DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peratuan Gubernur ini Mengatr Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan Dan Sasaran;Laangan Dan Kewajiban;Tempat Khusus Merokok;Tanda/Petunjuk/Peringatan/Larangan Merokok;Pembinan Dan Pengawasan;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Gubernur sesuai dengan kewenangannya diamanahkan untuk

Menetapkan

menetapkan dan mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1959 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
1. 2.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. 4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3853);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. 11.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. 13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
13. 14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
14. 15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3);
15. 16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 47);
16. 17.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja sebagai penanggung jawab kawasan tanpa rokok.
6.Pegawai adalah pegawai negeri sipil Daerah, pegawai honorer, pegawai outscourching, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pihak ketiga untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
7.Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
8.Perkantoran adalah bangunan gedung milik Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan pada biro, dinas, badan, lembaga, unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, rumah sakit, dan unit kerja lainnya.
9.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
10.Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11.Tempat Khusus Merokok adalah ruangan/bilik yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok dalam peraturan daerah ini adalah:

a.menumbuhkan kesadaran Pegawai bahwa merokok merugikan kesehatan dengan cara mengubah perilaku merokok di tempat kerja;
b.mencegah perokok pemula;
c.menurunkan angka perokok;
d.menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian akibat asap rokok; dan
e.mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

Pasal 3

(1)Sasaran Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat kerja dan tempat lainnya di lingkungan Perkantoran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ruang kerja;
2. b.ruang rapat ;
3. c.ruang sidang/seminar;
4. d.ruangan ber-AC;
5. e.lobi;
6. f.lorong, koridor, atau selasar;
7. g.lapangan apel/upacara;
8. h.taman perkantoran;
9. i.tempat parkir;
10. j.tempat ibadah;
11. k.kantin;
12. l.gudang;
13. m.lift;
14. n.toilet; dan
15. o.kamar mandi.

BAB III

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap orang dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban:

a.melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kerja masing-masing;
b.memasang tulisan kawasan tanpa rokok dan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
c.menegur, memberi peringatan, dan mengambil tindakan terhadap Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

BAB IV

TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 6

(1)Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyediakan Tempat Khusus Merokok di lingkungan kerja masing-masing.
(2)Penyediaan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.terdapat tulisan “tempat khusus merokok”;
2. b.dilengkapi alat penghisap udara yang menggunakan filter;
3. c.ruang/bilik tidak memungkinkan asap rokok keluar dari ruangan;
4. d.dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok.
5. e.jauh dari pintu masuk/keluar dan tempat orang lalu lalang;
6. f.pintu ruang/bilik selalu dalam keadaan tertutup; dan
7. g.dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB V

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

Pasal 7

(1)Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok yang dipasang di Kawasan Tanpa Rokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.ukuran proporsional dengan warna kontras sehingga mudah terlihat dan dibaca;
2. b.materi paling sedikit terdiri atas:
  1. 1.tulisan ”DILARANG MEROKOK” atau ”NO SMOKING”; dan
  2. 2.gambar/simbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah.
(2)Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.
(3)Jumlah dan ukuran Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan luas ruangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.bimbingan dan/atau penyuluhan tentang bahaya merokok bagi kesehatan;
2. b.memberikan penghargaan kepada Pegawai yang dapat memberikan motivasi atau membantu pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
3. c.Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok, wajib melakukan:
  1. 1.teguran lisan;
  2. 2.teguran tertulis; atau
  3. 3.sanksi administratif.

Pasal 10

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
(5)Untuk efektivitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat membentuk satuan tugas pengawasan di lingkungan kerjanya masing-masing.
(6)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh salah satu pejabat eselon III.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…