DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 34 Tahun 2017

Nomor: 34
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi: Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat, Bidang Informasi Publik dan Statistik, Bidang Komunikasi Publik, Bidang E-Government, Bidang Infrastruktur dan Persandian, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
16.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
8.E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal- hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
9.Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi informasi berbasis elektronika yang digunakan untuk melakukan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
10.Business Process Reenginering yang selanjutnya disingkat BPR adalah salah satu strategi pengembangan E-Government yang merupakan suatu pendekatan manajemen yang bertujuan untuk memperbaiki dengan cara efisiensi dan efektivitas.
11.Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet, sub-domain umumnya mengacu ke suatu alamat fisik di sebuat situs.
12.Smart Province adalah aplikasi provinsi cerdas berbasis teknologi yang menyuguhkan pelayanan publik yang maksimal.
13.Government Chief Information Officer yang selanjutnya di singkat GCIO adalah merupakan orang yang mempunyai kaitan langsung dengan mekanisme tata kelola TIK nasional, dan bertugas mengkoordinasi perencanaan, realisasi, operasional harian, dan evaluasi internal TIK di masing-masing instansi.
14.Data Center yang selanjutnya disingkat DC adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen pendukung untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
15.Disaster Recovery Center yang selanjutnya di singkat DRC adalah fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data dan/atau informasi serta fungsi- fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
16.Bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi.
17.Hosting adalah suatu tempat pada internet yang digunakan untuk menyimpan data situs, baik situs milik perusahaan, pribadi, dan lainnya.
18.Collocation adalah suatu layanan penitipan tempat untuk meletakan server yang dipergunakan untuk hosting yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur.
19.Layanan Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
20.Layanan Interkonektivitas adalah fasilitas antar koneksi jaringan intranet dan internet pada layanan publik dan kepemerintahan.
21.Layanan Pusat Application Program Interface Daerah adalah sekumpulan perintah, fungsi serta protokol yang digunakan untuk membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu.
22.Security Operation Center yang selanjutnya disingkat SOC adalah layanan untuk monitoring terhadap ancaman dan kerentanan meliputi aset yang dimiliki Bidang Infrastruktur dan Persandian.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan layanan informasi publik;
3. c.pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan data statistik;
4. d.pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan opini dan kemitraan komunikasi publik;
5. e.pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan aplikasi dan tata kelola E-Government;
6. f.pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK;
7. g.pelaksanaan kebijakan teknis pengamanan informasi dan persandian;
8. h.pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
9. i.pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
2. b.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Informasi publik dan statistik;
3. c.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi publik;
4. d.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang E-Government;
5. e.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Infrastruktur dan Persandian;
6. f.mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
7. g.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
8. h.membina, mengawasi, dan mengendalikan UPT;
9. i.membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
10. j.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Informasi Publik dan Statistik;
3. c.Bidang Komunikasi Publik;
4. d.Bidang E-Government;
5. e.Bidang Infrastruktur dan Persandian;
6. f.Unit Pelaksana Teknis; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan asset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.menyusun program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
2. b.menyusun program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
3. c.menyusun program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
4. d.menyusun program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
5. e.menyusun program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
6. f.menyusun program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
7. g.menyusun program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
3. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
4. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
5. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
6. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. g.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
8. h.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Sekretariat terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. b.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1)Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. b.menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana stratejik;
4. d.menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
5. e.menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. g.menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program dan pelaporan; dan
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. e.menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan, dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
6. f.menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
9. i.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan aset;
11. k.menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
12. l.menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
4. d.menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
5. e.menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
7. g.menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
10. j.menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
11. k.menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
12. l.menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
13. m.menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
14. n.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
15. o.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

(1)Bidang Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan diseminasi dan pelayanan informasi publik dan penanganan aduan masyarakat, pengelolan dan pengembangan informasi serta pemberdayaan media informasi publik, dan pengelolaaan data statistik.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi:
1. a.menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan informasi publik;
2. b.menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan aduan masyarakat;
3. c.menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pngelolaan dan pengembangan informasi publik;
4. d.menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik; dan
5. e.menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan data statistik;
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pelayanan dan pengelolaan informasi publik dan statistik;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan informasi publik kebijakan pembangunan daerah;
3. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan aduan masyarakat;
4. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan dan pengembangan informasi publik;
5. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik;
6. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan data statistik; dan
7. g.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Bidang Informasi Publik dan Statistik terdiri atas:
1. a.Seksi Layanan Informasi Publik;
2. b.Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media; dan
3. c.Seksi Pengelolaan Data Statistik.

Pasal 8

(1)Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi diseminasi dan pelayanan informasi kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan aduan masyarakat.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan layanan informasi publik dan pengelolaan aduan masyarakat;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan diseminasi dan pelayanan informasi publik kebijakan pembangunan pemerintah daerah;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aduan masyarakat;
4. d.mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data informasi kebijakan pembangunan daerah;
5. e.mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan tanggapan pemerintah daerah atas aduan masyarakat;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pelaksanaan diseminasi informasi publik pemerintah daerah;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pelaksanaan pelayanan informasi publik pemerintah daerah;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan aduan masyarakat;
9. i.menyiapkan bahan, mengembangkan dan mengelola sistem pelayanan informasi publik;
10. j.menyiapkan bahan, mengembangkan dan mengelola sistem pendokumentasian dan pengklasifikasian data informasi publik;
11. k.menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan informasi publik;
12. l.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan informasi publik dan pengelolaan aduan masyarakat;
13. m.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik dan pengelolaan aduan masyarakat;
14. n.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja layanan informasi publik dan pengelolaan aduan masyarakat; dan
15. i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

(1)Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan pengembangan informasi publik, serta pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan informasi publik dan media informasi;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan informasi pembangunan daerah;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik;
4. d.mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyiapkan dan mengembangkan informasi pembangunan daerah;
5. e.mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mengolah, dan menyajikan ulang kontens nasional menjadi konten daerah;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta supervisi pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan pengembangan informasi publik serta pengembangan dan pemberdayaan media informasi publik;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam pengelolaan informasi publik dan pemberdayaan media informasi publik;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan informasi publik dan pemberdayaan media informasi publik; dan
11. k.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

(1)Seksi Pengelolaan Data Statistik mempunyai tugas melaksanakan survei, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengelolaan data statistik;
2. b.menyiapkan bahan dan melaksanakan survei pembangunan daerah bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan hak asasi manusia;
3. c.menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan kompilasi data produk administrasi bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia;
4. d.mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hasil survei pembangunan daerah bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan hak asasi manusia;
5. e.mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hasil kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan hak asasi manusia;
6. f.menyiapkan bahan dan menyusun statistik pembangunan daerah bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan hak asasi manusia;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan data dan penyusunan statistik pembangunan daerah bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan hak asasi manusia;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam pengelolaan data dan penyusunan statistik;
9. i.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan data dan penyusunan statistik; dan
10. j.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…