DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 33 Tahun 2016

Nomor: 33
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur tentang penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penunjukan PLT dilakukan apabila terdapat kekosongan pejabat definitif yang disebabkan pejabat definitif belum dilantik atau berhalangan tetap. Penunjukan PLH dilakukan apabila terdapat pejabat definitif berhalangan sementara. Penunjukan PLT ditetapkan dengan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Penunjukan PLT tidak perlu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, dan Pejabat Fungsional yang ditunjuk menjadi PLT tetap menduduki jabatan definitifnya. Tugas PLT berakhir apabila telah diangkat dan ditetapkannya pejabat definitif, diangkat PLT yang baru, diberhentikan sebagai PNS, pindah tugas dan tempat bekerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 Perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, Peraturan Gubernur Nomor 040 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Tugas Harian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7.Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
11.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14);
12.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 63);
13.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 028 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimatan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Pemerintah Provinsi selanjutnya disebut Pemprov adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
6.Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
8.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
10.Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan, kursus, kunjungan kerja ke luar daerah/negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji atau sebab lain yang dipersamakan dengan hal itu.
11.Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil, dibebaskan dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan tetap.
13.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat PLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diperintah untuk sementara melaksanakan tugas jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan sementara.

BAB II

PENUNJUKAN PLT DAN PLH

Pasal 2

Penunjukan PLT dilakukan apabila terdapat kekosongan pejabat definitif yang disebabkan pejabat definitif belum dilantik atau berhalangan tetap.

Pasal 3

Penunjukan PLH dilakukan apabila terdapat pejabat definitif berhalangan sementara.

BAB III

PELAKSANA TUGAS

Pasal 4

(1)Penunjukan PLT ditetapkan dengan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Penunjukan PLT tidak perlu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
(3)Bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, dan Pejabat Fungsional yang ditunjuk menjadi PLT tetap menduduki jabatan definitifnya.

Pasal 5

(1)PNS atau Pejabat yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, atau jabatan pengawas dapat diperintahkan sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
(2)PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan pengawas.
(3)Bagi PNS yang pernah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dapat ditunjuk menjadi PLT Jabatan Pimpinan Tinggi.
(4)Bagi PNS yang pernah menduduki jabatan Administrator dapat ditunjuk menjadi PLT jabatan Administrator.

Pasal 6

Prosedur penunjukan PLT sebagai berikut:

a.Setiap SKPD melaporkan Jabatan yang lowong definitif kepada BKD untuk diusulkan penunjukan dan penetapan PLT;
b.PLT Sekretaris Daerah, diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan oleh Gubernur;
c.PLT jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Daerah diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur;
d.PLT jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada SKPD diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur;
e.PLT Administrator yang berkedudukan sebagai Kepala SKPD diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur;
f.PLT Aministrator pada SKPD diusulkan oleh Kepala SKPD melalui BKD kepada Sekretaris Daerah; dan
g.PLT Kepala Sekolah, dan Pengawas pada SKPD ditetapkan oleh kepala SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1)PLT Sekretaris Daerah/Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan Menteri Dalam Negeri.
(2)PLT Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan oleh Gubernur.
(3)PLT Administrator yang berkedudukan sebagai Kepala SKPD ditetapkan oleh Gubernur.
(4)PLT Administrator serta Pengawas di Lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(5)PLT Pejabat Administrator pada SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(6)PLT Pejabat Pengawas pada SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.
(7)PLT Administrator dan Pengawas pada UPT dan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membawahi.

Pasal 8

Tugas PLT berakhir apabila:

a.telah diangkat dan ditetapkannya pejabat definitif;
b.diangkat PLT yang baru;
c.diberhentikan sebagai PNS; dan
d.pindah tugas dan tempat bekerja.

BAB IV

PELAKSANA HARIAN

Pasal 9

(1)Penunjukkan PLH dapat dilakukan untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas SKPD.
(2)Penunjukkan PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang pejabat definitif berhalangan sementara paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.
(3)Penunjukkann PLH ditetapkan dengan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator atau Pengawas yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, untuk penunjukan PLH nya disesuaikan dengan jadwal kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diatur oleh lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 10

(1)PNS atau Pejabat yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, atau jabatan Pengawas hanya dapat diperintahkan sebagai Pelaksana Harian dalam jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, atau jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
(2)PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional dapat diperintahkan sebagai Pelaksana Harian dalam jabatan Pengawas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…