DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Kehutanan, Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
19.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan;
4.Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Cabang Dinas adalah bagian dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
9.Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang selanjutnya disingkat KSDAE adalah pelestarian atau perlindungan terhadap sumber daya alam hutan dan ekosistemnya.
10.Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang kritis dengan pelaksanaan penanaman.
11.Hutan adalah kesatuan Ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13.Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
14.Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
15.Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
16.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu daratan yang merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak sungai yang melalui daerah tersebut yang fungsinya untuk menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya, penyimpanan serta pengalirannya bermuara ke laut.
17.Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya..
18.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
19.Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah unit pengelolaan hutan produksi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
20.Hutan Lindung adalah adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
21.Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah unit pengelolaan Hutan Lindung terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
22.Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi yang selanjutnya disingkat KPHK adalah unit pengelolaan hutan konservasi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
23.Hutan Kemasyarakatan selanjutnya yang disingkat HKM adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
24.Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
25.Hutan Rakyat selanjutnya yang disingkat HR adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.
26.Hasil hutan adalah benda-benda hayati, berupa Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu selain tumbuhan dan satwa liar.
27.Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dan dibina oleh Dinas Kehutanan untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian kejadian kebakaran hutan dan lahan;
28.Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
29.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK, dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;
30.Pendapatan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
31.Convention on International Trade in Endangered Species yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian atau traktat global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut;
32.Appendix adalah daftar jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam CITES.

BAB II

TUGAS, POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan pemberdayaan masyarakat;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan;
3. c.pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan KSDAE.
4. d.pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan DAS dan RHL;
5. e.pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
6. f.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan pemberdayaan masyarakat;
7. g.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan Pemberdayaan masyarakat;
8. h.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;
9. i.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
10. j.pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan pemberdayaan masyarakat;
2. b.mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan;
3. c.mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan pemberdayaan masyarakat;
4. d.mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan;
5. e.mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan KSDAE.
6. f.mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan DAS dan RHL;
7. g.mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
8. h.mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan pemberdayaan masyarakat;
9. i.mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan Pemberdayaan masyarakat;
10. j.membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
11. k.membina, mengawasi, dan mengendalikan Cabang Dinas;
12. l.membina, mengawasi, dan mengendalikan UPT; dan
13. m.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
3. c.Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
4. d.Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
5. e.Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial;
6. f.Cabang Dinas;
7. g.Unit Pelaksana Teknis; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
2. b.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
3. c.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
4. d.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
5. e.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
6. f.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
7. g.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
3. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
4. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
5. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
6. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. g.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
8. h.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Sekretariat terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. b.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1)Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan;
2. b.menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kehutanan;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana stratejik;
4. d.menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
5. e.menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi kehutanan;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanaan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan;
7. g.menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kehutanan;
5. a.menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
6. e.menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
7. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
8. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
9. h.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
10. i.menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
11. j.menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
12. k.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Kehutanan;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
4. d.menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
5. e.menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
7. g.menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
8. h.menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
9. i.menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
10. j.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
11. k.menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
12. l.menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
13. m.menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
14. n.menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
15. o.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

(1)Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan, pemanfaatan dan penataan hutan, pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan hutan dan pemanfaatan hutan;
2. b.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penataan hutan;
3. c.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengukuhan hutan;
4. d.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penggunaan Kawasan Hutan;
5. e.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil hutan; dan
6. f.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan hutan;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan hutan;
3. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemanfaatan hutan;
4. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penataan hutan;
5. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengukuhan hutan;
6. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penggunaan Kawasan Hutan;
7. g.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
8. h.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan; dan
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai bidang dan kewenangannya.
(4)Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri atas:
1. a.Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Tata Hutan;
2. b.Seksi Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
3. c.Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 8

(1)Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Tata Hutan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana kehutanan, pengendalian pemanfaatan sumber daya dan penyelenggaraan tata hutan.
(2)Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan, pemanfaatan sumber daya dan penataan hutan;
2. b.mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data sumber daya hutan dan tata hutan;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan, pemanfaatan sumber daya dan penataan hutan;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kehutanan daerah;
5. e.menyiapkan bahan dan menyusun neraca sumber daya hutan daerah;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya hutan daerah;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan hutan daerah;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana kehutanan daerah;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyusunan neraca sumber daya hutan daerah;
10. j.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemanfaatan sumber daya hutan;
11. k.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penataan hutan;
12. l.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan sumber daya, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan atau penyerapan karbon, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi;
13. m.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPH;
14. n.menyiapkan bahan, mengembangkan dan mengelola sistem informasi perencanaan kehutanan, pemanfaatan sumber daya, dan penataan hutan;
15. o.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perencanan, pemanfaatan sumber daya, dan penataan hutan;
16. p.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan sumber daya dan penataan hutan;
17. q.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan, pemanfaatan sumber daya, dan penataan hutan; dan
18. i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

(1)Seksi Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengukuhan, kawasan, perubahan status, dan fungsi Kawasan Hutan serta perizinan penggunaan Kawasan Hutan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan;
2. b.mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Kawasan Hutan;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengukuhan dan penggunaan kawasan hutan;
4. d.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penunjukan, penataan batas, pemetaa,n dan penetapan Kawasan Hutan;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penunjukan, penataan batas, pemetaa,n dan penetapan Kawasan Hutan;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian perubahan status dan fungsi Kawasan Hutan;
7. g.menyiapkan bahan dan melakasanakan fasilitasi perizinan pinjam pakai Kawasan Hutan;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perizinan pembuatan dan penggunaan koridor IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman dan Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan;
10. j.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan;
11. k.menyusun laporan kinerja pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan; dan
12. l.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

(1)Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta penatausahaan PNBP sektor kehutanan.
(2)Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengolahan, pemasaran dan PNBP;
2. b.mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta PNBP sektor kehutanan;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta penatausahaan PNBP sektor kehutanan;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengolahan hasil hutan;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemasaran hasil hutan;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penatausahaan PNBP sektor kehutanan;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6.000 m3 per tahun dan hasil hutan bukan kayu;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengendalian sumber bahan baku, penatausahaan hasil hutan kayu dari izin IUPHHK Hutan Alam/IUPHHK Hutan Tanaman, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hutan Hak/HR, industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penatausahaan pembayaran iuran PNBP;
10. j.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam fasilitasi dan supervisi pengolahan, pemasaran hasil hutan dan penatausahaan PNBP sektor kehutanan;
11. k.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan fasilitasi dan supervisi pengolahan, pemasaran dan penatausahaan PNBP sektor kehutanan;
12. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta penatausahaan PNBP sektor kehutanan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…