DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas: Gubernur; Wakil Gubernur; Pejabat Eselon I; Pejabat Eselon II; Pejabat Pengelola Keuangan yaitu Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik/Unit Kerja LPSE; Bendaharawan Penerimaan/Pengeluaran; dan Pejabat tertentu atas permintaan KPK. Penyampaian LHKPN dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK dan dapat disampaikan kepada KPK melalui Tim Khusus Pengelola LHKPN pada Inspektorat Daerah. Penyampaian LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Diatur pula mengenai Pengumuman LHKPN, Tim Khusus Pengelolaan LHKPN dan LHKASN, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penjatuhan Sanksi, dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor SE- 08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 052 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
14.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
18.Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19.Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
21.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan unsur staf.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9.Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Cabang Dinas adalah bagian dari organisasi perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
12.Unit Pelayanan Teknis Dinas/Badan adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu.
13.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
14.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
15.Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
16.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
17.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
21.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
22.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaaan Pegawai ASN, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
23.Pendaftaran LHKPN adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
24.Pengumuman LHKPN adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
25.Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat dan Pegawai ASN yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
26.Tim Khusus Pengelola LHKPN adalah tim yang secara khusus membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN yang berada pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
27.Tim Khusus Pengelola LHKASN adalah tim yang secara khusus membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN yang berada pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN dan LHKASN bagi Pejabat Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN yang menaati asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:
1. a.Gubernur;
2. b.Wakil Gubernur;
3. c.Pejabat Eselon I;
4. d.Pejabat Eselon II;
5. e.Pejabat Pengelola Keuangan:
  1. 1.Pengguna Anggaran;
  2. 2.Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
  3. 3.Pejabat Pembuat Komitmen;
  4. 4.Bendahara Penerimaan; dan
  5. 5.Bendahara Pengeluaran.
6. f.Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. g.Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik/Unit Kerja LPSE;
8. h.Bendaharawan Penerimaan/Pengeluaran; dan
9. i.Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
(2)LHKASN wajib disampaikan oleh seluruh ASN yang tidak wajib LHKPN.
(3)Kepala SKPD menyampaikan nama pejabat yang menjadi wajib LHKPN dan wajib LHKASN di lingkungan kerjanya masing-masing kepada Tim Khusus Pengelola LHKPN dan LHKASN.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

Pasal 4

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK dan dapat disampaikan kepada KPK melalui Tim Khusus Pengelola LHKPN pada Inspektorat Daerah.

Pasal 5

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:

a.asli untuk Penyelenggara Negara;
b.fotokopi untuk Inspektorat Daerah; dan
c.fotokopi untuk Pengelola LHKPN unit kerja.

Pasal 6

(1)Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan wajib menyampaikan LHKPN yaitu pada saat:
1. a.Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
3. c.Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 7

(1)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

(1)Pegawai ASN Eselon III dan Eselon IV menyampaikan LHKASN kepada Inspektorat Provinsi.
(2)Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan LHKASN satu kali dalam jabatan.

BAB IV

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 9

(1)Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut:
1. a.media pengumuman KPK;
2. b.media pengumuman resmi instansi; dan/atau
3. c.surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.
(3)Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V

TIM KHUSUS PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

Pasal 10

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengoordinasian LHKPN dan LHKASN, Gubernur membentuk Tim Khusus Pengelola LHKPN dan LHKASN yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Susunan Keanggotaan Tim Khusus Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
(3)Susunan Keanggotaan Tim Khusus Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
(4)Guna kelancaran tugas Tim Khusus Pengelola LHKPN dan LHKASN dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data LHKPN dan LHKASN dengan Keputusan Gubernur dibentuk:
1. a.Kelompok Kerja Pengelola LHKPN; dan
2. b.Kelompok Kerja Pengelola LHKASN.
(5)Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
1. a.Penanggung jawab : Gubernur
2. b.Koordinator LHKPN : Sekretaris Daerah
3. c.Wakil Koordinator : Asisten Pemerintahan
4. d.Sekretaris : Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan
5. e.Anggota : 1. Badan Kepegawaian Daerah
  1. 2.Biro Hukum
6. a.Penanggung jawab : Gubernur
7. b.Koordinator LHKPN : Sekretaris Daerah
8. c.Wakil Koordinator : Asisten Pemerintahan
9. d.Sekretaris : Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan
10. e.Anggota : 1. Badan Kepegawaian Daerah
  1. 2.Biro Hukum
  2. 3.Biro Organisasi
11. a.Ketua : Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan
12. b.Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah
13. c.Staf Anggota : Auditor Inspektorat yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja LHKASN
(6)Kelompok Kerja Pengelola LHKPN mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan koordinasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan instansi terkait di Daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. b.mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan; dan
3. c.memfasilitasi pengembangan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
(7)Susunan keanggotaan Kelompok Kerja LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:
(8)Kelompok Kerja Pengelola LHKASN mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.memonitor kepatuhan LHKASN kepada pimpinan oleh wajib lapor;
2. b.melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah;
3. c.melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan teridentifikasi adanya ketidakwajaran;
4. d.melakukan pemeriksaan kepada wajib lapor; dan
5. e.menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas terkait dengan LHKASN kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 52 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 52 Tahun 2015