DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 23 Tahun 2017

Nomor: 23
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisai; Tata Kerja; Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian; dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4452);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
23.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Kepala Kesatuan Pengeloaan Hutan adalah Kepala Kesatuan Pengeloaan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Kehutanan adalah sistem pegurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9.Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas:
1. a.Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi;
2. b.Kesatuan Pengelolaan Hutan Cantung;
3. c.Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku;
4. d.Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong;
5. e.Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan;
6. f.Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut;
7. g.Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan; dan
8. h.Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai.
(2)Wilayah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi wilayah pengelolaannya pada KPHP Model Banjar (KPHP Unit I);
2. b.Kesatuan Pengelolaan Hutan Cantung wilayah pengelolaannya pada KPHP Cantung (KPHP Unit II) dan KPHL Sengayam (KPHL Unit IV);
3. c.Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku wilayah pengelolaannya pada KPHP Model Pulau Laut dan Sebuku (KPHP Unit III);
4. d.Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong wilayah pengelolaannya pada KPKP Tabalong Kiwa (KPHP Unit X) dan KPHP Model Tabalong (KPHP Unit V);
5. e.Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan wilayah Pengelolaannya pada KPHP Tanah Bumbu (KPHP Unit VI);
6. f.Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut wilayah pengelolaannya pada KPHP model Tanah Laut (KPHP Unit VII);
7. g.Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan wilayah pengelolaannya pada KPHL Balangan (KPHL Unit VIII); dan
8. h.Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai wilayah pengelolaannya pada KPHL Hulu Sungai Tengah (KPHL Unit IX) dan KPHL Model Hulu Sungai Selatan.
(3)Perubahan wilayah pengelolaan dari setiap Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelas A.

Pasal 3

Kesatuan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan hutan secara terencana, terpadu, dan lestari.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan pengelolaan hutan secara terencana, terpadu, dan lestari;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi konservasi hutan secara terencana, terpadu, dan lestari;
3. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pemanfataan hasil hutan;
4. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kawasan hutan;
5. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
6. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi investasi, kerjasama serta kemitraan pengelolaan hutan;
7. g.menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi spasial pengelolaan hutan; dan
8. h.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana teknis pengelolaan hutan terencana, terpadu dan lestari;
2. b.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perlindungan hutan;
3. c.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelestarian hutan;
4. d.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan hutan;
5. e.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan; dan
6. f.pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Perlindungan Hutan;
3. c.Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
2. b.mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data Kesatuan Pengelolaan Hutan;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
4. d.menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
5. e.mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
6. f.menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kehumasan;
7. g.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
8. h.melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan perpustakaan;
9. i.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan; dan
10. j.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

(1)Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengamanan, pengendalian, dan pelestarian hutan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan hutan;
2. b.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pengawasan kawasan hutan;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamanan kawasan hutan;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian eksploitasi kawasan hutan;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan penanaman kembali tanaman hutan (reboisasi);
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan bina partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan;
7. g.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan perlindungan hutan; dan
8. h.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

(1)Seksi Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, dan jasa lingkungan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemanfaatan hutan;
2. b.menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu;
3. c.menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan pengawasan pemanfaatan hasil non kayu dan jasa lingkungan;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait dalam pemanfaatan hutan;
6. f.mengembangkan kemitraan dengan pihak terkait;
7. g.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pemanfaatan hutan; dan
8. h.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 9

Dalam rangka mendukung dan mengoptimakan kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan di wilayah pengelolaan dapat dibentuk resort yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai keahlian dan kebutuhan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok- kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan.
(4)Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016