DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 33 Tahun 2017

Nomor: 33
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini megnatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi: Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Pembinaan Olahraga Prestasi, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
15.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
10.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
11.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
12.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
13.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya mayarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
14.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
15.Olahraga Penyandang Cacat yang selanjutnya disebut olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental sesorang.
16.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan olahraga.
17.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
18.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
20.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enambelas) sampai 30 (tigapuluh) tahun.
21.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
22.Iman dan Taqwa yang selanjutnya disingkat IMTAQ adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
23.Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar yang selanjutnya disingkat PPLP adalah wadah berhimpunnya olahraga pelajar potensial berbakat untuk dikembangkan potensinya menjadi olahragawan/atlet pelajar berprestasi di tingkat nasional, regional, dan internasional.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. b.pelaksanaan kebijakan pemberdayaan tenaga dan sumber daya yang berwawasan IPTEK dan IMTAQ;
3. c.pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur, kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda;
4. d.pelaksanaan kebijakan pembudayaan olahraga melalui lembaga pendidikan, olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
5. e.pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga prestasi melalui pembibitan dan pemusatan pelatihan;
6. f.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT; dan
7. g.pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
2. b.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan pemuda;
3. c.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan pemuda;
4. d.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembudayaan olahraga;
5. e.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan olahraga prestasi;
6. f.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
7. g.membina, mengawasi, dan mengendalikan UPT;
8. h.membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Pemberdayaan Pemuda;
3. c.Bidang Pengembangan Pemuda;
4. d.Bidang Pembudayaan Olahraga;
5. e.Bidang Pembinaan Olahraga Prestasi;
6. f.Unit Pelaksana Teknis; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.menyusun program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program, dan rencana kegiatan dinas;
2. b.menyusun program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
3. c.menyusun program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
4. d.menyusun program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
5. e.menyusun program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
6. f.menyusun program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
7. g.menyusun program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
3. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
4. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
5. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
6. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. g.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
8. h.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Sekretariat terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. b.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1)Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
2. b.menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana stratejik;
4. d.menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
5. e.menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
7. g.menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program dan pelaporan; dan
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai dalam bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemuda dan Olahraga;
5. e.menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
6. f.menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
9. i.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
11. k.menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
12. l.menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
4. d.menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
5. e.menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
7. g.menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
10. j.menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
11. k.menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
12. l.menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
13. m.menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
14. n.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

(1)Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan, IPTEK dan IMTAQ serta kapasitas dan kreativitas pemuda.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:
1. a.menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
2. b.menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan wawasan pemuda;
3. c.menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan IPTEK dan IMTAQ pemuda; dan
4. d.menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pemberdayaan pemuda;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
3. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan wawasan pemuda;
4. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan IPTEK dan IMTAQ pemuda;
5. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan kapasitas pemuda;
6. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kreativitas pemuda; dan
7. g.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri atas:
1. a.Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda;
2. b.Seksi Peningkatan Wawasan, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda; dan
3. c.Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda.

Pasal 8

(1)Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
2. b.mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tenaga dan sumber daya pemuda;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
9. i.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda; dan
10. i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

(1)Seksi Peningkatan Wawasan, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan wawasan, peningkatan IPTEK serta IMTAQ pemuda.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan wawasan serta peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengembangan wawasan dan peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengembangan wawasan serta peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan wawasan serta peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan wawasan dan peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam pengembangan wawasan serta peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan serta peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan wawasan serta peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda; dan
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

(1)Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda;
2. b.mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tingkat kapasitas dan kreativitas pemuda;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda;
9. i.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda; dan
10. j.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…