menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pelabuhan Perikanan Muara Kintap pada Pelabuhan Perikanan Muara Kintap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
20.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 31);
21.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP PADA PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Pasal I Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pelabuhan Muara Kintap pada Pelabuhan Perikanan Muara Kintap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 2), diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pelabuhan Perikanan Muara Kintap pada Pelabuhan Perikanan Muara Kintap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 31 Maret 2016 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. SAHBIRIN NOOR Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 31 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 20 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 020 TAHUN 2016 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PERIKANAN MUARA KINTAP PADA PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP No. JENIS FASILITAS BARANG DAN JASA BESARNYA TARIF KETERANGAN 1 2 3 4
1.JASA TAMBAT LABUH
a.Biaya tambat dan labuh kapal berukuran diatas 30 GT
1.Tambat > 30 GT Kapal perikanan samudera/ZEE, kapal perikanan eks luar negeri, kapal pengangkut ikan semua ukuran Rp500,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal - Apabila kapal bertambat lebih 30 etmal ditetapkan tarif khusus tambat (etmal = 24 jam) - Tarif tambat ditetapkan terhadap kapal yang bersandar/bertambat pada dermaga
2.Labuh > 30 GT Kapal perikanan samudera/ZEE, kapal perikanan eks luar negeri, kapal pengangkut ikan semua ukuran Rp250,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal - Apabila kapal berlabuh > 30 etmal ditetapkan tarif khusus labuh - Tarif labuh ditetapkan terhadap kapal yang buang sauh/jangkar di perairan pelabuhan dan tidak menempel/bertambat pada dermaga/kapal lain yang sedang bersandar/bertambat
b.Tarif pas masuk kapal untuk tambat/tender/labuh berlaku bagi kapal perikanan berukuran < 30 GT
1.Kapal perikanan < 5 GT Rp2.000,00 sekali masuk/ ¼ etmal Rp20.000,00/bulan (tarif berlangganan)
2.Kapal perikanan 6 – 10 GT Rp3.000,00 sekali masuk/ ¼ etmal Rp30.000,00/bulan (tarif berlangganan)
3.Kapal perikanan 11 – 20 GT Rp5.000,00 sekali masuk/ ¼ etmal Rp50.000,00/bulan (tarif berlangganan)
4.Kapal perikanan 21 – 30 GT Rp10.000,00 sekali masuk/ ¼ etmal Rp100.000,00/bulan (tarif berlangganan)
2.JASA BONGKAR MUAT
a.Kapal - Muatan < 2 ton Rp5.000,00/sekali bongkar - Muatan 2 – 5 ton Rp15.000,00/sekali bongkar - Muatan > 5 ton Rp25.000,00/sekali bongkar No. JENIS FASILITAS BARANG DAN JASA BESARNYA TARIF KETERANGAN 1 2 3 4
b.Mobil - Truck
1.Muatan 1 – 2 ton Rp10.000,00/sekali masuk
2.Muatan > 2 ton Rp15.000,00/sekali masuk - Pick up
1.Muatan < 0,5 ton Rp5.000,00/sekali masuk
2.Muatan > 0,5 ton Rp7.500,00/sekali masuk
c.Roda 3
1.Muatan < 0,5 ton Rp5.000,00/sekali masuk
2.Muatan > 0,5 ton Rp7.500,00/sekali masuk
3.TANAH/LAHAN PENGEMBANGAN Rp5.000,00/ m 2 /bulan Pembayaran dilaksanakan di muka setiap bulan sesuai luas dan jangka waktu pemanfaatan
4.SEWA LAHAN DAN PERALATAN SPDN Rp1.000.000,00/bulan Biaya listrik dan perbaikan perabotan ditanggung oleh Pengelola
5.BANGUNAN
1.Sewa bangunan tertutup - Kios/warung Rp200.000,00/unit/bulan Termasuk listrik paling banyak 25 Watt - Ruang gedung pengolahan Rp300.000,00/unit/bulan Termasuk listrik paling banyak 50 Watt - Gudang es/penyimpanan Rp200.000,00/unit/bulan Termasuk listrik paling banyak 25 Watt - Shelter + Umum Rp15.000,00/org/unit/hari Untuk nelayan, nelayan andon, umum (Untuk 2 org, lebih dari 2 org kelebihannya dikenakan Rp. 10.000,- /org/hari) + Karyawan Rp100.000,00/bulan Termasuk listrik - Mess karyawan Rp100.000,00/bulan Termasuk pulsa listrik paling banyak Rp50.000,00/bulan (Lokasi mess diluar Pelabuhan Perikanan Muara Kintap) - Guest House + Instansi Pemerintah Rp100.000,00/hari Instansi Pemerintah/ormas + Umum Rp200.000,00/hari Umum/swasta, termasuk listrik + Karyawan Rp50.000,00/bulan/kamar
2.Sewa bangunan terbuka
a.Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Bangunan untuk pemasaran ikan/pengepakan Rp1.000,00/unit/ hari Pembayaran dengan sistem harian, 1 karcis untuk 1 unit, 1 unit = 5m 2 - Bangunan untuk penumpukan barang (peti, trays, keranjang dan lain-lain). Rp75.000,00/bulan/unit Termasuk jasa kebersihan
b.Tempat penjemuran Rp500,00/hari Diareal lingkungan pelabuhan
c.Tempat penumpukan barang lainnya (alat tangkap, dll) Rp500,00/hari Diareal lingkungan pelabuhan No. JENIS FASILITAS BARANG DAN JASA BESARNYA TARIF KETERANGAN 1 2 3 4
3.SPDN Rp500.000,00/bulan Tidak termasuk listrik, air dan perbaikan bangunan
4.Ruangan untuk pertemuan Rp100.000,00/hari Termasuk listrik, air, dan kebersihan. (Untuk kegiatan pertemuan nelayan dan kegiatan Pelabuhan Perikanan Muara Kintap gratis)
6.BENGKEL
a.Las listrik Rp5.000,00/elektroda
b.Las listrik kawat cor Rp10.000,00/elektroda
c.Bubut Rp20.000,00/item
d.Teralis Rp250.000,00/meter 2 Tidak termasuk ongkos kirim dan upah
e.Pengeboran listrik Rp5.000,00/titik
f.Tap Senai Rp3.000,00/titik
g.Pemotongan Rp3.000,00//2 inci
7.CHILLING ROOM Rp2.000,00/5 kg/hari
8.ES - Es balok Rp20.000,00/balok Berat per balok 50 Kg - Es curai Rp15.000,00/box Berat 1 box 35 kg
9.PEMAKAIAN PERALATAN - Gerobak Rp10.000,00/jam - Coolbox Rp100.000,00/bulan - Keranjang ikan Rp500,00/unit/hari - Tong Rp500,00/unit/hari - Timbangan Rp1.000,00/unit/hari - Ice crusher Rp2.000,00/balok Berat es balok = 50 Kg/balok - Roda 3 Rp20.000,00/jam Tidak termasuk BBM - Roda 3 khusus pengangkut es balok Rp7.500,00/trip Isi maksimal 10 balok es/trip, belum termasuk BBM dan sopir Tambahan listrik bangunan
a.Lemari es Rp15.000,00/unit/bulan
b.Televisi Rp10.000,00/unit/bulan
c.Dispenser Rp20.000,00/unit/bulan
d.Rice cooker Rp20.000,00/unit/bulan
e.Kompor listrik Rp20.000,00/unit/bulan
10.GENERATOR Rp50.000,00/hari Tidak termasuk BBM
11.PAS MASUK DI WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN
1.Pas harian (sekali masuk)
a.Becak/sepeda/gerobak Rp500,00/sekali masuk
b.Sepeda motor Rp1.000,00/sekali masuk
c.Sepeda motor Rp5.000,00/malam Tarif bermalam
d.Mobil pick up dan sejenisnya Rp2.000,00/sekali masuk
e.Mobil pick up dan sejenisnya Rp10.000,00/malam Tarif bermalam
f.Truck dan sejenisnya Rp4.000,00/sekali masuk
g.Truck dan sejenisnya Rp10.000,00/malam Tarif bermalam No. JENIS FASILITAS BARANG DAN JASA BESARNYA TARIF KETERANGAN 1 2 3 4
2.Pas berlangganan 50% dari tarif pas harian dibayar untuk 1 (satu) bulan sekaligus Khusus bagi pemakai jasa yang menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan
12.JASA KEBERSIHAN
1.Penjemuran Rp500,00/hari
2.Kendaraan yang melakukan bongkar muat di dalam kawasan pelabuhan : - Roda 2 dan 3 Rp1.000,00/sekali masuk - Pick up Rp2.000,00/sekali masuk - Truck Rp3.000,00/sekali masuk GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. SAHBIRIN NOOR