DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup Pengaturan; 3. Pajak Kendaraan Bermotor; 4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 6. Pajak Air Permukaan; 7. Harga Dasar Air Permukaan; 8. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 9. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; 10. Tata Cara Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak; 11. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah; 12. Kedaluwarsa Penagihan; 13. Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah; 14. Tata Cara Pembukuan Dan Pemeriksaan Pajak; 15. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan pada Lampiran II angka 237 bahwa jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) maka peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
15.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5 );
22.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak invenstasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, yang terdaftar di daerah.
9.Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10.Pajak Kendaraan Bermotor atau disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
13.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
14.Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.
15.Wajib pungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang ditunjuk sebagai wajib pungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
16.Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
17.Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
18.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
19.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
21.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
23.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
24.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
25.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
27.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Kepeutusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
32.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34.Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak.
35.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif;
b.besaran nilai perolehan air permukaan dan harga dasar air permukaan;
c.tata pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD serta Surat Peringatan.
d.tata cara pembayaran PKB, BBN-KB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan;
e.tata cara pemberian keringanan pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
f.tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
g.tata cara penghapusan piutang pajak; dan
h.tata cara pembukuan dan pemeriksaan pajak.

BAB III

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

(1)Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yang meliputi :
1. a.nilai jual kendaraan bermotor ; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
(2)Nilai jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor di Daerah.
(3)Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
(4)Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan tidak diketahui Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor yang meliputi :
1. a.harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. b.penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
3. c.harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
4. d.harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
5. e.harga kendaraan bermotor dengan negara pembuat kendaraan bermotor;
6. f.harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
7. g.harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang (PIB).
(5)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor yang meliputi :
1. a.tekanan gandar, yang membedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor;
2. b.jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya; dan
3. c.jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder (cc).
(6)Tata cara penghitungan Pajak Kendaraaan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan pada penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam suatu Tabel yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(7)Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
(8)Apabila Nilai Jual Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun sebelumnya.
(9)Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditinjau kembali setiap tahun.
(10)Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
(11)Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan perhitungan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun berikutnya.

Pasal 4

(1)Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) dilakukan berdasarkan permohonan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor seperti dari ATPM, importir atau pabrikan/produsen Kendaraan Bermotor.
(2)Permohonan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan diajukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sebelum kendaraan bermotor yang diajukan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dijual atau dipasarkan kepada masyarakat.
(3)Permohonan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit menyebutkan:
1. a.merek/tipe kendaraan;
2. b.isi silinder; dan
3. c.tahun Pembuatan.
(4)Berdasarkan permohonan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan oleh Tim Penilaian dan Perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
(5)Hasil pembahasan Tim sebagai dasar penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Untuk percepatan dan efisiensi penerimaan PKB, maka penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dijadikan pedoman perhitungan PKB dan BBN-KB yang terutang, dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a.1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum;
b.1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
c.0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan TNI/POLRI; dan
d.0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 6

(1)Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif Progresif.
(2)Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hanya pada kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.
(3)Besarnya tarif progresif roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.kepemilikan kedua 2 % (dua persen);
2. b.kepemilikan ketiga 2,5 % (dua koma lima persen);
3. c.kepemilikan keempat 3,0 % (tiga koma nol persen); dan
4. d.kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).
(4)Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Pasal 7

(1)Penentuan urutan kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan urutan kendaraan bermotor yang telah didaftarkan di Daerah.
(2)Pengenaan tarif progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
(3)Dikecualikan dari pengenaan Pajak Progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :
1. a.kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI;
2. b.kendaraan bermotor yang dimiliki oleh badan usaha;
3. c.kendaraan bermotor angkutan umum penumpang atau barang sesuai dengan izin dari Dinas Perhubungan yang dimiliki perorangan; dan
4. d.kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
(4)Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB dan/atau Surat Pernyataan wajib pajak.

Pasal 8

(1)Setiap kendaraan bermotor yang telah terdaftar pada Kantor Bersama Samsat dan dilepas/diserahkan hak kepemilikan atau penguasaannya karena jual beli /hibah/waris/hadiah/penghapusan/dump kepada pihak lain, harus dilaporkan atas pelepasan/penyerahan hak dimaksud kepada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas.
(2)Pelaporan atas pelepasan/penyerahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan surat pemberitahuan atau surat keterangan pelepasan/penyerahan hak yang tersedia pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas.
(3)Pelaporan atas pelepasan/penyerahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pelepasan/penyerahan hak.
(4)Surat pemberitahuan atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit memuat :
1. a.merk/tipe kendaraan;
2. b.tahun pembuatan kendaraan;
3. c.Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);dan
4. d.nama dan alamat penjual.
(5)Penyampaian pelaporan atas pelepasan/penyerahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas dengan melampirkan :
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. b.fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan
3. c.fotokopi kuitansi penjualan (bila ada).
(6)Berdasarkan surat pemberitahuan atas pelepasan hak kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB atau Petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas melakukan pemblokiran kendaraaan bermotor yang telah dilepas haknya atas penguasaannya.

Pasal 9

(1)Untuk menghindari pengenaan tarif pajak progresif, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, yang belum atau tidak melaporkan pelepasan atau penyerahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dapat meminta informasi data kepemilikan kendaraan bermotor kepada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas di Kantor Bersama Samsat sebelum melakukan pendaftaran.
(2)Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang tersedia kepada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas di Kantor Bersama Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai penyesuaian data urutan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dimiliki Wajib Pajak.
(3)Besarnya tarif Pajak Progresif yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(4)Bentuk Surat Pemberitahuan atau keterangan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Nilai besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dengan dasar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…