DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2015 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6.Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 44);
10.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 63); 11.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 028 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimatan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Pemerintah Provinsi selanjutnya disebut Pemprov adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
6.Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
8.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9.Mutasi adalah perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke Lingkungan Pemerintah Provinsi atau ke luar Pemerintah Provinsi.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
11.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

PNS yang mengajukan permohonan mutasi harus memenuhi persyaratan.

Pasal 3

(1)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah persyaratan kompetensi dan persyaratan administratif.
(2)Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formasi kebutuhan PNS di Lingkungan Pemprov.
(3)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.surat permohonan yang bersangkutan;
2. b.surat persetujuan dari instansi yang bersangkutan;
3. c.keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
4. d.keputusan pangkat dan/atau Jabatan terakhir;
5. e.surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dari Instansi yang bersangkutan;
6. f.surat keterangan/pernyataan dari pimpinan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan sudah mengabdi paling sedikit 5 (lima) tahun atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan (khusus untuk jabatan guru disamping ketentuan ini juga mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang guru);
7. g.surat pernyataan tidak sedang tersangkut utang piutang dari pihak bank atau dengan siapapun;
8. h.biodata lengkap Pegawai yang bersangkutan;
9. i.surat pernyataan untuk tidak menuntut jabatan; dan
10. j.surat pernyataan kesanggupan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan bersedia ditempatkan dimana saja di Pemprov.
(4)Disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat juga kepada PNS tersebut dilakukan tes secara tertulis dan/atau wawancara oleh Pejabat BKD bersama SKPD /unit kerja terkait.

BAB III

PROSEDUR MUTASI

Pasal 4

(1)PNS yang mutasi ke Lingkungan Pemprov harus mengajukan permohonan secara tertulis dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan instansi yang bersangkutan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui BKD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3).
(3)BKD menyiapkan data dan bahan kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemprov untuk bahan pertimbangan.
(4)Pertimbangan dan persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang sebagai dasar penetapan mutasi.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Penetapan Keputusan mutasi yang menjadi kewenangan Gubernur ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.
(2)Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
(3)Kewenangan penetapan keputusan mutasi yang bukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 6

(1)Bagi PNS yang memohon mutasi dengan alasan mengikuti suami dapat dipertimbangkan untuk disetujui berdasarkan formasi yang tersedia.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang memohon mutasi tersebut juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 7

(1)PNS Pemprov yang ingin mutasi keluar dari Pemprov paling sedikit harus sudah mengabdi 10 (sepuluh) tahun pada Pemprov.
(2)PNS yang mengikuti suami dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Khusus PNS Guru mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Bagi PNS yang selesai tugas belajar untuk mengajukan mutasi pindah dapat dipertimbangkan dan disetujui apabila sudah melaksanakan tugas dan/atau pengabdian pada Pemprov.
(2)Lamanya waktu pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemprov.

Pasal 9

Bagi PNS yang telah ditetapkan/ditempatkan sebagai tenaga titipan pada SKPD di Lingkungan Pemprov setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Gubernur ini, ditetapkan secara definitif.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 043 Tahun 2015 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…