DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 32 Tahun 2015

Nomor: 32
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Prinsip Pelaksaaan Kerja Sama Operasional; 4. Ruang Lingkup; 5. Bentuk Kerja Sama Operasional; 6. Bentuk Kerja Sama Penggunaan; 7. Kerja Sama Operasional Penyediaan Alat/Jasa Sumber Daya Manusia Kesehatan; 8. Kerja Sama Operasional Pemanfaatan; 9.Tata Cara Kerja Sama Operasi Pemanfaatan; 10 Bangun Desa Serah dan Bangun Serah Guna; 11. Kewenangan Penetapan Kerja Sama Operasi; 12 Persyaratan dan Tata Cara Kerja Sama Operasi; 13 Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Operasi; 14. Monitoring dan Evaluasi; 15. Pelaporan; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menunjang kemampuan daerah dalam menghadapi pemberlakuan era pasar bebas ASEAN (MEA) 2015 khususnya bidang kesehatan, dipandang perlu memberikan wewenang kepada rumah sakit untuk mengembangkan jenis layanan yang mampu bersaing dengan negara lain;
c.bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan akan fasilitas yang seharusnya tersedia di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi sebagai rumah sakit rujukan, perlu melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang Menerapkan Pola Pelayanan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. 6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. 7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. 10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengang Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. 21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 2);
21. 22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
22. 23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 10);
23. 24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4) ;
24. 25.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 66); 26. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Rumah Sakit adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
6.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
7.Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu perbuatan antar subjek hukum mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
8.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9.Aset Rumah Sakit adalah sumber daya yang dikuasai oleh rumah sakit sebagai akibat dan peristiwa masa lalu yang mana manfaat ekonomi dan / atau dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, yang dibeli dan atau disediaikan oleh mitra KSO atau diperoleh atas hibah sebagai perolehan lainnya yang sah.
10.Studi Kelayakan KSO adalah dokumen /kajian yang dibuat oleh TIM KSO rumah sakit yang berisi analisis keuntungan dan biaya (cost and benefit analysis), resiko dan pertimbangan-pertimbangan dan/atau alasan melaksanakan KSO.
11.Panitia Seleksi Mitra KSO adalah kelompok kerja yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur untuk melaksanakan rangkaian proses kegiatan seleksi mitra KSO yang dananya bersumber selain dari APBN/APBD/RBA-BLUD.
12.Penggunaan Aset adalah kegiatan yang dilakukan Pengguna Barang (rumah sakit) dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit yang bersangkutan.
13.Pemanfaatan Aset adalah pendayagunaan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan BMD tugas pokok dan fungsi rumah sakit dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
14.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah/rumah sakit untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
15.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16.Kerja sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak / pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
17.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
18.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
19.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
21.Penilaian adalah suatu kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan serta saling menguntungkan dengan menggunakan metode/teknik tertentu yakni metode Balance Score Card untuk memperoleh nilai barang / jasa.
22.Balance Score Card adalah instrumen/pedoman penilaian yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit yang digunakan dalam mengukur nilai calon penyedia barang/jasa KSO (mitra KSO) oleh Panitia Penyediaan barang/alat KSO, berisi unsur ekonomis, sumber daya dan efektivitas, efesinsi serta kualitas pelayanan yang akan dihasilkan, selanjutnya disebut BSC.
23.Beauty Contest adalah metode yang dilakukan untuk memilih calon mitra KSO dengan cara membandingkan dua atau lebih peserta yang memasukan penawaran dengan menilai dokumen penawaran yang menggunakan instrumen BSC.
24.Tim KSO adalah kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan keputusan direktur yang anggotanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatanya (Tupoksi) untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan KSO.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

KSO pada Rumah Sakit yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan dengan dasar pendelegasian wewenang Gubernur kepada Direktur Rumah Sakit untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam berkontribusi membangun daerah.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan KSO pada Rumah Sakit yang menerapkan PPK-BLUD adalah :

a.memperoleh aset rumah sakit melalui kemitraan ;
b.mengoptimalkan penggunaan aset rumah sakit ;
c.memanfaatkan aset rumah sakit ;
d.meningkatkan pelayanan publik ;
e.meningkatkan pendapatan rumah sakit ; dan
f.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan KSO adalah :

a.memberikan nilai tambah bagi rumah sakit ;
b.kesetaraan hak dan kewajiban sesuai perjanjian KSO ;
c.Objek perjanjian kerja sama tidak dapat diagunkan dan/atau dipindahtangankan sampai masa kerja sama berakhir ;
d.KSO bukan privatisasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh PPK-BLUD rumah sakit ;
e.KSO dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat ;
f.tidak merubah fungsi aset ;
g.tidak menimbulkan utang ; dan
h.memberi keuntungan pada semua pihak yang bekerja sama.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan KSO adalah meliputi :

a.penyediaan barang dan/atau jasa yang dana penyediaannya tidak bersumber dari APBN/APBD/BLUD ;
b.penggunaan ;
c.sumber daya manusia ;
d.pemanfaatan ;
e.sewa ;
f.bangun serah guna ; dan
g.bangun guna serah.

BAB V

BENTUK KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 6

(1)KSO yang dapat dilakukan oleh rumah sakit antara lain: KSO penyediaan barang dan/atau jasa, penggunaan, sumber daya manusia, pemanfaatan, sewa, bangun serah guna, dan bangun guna serah.
(2)KSO penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah KSO yang dilakukan antara rumah sakit dengan mitra KSO dalam rangka memperoleh/menyediakan/memanfaatkan barang/jasa bagi rumah sakit.
(3)KSO penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kerja sama penyediaan :
1. a.peralatan medis ;
2. b.peralatan non medis ;
3. c.bangunan fasilitas fisik ; dan
4. d.jasa pelayanan.
(4)Bentuk KSO penyediaan kerja sama penyediaan bangunan/gedung/ fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah Mitra KSO membangun bangunan/gedung/fasilitas fisik lainnya dengan dananya sendiri dan selanjutnya menyerahkan kepada Pengelola rumah sakit dan/atau mengoperasionalkan sendiri dengan hasil keuntungan dibagi.
(5)Rumah sakit hanya menyediakan tempat, sumber daya listrik dan sumber air bersih yang diperlukan bangunan/gedung/fasilitas fisik KSO.
(6)KSO penyediaan bangunan/gedung/fasilitas fisik, yang pemanfaatannya merupakan bagian dari tugas dan fungsi rumah sakit, dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :
1. a.bangun serah guna (Built-Transfer-Operate), yaitu kerja sama di mana mitra KSO mendanai, membangun bangunan/gedung/fasilitas fisik dan menyerahkan kepada rumah sakit setelah pembangunan selesai. mitra KSO mengoperasikannya untuk suatu periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
2. b.bangun guna serah (Built-Operate-Transfer), yaitu kerja sama di mana mitra KSO mendanai, membangun, memiliki, dan mengoperasikan suatu bangunan/gedung/fasilitas fisik selama periode waktu tertentu atau sampai kembalinya dana investasi dengan tingkat keuntungan tertentu (tercapainya BEP). Setelah itu barulah bangunan/gedung/fasilitas fisik tersebut diserahkan kepada rumah sakit.
3. c.Build-Own-Operate, dalam hal ini mitra KSO mendanai, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk melakukan investasi lebih lanjut namun rumah sakit mengatur harga dan kualitas layanan.
4. d.Mitra KSO mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Kerja sama ini berlanjut sampai suatu periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.
5. e.Mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada rumah sakit.
6. f.Mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada rumah sakit.
(7)Untuk KSO penyediaan jasa, Mitra KSO menyediakan jasa yang diperlukan oleh rumah sakit sementara rumah sakit menyediakan segala hal yang diperlukan dalam rangka terlaksananya KSO tersebut.

BAB VI

BENTUK KERJA SAMA PENGGUNAAN

Pasal 7

(1)KSO Penggunaan, yaitu KSO yang dilakukan antara rumah sakit dengan mitra KSO dalam rangka mengelola dan menatausahakan aset rumah sakit baik alat maupun bangunan/gedung/fasilitas fisik yang penggunaannya masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit yang bersangkutan.
(2)Jenis KSO Penggunaan meliputi :
1. a.penggunaan peralatan/barang medis;
2. b.penggunaan sumber daya manusia kesehatan;
3. c.penggunaan peralatan/barang non medis; dan
4. d.penggunaan gedung/bangunan/fasilitas fisik.
(3)Bentuk kerja sama penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.Aset rumah sakit dioperasikan dan dipelihara oleh mitra KSO.
2. b.Mitra KSO mendanai, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Kerja sama ini berlangsung sampai suatu tambahan periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu.
3. c.Mitra KSO membangun atau memperbaiki fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada rumah sakit.
4. d.Mitra KSO merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada rumah sakit.

BAB VII

KERJA SAMA OPERASIONAL PENYEDIAAN ALAT/JASA SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 8

(1)KSO Penyediaan Alat Kesehatan dapat berupa :
1. a.Mitra KSO menyediakan alat kesehatan, rumah sakit mengoperasionalkan dan keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan.
2. b.Mitra KSO menyediakan alat dan sebagian atau seluruh Bahan Alat Kesehatan Habis Pakainya (BAKHP) dengan atau tanpa diperhitungkan dengan pembagian hasil keuntungan, sesuai kesepakatan.
3. c.Mitra KSO menyediakan sebagian atau seluruh Bahan Alat Kesehatan Habis Pakainya (BAKHP) dengan atau tanpa diperhitungkan dengan pembagian hasil keuntungan, sesuai kesepakatan.
4. d.Rumah sakit menyediakan alat kesehatan, mitra KSO yang mengoperasionalkan, keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan.
5. e.Mitra KSO menyediakan alat kesehatan, di operasionalkan secara bersama- sama, keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan.
(2)KSO Penyediaan Jasa Sumber Daya Manusia Kesehatan dapat berupa :
1. a.Mitra KSO menyediakan Sumber Daya Manusia kesehatan, rumah sakit menyediakan sarana dan prasarana, keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan.
2. b.KSO Jasa Sumber Daya Manusia kesehatan dapat dilaksanakan dengan sesama rumah sakit, Lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pengembangan/penyediaan SDM Kesehatan milik pemerintah atau swasta, dengan tetap mengikuti syarat dan wewenang serta kompetensi SDM Kesehatan.
(3)Mitra KSO harus berbadan usaha dan atau badan hukum, sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KERJA SAMA OPERASIONAL PEMANFAATAN

Pasal 9

(1)KSO Pemanfaatan aset rumah sakit berupa :
1. a.Penyewaan aset / barang milik rumah sakit;
2. b.Kerja sama Pemanfaatan lahan/halaman ; dan
3. c.Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
(2)KSO Penyewaan aset / barang milik rumah sakit dilaksanakan dalam bentuk :
1. a.Penyewaan aset / barang milik rumah sakit berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/sudah ada atau belum ada bangunan;
2. b.Penyewaan atas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh Pengguna Barang rumah sakit;
3. c.Penyewaan atas aset/barang milik rumah sakit selain tanah dan/atau bangunan, seperti mesin atau peralatan produksi.
(3)Penyewaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(4)Penyewaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang belum diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur dan sudah ditetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah dimaksud oleh Gubernur, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
(5)Pelaksanaan penyewaan atas aset/barang milik rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang rumah sakit setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
(6)Aset/Barang Milik Rumah Sakit dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang berdasarkan perhitungan ekonomis menguntungkan rumah sakit.
(7)Jangka waktu penyewaan aset/barang milik rumah sakit paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 10

(1)Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.mempertimbangkan harga pasar ;
2. b.nilai buku aset/barang milik rumah sakit tersebut ;
3. c.lama sewa ;
4. d.competitive ;
5. e.pencapaian BEP (Break Event Point) dan/atau
6. f.mengikuti ketentuan yang berlaku.
(2)Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang paling sedikit memuat :
1. a.pihak yang terkait dalam perjanjian ;
2. b.hak dan kewajiban para pihak ;
3. c.jenis, luas atau jumlah barang ;
4. d.besaran tarif sewa ;
5. e.jangka waktu ;
6. f.force majeure ;
7. g.Sanksi bagi para pihak ;
8. h.tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
9. i.persyaratan lain yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Pembuatan naskah perjanjian kerja sama operasi sebelum ditandatangani diteliti dan dilaksanakan serta dibubuhi paraf oleh pembuat dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.
(4)Hasil penyewaan merupakan penerimaan rumah sakit dan dapat digunakan untuk pembiayaan operasional rumah sakit.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…