DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 34 Tahun 2016

Nomor: 34
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Lemabaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada. Struktur LPPL Abdi Persada terdiri atas Pelindung adalah Gubernur, Pembina adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dewan Penasihat adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika serta unsur terkait yang diperlukan. Dewan Pengawas, terdiri atas Ketua, dan 2 (dua) anggota. Dewan Direksi LPPL Abdi Persada paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri atas Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur dan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur. Kepala Studio, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Staf/karyawan, Kelambagaan yang dibantu oleh tenaga ahli profesional . Materi dan tahapan tes seleksi Rekruitmen Dewan Pengawas ditetapkan oleh tim/panitia seleksi dengan mempertimbangkan dengan materi, meliputi administrasi, akademis tertulis dan uji kelayakan dan kepatuhan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 099 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
18.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);
19.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 099 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 99); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 099 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ABDI PERSADA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 099 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 99) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 9 (baru) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada.
6.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada yang selanjutnya disebut LPPL Abdi Persada adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7.Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Abdi Persada.
8.Penyelenggara Siaran adalah Stasiun Penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Struktur LPPL Abdi Persada terdiri atas:
1. a.Pelindung, Pembina, dan Dewan Penasihat; Pelindung adalah Gubernur, Pembina adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dewan Penasihat adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika serta unsur terkait yang diperlukan.
2. b.Dewan Pengawas, terdiri atas Ketua, dan 2 (dua) anggota;
3. c.Dewan Direksi LPPL Abdi Persada paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri atas Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur dan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur;
4. d.Kepala Studio;
5. e.Kepala Sekretariat;
6. f.Kepala Bidang, terdiri atas:
  1. 1.Bidang Penyiaran dan Pemberitaan;
  2. 2.Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
  3. 3.Bidang Teknik Media.
7. g.Staf/karyawan, terdiri atas:
  1. 1.Reporter;
  2. 2.Penyiar;
  3. 3.Peneliti;
  4. 4.Pemasaran;
  5. 5.Operator;
  6. 6.Office Boy;
  7. 7.Security; dan
  8. 8.Supir.
(2)Kelembagaan dibantu oleh tenaga ahli profesional, terdiri atas:
1. a.Teknisi dan Asisten Teknisi;
2. b.Redaktur;
3. c.Programmer;
4. d.Musik Direktor; dan
5. e.Operator Media Sosial.
(3)Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing bidang dan karyawan LPPL Abdi Persada akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Direksi LPPL Abdi Persada.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh tim/panitia seleksi atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.

4.Ketentuan Pasal 8 dihapus.

Pasal 8

Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tahapan Pembentukan Dewan Pengawas:

a.LPPL Abdi Persada membentuk tim/panitia seleksi independen daerah untuk rekruitmen calon Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
b.tim/panitia seleksi berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas unsur pemerintah provinsi, tokoh masyarakat/ulama/akademisi dan pemerhati/unsur lembaga penyiaran;
c.tim/panitia seleksi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Dewan Pengawas, selanjutnya mengusulkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon Dewan Pengawas kepada Gubernur; dan
d.Gubernur menetapkan 3 (tiga) orang calon terpilih dan 3 (tiga) orang calon cadangan atau pengganti antarwaktu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
1. 6.Ketentuan Pasal 10 dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Materi dan tahapan tes seleksi Rekruitmen Dewan Pengawas ditetapkan oleh tim/panitia seleksi dengan mempertimbangkan dengan materi, meliputi:

a.administrasi;
b.akademis tertulis; dan
c.uji kelayakan dan kepatutan.
1. 8.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Persyaratan Calon Dewan Pengawas meliputi:

a.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
b.memiliki kepedulian wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang radio penyiaran publik;
c.Memiliki pengalaman birokrasi pemerintah yang membidangi komunikasi dan penyiaran; dan
d.non partisan.
1. 9.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran.
(2)Melakukan seleksi terhadap calon anggota Dewan Direksi LPPL Abdi Persada.
(3)Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi LPPL Abdi Persada kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
(4)Mengusulkan penetapan Dewan Direksi LPPL Abdi Persada paling banyak 3 (tiga) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang.
(5)Melakukan pengawasan rencana kerja siaran, isi siaran, dan anggaran yang bersumber bukan dari APBD.
(6)Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

10.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

10.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dewan Direksi LPPL Abdi Persada paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri atas Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur dan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur yang mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, memiliki kepedulian, wawasan pengetahuan dan/atau keahlian pengalaman di bidang radio penyiaran publik.
(2)Dewan Direksi LPPL Abdi Persada tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan partai politik/non partisan.

11.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…