DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 40 Tahun 2016

Nomor: 40
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pedoman pantia seleksi pengisian jabatan secara terbuka dan mutasi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan seleksi terbuka dan mutasi pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel. Panitia Seleksi dari pejabat instasi lain/akademisi/pakar/profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium per satu kali rapat per orang dengan besaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Secara Terbuka dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
16.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
17.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
20.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 31);
21.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PEDOMAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN SECARA TERBUKA DAN MUTASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon I.
7.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.
8.Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seseorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan Pimpinan Tinggi tertentu dimana proses pendaftaran diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
9.Panitia Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka dan mutasi yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang dan terdiri atas unsur pejabat terkait, pejabat instansi lain, dan akademisi/pakar/profesional.
10.Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat pimpinan tinggi dan mutasi pejabat pimpinan tinggi.
11.Peserta Seleksi adalah calon pejabat pimpinan tinggi/pejabat pimpinan tinggi.
12.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
14.Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
15.Seleksi Kompetensi adalah pengujian dalam hal kemampuan, keterampilan dan karakteristik peserta seleksi dengan menggunakan metode Assessment Center atau paling sedikit dengan bantuan 2 (dua) orang Assesor.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan seleksi terbuka dan mutasi pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

Pasal 4

(1)Pengisian dan mutasi pejabat pimpinan tinggi dilakukan oleh Gubernur setelah melalui proses seleksi.
(2)Jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi:
1. a.Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. b.Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Seleksi terbuka dan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
(4)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 5

(1)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas unsur:
1. a.pejabat terkait di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. b.pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
3. c.akademisi/pakar/profesional.
(2)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan
2. b.memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
(3)Panitia Seleksi untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang atau paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari Kementerian Dalam Negeri; dan
2. b.Pejabat instansi lain/akademisi/pakar/profesional/tokoh masyarakat.
(4)Panitia Seleksi untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama paling sedikit 5 (lima) orang atau paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas:
1. a.Pejabat pimpinan tinggi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
2. b.Pejabat instansi lain/akademisi/pakar/profesional/tokoh masyarakat.
(5)Apabila Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendaftarkan diri menjadi calon pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
(6)Penggantian Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TUGAS PANITIA SELEKSI

Pasal 6

(1)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan pengumuman lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
3. c.menetapkan instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
4. d.melakukan uji rekam jejak calon Pejabat Pimpinan Tinggi;
5. e.melakukan kerja sama dengan lembaga yang independen dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan Seleksi Kompetensi;
6. f.mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
7. g.menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada Peserta Seleksi;
8. h.menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
9. i.menyampaikan hasil penilaian Jabatan Tinggi Madya dan memilih paling banyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dibantu oleh:
1. a.tim penilai kompetensi independen yang memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah; dan
2. b.sekretariat panitia seleksi yang membantu secara teknis dan administrasi.
(3)Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Panitia Seleksi dari unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Panitia Seleksi dari pejabat instasi lain/akademisi/pakar/profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium per satu kali rapat per orang dengan besaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 40 Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 13 Juli 2016 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. SAHBIRIN NOOR Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 13 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…