DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 36 Tahun 2016

Nomor: 36
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil. Tujuan nya yaitu meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNS kejenjang yang lebih tinggi secara mandiri, meningkatkan profesionalisme PNS di bidang tugasnya, menciptakan PNS yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah. PNS yang mengikuti pendidikan atas biaya dari Pemerintah Daerah selain mendapat gaji, diberikan Tunjangan Belajar dan Bantuan Biaya Penunjang Belajar yang komponen pembiayaannya dan besarannya ditentukan berdasarkan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kepentingan pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib administrasi dalam pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu diakomodir keinginan atau kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pendidikannya pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya melalui izin belajar;
c.bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daeran Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
20.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 028 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
6.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mengikuti pendidikan formal kejenjang pendidikan yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal, dengan alternatif sumber pembiayaan sebagai berikut:

a.seluruh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.seluruh pembiayaannya dari Kementerian atau Instansi penyandang dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c.sebagian melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan sebagian lagi dibiayai oleh Kementerian atau instansi penyandang dana di luar Pemerintah Daerah.
1. 7.Tunjangan Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar.
2. 8.Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepada PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar atas biaya dari Pemerintah Daerah atau Kementerian atau Instansi penyandang dana di luar Pemerintah Daerah.
3. 9.Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.
4. 10.Masa Studi adalah batas waktu paling lama dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan di luar cuti kuliah (terminal).
5. 11.Pola Pembinaan dan Pengembangan Karier adalah suatu bentuk, prosedur, dan mekanisme aktivitas pembinaan yang menggambarkan alur pengembangan karier PNS serta menunjukkan keterkaitan, keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa kerja/masa jabatan seorang PNS sejak diangkat menjadi PNS ataupun sejak pengangkatan pertama di dalam suatu jabatan sampai pensiun.
6. 12.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
7. 13.Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
8. 14.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan organisasi Pemerintah Daerah.
9. 15.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. 16.Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
11. 17.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai wewenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian baik dalam jabatan struktural/ fungsional, pemberian izin belajar, kenaikan pangkat serta pemindahan/pemberhentian sebagai PNS, dalam hal ini adalah Gubernur ataupun Pejabat lain yang ditunjuk.
12. 18.Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dimaksudkan dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalismenya di daerah yang berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan.
(2)Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNS kejenjang yang lebih tinggi secara mandiri;
2. b.meningkatkan profesionalisme PNS di bidang tugasnya;
3. c.menciptakan PNS yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. d.terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Penentuan Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan Formasi dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

Program pendidikan formal yang dapat diikuti dalam Tugas Belajar adalah:

a.Program Pendidikan Diploma (D1, D2, D3, dan D4);
b.Program Pendidikan Sarjana (S1);
c.Program Pendidikan Profesi;
d.Program Pendidikan Sarjana (S1) dan Profesi;
e.Program Pendidikan Dokter Spesialis;
f.Program Pendidikan Dokter Sub-Spesialis;
g.Program Pendidikan Magister (S2)/Master; dan
h.Program Pendidikan Doktor (S3).

Pasal 5

Tugas belajar untuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan:

a.berstatus sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD;
b.berpotensi untuk dikembangkan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
c.adanya jaminan biaya untuk pendidikan yang ditanggung oleh penyandang dana yang jelas dari instansi pengirim secara kedinasan ataupun dari suatu institusi/kerja sama antar institusi atau institusi di luar Pemerintah Daerah;
d.tidak sedang dalam proses dan atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin;
e.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f.daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir setiap unsurnya rata-rata bernilai baik;
g.tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan tindak pidana;
h.sehat jasmani dan rohani; dan
i.harus mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 6

(1)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PNS harus mengikuti dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan akademis.
(2)Persyaratan administratif untuk program pendidikan meliputi:
1. a.Program Diploma (D1, D2, dan D3):
  1. 1.usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun; dan
  2. 2.pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a).
2. b.Program Diploma IV (D4) dan Sarjana (S1):
  1. 1.usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  2. 2.pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
3. c.Program Magister (S2)/Master/Profesi/Spesialis:
  1. 1.usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
  2. 2.pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a) untuk program Magister (S2)/Master/Profesi, dan paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk Program dokter spesialis.
4. d.Program Doktor (S3)/Dokter Sub Spesialis:
  1. 1.usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
  2. 2.paling rendah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
  3. 3.paling rendah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dan lulus program magister (S2).
5. e.Untuk PNS Tugas Belajar dengan beasiswa/penyandang dana dari pihak ketiga menyesuaikan dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Lembaga Penyandang dana.
(3)Persyaratan akademis yang dipenuhi oleh setiap PNS Tugas Belajar adalah:
1. a.paling rendah memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk Program D1, D2, D3, dan D4 serta S1;
2. b.paling rendah memiliki ijazah S1 untuk Program Magister (S2)/Master/Profesi;
3. c.paling rendah memiliki ijazah Dokter untuk Program Dokter Spesialis;
4. d.paling rendah memiliki ijazah S2 untuk Program Doktor (S3);
5. e.paling rendah memiliki ijazah Dokter Spesialis untuk Program Dokter Sub Spesialis; dan
6. f.mengikuti dan lulus seleksi masuk sesuai ketentuan Program Studi yang diikuti.

Pasal 7

PNS yang memperoleh Tugas Belajar dengan beasiswa/penyandang dana di luar Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan administratif, dan akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Prosedur pengusulan PNS yang akan mengikuti pendidikan Tugas Belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal adalah:

a.seleksi Tugas Belajar dilakukan melalui pemberitahuan resmi dan dilaksanakan oleh Gubernur atau kementerian/instansi penyandang dana lain yang berkoordinasi dengan Gubernur; dan/atau
b.penyampaian usul untuk mengikuti pendidikan dengan Tugas Belajar diusulkan oleh atasan PNS yang bersangkutan yang dilakukan secara berjenjang untuk diteruskan kepada Gubernur.

Pasal 9

Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan:

a.surat permohonan kepada Gubernur u.p. Kepala BKD yang direkomendasi oleh pimpinan unit kerjanya;
b.fotocopy Keputusan Pangkat Terakhir;
c.fotocopy sah Penilaian Capaian Sasaran Kinerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
d.fotocopy sah ijazah dan transkrip nilai terakhir;
e.uraian tugas jabatan PNS yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerjanya;
f.daftar riwayat hidup;
g.surat jaminan pembiayaan dari lembaga penyandang dana;
h.surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
i.surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir oleh pimpinan unit kerjanya; dan
j.surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 10

(1)Bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural dibebaskan dari jabatannya.
(2)Bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 36 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 72 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 72 Tahun 2015