DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 44 Tahun 2015

Nomor: 44
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan, Kedudukan dan Tugas; 3. Unit Pengendalian Gratifikasi; 4. Pencegahan Gratifikasi; 5. Jenis Gratifikasi; 6. Tata Cara Pelaporan Gratifikasi; 7. Sanksi Pelanggaran; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diperlukan upaya Pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalaimantan Selatan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. MEMUTUSKAN; Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah lembaga non struktural pelaksana program pengendalian gratifikasi.
2.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
3.Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Pelapor adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian gratifikasi.
5.Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berinteraksi dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, agen.
6.Berlaku umum adalah perlakuan yang sama bersifat objektif, dan menyangkut yang khusus/tertentu saja.
7.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1)Gubernur Kalimantan Selatan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
(2)UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan bersipat Non Struktural.
(3)UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 3

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

a.menerima laporan gratifikasi dari pegawai yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
b.UPG menelaah laporan gratifikasi dan memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
c.UPG memfasilitasi pelaporan terhadap penerimaan hadiah atau cinderamata dan atau hiburan dari pihak ke tiga atau pegawai, terkait dengan acara pernikahan, khitanan, kelahiran;
d.meneruskan laporan gratifikasi yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapat penetapan status dari penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
e.menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapan status gratifikasi;
f.melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
g.menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi;
h.melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas Pengendalian gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
i.memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem Pengendalian gratifikasi sebagai management tools bagi pimpinan; dan
j.mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan gratifikasi.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 4

(1)Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) terdiri atas :
1. a.Pembina;
2. b.Pengarah;
3. c.Ketua;
4. d.Sekretaris ; dan
5. e.Anggota.
(2)Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan .
(3)Sekretaris UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan .
(4)Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
(5)Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1)SKPD membentuk Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan kerjanya masing-masing.
(2)Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Ketua di Jabat oleh Kepala SKPD
2. b.Sekretaris di Jabat oleh Sekretaris/Kabag TU
3. c.Angggora terdiri seluruh Kepala Bidang dan Kepala UPT.
(3)Susunan Satuan Pelakasana Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPD.
(4)Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. d.Menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur di lingkungan kerjanya;
2. e.Melakukan Konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan / pemberian Gratifikasi;
3. f.Melaporkan Rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada UPG Provinsi ;
4. g.Menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Provinsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
5. h.Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Provinsi ;
6. i.Memberikan Rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Provinsi dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Gubernur ini oleh Aparatur di lingkungan kerjanya ; dan
7. j.Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada UPG Provinsi menjadi pembinanya.

Pasal 6

(1)Sekretariat Daerah sebagai SKPD membentuk Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Sekretariat Daerah.
(2)Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Ketua di Jabat oleh Asisten Pemerintahan
2. b.Sekretaris di Jabat oleh Kepala Biro Hukum
3. c.Angggora terdiri seluruh Kepala Biro
4. d.Susunan Satuan Pelakasana Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
5. e.Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  1. 1.Menerima laporan Gratifikasi dari Aparatur di lingkungan sekretariat daerah;
  2. 2.Melakukan Konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan / pemberian Gratifikasi;
  3. 3.Melaporkan Rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada UPG Provinsi melalui sekretaris ;
  4. 4.Menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Provinsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
  5. 5.Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Provinsi ;
  6. 6.Memberikan Rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Provinsi dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Gubernur ini oleh Aparatur di lingkungan sekretariat daerah ; dan
  7. 7.Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada UPG Provinsi menjadi pembinanya.

BAB IV

PENCEGAHAN GRATIFIKASI

Pasal 7

Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan wajib melakukan pencegahan atas gratifikasi dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi.

Pasal 8

(1)Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada dalam situasi yang tidak dapat menolak penerimaan gratifikasi, wajib untuk membuat laporan untuk menghindari adanya resiko melekat di kemudian hari terhadap para pihak.
(2)Dalam keadaan tertentu Pegawai tidak dapat menolak pemberian gratifikasi, pegawai dapat melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.

BAB V

JENIS GRATIFIKASI

Pasal 9

Setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.

Pasal 10

(1)Pegawai dapat tidak melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang diperoleh dari:
1. a.Dalam tugas kedinasan, dan
2. b.Di luar tugas kedinasan
(2)Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan dalam tugas kedinasan yang meliputi:
1. a.Cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
2. b.Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
(3)Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan di luar tugas kedinasan yang meliputi:
1. a.pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan;
2. b.hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya.
3. c.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara atau bapak/ibu/mertua/ suami/ istri/anak dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
4. d.Pemberian sesama Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang;
5. e.hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
6. f.hidangan atau sajian yang berlaku umum;
7. g.prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
8. h.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
9. i.kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…