS KESEHATAN DAN UPT FARMASI Y3 X4 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OR Y3 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Y2 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN WORKSHOP X4 Y2 DINAS PERINDAG, KOPERASI DAN UKM Y1 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS PENDAPATAN, PENGEL. KEUANGAN DAN ASET X4 Y2 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN Y1 DINAS KEHUTANAN DINAS PETERNAKAN Y1 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Y3 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL Y4 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Y1 R E V I U 17 22 2 20 23 12 5 6 7 10 16 21 KETERANGAN II 9 11 JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 I 8 19 OBYEK PEMERIKSAANNO 13 18 14 1 III 3 4 15 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES KETERANGAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 OBYEK PEMERIKSAANNO LEMBAGA TEKNIS DAERAH BAPPEDA X4 Y4 INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT BADAN KESBANG DAN POLITIK Y2 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB Y3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Y1 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES Y3 X4 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Y2 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Y4 B P 4 K Y4 BADAN PENGELOLA PASAR Y4 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Y2 KANTOR KETAHANAN PANGAN Y3 KANTOR SATPOL PP DAN LINMAS X4 Y4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BOEJASIN Y1 KECAMATAN KECAMATAN JORONG Y2 KECAMATAN BATU AMPAR Y4 KECAMATAN TAMBANG ULANG Y1 KECAMATAN BATI BATI Y1 KECAMATAN PANYIPATAN Y3 KECAMATAN TAKISUNG Y1 KECAMATAN BAJUIN Y2 KECAMATAN PELAIHARI Y4 KECAMATAN KINTAP Y3 KECAMATAN KURAU Y2 KECAMATAN BUMI MAKMUR Y4 DESA DAN KELURAHAN DESA WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR Y4 DESA WILAYAH KECAMATAN KINTAP Y3 DESA WILAYAH KECAMATAN BATI BATI Y1 R E V I U 32 30 50 49 52 27 36 28 33 IV VI 29 43 35 26 39 40 24 25 37 V 38 46 48 31 45 42 51 34 41 47 44 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES KETERANGAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 OBYEK PEMERIKSAANNO DESA WILAYAH KECAMATAN TAKISUNG Y1 DESA WILAYAH KECAMATAN JORONG Y2 DESA/KELURAHAN WILAYAH KECAMATAN PELAIHARI Y4 DESA WILAYAH KECAMATAN TAMBANG ULANG Y1 DESA WILAYAH KECAMATAN PANYIPATAN Y3 DESA WILAYAH KECAMATAN KURAU Y2 DESA WILAYAH KECAMATAN BAJUIN Y2 DESA WILAYAH KECAMATAN BUMI MAKMUR Y4 KELURAHAN PELAIHARI Y3 KELURAHAN SARANG HALANG Y3 KELURAHAN PABAHANAN Y2 KELURAHAN ANGSAU Y1 KELURAHAN KARANG TARUNA Y1 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Pj. PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TARMIZI A. KARIM 62 63 64 61 56 53 57 60 H. RUDY ARIFFIN 58 59 55 65 54 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES KETERANGAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 OBYEK PEMERIKSAANNO PETA PENGAWASAN LAMPIRAN X INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN BARITO KUALA I SEKRETARIAT DAERAH 1 BAGIAN PEMERINTAHAN 2 BAGIAN KESRA X4 = INSPEKTORAT PROVINSI 3 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL WILAYAH IV 4 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 5 BAGIAN PELANYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Y = INSPEKTORAT KABUPATEN 6 BAGIAN ORGANISASI WILAYAH I, II DAN III 7 BAGIAN HUKUM Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN 8 BAGIAN UMUM WILAYAH I II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN 9 SEKRETARIAT DPRD WILAYAH II III DINAS-DINAS DAERAH Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN 10 DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III 11 DINAS PERTANIAN TP DAN HORTIKULTURA 12 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 13 DINAS KESEHATAN 14 DINAS PEKERJAAN UMUM 15 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 16 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 17 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 18 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA 19 DINAS PETERNAKAN 20 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL 22 DINAS PENDAPATAN DAERAH IV LEMBAGA TEKNIS DAERAH 23 INSPEKTORAT 24 BAPPEDA 25 BADAN KESBANG, POLITIK 26 BADAN PEMBERMASY. DAN PEMDES Y3 Y2 Y1 Y2 Y3 X4 X4 Y1 Y1 X4 JAN MAR APRIL MEI X4/Y3 X4 Y1 Y3 X4 KETERANGAN X4 JUL AGT Y1 SEP NOP NO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 OKT DESPEB JUN JAN MAR APRIL MEI KETERANGAN JUL AGT SEP NOP NO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 OKT DESPEB JUN 27 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 28 BADAN KB, PEMBERD. PEREMPUAN DAN PELIND. ANAK 29 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 30 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 31 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 32 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 33 KANTOR PELAYANAN TERPADU 34 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 35 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 36 RSUD H. ABDUL AZIS V KECAMATAN DAN DESA 37 6 DESA DI KECAMATAN ALALAK 38 DANA BOS DI KECAMATAN ALALAK 39 6 DESA DI KECAMATAN WANARAYA 40 6 DESA DI KECAMATAN KURIPAN 41 6 DESA DI KECAMATAN BELAWANG 42 6 DESA DI KECAMATAN TABUNGANEN 43 6 DESA DI KECAMATAN RANTAU BADAUH 44 6 DESA DIKECAMATAN ANJIR MUARA 45 6 DESA DIKECAMATAN ANJIR PASAR 46 6 DESA DIKECAMATAN MEKAR SARI 47 6 DESA DIKECAMATAN BAKUMPAI 48 KECAMATAN BARAMBAI 49 6 DESA DIKECAMATAM BARAMBAI 50 KECAMATAN MARABAHAN 51 6 DESA DI KECAMATAN MARABAHAN 52 6 DESA DI KECAMATAN TABUKAN 53 6 DESA DI KECAMATAN CERBON 54 6 DESA DI KECAMATAN TAMBAN 55 DANA BOS DI KECAMATAN TAMBAN 56 6 DESA DI KECAMATAN JEJANGKIT Y2 Y3 Y3 Y3 Y3 Y2 Y2 Y2 Y1 Y2 Y2 Y1 Y3 Y3 Y3 X4 Y3 X4 Y2 Y2 Y3 Y1 Y3 Y2 Y1 Y1 Y1 JAN MAR APRIL MEI KETERANGAN JUL AGT SEP NOP NO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 OKT DESPEB JUN VI PENINGK. KINERJA PELAK. TUGAS DAN FUNGSI SKPD 57 REVIU LKPD DAN LK SKPD TAHUN 2015 58 REVIU RKA SKPD 59 EVALUASI LAKIP SKPD 60 MANAJEMEN KAS TAHUN ANGGARAN 2016 61 MANAJEMEN ASET PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TARMIZI A. KARIM Y Y Y Y Y PETA PENGAWASAN LAMPIRAN XII INSPEKTORAT KABUPATEN KOTABARU PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN KOTABARU JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES I SEKRETARIAT DAERAH 1 BAGIAN TATA USAHA Y 2 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN X4 Y X4 = INSPEKTORAT PROVINSI 3 BAGIAN HUKUM DAN HAM Y WILAYAH IV 4 BAGIAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Y 5 BAGIAN PEREKONOMIAN Y Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN 6 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Y WILAYAH I 7 BAGIAN PERTANAHAN Y Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN 8 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Y WILAYAH II 9 BAGIAN KEUANGAN Y Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN 10 BAGIAN UMUM Y WILAYAH III II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN 11 SEKRETARIAT DPRD Y3 WILAYAH IV III DINAS-DINAS DAERAH Y = INSPEKTORAT KABUPATEN 12 DINAS PENDIDIKAN SERTA SATUAN PENDIDIKAN X4 Y WILAYAH I, II, III, IV 13 DINAS KESEHATAN SERTA UPT X4 Y 14 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR Y1 15 DINAS CIPTA KARYA, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN X4 Y1 16 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Y1 17 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Y3 18 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI X4 Y3 19 DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN Y4 20 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA Y1 21 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Y2 22 DINAS PENDAPATAN DAERAH Y1 23 DINAS PERTANIAN Y3 24 DINAS PETERNAKAN Y1 25 DINAS PERKEBUNAN Y2 26 DINAS KEHUTANAN Y2 27 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Y3 28 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Y2 29 DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR Y4 KETERANGANNO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES KETERANGANNO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 IV LEMBAGA TEKNIS DAERAH 30 INSPEKTORAT 31 BAPPEDA X4 Y4 32 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Y1 33 BADAN KB, PERBER. PEREMP. PELIND. ANAK Y2 34 BADAN PEMBERDAYAAN MASY. DAN PEMDES X4 Y4 35 BADAN KESBANG DAN POLITIK Y2 36 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Y4 37 BADAN KETAH. PANG & PELAKS. PENYUL. TAN, KAN, HUT Y3 38 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Y3 39 BADAN PENGEL. KEUANGAN DAN ASET DAERAH X4 Y4 40 BADAN PELAYANAN IZIN TERPADU DAN PM Y4 41 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Y1 42 SATPOL PP X4/Y1 43 SEKRETARIAT KORPRI Y4 44 SEKRETARIAT KPU Y2 45 RSUD KOTABARU Y3 46 PDAM Y4 V KECAMATAN 47 KECAMATAN HAMPANG Y3 48 KECAMATAN KELUMPANG BARAT Y3 49 KECAMATAN KELUMPANG HULU Y4 50 KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN Y4 51 KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR Y1 52 KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN Y1 53 KECAMATAN PULAU LAUT UTARA Y2 54 KECAMATAN PULAU SEBUKU Y2 55 KECAMATAN PULAU LAUT BARAT Y3 56 KECAMATAN KELUMPANG UTARA Y3 57 KECAMATAN KELUMPANG HILIR Y1 58 KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH Y4 59 P Y4 60 KECAMATAN SAMPANAHAN Y1 61 KECAMATAN KELUMPANG TENGAH Y2 62 KECAMATAN PAMUKAN BARAT Y2 63 KECAMATAN KELUMPANG SELATAN Y3 64 KECAMATAN PAMUKAN UTARA Y1 65 KECAMATAN PULAU SEMBILAN Y2 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES KETERANGANNO OBYEK PEMERIKSAAN JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016 66 KECAMATAN SUNGAI DURIAN Y4 67 KECAMATAN P.L. TG. SELAYAR Y3 VII REVIU, MONEV DAN LAINNYA 68 MONITORING DAN EVALUASI Y Y 69 EVALUASI LAPORAN KINERJA SKPD Y Y Y 70 REVIU LKPD Y Y Y Y 71 REVIU LAPORAN KINERJA PEMDA Y 72 REVIU RKA-SKPD Y Y Y 73 PEMERINTAHAN DESA Y Y GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TARMIZI A. KARIM PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…