DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab staf ahli; mekanisme kerja; kriteria jabatan staf ahli; dan pembiayaan. Staf Ahli Gubernur terdiri atas: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan SelatanTahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
18.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STAF AHLI GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan;
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan.
7.Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB STAF AHLI

Pasal 2

Staf Ahli Gubernur terdiri atas:

a.Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; b Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
d.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

(1)Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, dan telahaan kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan bidang pemerintahan, hukum, dan politik.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.mengumpulkan bahan dan data di bidang pemerintahan, hukum dan politik sebagai bahan kajian dan analisis;
2. b.melaksanakan monitoring terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang perkembangan di bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
3. c.mengkaji dan menganalisis serta mengevaluasi masukan, saran, tanggapan dan laporan masyarakat serta media massa atas kebijakan Gubernur di bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
4. d.melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur di bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
5. e.merumuskan saran, masukan dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan gubernur di bidang pemerintahan, hukum, dan politik; dan
6. f.melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan Gubernur sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 4

(1)Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, dan telaahan kepada Gubernur mengenai dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi dan pembangunan di daerah.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.mengumpulkan bahan dan data penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan sebagai bahan kajian dan analisis;
2. b.melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang pengembangan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan daerah;
3. c.mengkaji dan menganalisis serta mengevaluasi masukan, saran, tanggapan, dan laporan masyarakat serta media massa atas kebijakan Gubernur dalam pengembangan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan;
4. d.melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur dalam pengembangan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan;
5. e.merumuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan gubernur dalam pengembangan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan; dan
6. f.melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan Gubernur sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 5

(1)Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, dan telaahan kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.mengumpulkan bahan dan data penyelenggaraan administrasi tentang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia sebagai bahan kajian dan analisis;
2. b.melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tentang perkembangan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
3. c.mengkaji dan menganalisis serta mengevaluasi masukan, saran, tanggapan dan laporan dari masyarakat serta media massa atas kebijakan Gubernur dalam bidang kemasyarakatan, pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia;
4. d.melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur dalam bidang kemasyarakatan, pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia;
5. e.merumuskan saran, masukan dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan gubernur dalam kegiatan bidang kemasyarakatan, pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia; dan
6. f.melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan Gubernur sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 6

(1)Menyampaikan saran dan pendapat kepada Gubernur.
(2)Staf Ahli dalam melaksanaan tugasnya mempunyai wewenang untuk melakukan konsultasi koordinatif dengan SOPD.
(3)Konsultasi dimaksud pada ayat (2) untuk mencari masukan, saran dan pendapat dari SOPD sesuai dengan substansi tugasnya.

Pasal 7

Staf Ahli wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi, dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 8

Staf Ahli betanggung jawab penuh atas kebenaran telaahan, masukan, saran, dan pendapat yang disampaikan kepada Gubernur.

BAB III

MEKANISME KERJA

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(2)Dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah dapat meminta saran, masukan, dan pertimbangan-pertimbangan kepada Staf Ahli sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 10

(1)Untuk melengkapi bahan dan data dalam rangka penyusunan telaahan, Staf Ahli dapat berkonsultasi dengan SOPD.
(2)Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…