DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Besaran Stok Cadangan Pangan Pokok Beras Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 adalah sebesar 101.791 Kg (seratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu kilogram) dan biaya operasional untuk penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan pada kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah pada Kode Rekening 1.21.1.21.01.00.17.05.5.2. Hal yang diatur meliputi organisasi pelaksana, penyaluran, dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pokok di daerah, yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
b.bahwa dalam rangka penyediaan cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, telah dialokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
23.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);
24.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
25.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 077 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 77); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan.
6.Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Pemangku Kepentingan adalah Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
9.Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren, dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10.Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11.Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah Persediaan Pangan Pokok yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12.Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
13.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan atau angin puting baliung, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
14.Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat yang terdiri atas rawan pangan transein dan rawan Pangan kronis.
16.Kerawanan Pangan Kronis adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan kemanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi petumbuhan dan kesehatannya masyarakatnya secara permanen.
17.Kerawanan Pangan transein adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan kemanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi petumbuhan dan kesehatannya masyarakatnya secara sementara.
18.Harga normal adalah harga rata-rata beras 3(tiga) bulan terakhir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan Daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala Kerawanan Pangan Transein atau Kerawanan Pangan Kronis, pasca bencana dan keadaan darurat dan/atau keadaan lainnya.
(2)Penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah bertujuan:
1. a.meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
2. b.memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transein, kronis, pasca bencana dan atau keadaan darurat.
(3)Menjaga stabilisasi harga melalui operasi pasar apabila terjadi gejolak harga diatas normal lebih besar 25% (dua puluh lima persen).

BAB III

SASARAN

Pasal 3

(1)Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah masyarakat di Daerah yang mengalami kerawanan pangan transien, kronis, pasca bencana alam atau keadaan darurat.
(2)Masyarakat atau lembaga sosial masyarakat yang mengalami kerawanan pangan atas perintah langsung Gubernur.
(3)Masyarakat yang terdampak kenaikan harga beras diatas normal (lebih besar 25% (dua puluh lima persen).

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 4

Besaran Stok Cadangan Pangan Pokok Beras Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 adalah sebesar 101.791 Kg (seratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu kilogram) dan biaya operasional untuk penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan pada kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah pada Kode Rekening 1.21.1.21.01.00.17.05.5.2.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, dibentuk Tim Teknis Daerah dengan susunan keanggotaan terdiri atas: Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota : : : : Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Kepala Bidang Distribusi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

1.Kepala Sub Bidang Harga dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan;
2.Unsur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan; Sekretariat :
3.Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
4.Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan;
5.Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
6.Unsur Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan; dan
7.Unsur BULOG Divisi Regional Kalimantan Selatan. Bidang Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

(2)Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dari gudang sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.
(3)Pembentukan Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran Cadangan Pangan Pokok Daerah di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(2)Bupati/Walikota membentuk Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, yang susunan keanggotaannya terdiri atas unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota dan unsur terkait sesuai kebutuhan.
(3)Tim Pelaksana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasal 8

Pemangku Kepentingan serta Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 9

Penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Kalimantan Selatan ke titik bagi penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dengan indeks 300 (tiga ratus) perkapita/hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Daerah, dan jumlah persetujuan bantuan dengan ketentuan:

a.Sampai dengan 5 (lima) ton oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan;
b.Sampai dengan 10 (sepuluh) ton oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
c.Lebih dari 10 (sepuluh) ton oleh Gubernur Kalimantan Selatan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…