DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian bantuan hukum yang ada saat ini belum mampu menyentuh secara langsung orang atau kelompok masyarakat miskin untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan ekonomi mereka;
c.bahwa Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 542);
6.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 94);
15.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Provinsi Kalimantan Selatan yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
10.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan telah lolos verifikasi berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
16.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pada APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
17.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
18.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

TATA CARA KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Gubernur menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan dalam memberikan bantuan hukum dan dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama serta ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
(2)Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk Kepala Biro Hukum selaku Wakil Pemerintah dan yang bertugas melaksanakan penyaluran dana bantuan hukum.

Pasal 3

(1)Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis atau lisan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(3)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung oleh Pemohon Bantuan Hukum ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
(4)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
(6)Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat datang langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum, permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh keluarga atau pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.
(7)Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilengkapi dengan:
1. a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
2. b.Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa dimana Pemohon Bantuan Hukum berdomisili;
3. c.dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
4. d.Surat Kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
(2)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
1. a.Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Kartu Jaminan Kesehatan Daerah;
2. b.Kartu Keluarga Sejahtera; atau
3. c.Kartu Perlindungan Sosial;
(3)Pemohon Bantuan Hukum diberikan Bantuan Hukum untuk perkara lainnya.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum di Kalimantan Selatan yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:
1. a.terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
2. b.tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
3. c.tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 7

(1)Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
(2)Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum.
(3)Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan, yaitu:
1. a.tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
2. b.dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.

BAB III

STANDAR BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 9

Standar Bantuan Hukum litigasi meliputi perkara:

a.pidana;
b.perdata; dan/atau
c.tata usaha negara.

Pasal 10

(1)Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas:
1. a.tersangka; dan/atau
2. b.terdakwa.
(2)Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
1. a.penyidikan;
2. b.penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan; dan
3. c.upaya hukum.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.membuat surat kuasa;
2. b.melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
3. c.memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan;
4. d.melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan;
5. e.membuat eksepsi, pledoi dan duplik, guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
6. f.menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli;
7. g.melakukan upaya hukum banding dan kasasi sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
8. h.membuat dokumen lain yang diperlukan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…