DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor Baru dari Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor. Hal-hal yang diatur meliputi: Subjek SP3; besarnya sumbangan; sarana administrasi; mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketifa dari pengusaha/dealer dan pemilik kendaraan bermotor baru; dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor Baru dari Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 51);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
18.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KENDARAAN BERMOTOR BARU DARI PENGUSAHA/DEALER KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
7.Koordinator Pelayanan yang selanjutnya disingkat KP adalah Koordinator Pelayanan yang berada dibawah UPPD.
8.Pihak Ketiga adalah Pengusaha/Dealer baik bersifat perorangan maupun badan usaha/badan hukum yang melakukan penjualan Kendaraan Bermotor di wilayah Kalimantan Selatan.
9.Sumbangan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat SP3 adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak bergerak.
10.Kendaraan Bermotor Baru adalah semua kendaraan bermotor beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang kondisinya baru.
11.Kupon adalah berupa lembaran pernyataan kesediaan atau kesanggupan memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tanda bukti memberikan sumbangan.
12.Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada kantor UPPD.
13.Petugas pengelola sumbangan pihak ketiga kendaraan bermotor baru yang selanjutnya disebut Petugas Pengelola SP3 Dealer adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah atas usul Kepala UPPD masing-masing untuk mengelola penerimaan SP3.

BAB II

SUBJEK SP3

Pasal 2

Subjek SP3 adalah Pengusaha/Dealer/Sub Dealer, Agen/Perwakilan dan sejenisnya atas penjualan kendaraan bermotor baru, kecuali kendaraan bermotor alat berat/besar, mobil ambulan, dan mobil pemadam kebakaran.

BAB III

BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 3

Besarnya SP3 Kendaraan Bermotor Baru dari Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah antara Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV

SARANA ADMINISTRASI

Pasal 4

Sarana Administrasi meliputi:

a.Buku Data Kendaraan Bermotor yang telah Memberikan Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor Baru dari Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor;
b.Buku Bantu Penerimaan Sejenis Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor Baru dari Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor;
c.Buku Penerimaan dan Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor Baru dari Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor;
d.Surat Pernyataan Kesediaan Memberikan Sumbangan yang berfungsi sebagai tanda bukti memberikan Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan Bermotor Baru oleh Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor, yang bentuknya berupa kupon sumbangan;
e.Blanko Tanda Bukti Penerimaan; dan
f.Surat Tanda Setoran.

BAB V

MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PENGUSAHA/DEALER DAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR BARU

Pasal 5

(1)Pelaksanaan penerimaan SP3 Kendaraan Bermotor Baru dari Pengusaha/ Dealer Kendaraan Bermotor dilaksanakan pada UPPD sesuai dengan wewenang wilayah kerjanya masing-masing.
(2)UPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai Kantor KP yang terpisah dengan Kantor UPPD maka pelaksanaan Penerimaan SP3 Kendaraan Bermotor Baru dari Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor diserahkan kepada KP yang bersangkutan.

Pasal 6

Sistem penerimaan menggunakan Surat Pernyataan Kesediaan Memberikan SP3 Kendaraan Bermotor Baru dari Pengusaha/Dealer Kendaraan Bermotor berbentuk Kupon Sumbangan.

Pasal 7

Kupon Sumbangan menggunakan kertas NCR satu set yang terdiri atas 3 (tiga) rangkap/lembar dengan nomor seri yang sama, yaitu:

a.Lembar pertama asli untuk bersangkutan sebagai tanda bukti memberikan sumbangan;
b.Lembar kedua untuk Petugas Pengelola SP3 Dealer; dan
c.Lembar ketiga sebagai arsip.

Pasal 8

Kupon sumbangan dalam setiap 1 (satu) pak terdiri masing-masing 50 (lima puluh) set, setiap set terdapat 3 (tiga) lembar dan masing-masing lembaran diberi cap bendahara Penerimaan dan tanggal sesuai penerimaan.

Pasal 9

Kupon sumbangan didistribusikan oleh Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah kepada masing-masing UPPD atas permintaan Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah Pembantu yang telah diketahui oleh UPPD yang bersangkutan.

Pasal 10

Tembusan penyerahan kupon sumbangan oleh Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pendapatan Retribusi, Perimbangan dan Lainnya pada Badan Keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…