DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup ; 3. Kelembagaan; 4. Sinergisme Program, Pemantauan, Dan Pelaporan ; 5. Penghargaan Dan Sanksi Administratif; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 76); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat TF-TJSLP adalah Tim Fasilitasi Peyelenggaraan Tanggung jawab Sosial dan lingkungan perusahaan yang membantu Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
7.Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Provinsi Kalimantan Selatan, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
8.Forum Pelaksana TJSLP yang selanjutnya disingkat FP-TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk yang anggotanya terdiri dari beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi peyelenggaraan TJSLP.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kalimantan Selatan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi ; dan
b.mewujudkan keberlanjutkan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah program pembangunan yang meliputi :

a.bidang pendidikan;
b.bidang kesehatan;
c.bidang olahraga;
d.bidang sosial dan keagamaan;
e.bidang perekonomian rakyat;
f.bidang lingkungan; dan
g.bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)Beberapa perusahaan dapat membentuk FP-TJSLP yang pembentukannya dapat didasarkan pada :
1. a.kesamaan status badan hukum;
2. b.kesamaan wilayah kerja;
3. c.kesamaan jenis usaha; atau
4. d.kesamaan skala usaha.
(2)FP-TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan struktur organisasinya ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
(3)FP-TJSLP dalam melaksanakan program TJSLP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Provinsi.
(4)FP-TJSLP menunjuk salah satu anggota sebagai koordinator FP-TJSLP.
(5)FP-TJSLP melaporkan hasil pelaksanaan kegian Program TJSLP kepada Koordinator FP-TJSLP.
(6)Koordinator FP-TJSLP melaporkan kegiatan program TJSLP di masing-masing FP- TJSLP kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 6

(1)Untuk mensinergikan Program TJSLP dengan Program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP.
(2)Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP.

BAB IV

SINERGISME PROGRAM, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Rencana kegiatan program TJSLP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. a.Perusahaan dan/atau FP-TJSLP menyusun arah dan rencana kegiatan program TJSLP untuk disampaikan kepada koordinator FP-TJSLP;
2. b.Koodinator FP-TJSLP menyampaikan arah dan rencana kegiatan kepada TF-TJSLP ; dan
3. c.Bagi perusahaan yang tidak bergabung dalam FP-TJSLP menyusun arah dan rencana kegiatan program TJSLP untuk disampaikan langsung kepada TF-TJSLP.
(3)Sinergisme program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan didalam kesepakatan bersama antara koordinator FP-TJSLP atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam FP-TJSLP dengan TF-TJSLP.

Pasal 8

(1)Koordinator FP-TJSLP atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam FP- TJSLP dengan atau tanpa TF-TJSLP dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan kesepakatan bersama.
(2)Terhadap permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagai mana dimaksud pada ayat (1), TF-TJSLP dapat memberikan pembinaan teknis.

Pasal 9

(1)TF-TJSLP melaporkan pelaksanaan program TJSLP di Daerah kepada Gubernur.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TJSLP;
2. b.Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
(3)Gubernur menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan program TJSLP kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.
(2)Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim guna melakukan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan.
(3)Bentuk penghargaan, penilaian, dan penominasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…